Kejaksaan PowerPoint PPT Presentations

All Time
Show:
Recommended
Sort by:
PROFIL KEJAKSAAN NEGERI DOMPU PowerPoint PPT Presentation
PROFIL KEJAKSAAN NEGERI DOMPU - PROFIL KEJAKSAAN NEGERI DOMPU
PROFIL KEJAKSAAN NEGERI DOMPU
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Introducing Hukum acara pidana PowerPoint PPT Presentation
Introducing Hukum acara pidana - Ps.6 ayat 1) Min. Aipda * UU Khusus Lain Imigrasi, -Ditjen HAKI, dll Korupsi: Kejaksaan, KPK, Kepolisian TP Kelautan: TNI AL, Lingkungan: Bapedal ...
Ps.6 ayat 1) Min. Aipda * UU Khusus Lain Imigrasi, -Ditjen HAKI, dll Korupsi: Kejaksaan, KPK, Kepolisian TP Kelautan: TNI AL, Lingkungan: Bapedal ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
RESTORATIVE JUSTICE PowerPoint PPT Presentation
RESTORATIVE JUSTICE - kejaksaan republik indonesia * * * * nama saya : dr. setyo utomo, sh.,m.hum pekerjaan : jaksa satsus penuntutan jam pidsus alamat : limus pratama regency f.3 no.9 ...
kejaksaan republik indonesia * * * * nama saya : dr. setyo utomo, sh.,m.hum pekerjaan : jaksa satsus penuntutan jam pidsus alamat : limus pratama regency f.3 no.9 ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KERANGKA PAPARAN PowerPoint PPT Presentation
KERANGKA PAPARAN - ... Perlindungan Saksi yang berpartner dengan Kejaksaan Agung, US Marshal, FBI, Burau of Prison, pengadila dan kantor imigrasi.
... Perlindungan Saksi yang berpartner dengan Kejaksaan Agung, US Marshal, FBI, Burau of Prison, pengadila dan kantor imigrasi.
| PowerPoint PPT presentation | free to download
SINERGITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PowerPoint PPT Presentation
SINERGITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI - sinergitas penyidikan tindak pidana korupsi antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum * korupsi runtuhnya sendi-sendi kehidupan: bermasyarakat berbangsa bernegara ...
sinergitas penyidikan tindak pidana korupsi antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum * korupsi runtuhnya sendi-sendi kehidupan: bermasyarakat berbangsa bernegara ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
MEKANISME PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN KOMISARIS, DIREKSI BUMN/BUMD PowerPoint PPT Presentation
MEKANISME PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN KOMISARIS, DIREKSI BUMN/BUMD - * Indikator dari peningkatan peranan BUMN dalam perekonomian nasional: : Total belanja operasional perusahaan negara mencapai Rp. 1.020,8 triliun dan belanja modal ...
* Indikator dari peningkatan peranan BUMN dalam perekonomian nasional: : Total belanja operasional perusahaan negara mencapai Rp. 1.020,8 triliun dan belanja modal ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Penyelidikan Penyidikan PowerPoint PPT Presentation
Penyelidikan Penyidikan - Penyelidikan Penyidikan Flora Dianti, SH, MH. Definisi Hapid KUHAP: tidak memberikan definisi, tapi mendefinisikan ttg fungsi dsb (penyelidikan, penyidikan ...
Penyelidikan Penyidikan Flora Dianti, SH, MH. Definisi Hapid KUHAP: tidak memberikan definisi, tapi mendefinisikan ttg fungsi dsb (penyelidikan, penyidikan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Kebijakan Pemerintah PowerPoint PPT Presentation
Kebijakan Pemerintah - MASA PEMERINTA HAN Kebijakan Pemerintah Reformasi Pada Masa Pemerintahan Gus Dur BIDANG POLITIK BIDANG EKONOMI PEND SOS BUD BIDANG HUKUM BIDANG MILITER Masa ...
MASA PEMERINTA HAN Kebijakan Pemerintah Reformasi Pada Masa Pemerintahan Gus Dur BIDANG POLITIK BIDANG EKONOMI PEND SOS BUD BIDANG HUKUM BIDANG MILITER Masa ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
ILLEGAL FISHING PowerPoint PPT Presentation
ILLEGAL FISHING - illegal fishing dr. setyo utomo, sh., m.hum
illegal fishing dr. setyo utomo, sh., m.hum
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KORUPSI PowerPoint PPT Presentation
KORUPSI - KORUPSI By : Rakha Abiyasa Korupsi Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal.
KORUPSI By : Rakha Abiyasa Korupsi Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal.
| PowerPoint PPT presentation | free to view
LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA (SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA) PowerPoint PPT Presentation
LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA (SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA) - Kewajiban dan wewenang Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ... MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan ...
Kewajiban dan wewenang Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ... MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KOMNAS HAM PowerPoint PPT Presentation
KOMNAS HAM - KOMNAS HAM TUJUAN Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. KEANGGOTAAN Maksimal 35 orang.
KOMNAS HAM TUJUAN Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. KEANGGOTAAN Maksimal 35 orang.
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN PowerPoint PPT Presentation
PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN - Title: PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN Author: lpm Last modified by: pps ub Created Date: 6/13/2002 8:57:09 PM Document presentation format: A4 Paper (210x297 mm)
Title: PEMANFAATAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN Author: lpm Last modified by: pps ub Created Date: 6/13/2002 8:57:09 PM Document presentation format: A4 Paper (210x297 mm)
| PowerPoint PPT presentation | free to view
Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum. PowerPoint PPT Presentation
Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum. - Title: PowerPoint Presentation Author: kohjinsha Last modified by: Admin Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3)
Title: PowerPoint Presentation Author: kohjinsha Last modified by: Admin Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3)
| PowerPoint PPT presentation | free to download
IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA PowerPoint PPT Presentation
IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA - Title: IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Author: aznawy Last modified by
Title: IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Author: aznawy Last modified by
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PERTEMUAN 1 PowerPoint PPT Presentation
PERTEMUAN 1 - PENGANTAR ETIKA PROFESI Masalah dasar dlm Hidup Orientasi Nilai Budaya Persepsi manusia ttg waktu (MW) Orientasi ke masa kini Orientasi ke masa lalu Orientasi ke masa ...
PENGANTAR ETIKA PROFESI Masalah dasar dlm Hidup Orientasi Nilai Budaya Persepsi manusia ttg waktu (MW) Orientasi ke masa kini Orientasi ke masa lalu Orientasi ke masa ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
HUBUNGAN PANCASILA PowerPoint PPT Presentation
HUBUNGAN PANCASILA - Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ...
Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Sejarah Kepailitan PowerPoint PPT Presentation
Sejarah Kepailitan - Title: PowerPoint Presentation Author: Daniar Rahmawati Last modified by: Ema Created Date: 8/17/2004 6:32:25 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3)
Title: PowerPoint Presentation Author: Daniar Rahmawati Last modified by: Ema Created Date: 8/17/2004 6:32:25 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3)
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Memberantas%20Korupsi%20di%20Sektor%20Kehutanan PowerPoint PPT Presentation
Memberantas%20Korupsi%20di%20Sektor%20Kehutanan - Memberantas Korupsi di Sektor Kehutanan J. Danang Widoyoko Koordinator Badan Pekerja ICW danang@antikorupsi.org HP: 0817 6050373
Memberantas Korupsi di Sektor Kehutanan J. Danang Widoyoko Koordinator Badan Pekerja ICW danang@antikorupsi.org HP: 0817 6050373
| PowerPoint PPT presentation | free to download
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PowerPoint PPT Presentation
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN - TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DR.H.M.HARYDJATMIKO, SH, MS Istilah-istilah Tax Evasion Tindak Pidana Pajak Obyek Hukum Tindak Pidana Pajak Subyek Hukum Tindak Pidana Pajak ...
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DR.H.M.HARYDJATMIKO, SH, MS Istilah-istilah Tax Evasion Tindak Pidana Pajak Obyek Hukum Tindak Pidana Pajak Subyek Hukum Tindak Pidana Pajak ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
Nomor Pokok Wajib Pajak PowerPoint PPT Presentation
Nomor Pokok Wajib Pajak - Title: NPWP Author: Administrator Last modified by: User Created Date: 3/2/2004 10:13:28 AM Document presentation format: On-screen Show Company: Dirjen Pajak
Title: NPWP Author: Administrator Last modified by: User Created Date: 3/2/2004 10:13:28 AM Document presentation format: On-screen Show Company: Dirjen Pajak
| PowerPoint PPT presentation | free to view
Pengantar Kuliah Kedudukan IN dlm kurikulum Jurusan PowerPoint PPT Presentation
Pengantar Kuliah Kedudukan IN dlm kurikulum Jurusan - Pengantar Kuliah Kedudukan IN dlm kurikulum Jurusan Hukum Politik kenegaraan PKn dan Kemasyarakatan Rumpun MK PBM Istilah Negara Staat (Belanda/ Jerman), State ...
Pengantar Kuliah Kedudukan IN dlm kurikulum Jurusan Hukum Politik kenegaraan PKn dan Kemasyarakatan Rumpun MK PBM Istilah Negara Staat (Belanda/ Jerman), State ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
HUKUM ACARA PIDANA 2 PowerPoint PPT Presentation
HUKUM ACARA PIDANA 2 - HUKUM ACARA PIDANA 2 Oleh: M. Mahendradatta BANDING DAN MEMORI BANDING Banding adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan ...
HUKUM ACARA PIDANA 2 Oleh: M. Mahendradatta BANDING DAN MEMORI BANDING Banding adalah suatu upaya yang dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
HUKUM ORANG/PRIBADI PowerPoint PPT Presentation
HUKUM ORANG/PRIBADI - HUKUM ORANG/PRIBADI * HUKUM ORANG Pengertian Dalam arti sempit ketentuan orang sebagai subyek hukum Dalam arti luas termasuk aturan hukum keluarga.
HUKUM ORANG/PRIBADI * HUKUM ORANG Pengertian Dalam arti sempit ketentuan orang sebagai subyek hukum Dalam arti luas termasuk aturan hukum keluarga.
| PowerPoint PPT presentation | free to download
TINJAUAN UMUM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA PowerPoint PPT Presentation
TINJAUAN UMUM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA - TINJAUAN UMUM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA Dosen: Munawar Kholil, SH., M.Hum * kholil@uns.ac.id * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * kholil@uns.ac.id ...
TINJAUAN UMUM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA Dosen: Munawar Kholil, SH., M.Hum * kholil@uns.ac.id * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * kholil@uns.ac.id ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PENDIDIKAN KW PowerPoint PPT Presentation
PENDIDIKAN KW - Title: PENDIDIKAN KW Author: cytrix Last modified by: H. MARTONO, SH. MSI. Created Date: 3/11/2006 7:24:24 PM Document presentation format: On-screen Show
Title: PENDIDIKAN KW Author: cytrix Last modified by: H. MARTONO, SH. MSI. Created Date: 3/11/2006 7:24:24 PM Document presentation format: On-screen Show
| PowerPoint PPT presentation | free to download
SATUAN ACARA PERKULIAHAN PowerPoint PPT Presentation
SATUAN ACARA PERKULIAHAN - ... (Indonesia Raya) Perubahan UUD Aturan Peralihan Aturan Tambahan REFERENSI Undang-Undang Dasar Republik ... 27 Agustus 1950 ] UUD 1945 (II) [5 ...
... (Indonesia Raya) Perubahan UUD Aturan Peralihan Aturan Tambahan REFERENSI Undang-Undang Dasar Republik ... 27 Agustus 1950 ] UUD 1945 (II) [5 ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
BAB 4 PowerPoint PPT Presentation
BAB 4 - Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu ... Khusus di Negara Federasi Perubahan UUD itu baru ... termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti ...
Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu ... Khusus di Negara Federasi Perubahan UUD itu baru ... termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
inflasi targeting PowerPoint PPT Presentation
inflasi targeting - tugas mata kuliah yang ada di ekonomi pembangunan
tugas mata kuliah yang ada di ekonomi pembangunan
| PowerPoint PPT presentation | free to download
IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA PowerPoint PPT Presentation
IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA - Title: IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Author: aznawy Last modified by
Title: IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Author: aznawy Last modified by
| PowerPoint PPT presentation | free to download
HUKUM ACARA PIDANA (Diacu dari berbagai sumber) PowerPoint PPT Presentation
HUKUM ACARA PIDANA (Diacu dari berbagai sumber) - Bahan Kuliah Hukum Acara perdata Created by dhoni.yusra@ ... Arial Calibri Times New Roman Wingdings 2 Wingdings Garamond Arial Unicode MS Verdana ...
Bahan Kuliah Hukum Acara perdata Created by dhoni.yusra@ ... Arial Calibri Times New Roman Wingdings 2 Wingdings Garamond Arial Unicode MS Verdana ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Penegakan Hukum di Australia PowerPoint PPT Presentation
Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Penegakan Hukum di Australia - Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Penegakan Hukum di Australia Greg Linsdell (MCrim, MEd, LLM) Australia Populasi 22,5 juta PDB per kapita $38.910 (sekitar Rp 327 ...
Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Penegakan Hukum di Australia Greg Linsdell (MCrim, MEd, LLM) Australia Populasi 22,5 juta PDB per kapita $38.910 (sekitar Rp 327 ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
MANAJEMEN ADVOKASI PowerPoint PPT Presentation
MANAJEMEN ADVOKASI - MANAJEMEN ADVOKASI HERU SUSETYO, SH. LL.M. M.Si. Staf Pengajar Fakultas Hukum UI - Depok Ketua Dewan Pembina/ Advokat pada PAHAM INDONESIA * Kebijakan publik?
MANAJEMEN ADVOKASI HERU SUSETYO, SH. LL.M. M.Si. Staf Pengajar Fakultas Hukum UI - Depok Ketua Dewan Pembina/ Advokat pada PAHAM INDONESIA * Kebijakan publik?
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PENDIDIKAN KW PowerPoint PPT Presentation
PENDIDIKAN KW - Title: PENDIDIKAN KW Author: cytrix Last modified by: Aspire 4520 Created Date: 3/11/2006 7:24:24 PM Document presentation format: On-screen Show Other titles
Title: PENDIDIKAN KW Author: cytrix Last modified by: Aspire 4520 Created Date: 3/11/2006 7:24:24 PM Document presentation format: On-screen Show Other titles
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Hani Subagio, SH.,KN.,MM. Legal Drafter, Consultan and Lawyer haniupn@yahoo.com/www.hanisubagio.multiply.com 08112694711/087891177900 PowerPoint PPT Presentation
Hani Subagio, SH.,KN.,MM. Legal Drafter, Consultan and Lawyer haniupn@yahoo.com/www.hanisubagio.multiply.com 08112694711/087891177900 - ... USAHA PEMBIAYAAN DALAM BENTUK PEMBELIAN DAN/ATAU PENGALIHAN ATAU PENGURUSAN ... Dasar-dasar Pendidikan ... Bertentangan dengan UU, moralitas agama ...
... USAHA PEMBIAYAAN DALAM BENTUK PEMBELIAN DAN/ATAU PENGALIHAN ATAU PENGURUSAN ... Dasar-dasar Pendidikan ... Bertentangan dengan UU, moralitas agama ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA PowerPoint PPT Presentation
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA - KETENTUAN DALAM UU KIP DAN PERATURAN TURUNANNYA PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA Amirudin, Komisioner Bidang Kelembagaan KOMISI INFORMASI PUSAT
KETENTUAN DALAM UU KIP DAN PERATURAN TURUNANNYA PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA Amirudin, Komisioner Bidang Kelembagaan KOMISI INFORMASI PUSAT
| PowerPoint PPT presentation | free to view
Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera PowerPoint PPT Presentation
Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera - Perjuangan syariah: Secara kultural ~ 95% (Mobilitas Horizontal, Dawah Kultural) Secara politik Public Reason (kesepakatan/ konsensus nasional) Politik-2: ...
Perjuangan syariah: Secara kultural ~ 95% (Mobilitas Horizontal, Dawah Kultural) Secara politik Public Reason (kesepakatan/ konsensus nasional) Politik-2: ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
HUKUM PAJAK PowerPoint PPT Presentation
HUKUM PAJAK - Sumarja, Pengantar Perpajakan * 8. Obyek Pajak (OP) OP PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, ...
Sumarja, Pengantar Perpajakan * 8. Obyek Pajak (OP) OP PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
SURAT DAKWAAN PowerPoint PPT Presentation
SURAT DAKWAAN - SURAT DAKWAAN Dasar Penyusunan Surat Dakwaan: Pasal 143 ayat (2) KUHAP Syarat sahnya suatu surat dakwaan : Syarat formil: identitas lengkap terdakwa (nama, umur ...
SURAT DAKWAAN Dasar Penyusunan Surat Dakwaan: Pasal 143 ayat (2) KUHAP Syarat sahnya suatu surat dakwaan : Syarat formil: identitas lengkap terdakwa (nama, umur ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Lembaga Kemasyarakatan PowerPoint PPT Presentation
Lembaga Kemasyarakatan - Title: INTRODUCTION TO SOCIOLOGY Author: Sela Last modified by: Fadly Created Date: 1/1/2005 2:38:28 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3)
Title: INTRODUCTION TO SOCIOLOGY Author: Sela Last modified by: Fadly Created Date: 1/1/2005 2:38:28 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3)
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Teroris PowerPoint PPT Presentation
Teroris - Pendahuluan Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi ...
Pendahuluan Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KEMENTERIAN NEGARA PowerPoint PPT Presentation
KEMENTERIAN NEGARA - KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN oleh: Drs. Subagyo, MA Deputi Bidang Perlindungan Perempuan KEMENTERIAN NEGARA ...
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN oleh: Drs. Subagyo, MA Deputi Bidang Perlindungan Perempuan KEMENTERIAN NEGARA ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
HUKUM BISNIS PowerPoint PPT Presentation
HUKUM BISNIS - HUKUM BISNIS HANI SUBAGIO, SH.,KN. TUJUAN Setelah mendapat kuliah Hukum Bisnis, mahasiswa mengenal hukum secara umum dan meningkat kemampuan dalam bidang ekonominya ...
HUKUM BISNIS HANI SUBAGIO, SH.,KN. TUJUAN Setelah mendapat kuliah Hukum Bisnis, mahasiswa mengenal hukum secara umum dan meningkat kemampuan dalam bidang ekonominya ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PENUNTUTAN PowerPoint PPT Presentation
PENUNTUTAN - penuntutan dr. setyo utomo,sh., m.hum ( 8 ) surat tuntutan * tehnik menyusun surat tuntutan (requsitor) tuntutan pidana perkara biasa dan perkara penting pendahuluan ...
penuntutan dr. setyo utomo,sh., m.hum ( 8 ) surat tuntutan * tehnik menyusun surat tuntutan (requsitor) tuntutan pidana perkara biasa dan perkara penting pendahuluan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
SAP HUKUM PERDATA PowerPoint PPT Presentation
SAP HUKUM PERDATA - SAP HUKUM PERDATA PENGANTAR HK PERDATA Pengertian dan Ruang lingkup hk perdata Hk perdata dalam arti luas dan sempit Hk perdata material dan Hk. Perdata formil
SAP HUKUM PERDATA PENGANTAR HK PERDATA Pengertian dan Ruang lingkup hk perdata Hk perdata dalam arti luas dan sempit Hk perdata material dan Hk. Perdata formil
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA PowerPoint PPT Presentation
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA - KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA Oleh Dr. H. Moch. Jasin MM Inspektur Jenderal Kementerian Agama Indikator Utama, Bobot 60% penandatanganan ...
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA Oleh Dr. H. Moch. Jasin MM Inspektur Jenderal Kementerian Agama Indikator Utama, Bobot 60% penandatanganan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
BIOETIK DAN HUMANIORA PowerPoint PPT Presentation
BIOETIK DAN HUMANIORA - BIOETIK DAN HUMANIORA H.M. HADI S. BAB II: JENIS & ISI REKAM MEDIS Pasal 2 RM dibuat tertulis / secara elektronik, lengkap, jelas RM dg elektronik diatur dg peraturan ...
BIOETIK DAN HUMANIORA H.M. HADI S. BAB II: JENIS & ISI REKAM MEDIS Pasal 2 RM dibuat tertulis / secara elektronik, lengkap, jelas RM dg elektronik diatur dg peraturan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view


Home About Us Terms and Conditions Privacy Policy Contact Us
Copyright 2024 CrystalGraphics, Inc. — All rights Reserved. PowerShow.com is a trademark of CrystalGraphics, Inc.
kejaksaan — Search results on PowerShow.com