Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Penegakan Hukum di Australia

1
Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Penegakan
Hukum di Australia

• Greg Linsdell
• (MCrim, MEd, LLM)

2
Australia

• Populasi 22,5 juta
• PDB per kapita 38.910 (sekitar Rp 327 juta)
• Demokrasi Parlementer Federal
• 8 Negara Bagian dan Teritori

3
Pemerintah

• Federal
• Perpajakan
• Perundang-undangan
• Hubungan Luar Negeri, Pertahanan
• Perusahaan, Mata Uang
• Negara Bagian
• Perundang-undangan
• Polisi, Pengadilan, Penjara Negara Bagian
• Jalan raya, Sekolah

4
Pemisahan Wewenang

• Konstitusi menetapkan 3 sumber wewenang yang
  terpisah, yaitu
• Parlemen (pembuat UU)
• Pengadilan (kehakiman)
• Kepolisian (penyelenggara)
• Pemisahan Wewenang bertujuan untuk mencegah
  penyalahgunaan di mana satu sama lain saling
  mengawasi.

5
Pembuatan Hukum Pidana

• Dibuat oleh Parlemen Federal dan Negara Bagian.
• Kejahatan umum, seperti pembunuhan, perkosaan dan
  pencurian diatur oleh Negara Bagian.
• Kejahatan seperti perdagangan narkoba dan
  pencurian identitas juga diatur di tingkat
  Federal.
• Pemerintah lokal dapat membuat UU mengenai
  pelanggaran gangguan sosial mis perparkiran,
  gangguan suara dan hewan peliharaan.

6
Common Law

• Berdasarkan sistem Kerajaan Inggris
• UU dari parlemen dan
• UU dari pengadilan (Hukum yang dibuat oleh Hakim)
• Putusan pengadilan yang lebih tinggi mengikat
  pengadilan di bawahnya.
• Pemerintah tidak dapat memecat hakim.

7
Tingkat Kejahatan (2006)

• Pembunuhan 1,4 per 100.000 (Di Indonesia 0,91 per
  100.000)
• Percobaan pembunuhan 1,2 per 100.000
• Penculikan anak / orang dewasa 3,5 per 100.000
• Perampokan 84 per 100.000
• Pemerasan 2,1 per 100.000

8
Narkoba

• Tetap menjadi prioritas tinggi bagi seluruh
  sistem peradilan pidana di Australia.
• Dilarang
• Memiliki, menggunakan, menjual, mengimpor,
  memproduksi atau memperdagangkan obat terlarang
  seperti
• Marijuana (kanabis)
• Heroin
• Amfetamin (speed)
• Kokain (termasuk crack kokain padat)
• Designer drugs narkoba sintetis (mis. ekstasi)

9
Laboratorium Obat Terlarang
Sumber Schloenhardt 2007 17
10
Penggunaan Narkoba oleh Pelaku
                                                 
                                 (a) Pemakai
reguler adalah yang mengaku memakai secara
teratur selama 6 bulan sebelum penahanan (b)
Tidak termasuk penggunaan sah dari obat
tersebut (c) Termasuk heroin, kokain/crack,
metadon jalanan, dan morfin serta penyalahgunaan
deksamfetamin dan benzodiazepin (d) Termasuk
alkohol
11
Sir Robert Peel

• Bapak pemolisian moderen.
• Pemolisian oleh rakyat, untuk rakyat.
• Peraturan Hukum
• Prinsip tahun 1829

12
Prinsip Peel

• Misi dasar keberadaan polisi adalah untuk
  mencegah kejahatan dan ketidak-tertiban.
• Kemampuan polisi untuk menjalankan tugas
  tergantung pada penerimaan masyarakat atas
  tindakan polisi.
• Harus ada kesediaan dan kerjasama dari masyarakat
  untuk menaati hukum agar Polisi dapat menjaga
  rasa hormat yang diperoleh dari masyarakat.
• Tingkat kerjasama yang diperoleh dari masyarakat
  dapat berkurang seiring dengan tingkat penerapan
  kekuatan fisik.

13
Prinsip Peel

1. Untuk mendapat dan membina persetujuan masyarakat
   Polisi tidak harus menuruti pendapat masyakat
   melainkan dengan secara konsisten memberikan
   pelayanan hukum yang mutlak tidak memihak.
2. Penggunaan kekuatan fisik oleh Polisi sampai
   batas yang diperlukan untuk mengamankan ketaatan
   hukum atau menjaga ketertiban jika langkah
   persuasi, saran dan peringatan ternyata tidak
   memadai.
3. Polisi harus selalu menjaga hubungan dengan
   masyarakat sebagai perwujudan dari latar sejarah
   bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat dan
   masyarakat adalah bagian dari polisi polisi
   hanya bagian dari anggota masyarakat yang digaji
   untuk memberikan perhatian penuh pada kewajiban
   yang dibebankan kepada setiap warga demi
   kepentingan kesejahteraan dan eksistensi
   masyarakat

14
Prinsip Peel

1. Tindakan Polisi harus selalu sesuai dengan fungsi
   dan tidak berupaya mengambil alih wewenang
   kehakiman.
2. Efisiensi polisi diuji / diukur dari tidak adanya
   kejahatan dan ketidak-tertiban, bukan dari bukti
   pelaksanaan penindakan polisi.

15
Kepolisian Negara Bagian
16
Jumlah Polisi
17
Anggaran Kepolisian

• Anggaran dinas kepolisian per orang di Australia
  328 (Rp 2.558.400) atau 429 (Rp 3.346.200) per
  orang dewasa tetapi bervariasi di berbagai
  wilayah.
• 75 dari anggaran tersebut untuk gaji.

18
Polisi per 100.000 orang

• Italia 555
• Malaysia 340
• Australia 209
• Indonesia 204
• India 95

19
Struktur Kepolisian

• Struktur Hierarkis.
• Petugas yang diangkat sumpah berpangkat mulai
  dari Inspektur sampai Chief Commissioner / Kepala
  Kepolisian
• Pangkat lain mulai dari Constable (setingkat
  Bintara) dan naik sampai Senior Sergeant
  (setingkat Sersan Kepala).
• Perekrutan satu pintu.

20
Lembaga Nasional
21
Lembaga Penunjang Kepolisian
Australia and New Zealand Policing Advisory
Agency
22
Penuntutan

• Director of Public Prosecutions (Direktur
  Penuntut Umum)
• Independen terhadap Pemerintah
• Dipimpin seorang Direktur yang bertanggung jawab
  pada Kejaksaan Agung
• Tidak punya wewenang penyidikan
• Perkara dan semua bukti dipersiapkan Polisi.

23
Penuntutan

• Penuntutan dilaksanakan jika ada
• Kemungkinan kuat untuk dihasilkan putusan
  pengadilan dan
• Kepentingan masyarakat menuntut adanya
  penuntutan.

24
Pengadilan

• Magistrates courts menangani pelanggaran pada
  umumnya.
• County Courts dan Supreme Courts menangani
  kejahatan yang lebih serius atau kompleks dan
  menerima banding dari pengadilan di bawahnya.
• High Court of Australia sebagai pengadilan
  tertinggi di negara tersebut.

Pengadilan Tinggi Australia, Canberra
25
Pengadilan

• Tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
• Proses Adversarial
• Hakim mengendalikan jalannya sidang dan tidak
  mengajukan pertanyaan. Memutuskan berdasarkan
  hukum.
• Juri digunakan pada perkara-perkara serius.
  Memutuskan apakah terdakwa bersalah.
• Banding diajukan atas kesalahan hukum atau fakta.

26
Hukuman Mati

• Dulu berlaku atas pembobolan rumah, pencurian
  domba, pemalsuan, penyerangan seksual, pembunuhan
  disengaja maupun tidak.
• Pertama kali dihapuskan di Queensland tahun 1922
  dan terakhir di New South Wales tahun 1985.
• Sekarang tidak seorang pun dapat dikenai hukuman
  mati atas pelanggaran apapun.

27
Penjara Seumur Hidup

• Seumur hidup tidak selalu berarti seumur hidup
  kecuali pada kasus-kasus ekstrim.
• Umumnya orang yang dikenai hukuman seumur hidup
  akan menjalani 10 25 tahun tergantung sejumlah
  faktor termasuk
• Perilaku di penjara (kelakuan baik)
• Rekomendasi hakim
• Pendapat dari Dewan Pembebasan Bersyarat (Parole
  Board)

28
Penjara vs Program Pemasyarakatan
29
Penjara

• Penjara dibiayai oleh tingkat Negara Bagian.
• Banyak penjara yang sekarang dikelola swasta.
• Teknologi makin berperan penting dalam penahanan.

30
Populasi Penjara
 
Narapidana, dari 1984 sampai 2007 (orang per
100.000)                               
31
Perbandingan dengan Rata-rata Penjara
Internasional
Napi per 100.000

• AS 751
• Inggris 151
• Australia 134
• Jerman 88
• Jepang 63
• Indonesia 61

http//www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worl
dbrief/index.php?searchA
32
Biaya Pembinaan (Koreksi)

• Napi 187 (Rp1.458.600) per hari (68,255 per
  tahun / Rp 532.389.000)
• Program Pembinaan Pemasyarakatan 13 per hari (Rp
  101.400)(4,745 per tahun / Rp 37.011.000)

33
Tahanan Rumah

• Dimulai 2004
• 20,000 (Rp 156.000.000) per tahun. (54.80 per
  hari / Rp 427.440)
• Pelanggaran seksual, kekerasan, perdagangan
  narkoba dan pelanggaran senjata.

34
Pengawasan terhadap Polisi dan Anti-Korupsi

• Royal Commissions (Komisi Kerajaan) Skandal dan
  Reformasi
• Penanganan Pengaduan secara Independen
• Badan-badan Penyidik Anti-Korupsi
• Sistem Disiplin Internal
• Media transparansi

35
(No Transcript)