HUKUM ACARA PIDANA 2

1
HUKUM ACARA PIDANA 2

• Oleh
• M. Mahendradatta

2
BANDING DAN MEMORI BANDING

• Banding adalah suatu upaya yang dilakukan oleh
  terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan
  pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap
  putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum
  yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan
  hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat
  (Pasal 67 KUHAP).
• Tujuan dari hak ini adalah untuk memperbaiki
  kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pada
  tingkat pertama.
• Permohonan harus dilakukan tenggang waktu 7 hari
  setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan
  diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir
  (Pasal 223 ayat (2) KUHAP) dan apabila dalam
  waktu 7 hari sebagaimana ditentukan tidak adanya
  permohonan dari terdakwa atau penuntut umum, maka
  mereka dianggap menerima putusan pengadilan
  (Pasal 234 ayat (1)).

3

• Memori banding dapat berisi uraian tentang
  alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan
  permohonan pemeriksaan banding.
• Dalam Pasal 237 KUHAP ditentukan baik terdakwa
  maupun penuntut umum selama di pengadilan tinggi
  belum mulai memeriksa perkaranya dapat
  menyerahkan memori banding atau kontra memori
  banding.

4
KASASI DAN MEMORI KASASI

• Upaya hukum terhadap putusan-putusan yang
  diberikan tingkat tinggi oleh pengadilan-pengadila
  n lain agar dicapai kesatuan dalam menjalankan
  peraturan dan perundangan.
• Kasasi bukan merupakan pemeriksaan tingkat ketiga.

5

• Landasan yang menjadi tempat kasasi berpihak
  adalah.
• Untuk menjamin adanya kesatuan dan kepastian
  hukum untuk kepentingan masyarakat.
• Untuk memberikan jaminan agar hukum itu sesuai
  dengan pandangan dan perkembangan masyarakat.

6

• Supaya hukum itu sesuai dengan pandangan dan
  perkembangan masyarakat, untuk itu lembaga kasasi
  bertujuan
• Kesatuan Hukum (univikasi)
• Kepastian Hukum (asas legalitas)
• Living law (hukum yang berkembang di
  masyarakat)
• Pembinaan Hukum Nasional, yang mencakup
• Penerapan hukum secara tepat dan benar
• Pembaharuan hukum
• Pembentukan hukum.
• Mengisi kekosongan hukum.

7
(Lanjutan)

• Pasal 244 KUHAP
• Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan
  pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain dari
  pada Makamah Agung, terdakwa atau penuntut umum
  dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi
  kepada Makamah Agung kecuali putusan bebas

8
Syarat-syarat Permohonan Kasasi

• Syarat Formil
• Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi
  kepada panitera Pengadilan Negeri adalah 14 hari
  sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa
  (Pasal 245 (1) KUHAP).
• Pemohon harus mengajukan memori kasasi dalam
  waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan
  pemeriksaan kasasi (Pasal 248 (4) KUHAP).

9

• Syarat Materiil (Pasal 253 (1) KUHAP)
• Apakah benar suatu peraturan hukum tidak
  diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana
  mestinya.
• Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan
  menurut ketentuan undang-undang.
• Apakah benar pengadilan telah melampaui batas
  kewenangannya.

10
(Lanjutan)

• Makamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan
  putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari
  semua lingkungan peradilan sejalan dengan Pasal
  253 (1) KUHAP, Pasal 30 (1) UU No. 5/ 2004
  tentang perubahan atas UU No. 14/1985 tentang
  Makamah Agung disebutkan bahwa
• Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
• Salah menerapkan atau melanggar hukum yang
  berlaku
• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
  peraturan perundang-undangan yang mengancam
  kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
  bersangkutan.

11
(Lanjutan)

• Kasasi dapat diajukan lagi demi kepentingan hukum
  secara formal didasarkan pada Pasal 259 KUHAP
  yang menentukan sebagai berikut
• Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan
  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
  pengadilan lain selain daripada Makamah Agung,
  dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh
  Jaksa Agung.
• Putusan Kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh
  merugikan pihak yang berkepentingan.

12
Peninjauan Kembali (Pasal 263 s/d 269 KUHAP)

• Terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
  Kekuatan Hukum tetap, Kecuali putusan bebas atau
  lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau
  ahli warisnya dapat mengajukan permintaan
  Peninjauan Kembali.
• Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar
• Keadaan Baru yang menimbulkan dugaan kuat.
• Dalam Pelbagai putusan terdapat pertentangan satu
  dengan yang lain.
• Suatu Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang
  nyata.

13
Peninjauan Kembali(lanjutan)

• Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi
  dengan suatu jangka waktu.
• Pidana yang dijatuhkan dalam Peninjauan Kembali
  tidak boleh melebihi tindak pidana yang telah
  dijatuhkan dalam putusan semula.
• Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun
  menghentikan pelaksanaan dari putusan.
• Dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali meninggal
  diserahkan kepada ahli warisnya untuk diteruskan
  atau tidak.
• Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan
  hanya satu kali.

14
Contoh Soal

• Apa syarat yang diperlukan untuk menangkap
  seseorang ?
• a. Ada laporan atau pengaduan.
• b. Ada bukti permulaan yang cukup.
• c. Ada dugaan yang kuat melakukan tindak pidana.
• d. Ada saksi korban.
• Permohonan kasasi demi kepentingan hukum
  disampaikan oleh ?
• a. Majelis Hakim.
• b. Jaksa Penuntut Umum.
• c. Jaksa Agung.
• d. Terdakwa.
• Penyidik adalah ?
• a. Aparatur Pemerintah.
• b. Petugas Imigrasi.
• c. Kejaksaan.
• d. setiap pejabat polisi Negara RI.

15

• Peninjauan Kembali diajukan atas dasar hal-hal
  dibawah ini, kecuali ?
• a. Novum.
• b. kekhilafan hakim.
• c. suatu kekeliruan yang nyata.
• d. tidak mengajukan eksepsi.
• Apa istilah lepas dari segala tuntutan hukum
  dalam bahasa belanda ?
• a. Vrisjpraak.
• b. Ontslag.
• c. Concursus.
• d. Delnerning.