KEMENTERIAN NEGARA

1
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
oleh
Drs. Subagyo, MA Deputi Bidang Perlindungan
Perempuan KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
disampaikan pada Temu Nasional Forum Belajar
Lembaga Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban
Kekerasan Hotel Harris, Jakarta, 18 Agustus 2009
2
Salah satu MISI
KEMENTERIAN NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

• adalah
• ? Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap
  perempuan

2
3
Salah satu
SASARAN RPJMN 2010-2014

• adalah
• Butir C) ? Menurunnya tindak kekerasan terhadap
  perempuan

3
4
BAGIAN 1 Kondisi Saat Ini Perempuan Indonesia
4
5
Human Development Index (HDI) atau Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 0,728

• Urutan Ke 107 dari 177 Negara di Dunia
• Urutan Ke 7 dari 7 Negara ASEAN

Sumber Laporan UNDP 2007
6
HDI/IPM DI 7 (TUJUH) NEGARA ASEAN TAHUN 2007
1
0.922
0,894
0,9
0,811
0,781
0,771
0,8
0,728
0,733
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
INDONESIA
VIETNAM
FILIPINA
THAILAND
MALAYSIA
BRUNEI D.
SINGAPURA
HDI 2007 SEBESAR 0,728 MENEMPATI URUTAN KE 107
DARI 177 NEGARA DI DUNIA, DAN URUTAN KE 7 DARI 7
NEGARA ASEAN
Sumber Laporan UNDP 2007
7
HDI MENURUT PROVINSI, TAHUN 2007
Sumber KPP BPS, Pembangunan Manusia Berbasis
Gender 2007
8
ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN (AKI), TAHUN
1997-2007
Sumber Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
(SDKI)
9
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK),
MENURUT PROVINSI, FEBRUARI 2007 ()
Sumber Sakernas Februari 2007
9
10
PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PROVINSI, FEBRUARI
2007 ()
Sumber Sakernas Februari 2007
11
KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DI DPR
RI TAHUN 1977-2009
Sumber Cetro
12
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN ()
3.08
3.07
3.06
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI PERKOTAAN RELATIF
SAMA DENGAN DI PERDESAAN
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
12
12
13
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS
KEKERASAN ()
JENIS KEKERASAN YANG TERBANYAK DIALAMI PEREMPUAN
ADALAH PENGHINAAN (65,8) DAN PENGANIAYAAN
(25,3)
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
13
13
14
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
TEMPAT KEJADIAN ()
TEMPAT TERJADINYA KEKERASAN YANG TERBANYAK ADALAH
DI RUMAH (PERDESAAN 64,1 DAN PERKOTAAN 71,2)
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
14
14
15
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
FREKUENSI KEJADIAN ()
FREKUENSI TERTINGGI KEJADIAN KEKERASAN YANG
DIALAMI PEREMPUAN ADALAH BEBERAPA KALI
(PERDESAAN 53, PERKOTAAN 51,9)
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
15
16
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
PENYEBAB UTAMA ()
PENYEBAB KEKERASAN YANG TERBANYAK ADALAH
KESULITAN EKONOMI (PERDESAAN 33,1, PERKOTAAN
35,1)
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
16
17
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
AKIBAT TERBERAT ()
AKIBAT TERBERAT YANG DIALAMI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN ADALAH SAKIT HATI (PERDESAAN 69,5,
PERKOTAAN 67,7)
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
17
18
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
TEMPAT MEMINTA PERLINDUNGAN ()
SEBAGIAN BESAR KORBAN KEKERASAN TIDAK LAPOR
(PERDESAAN 50,3, PERKOTAAN 58,5)
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
18
19
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
PELAKU ()
65,1 PELAKU KEKERASAN ADALAH SUAMI (PERDESAAN
50,4, PERKOTAAN 58,8)
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
19
20
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
PEMBERI PEMULIHAN TERAKHIR ()
75,5 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TIDAK MEMPEROLEH
PEMULIHAN (PERDESAAN 73, PERKOTAAN 77,5)
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
20
21
PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN ()
INDONESIA
17 PROVINSI DENGAN ANGKA PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN DI ATAS RATA-RATA NASIONAL
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
21
22
PEREMPUAN KORBAN PENGHINAAN ()
INDONESIA
20 PROVINSI DENGAN ANGKA PEREMPUAN KORBAN
PENGHINAAN DI ATAS RATA-RATA NASIONAL
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
22
23
PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN ()
INDONESIA
11 PROVINSI DENGAN ANGKA PEREMPUAN KORBAN
PELECEHAN DI ATAS RATA-RATA NASIONAL
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
23
24
PEREMPUAN KORBAN PENELANTARAN ()
INDONESIA
14 PROVINSI DENGAN ANGKA PEREMPUAN KORBAN
PENELANTARAN DI ATAS RATA-RATA NASIONAL
Sumber KNPP bekerjasama dengan BPS, Susenas 2006
24
25
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

• DATA KOMNAS PEREMPUAN
• Tahun 2004 ? 14.020 kasus
• Tahun 2005 ? 20.391 kasus
• Tahun 2006 ? 22.517 kasus
• Tahun 2007 ? 25.522 kasus
• Tahun 2008 ? 54.425 kasus

25
26
Data Korban Perdagangan Orang dan Penindakan
Hukum
Sumber Bareskrim Polri 2008
27
Data Pengaduan Kekerasan Deputi IIIMenurut
Bentuk Kekerasan, 2007-2008
KASUS KEKERASAN MENINGKAT SETIAP TAHUN, DAN
KORBAN TERBANYAK ADALAH KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
28
Data Pengaduan Kekerasan Deputi IIIMenurut
Pelaku Kekerasan, 2007-2008
SEBAGIAN BESAR PELAKU KEKERASAN ADALAH SUAMI
29
Data Pengaduan Kekerasan Deputi IIIMenurut
Pekerjaan Pelaku Kekerasan, 2007-2008
SEBAGIAN BESAR PEKERJAAN DARI PELAKU KEKERASAN
ADALAH PNS
30
KUALITAS PEREMPUAN MASIH RENDAH. JUMLAH
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEMAKIN BANYAK TETAPI
JUMLAH LAYANAN BAGI KORBAN KEKERASAN MASIH
TERBATAS

• 20 PPT di RSU Vertikal dan RSUD
• 43 PPT di RS Kepolisian
• 305 UPPA di Polda dan Polres
• 112 P2TP2A
• 22 RPTC
• 9 RPSA
• 5035 BP4
• 42 WCC
• Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, KNPP
• dll

30
31
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

• Menurut kelompok umur anak, remaja, dewasa, usia
  kerja, lansia,
• Menurut lokus rumah tangga, tempat kerja, daerah
  bencana dan konflik, tempat umum,
• dll

31
32
SASARAN PROGRAM

• Berdasarkan data tersebut, nampak bahwa
  PEREMPUAN, merupakan KORBAN KEKERASAN yang
  terbanyak
• ? oleh sebab itu sasaran program PEREMPUAN

32
33
Bagian 2

• KEBIJAKAN
• NASIONAL

33
34
LANDASAN HUKUM

• Antara lain.
• UUD 1945
• UU NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK
• UU NO. 23 TH 2004 TTG PENGHAPUSAN KDRT
• UU NO. 13 TH 2006 TTG PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU
  KORBAN
• UU NO. 21 TH 2007 TTG PTPPO
• UU No. 44 TH 2008 TTG PORNOGRAFI
• PP NO. 4 TH 2006 TTG PENYELENGGARAAN DAN
  KERJASAMA
• PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA
• PP NO. 9 TH 2008 TTG MEKANISME DAN TATA CARA
• PENANGANAN TERPADU BG SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO
• PERMENNEG PP NO. 1 TH 2007 TTG FORUM KOORDINASI
• PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENCEGAHAN DAN
  
• PENANGANAN KDRT
• PERMENNEG PP NO 2 TH 2008 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN
  
• PERLINDUNGAN PEREMPUAN
• PERMENNEG PP NO 1 TAHUN 2009 TTG SPM PELAYANAN
• TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO
  KABUPATEN/KOTA

34
35
PRINSIP PERLINDUNGAN
SETIAP ANGGOTA KELUARGA ADALAH SUBYEK
ATAS HAK-HAKNYA
SETIAP ORANGTUA DIBEBANI TANGGUNG JAWAB UNTUK
HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK/ANGGOTA KEL
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HARUS IKUT BERPARTISIPASI DALAM
TANGGUNG JAWAB ORANGTUA DAN KEWAJIBAN NEGARA
NEGARA BERKEPENTINGAN TERHADAP KUALITAS SETIAP
WARGA, SHG DIBEBANI KEWAJIBAN UNTUK
MENDAYAGUNAKAN SELURUH SUMBERDAYANYA, TERMASUK
HUKUM, UNTUK MELINDUNGI SETIAP WARGA DAN
HAK-HAKNYA
35
36
POLA PIKIR PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Masyarakat Rentan
Masyarakat
Akibat
Masalah
Miskin Penca Pekerjaan Terbatas Lansia
Pengungsi dll

• Trafficking
• Exploitasi
• Migrasi
• Diskriminasi
• Pembatasan Akses
• Penindasan
• Pelanggaran Hak Asasi

KEKERASAN
Pendidikan Kesehatan Ekonomi Sosial Hukum


37
KEKERASAN
PERLINDUNGAN
Sesudah
Sebelum
PENANGANAN
PENCEGAHAN
1. Pelayanan ? SPM - Penanganan
Pengaduan - Pelayanan Kesehatan -
Rehabilitasi Sosial - Penegakan dan bantuan
Hukum - Pemulangan dan Reintegrasi

• Kebijakan
• Advokasi, Sosialisasi
• Pelatihan, TOT
• KIE
• Penegakan Hukum

2. Pemberdayaan

• - Pendidikan dan pelatihan
• Ekonomi
• dll

37
38
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
VISI Perempuan Indonesia yang terlindungi dari
tindak kekerasan
MISI

• Menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan.
• Meningkatkan perlindungan perempuan di daerah
  rawan konflik dan bencana.
• Meningkatkan perlindungan tenaga kerja perempuan
  di DN dan di LN.
• Meningkatkan perlindungan perempuan lanjut usia
  dan perempuan dengan kebutuhan khusus.
• Meningkatkan perlindungan perempuan dari dampak
  masalah sosial.

39
STRATEGI

• Pengembangan dan penyerasian perangkat hukum dan
  kebijakan
• Peningkatan koordinasi dan kemitraan
• Penguatan kapasitas dan jejaring kelembagaan di
  tingkat lokal, nasional dan internasional
• Pelaksanaan aksi afirmasi untuk situasi tertentu

40
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

• Kebijakan PENCEGAHAN
• Kebijakan PELAYANAN
• Kebijakan PEMBERDAYAAN

40
41
Bagian 3
SPM
42
SPM

• Saat ini sedang disusun SPM Layanan Terpadu bagi
  Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
• Peraturan Menneg PP ? Sept 2009
• Petunjuk Teknis
• Pembiayaan

42
43
SPM
MAKSUD

• Sebagai panduan bagi daerah dalam melaksanakan
  perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
  pengawasan serta pertanggungjawaban
  penyelenggaraan sebagian urusan wajib dalam
  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
  khususnya dalam penyelenggaraan layanan terpadu
  bagi perempuan dan anak korban kekerasan

43
44
SPM
TUJUAN

• Agar pemerintah daerah menyediakan pelayanan
  terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
  dan
• Agar perempuan dan anak korban kekerasan
  mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

44
45
SPM
BENTUK-BENTUK KEKERASAN

• Kekerasan Fisik
• Kekerasan Psikis
• Kekerasan Seksual
• Penelantaran
• Eksploitasi ? TRAFICKING !!!
• Kekerasan lainnya

45
46
SPM
INDIKATOR

• 1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan
  terhadap perempuan dan anak
• Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
  yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh
  petugas terlatih di dalam unit layanan terpadu
• Indikator penunjang
• Cakupan ketersediaan petugas di layanan
  terpadu yang mempunyai kemampuan untuk
  menindaklanjuti pengaduan masyarakat

46
47
SPM
INDIKATOR

• 2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak
  korban kekerasan
• Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
  yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga
  kesehatan terlatih di Puskesmas atau PPT/PKT di
  RS
• Indikator penunjang
• - Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus
  kekerasan terhadap perempuan dan anak
• - Cakupan RSUD/RSUP/RS swasta/RS Polri yang
  melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan
  anak korban kekerasan
• - Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang
  tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap
  perempuan dan anak di Puskesmas

47
48
SPM
INDIKATOR

• 3. Rehabiltasi sosial bagi perempuan dan anak
  korban kekerasan
• - Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial yang
  diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial
  terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan
  di dalam rumah perlindungan sosial
• - Cakupan pelayanan bimbingan rohani yang
  diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih
  bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam
  unit layanan terpadu
• Indikator penunjang
• Cakupan petugas rehabilitasi sosial terlatih
• Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan
  bimbingan rohani

48
49
SPM
INDIKATOR

• 4. Penegakan hukum kasus kekerasan terhadap
  perempuan dan anak, serta bantuan hukum bagi
  perempuan dan anak korban kekerasan
• - Cakupan penegakan hukum dari tingkat
  penyidikan s/d penuntutan di pengadilan atas
  kasus-kasus KtP/A dengan menggunakan peraturan
  perundang-undangan yang berkaitan dengan
  kekerasan terhadap perempuan dan anak
• - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
  yang mendapatkan layanan bantuan hukum

49
50
SPM
INDIKATOR

• 4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan
  dan anak korban kekerasan
• Indikator penunjang
• - Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih
  dalam memberikan layanan yang sensitif gender
• - Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana
  yang ada di Unit PPA
• - Cakupan penyelesaian penanganan kasus
  kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat
  kepolisian (tahap 2)

50
50
51
SPM
INDIKATOR

• 4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan
  dan anak korban kekerasan
• Indikator penunjang
• Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam
  penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
  anak yang berperspektif korban
• Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam
  menangani perkara kekerasan terhadap perempuan
  dan anak
• Cakupan ketersediaan ruang sidang khusus untuk
  penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di
  Pengadilan Negeri

51
51
52
SPM
INDIKATOR

• 5. Pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan
  anak korban kekerasan
• - Cakupan pelayanan pemulangan bagi perempuan
  dan anak korban kekerasan
• - Cakupan reintegrasi sosial bagi perempuan dan
  anak korban kekerasan

52
53
SPM
INDIKATOR

• 5. Pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan
  anak korban kekerasan
• Indikator penunjang
• Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum
  atau advokat yang mempunyai kemampuan
  pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan
  terhadap perempuan dan anak
• Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk
  melakukan reintegrasi sosial

53
54
Bagian 4
BAGAIMANA KE DEPAN?
55
PENANGANAN YANG IDEAL

• Komprehensif
• Holistik
• Sesegera mungkin
• Oleh berbagai multidisiplin profesional
  
• Dilakukan pada satu tempat (satu atap)
• Mudah diakses selalu siap
• Terjaga kerahasiaannya
• DALAM LAYANAN TERPADU

56
JARINGAN KERJASAMA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
RS PKT/PPT
warga masyarakat
DEPT. LAIN
PEMDA
AHLI PENDIDIKAN
RPK/ POLRI
AHLI KESEHATAN JIWA

• KORBAN

AHLI AGAMA DLL
LSM
warga masyarakat
Pekerja Sosial
KEJAKSAAN
KEHAKIMAN
RMH AMAN (SHELTER)
57
1. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

• PENDIDIKAN
• ? SEMUA PEREMPUAN HARUS BERPENDIDIKAN
  SETINGGI-TINGGINYA JANGAN SAMPAI ADA PEREMPUAN
  YANG BUTA HURUF
• KESEHATAN
• ? HAK DAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN
• EKONOMI
• ? PENINGKATAN PENDAPATAN PEREMPUAN AGAR
  PEREMPUAN LEBIH MANDIRI DAN TURUT MENURUNKAN
  KEMISKINAN

57
58
1. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

• POLITIK
• ? PERLU DIDORONG PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI
  BIDANG POLITIK , TERUTAMA PADA POSISI PENGAMBIL
  KEPUTUSAN, JUGA DALAM LEMBAGA LEGISLATIF (DPR DAN
  DPRD)
• LINGKUNGAN HIDUP
• ? PERAN PEREMPUAN DALAM PENYELAMATAN LINGKUNGAN
  HIDUP UNTUK MENDUKUNG PERUBAHAN IKLIM DAN
  PEMANASAN GLOBAL
• BIDANG PEMBANGUNAN LAINNYA
• ? PERAN AKTIF PEREMPUAN

58
59
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN

• PENCEGAHAN TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP
  PEREMPUAN DAN ANAK
• ? ADVOKASI, SOSIALISASI, PELATIHAN, KIE, DLL
  UNTUK PENCEGAHAN TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP
  PEREMPUAN BAIK KEKERASAN DI DALAM KELUARGA, DI
  TEMPAT KERJA, MAUPUN DI MASYARAKAT

59
60
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN

• PELAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
• ? STAKEHOLDERS AGAR DAPAT BERPERAN AKTIF DALAM
  MEMBERIKAN PELAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN
  KEKERASAN
• 1. Penanganan pengaduan korban
• 2. Pelayanan kesehatan bagi korban
• 3. Rehabilitasi sosial bagi korban
• 4. Penegakan dan bantuan hukum bagi korban
• 5. Pemulangan dan reintegrasi bagi korban

60
61
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN

• PEMBERDAYAAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
• Pemberdayaan ekonomi agar lebih fokus pada
  perempuan korban kekerasan yang mengalami
  penelantaran
• Pemberdayaan melalui pendidikan agar lebih fokus
  pada korban yang tercabut dari pendidikan
  formalnya.
• Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dalam
  upaya memberikan nilai lebih agar perempuan
  dapat mandiri
• dll

61
62
PENUTUP

• PEREMPUAN adalah MITRA LAKI-LAKI
• PERAN PEREMPUAN
• - INDIVIDU
• - ISTERI DAN/ATAU ANGGOTA KELUARGA
• - ANGGOTA ORGANISASI
• - ANGGOTA MASYARAKAT
• PERAN PEREMPUAN
• - OBYEK PEMBANGUNAN
• - SUBYEK PEMBANGUNAN
• ? DI SELURUH BIDANG PEMBANGUNAN

62
63
Terima Kasih
63