Nomor Pokok Wajib Pajak

1
NPWP
Bagi Karyawan

• Nomor Pokok Wajib Pajak

2
LATAR BELAKANG

1. Perluasan tax base demi peningkatan penerimaan
   pajak yang ber kesinambungan.
2. Calon wajib pajak (masyarakat) enggan/ merasa
   sulit mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
3. Kemungkinan adanya tarif yang berbeda bagi WP
   ber-NPWP dan WP yang tidak ber-NPWP (RUU PPh).
4. Penambahan NPWP secara konvensional sangat tidak
   signifikan.
5. Pelayanan kepada calon Wajib Pajak untuk
   memperoleh NPWP.

3
LANDASAN HUKUM

• Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ./2007
  tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian NPWP
  Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus,
  Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai
  Melalui Pemberi Kerja

4
NPWP

• APA?
• SIAPA YANG WAJIB BER-NPWP?
• MENGAPA? (MANFAAT)
• BAGAIMANA CARANYA?

5
APA sih NPWP?
Nomor Pokok Wajib Pajak Atau NPWP Adalah Suatu
Sarana Dalam Administrasi Perpajakan Yang
Dipergunakan Sebagai Tanda Pengenal Diri Atau
Identitas Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Hak Dan
Kewajibannya.
6
FUNGSI NPWP

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
2. Sebagai identitas wajib pajak
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
   pengawasan administrasi perpajakan
4. Dicantumkan dalam berbagai dokumen (khususnya
   dokumen perpajakan)

7
SIAPA yang Wajib Ber-NPWP?

• Orang pribadi yang menjalankan usaha atau
  pekerjaan bebas.

Termasuk WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai
Karyawan

• Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
  pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di
  atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

8
DAFTAR BATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) DAFTAR BATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) DAFTAR BATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) DAFTAR BATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Status Penjelasan Batas PTKP setahun Batas PTKP per bulan
TK/0 Tidak Kawin, Jumlah Tanggungan 0 (nol) Rp 13.200.000,00 Rp 1.100.000,00
TK/1 Tidak Kawin, Jumlah Tanggungan 1 (satu) Rp 14.400.000,00 Rp 1.200.000,00
TK/2 Tidak Kawin, Jumlah Tanggungan 2 (dua) Rp 15.600.000,00 Rp 1.300.000,00
TK/3 Tidak Kawin, Jumlah Tanggungan 3 (tiga) Rp 16.800.000,00 Rp 1.400.000,00
K/0 Kawin, Jumlah Tanggungan 0 (nol) Rp 14.400.000,00 Rp 1.200.000,00
K/1 Kawin, Jumlah Tanggungan 1 (satu) Rp 15.600.000,00 Rp 1.300.000,00
K/2 Kawin, Jumlah Tanggungan 2 (dua) Rp 16.800.000,00 Rp 1.400.000,00
K/3 Kawin, Jumlah Tanggungan 3 (tiga) Rp 18.000.000,00 Rp 1.500.000,00
K/I/0 Kawin, Istri Berpenghasilan, Jumlah Tanggungan 0 (nol) Rp 27.600.000,00 Rp 2.300.000,00
K/I/1 Kawin, Istri Berpenghasilan, Jumlah Tanggungan 1 (satu) Rp 28.800.000,00 Rp 2.400.000,00
K/I/2 Kawin, Istri Berpenghasilan, Jumlah Tanggungan 2 (dua) Rp 30.000.000,00 Rp 2.500.000,00
K/I/3 Kawin, Istri Berpenghasilan, Jumlah Tanggungan 3 (tiga) Rp 31.200.000,00 Rp 2.600.000,00
9
SIAPA yang Wajib Ber-NPWP?

• ANDA TELAH DIPOTONG (MEMBAYAR) PAJAK ATAS GAJI
  YANG ANDA TERIMA MELALUI PEMBERI KERJA ANDA

10
Bagaimana Untuk Wanita Yang Telah Menikah ?
Wanita kawin yang tidak pisah harta dapat
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
11
APA MANFAAT NPWP?

• Mempermudah Direktorat Jenderal Pajak Dalam
  Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak.

12
APA MANFAAT NPWP?

• Pengembalian Pajak
• Zakat
• Kredit Pajak Fiskal Luar Negeri

Pembuatan Paspor
Pengajuan SIUP
NPWP
Pembuatan R/K di Bank
Pengajuan Kredit Bank
Bayar Pajak lebih kecil
13
BAGAIMANA CARANYA?

1. Datang langsung dan mendaftarkan diri ke Kantor
   Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
   tempat tinggal/KTP Anda,
2. Pendaftaran secara e-register melalui media
   elektronik online (internet di www.pajak.go.id)
3. Pendataan Wajib Pajak Potensial melalui
   pengumpulan dan pembentukan Bank Data Nasional,
4. Pendataan terhadap Wajib Pajak Non Karyawan
   (berdasarkan Properti seperti Mall, Apartemen,
   dll, serta berdasarkan Profesi seperti dokter,
   pengacara, artis, dll),
5. Pendataan terhadap Wajib Pajak Karyawan (melalui
   Pemberi Kerja/Bendaharawan).

14
Pembentukan Bank Data Nasional
POLRI STNK, Was. Org. Asg. dll.
KEJAKSAAN Penerimaan Pengel. Keu. dll.
BAPEPAM BEJ, BES, PT KPEI, PT KSEI Transaksi
Saham dll.
EXCHANGE OF INFORM. Data penerima Pengh. dr. LN
dll.
CREDIT CARD CENTRE Data Pemegang Kartu Kredit
B P N Sertf. Tanah dll.
OMBUDSMAN NAS. Laporan Masy. dll.
D J L K Daft. Akuntan Publik Klien dll.
Dept/Lembg Non Dept, BUMN/BUMD Data Statistik
dll.
D J B C PIB PEB dll
PENGELOLA GEDUNG Perkwn., Smnr. dll.
BULOG Daft. Rekanan dll.
B P K P Lap. Pemeriksaan dll.
PERTAMINA Daftar Rekanan dll.
DEPNAKER Izin Kerja Tenaga Asing dll.
DEP. KEH HAM LN, Akta Perush., Sipora dll.
DEPPERINDAG LKTP, SIUP, API, APIT dll.
DITJEN PAJAK
A T P M Pembeli Mobil dll.
PEMDA (Gubernur/ Wl.kota/Bupati) IMB, PKB, SIUP,
SITU Data penduduk dll.
PENGADILAN NIAGA Kepailitan dll.
LSM AKADEMISI Kontrol Masy. dll.
PT INDOSAT PT TELKOM PT PLN Daft. Rekanan dll.
PPATK Laporan Account yg Mencurigakan dll.
B P P N Pemilik Dana, Pembeli Persh. Dll.
ASOSIASI Daft. Anggota, Transaksi dll.
15
KERJASAMA YANG TELAH DILAKUKAN
PT KPEI
B E S
BAPEPAM
EXCHANGE OF INFORM. INGGRIS
EXCHANGE OF INFORM. U S A
PT KSEI
B E J
AKSES KISS
D J L K
OMBUDSMAN NASIONAL
D J B C
GUBERNUR
PT PLN
BUPATI WALIKOTA
PT INDOSAT
DITJEN PAJAK
DEPPERINDAG
Data Pihak III Secara Otomatis Masuk Ke Bank Data
PT TELKOM
B P N
Master File Nasional
EXCHANGE OF INFORM. AUSTRALIA
A T P M
EXCHANGE OF INFORM. JEPANG KORSEL
AKADEMISI dan LSM
ASOSIASI
PPATK
B P P N
16
PEMBERIAN NPWP KEPADA NON KARYAWAN

• Properti (Property base)
• Pusat Perdagangan/Mall,
• Pertokoan
• Perumahan/Apartemen.
• Dll.
• Profesi (Professional base) melalui asosiasi
• Dokter,
• Notaris/PPAT,
• Pengacara, Artis, Dll.

17
SYARAT PENDAFTARAN NPWPBAGI KARYAWAN

• CUKUP MENYERAHKAN
• FOTO COPY KTP/KK ANDA
• KEPADA PEMBERI KERJA/
• BENDAHARAWAN KANTOR ANDA

ANDA TELAH MEMENUHI SALAH SATU KEWAJIBAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
18
ANDA AKAN MEMPEROLEH KARTU NPWP
19
STRUKTUR NPWP

• XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

Keterangan a kode jenis Wajib Pajak b
kode nomor urut Wajib Pajak c kode cek
digit d kode Kantor Pelayanan Pajak e
kode cabang / istri tidak pisah harta
20
BILAMANA ANDA MELEWATKAN KESEMPATAN PENDAFTARAN
NPWP DARI PEMBERI KERJA INI?

• Anda yang berpenghasilan diatas PTKP, akan
  diberikan NPWP secara jabatan (Kantor Pelayanan
  Pajak menerbitkan NPWP tanpa menunggu adanya
  pendaftaran)
• Konsekuensi hukumnya adalah
• Undang-undang No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum
  Tatacara Perpajakan, menyatakan
• Pasal 1
• Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai sejak
  memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
• Pasal 2 ayat 4(a)
• Pemberian NPWP/PKP secara jabatan, persyaratan
  subjektif dan objektifnya dibatasi 5 tahun ke
  belakang
• Artinya, bagi Wajib Pajak yang diberikan NPWP
  secara jabatan, dimungkinkan untuk diperiksa
  pemenuhan kewajiban perpajakannya sejak memenuhi
  persyaratan subjektif dan objektif, maksimal
  sampai 5 tahun kebelakang.
• Sedangkan bagi Wajib Pajak yang dengan
  kesadarannya mendaftarkan diri untuk memperoleh
  NPWP, maka kewajiban perpajakannya dimulai sejak
  mendaftarkan diri.

21
HAK-HAK WAJIB PAJAK

1. Memperoleh pelayanan prima dari Kantor Pelayanan
   Pajak
2. Kerahasiaan Wajib Pajak dijamin
3. Penundaan Pembayaran
4. Pengangsuran Pembayaran
5. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
6. Pengurangan PPh Pasal 25
7. Pembebasan Pajak
8. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
   Pajak
9. Insentif Perpajakan
10. dan lain-lain

22
Kerahasiaan Wajib Pajak

• Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat
  perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu
  informasi yang telah disampaikannya kepada
  Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
  menjalankan ketentuan perpajakan.
• Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di
  bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan
  kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli,
  sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang
  ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
  membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.
• Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain
• - Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan
  dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak
• - Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
• - Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai
  ketentuan perpajakan yang berlaku.

23
Penundaan Pembayaran

• Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak
  dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran
  pajak.

Pengangsuran Pembayaran
Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran
pajak.
24
Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

• Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat
  menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan
  baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21.

Penguranan PPh Pasal 25
Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat
mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh
Pasal 25.
25
Pembebasan Pajak

• Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat
  mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/
  pemungutan pajak penghasilan.

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak
Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria
tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat
1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak
tanggal permohonan.
26
Insentif Perpajakan

• Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu
  atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas
  pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP
  tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN
  antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal
  Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI.
  Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan
  tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat
  fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas
  impor dan perolehan bahan baku.

27
Hak-Hak Wajib Pajak Lainnya

• Pengurangan PBB
• Pajak Ditanggung Pemerintah
• Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak
  berhak
• - Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
• - Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
• - Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan
  pemeriksaan
• - Meminta rincian perbedaan antara hasil
  pemeriksaan dan SPT

28
HAK WAJIB PAJAK KARYAWAN(dari Pemberi
Kerja/Bendaharawan)
Memperoleh bukti penghasilan selama satu tahun
beserta pajak yang telah dipotong oleh Pemberi
Kerja / Bendaharawan berupa Formulir 1721-A1
( LAMPIRAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
) PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) /
JAMINAN HARI TUA (JHT)
29
Formulir 1721-A1
30
Kewajiban Wajib Pajak Karyawan

• Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem
  Self-Assessment, yaitu Wajib Pajak yang
  menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri
  pajak terutang yang menjadi kewajibannya.
• Bagi Wajib Pajak Karyawan (Wajib Pajak yang
  memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi
  kerja, tidak memperoleh penghasilan lain dari
  pekerjaan bebas), kewajiban menghitung dan
  membayar pajak terutang telah dilaksanakan
  melalui pemotongan penghasilan setiap bulan oleh
  Pemberi Kerja.
• Kewajiban yang harus dilaksanakan sendiri adalah
  hanya melaporkan penghasilan dan harta yang telah
  diperoleh selama satu tahun, beserta pajaknya
  yang telah dipotong oleh Pemberi Kerja.

31
PELAPORAN SPT (SURAT PEMBERITAHUAN) TAHUNAN ORANG
PRIBADI

• Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi paling
  lambat tanggal 30 Maret setiap tahunnya.
• Pelaporan dapat dilakukan dengan
• Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
  terdaftar, atau
• Mengirim SPT Tahunan via pos tercatat, dan
  tanggal pos tercatat tersebut diakui sebagai
  tanggal pelaporan.

32
TATACARA PENGISIANSPT TAHUNAN ORANG PRIBADI
33
SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI(SEDERHANA)
34
LAMPIRAN TAMBAHAN
35
PAJAK BAGI PEMBANGUNAN BANGSA
Terima Kasih