KORUPSI

1
KORUPSI

• By Rakha Abiyasa

2
Korupsi

• Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga
  kini masih belum dapat diberantas oleh manusia
  secara maksimal. Korupsi tumbuh seiring dengan
  berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di
  negeri kita tercinta, korupsi juga tumbuh subur
  di belahan dunia yang lain, bahkan di Negara yang
  dikatakan paling maju sekalipun.

3
Pengertian Korupsi

• Korupsi berasal dari bahasa latin,
  Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak,
  menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi
  menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat
  publik yang menyimpang dari norma-norma yang
  diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang
  ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan
  pribadi.Korupsi merupakan perbuatan curang yang
  merugikan Negara dan masyarakat luas dengan
  berbagai macam modus.
• Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas
  secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi
  yaitu sogokan (bribery), pemerasan (extortion),
  dan nepotisme.

4

• Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai
  pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik
  untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas
  dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya
  bagi kemaslahatan umum (Alatas 19996).
• Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori
  Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum
  dibawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup
  pelanggaran-pelanggaran norma-norma, tugas, dan
  kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan
  kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan sikap
  masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya
  terhadap masyarakat.

5
Lanjutan.......

• Istilah korupsi dapat pula mengacu pada
  pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi.
  Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi
  moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut
  pula korupsi politik dan administratif. Seorang
  administrator yang memanfaatkan kedudukannya
  untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para
  investor (domestik maupun asing), memakai sumber
  pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau
  kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan
  pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak
  korupsi.

6

• Mengutip Robert Redfield, korupsi dilihat dari
  pusat budaya, pusat budaya dibagi menjadi dua,
  yakni budaya kraton (great culture) dan budaya
  wong cilik (little culture). Dikotomi budaya
  selalu ada, dan dikotomi tersebut lebih banyak
  dengan subyektifitas pada budaya besar yang
  berpusat di kraton. Kraton dianggap sebagai pusat
  budaya. Bila terdapat pusat budaya lain di luar
  kraton, tentu dianggap lebih rendah dari pada
  budaya kraton. Meski pada hakikatnya dua budaya
  tersebut berdiri sendiri-sendiri namun tetap ada
  bocoran budaya.

7
Sebab-Sebab Korupsi

• Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam
  posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham dan
  mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan
  korupsi.
• Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
• Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah
  menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan
  untuk membendung korupsi.
• Kurangnya pendidikan.
• Adanya banyak kemiskinan.
• Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang
  mengalami perubahan radikal, korupsi muncul
  sebagai penyakit transisional.

8

• Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.
• Greeds(keserakahan) berkaitan dengan adanya
  perilaku serakah yang secara potensial ada di
  dalam diri setiap orang.
• Opportunities(kesempatan) berkaitan
  dengankeadaan organisasi atau instansi atau
  masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka
  kesempatan bagi seseorang untuk melakukan
  kecurangan.
• Needs(kebutuhan) berkaitan dengan faktor-faktor
  yamg dibutuhkan oleh individu-individu untuk
  menunjang hidupnya yang wajar.
• Exposures(pengungkapan) berkaitan dengan
  tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh
  pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan
  melakukan kecurangan, dll.

9
Macam-Macam Korupsi

• Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU
  No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam
  pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,
  terdapat 33 jenis tindakan yang dapat
  dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan
  tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni
  
• Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan
  Negara
• Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
• Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam
  jabatan
• Korupsi yang terkait dengan pemerasan
• Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang

10

• Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan
  dalam pengadaan
• Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, dll.
• Menurut Aditjandra dari definisi tersebut
  digabungkan dan dapat diturunkan menjadi
  dihasilkan tiga macam model korupsi (2002 22-23)
  yaitu
• Model korupsi lapis pertamaBerada dalam bentuk
  suap (bribery), yakni dimana prakarsa datang dari
  pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari
  birokrat atau petugas pelayanan publik atau
  pembatalan kewajiban membayar denda ke kas
  negara, pemerasan (extortion) dimana prakarsa
  untuk meminta balas jasa datang dari birokrat
  atau petugas pelayan publik lainnya.

11
Lanjutan......

• Model korupsi lapis keduaJarring-jaring korupsi
  (cabal) antar birokrat, politisi, aparat
  penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan
  kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada
  korupsi dalam bentuk ini biasanya terdapat
  ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa
  anggota jaring-jaring korupsi, dan lingkupnya
  bisa mencapai level nasional.
• Model korupsi lapis ketigaKorupsi dalam model
  ini berlangsung dalam lingkup internasional
  dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model
  korupsi lapis kedua digantikan oleh
  lembaga-lembaga internasional yang mempunyai
  otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai
  mancanegara yang produknya terlebih oleh pimpinan
  rezim yang menjadi anggota jarring-jaring korupsi
  internasional korupsi tersebut.

12
Contoh Kasus Korupsi

• Kasus Korupsi pada Jajaran Pemerintahan Daerah
  Kota SurakartaKorupsi Anggaran DPRD Kota Solo
  oleh mantan anggota DPRD Solo periode 1999-2004,
  Hasan Mulachela dan Heru S. Notonegoro yang
  Dituntut 3,5 tahun hukuman penjara. Mereka
  dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi
  secara bersama-sama, yang mengakibatkan kerugian
  negara sekitar Rp 4,27 miliar. Yang pada akhirnya
  mereka bebas.Korupsi Mantan pejabat Dinas
  Perindustrian dan Perdagangan Surakarta Abdul
  Mutholib, yang dijatuhi hukuman penjara dua tahun
  dan denda Rp 25 juta subsider satu bulan. Selain
  itu, terdakwa diharuskan membayar uang pengganti
  sebesar Rp 34.795.681 bersama dengan terdakwa
  lainnya, yakni mantan Kepala Disperindag Masrin
  Hadi.

13

• Mereka dinilai bersalah melakukan studi banding
  fiktif ke Bali pada 5-9 Desember 2006, dan ke
  Surabaya pada 15-19 Desember 2006. selain itu,
  Abdul Mutholib juga melakukan tindak pidana
  korupsi Proyek Wisata Kuliner dengan nilai lebih
  dari Rp 200 juta yang seharusnya dana tersebut
  disimpan di kas dan dikeluarkan sesuai
  kebutuhan.Kasus korupsi dana APBD 2003 yang
  dilakukan oleh 42 anggota DPRD Kota Surakarta
  periode 1999-2004. Dari 42 orang tersebut, lima
  diantaranya telah menjalani pemeriksaan, yaitu
  Bambang Mudiarto, Ipmawan Muhammad Iqbal,
  Mujahid, Rio Suseno dan H. Sali Basuki.Kasus
  Korupsi mantan Wali Kota Surakarta, Slamet
  Suryanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan
  korupsi pengadaan buku ajar kota ini pada tahun
  2003 senilai Rp3,7 miliar.

14
Cara Pencegahan Dan Strategi Pemberantasan
Korupsi

• Menurut Baharuddin Lopa, mencegah korupsi
  tidaklah begitu sulit kalau kita secara sadar
  untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan
  rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau
  golongan. Ini perlu ditekankan sebab betapa pun
  sempurnanya peraturan, kalau ada niat untuk
  melakukan korupsi tetap ada di hati para pihak
  yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi
  karena faktor mental itulah yang sangat
  menentukan.Dalam melakukan analisis atas
  perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 (tiga)
  pendekatan berdasarkan alur proses korupsi yaitu
  
• Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi
  terjadi,
• Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi,
• Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi
  terjadi.

15
Lembaga yang mencegah korupsi

• Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat
  menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang
  dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi,
  menanggulangi dan memberantas korupsi di
  Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan
  kepada Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 30
  Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak
  Pidana Korupsi.

16
Dasar Hukum

• Orde Lama
• Dasar Hukum KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
• Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat
  oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang
  dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar.
  Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani
  menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel.
  Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa
  kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di
  Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali
  Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri
  luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer.
  Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu
  setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani,
  yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara
  pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri
  Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet
  sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur
  Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil
  ditangkap.
• Orde Baru
• Dasar Hukum UU 3 tahun 1971
• Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan
  tentara atas bisnis-bisnis strategis.

17

• Reformasi
• Dasar Hukum UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001
• Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini
  dilakukan oleh beberapa institusi
• 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
• 2. Komisi Pemberantasan Korupsi
• 3. Kepolisian
• 4. Kejaksaan
• 5. BPKP
• 6. Lembaga non-pemerintah Media massa
  Organisasi massa (mis ICW)