Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera

1
Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera

• Makassar, 8 Maret 2008

2
PLATFORM
3
PLATFORM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MASYARAKAT
MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
MEMBUTUHKAN SDM YANG KAPABEL YANG BERBASIS
ENTREPRENEUR
RAKYAT

• Membangun Infrastructure
• Control Public services
• Control Public Utilities
• Control Moneter perBankan
• Control HankamNas

KEBIJAKAN UU/PELPRES/PP/PD
Menciptakan lapangan pekerjaan
Menciptakan pendapatan negara melalui pajak
PEMERATAAN PENDAPATAN, PEMBANGUNAN
LESTARI, PERTUMBUHAN EKONOMI BERNILAI TAMBAH
TINGGI
ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
IMA/140503
4
5-W Khomsah Syuruuth Istihqaqin Najah (5-syarat
kemenangan )

1. al-qiyam tastahiqqun najah, nilai-nilai (winning
   value).
2. al-manhaju yastahiqqun najah, atau (winning
   concept).
3. an-nizham yastahiqqun najah, atau (winning
   system).
4. al-jamaatu yastahiqqun najah, atau (winning
   team).
5. al-ghoyatu tastahiqqun najah, atau (winning goal).

Platform Nilai, Konsep dan Goal, Yang menjadi
ikatan dasar, Wihdat al Fikrah (kesatuan
pemikiran) PKS,
5
Posisi Platform (External Point of View)
Statemen, aksi, sukses story
prilaku organisasi, prilaku tokoh
MEDIA (TV, Cetak, Radio)
image
PersepsiPublik
Sosialisasi
Penerimaan Publik
Positioning, differenciation
JANJI
Dukungan Publik
PK SEJAHTERA
6
OUT LINE PLATFORM

• RINGKASAN EKSEKUTIF SIKAP THD ISU PENTING
• PENDAHULUAN
• PARADIGMA DAWAH
• KONDISI NASIONAL DAN AKAR PERMASALAHAN BANGSA
• ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
• INDONESIA YANG DICITAKAN
• PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PK SEJAHTERA

7
Transformasi 3 Bidang Strategis
PLATFORM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL,
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
SEJAHTERA
ADIL
BERMARTABAT
8
BIDANG STRATEGIS
PLATFORM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL,
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

1. Reformasi Ekonomi
2. Kerangka Makro Ekonomi
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Investasi dan Infrastruktur
5. Perbankan dan Finansial
6. Ekonomi Syariah
7. Industri, Iptek, BUMN dan Perdagangan
8. Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
9. Energi, Pertambangan dan Pengelolaan SDA
10. Usaha Kecil-Mikro dan Koperasi (UKMK)
11. Ketenagakerjaan, SDM dan Penciptaan Lapangan
    Kerja
12. Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah dan
    Pembangunan Regional
13. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
14. Perjuangan Petani
15. Perjuangan Buruh
16. Perjuangan Nelayan
17. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Politik Nasional
2. Kepemimpinan Nasional
3. Ketatanegaraan
4. Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM
6. Pertahanan
7. Keamanan
8. Kewilayahan
9. Politik Luar Negeri
10. Komunikasi dan informasi

1. Pendidikan Nasional
2. Pembangunan Kesehatan Nasional
3. Seni Budaya Dan Pariwisata
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepeloporan Pemuda
6. Olahraga
7. Perempuan Indonesia
8. Pembinaan Keluarga
9. Dakwah Dan Pembinaan Umat Beragama

9
PLATFORM POLITIK
Falsafah Dasar

• Tatanan kekuasaan yang demokratis, berjalan dalam
  koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh
  hak-hak politiknya secara penuh.
• Politik adalah aktivitas yang mendekatkan
  manusia kepada kemashlahatan dan menjauhkan dari
  kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan.
  (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Al-Siyasah
  Al-Hakimiyyah ).

10
Dari Otoriter?Euforia Reformasi
11
REALITANYA......
Kasus Bank Mandiri Neloe
Kasus BLBI
12
Political and Economic Risk Consultancy (PERC)
NEGARA NILAI
Indonesia 9.10
Filipina 8.80
Vietnam 8.65
India 8.63
China 7.68
Thailand 7.20
Malaysia 8.80
Korea Selatan 6.50
Taiwan 6.15
Nilai 0 sangat besih nilai 10 sangat korup
Survei PERC bulan Januari 2005 terhadap 900
ekspatriat di Asia
13
(No Transcript)
14
BANDINGKAN DENGAN KOREA
15
China!
16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
(No Transcript)
19
Perang Melawan Ketidakadilan
20
PLATFORM POLITIK
DEMOKRASI YG SEHAT (Politik yg stabil)
GOOD GOVERNANCE
TEGAKNYA RULE OF LAW (Hukum yg adil)
HANKAM YG MANTAB
SDM/APARAT yang
BERSIH-PEDULI-PROFESIONAL
21
PRINSIP DEMOKRASI DAN KEADILAN
FALSAFAH DASAR
TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL,
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
VISI
MEMELOPORI REFORMASI SISTEM POLITIK, BIROKRASI,
HUKUM DAN HANKAM
MISI
MEMBANGUN SISTEM DEMOKRASI YG SEHAT, PENEGAKKAN
HUKUM YANG ADIL DAN HANKAM YANG MANTAB
STRATEGI
MEMBANGUN SISTEM KETATA NEGARAAN YANG BAIK
MEMBANGUN SISTEM PENEGAKKAN HUKUM YANG ADIL
MEMBANGUN SISTEM POLITIK YANG STABIL, DINAMIS DAN
EFISIEN
MEMBANGUN SISTEM HANKAM YANG HANDAL
LANGKAH UTAMA
OTONOMI DAERAH YANG PROPORSIONAL
LANGKAH PENDUKUNG
PENGOKOHAN SISTEM MULTIPARTAI SEDERHANA
PENEGAKKAN RULE OF LAW
INFRASTRUKTUR HANKAM YG TANGGUH
PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN SEDERHANA
FUNDAMENTAL POLITIK
APARAT BIROKRASI DAN PENEGAK HUKUM YANG BERSIH
Gambar 6-1. Kerangka flatform kebijakan
pembangunan politik PKS
22
Politik-1 Bentuk Negara

• Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum
  Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama
  Indonesia, dan panggilan dakwah yang rahmattan
  lil alamin, PK Sejahtera terpanggil bahu-membahu
  bersama entitas politik lainnya untuk mengisi
  pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat,
  aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai
  dengan cita-cita universal, yakni NKRI yang
  baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur.

23
Posisi PKS
Gambar 2-2. Objective and tactics of Indonesian
Islamic groups Zachary Abuza, Political Islam
and Violence in Indonesia, Routledge, London,2007.
24
Solusi Hubungan Negara-Agama

• Pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai
  Negara Bangsa yang bebas agama, Negara Sekuler,
  adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah
  dan budaya Indonesia, sebagai bangsa Muslim.
  Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid,
  Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat
  relijius, bangsa dan negeri Muslim. Indonesia
  adalah NKRI Yang Berketuhanan Yang Mahaesa.

25
Lanjutan

• Cita-cita Masyarakat MADANI (Keragaman, iman,
  ilmu, keterbukaan).
• Perjuangan syariah
• Secara kultural 95 (Mobilitas Horizontal,
  Dawah Kultural)
• Secara politik ? Public Reason (kesepakatan/
  konsensus nasional)

26
Politik-2 Politik yg sehat dan dinamis

• PK Sejahtera medorong agar kondisi politik
  Indonesia sehat dan dinamis, dari transisi
  demokrasi menuju konsolidasi demokrasi yang
  mantab. Muncul stabilitas politik, yg merupakan
  pra-syarat pembangunan ekonomi, karena
  pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk
  tegaknya keadilan, tetapi juga membuka jalan bagi
  tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Bahkan
  stabilitas juga merupakan syarat bagi pembangunan
  demokrasi itu sendiri. Pembangunan politik dan
  pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang
  dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi
  mempersembahkan rasa adil dan sisi lainnya
  menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan
  di dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman
  dan tentram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

27
Politik-3 Model Demokrasi

• Dalam rangka menumbuhkan stabilitas politik yang
  sehat dan dinamisbercermin dari pengalaman
  sejarahPK Sejahtera berkeyakinan bahwa dengan
  Sistem Multipartai Sederhana, nampak lebih
  mungkin untuk dicapai. Karenanya penyederhanaan
  jumlah partai peserta pemilu secara bertahap
  dengan penerapan batas ambang adalah langkah
  yang rasional dan obyektif. Ke depan perlu
  dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat,
  yang mampu menjaring calon yang berkualitas
  melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan
  murah.

28
Politik-4 Ketatanegaraan

• Indonesia yang luas dari Sabang hingga Merauke,
  dengan beragam etnik, budaya dan agama, sumber
  daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan
  udara, serta dengan jumlah penduduk yang besar,
  maka spent of control Indonesia demikian luas.
  Di sisi lain pasca krisis ekonomi, tatanan
  sosial-politik-ekonomi yang masih transisional,
  menuntut pemantaban dan redefinisi peran negara
  secara lebih tegas. Sementara globalisasi dalam
  sisi tertentu merupakan tekanan eksternal bagi
  kita, apalagi semangat global injustice yang
  embodied di dalamnya, merupakan tantangan bagi
  Indonesia sebagai negara berkembang. Karenanya
  tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, bahwa
  sistem ketatanegaraan kita mestilah stabil,
  mantab namun dinamis. PK Sejahtera berkeyakinan,
  bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif
  dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama
  tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah
  mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal
  negara, dan menyerahkan fungsi lainnya bagi
  partisipasi masyarakat. Dengan demikian
  pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan,
  keamanan, hukum, kepemilikan pribadi, manajemen
  makro ekonomi, dan kesehatan masyarakat serta
  program-program antikemiskinan dan penanggulangan
  bencana yang jelas merupakan fungsi- fungsi yang
  menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya.

29
Politik-5 Otonomi Daerah

• PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan ini
  dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat
  secara lebih efektif sekaligus dengan
  meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan
  daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan
  SDM, dan capacity building. PK Sejahtera
  memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol
  dan terkoordinasi oleh pemerintahan pusat, namun
  tetap berorientasi pada semangat keadilan dan
  proporsionalitas melalui musyawarah dalam
  lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan
  daerah. PK Sejahtera menentang dengan keras
  segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya
  menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan
  racun KKN kepada oknum-oknum daerah yang
  ujung-ujungnya menyengsarakan nasib rakyat.
  Karenanya transparansi dan akuntabilitas
  pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan
  daerah menjadi sangat penting.

30
Politik-7 Anti KKN

• PKS berpendapat, bahwa dalam kerangka
  implementasi dan eksekusi kebijakan politik
  negara secara efisien dan efektif, maka
  keberadaan institusi birokrasi negara dan tata
  kelola pemerintahan yang baik, rapi dan kredibel
  akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan
  ekonomi yang dinamis dan tanpa distorsi.
  Birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional
  merupakan cerminan tubuh bangsa ini sehari-hari
  yang merefleksikan ruh pengelolaan negara.

Good governance, yang kami yakini menjadi
prasyarat kunci bagi tegaknya pemerintahan yang
bersih-peduli-profesional harus terwujud embodied
dalam tubuh pengelolaan pemerintahan kita, yakni
tata pemerintahan yang berwawasan ke depan,
transparan, akuntabel, menerapkan prinsip
meritokrasi, kompetitif, serta mendorong
partisipasi publik.
31
Politik-7 Penegakan Hukum

• PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi
  penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan
  aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan
  koruptif, sesuai dengan pepatah, hanya sapu
  bersih yang dapat membersihkan lantai kotor.
  Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada
  aparat yang bersih, baik di kepolisian,
  kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran
  birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi
  penegakan hukum tersebut. Untuk itu bukti dan
  contoh dari para kader PK Sejahtera di lapangan
  legilatif dan eksekutif adalah bentuk kongkret
  perjuangan ini.

32
Jazakumullah Khair
33
Downward evaluation of Indonesia
Promising countries for overseas business
operation over the medium term (next 3 years or
so)
Rank 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1st China China China China China China China China
2nd USA USA USA Thiland Thailand Thailand India India
3rd Indonesia Thailand Thailand USA USA India Thailand Vietnam
4th Thailand Indonesia Indonesia Indonesia Vietnam Vietnam Viet nam Thailand
5th India Malaysia India Vietnam India USA USA USA
6th Vetnam Taiwan Vietnam India Indonesia Russia Russia Russia
7th Philippines India Taiwan Korea Korea Indonesia Korea Brazil
8th Malaysia Vietnam Korea Taiwan Taiwan Korea Indonesia Korea
9th Brazil Korea Malaysia Malaysia Malaysia Taiwan Brazil Indonesia
10th Taiwan Philippines Singapore Brazil Russia Malaysia Taiwan Taiwan
Source Jetro based on JBIC.
34
Bayangkan!
Jumlah Usaha Kecil 99.8 Usaha Besar 0.2
Pangsa pasar Usaha Kecil 20 Usaha Besar 80
RASIO DENSITAS PANGSA PASAR 1 20.000
35
Where is the production of ting-ting candy?
Malaysia
36
Canned fruit from South Africa
37
How about these sunflower seeds?
38
How about these sunflower seeds?
39
You can probably guess this one
Masih dalam proses pendaftaran ML (makanan
luar) Badan POM RI
40
How about these sunflower seeds?
41
You can probably guess this one
Masih dalam proses pendaftaran ML (makanan
luar) Badan POM RI
42
Canned drink from Singapore
43
Memburuknya Kualitas Pertumbuhan...
Walaupun pertumbuhan meningkat, tapi pengangguran
juga meningkat
44
Public expenditure allocation
Source World Bank, Spending for Development
Making the Most of Indonesias New
Opportunities, Indonesia Public Expenditure
Review 2007, February 2007, p.i.
45
Composition of national public expenditure
Source World Bank, Spending for Development
Making the Most of Indonesias New
Opportunities, Indonesia Public Expenditure
Review 2007, February 2007, p.i.
46
Platform Trilogi Pembangunan Ekonomi
PEMERATAAN
Mengentaskan kaum dhuafa kepedulian thd
BURUH-TANI-NELAYAN dan KAUM MISKIN KOTA
PERTUMBUHAN
STABILITAS
(Pembangunan Lestari)
47
Ekonomi-1 Pengentasan Kemiskinan

• PK Sejahtera meyakini, bahwa kemiskinan sebagai
  musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya
  pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas
  pembangunan. Kemudian, karena penduduk miskin
  terutama adalah para petani, dan nelayan yang
  secara umum tinggal di pedesaan, maka perhatian
  pemerintah terhadap sektor pertanian mesti
  mendapat porsi yang utama. Karenanya upaya
  pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersamaan
  dengan pelipatgandaan produktifitas sektor
  pertanian yang mempunyai potensi yang sangat
  besar bagi Indonesia.

48
Ekonomi-2 Pemerataan

• Ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar
  penduduk di sektor pertambangan dan pertanian
  serta ketertutupan antar sektor pembangunan
  menjadi sangat rawan. Bukan hanya pemerataan
  yang diidamkan bagi sumber daya pembangunan
  menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya
  inefisiensi dan partialitas sektoral. Untuk itu
  PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerataan
  pendapatan hanya dapat diatasi apabila koordinasi
  lintas sektoral dikelola dengan baik dengan cara
  membuat keterkaitan input-output antara sektor
  yang satu dengan yang lain secara integratif.
  Linkage baik ke depan maupun ke belakang dalam
  setiap sektor dalam sebuah harmoni yang
  terintegrasi memunculkan kekuatan sinergi
  pembangunan, yang juga berujung pada pemerataan
  pendapatan.

49
Ekonomi-3 SDM

• PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pengembangan SDM
  yang berkualitas dan penguasaan teknologi serta
  kemampuan inovasi melalui RD adalah kunci
  peningkatan daya saing industri nasional.
  Rendahnya daya saing industri nasional juga
  diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim
  investasi dan pembangunan infrastruktur dasar.
  Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya
  pemberantasan korupsi merupakan sebab utama
  memburuknya iklim investasi nasional. Reformasi
  birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi
  merupakan agenda utama di luar ekonomi yang harus
  dituntaskan untuk menghilangkan praktek perburuan
  rente (rent seeking) yang telah mengakar dalam
  dunia bisnis nasional yang mengakibatkan ekonomi
  biaya tinggi.

50
Ekonomi-4 Perbaikan Sektor Riil

• Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasar
  modal untuk investasi jangka pendek yang terpaut
  jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa
  upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah
  melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang
  terjadi sesungguhnya di lapangan. Padahal
  semestinya, sektor keuangan adalah darah segar
  bagi tumbuhnya sektor riil ekonomi yang
  menggerakkan roda-roda industri barang dan jasa.
  Untuk memecah persoalan ini, maka PK Sejahtera
  berpendapat, bahwa perbaikan sektor riil hanya
  bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan
  terhadap tindakan spekulatif di sektor keuangan,
  dan menciptakan sistem yang mampu
  mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil
  untuk meningkatkan investasi langsung. Berbagai
  upaya perbaikan infrastruktur pembangunan,
  reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi,
  termasuk iklim investasi yang kondusif adalah
  langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong
  masuknya investasi asing langsung di Indonesia
  untuk menggerakan sektor riil ini.

51
Ekonomi-5 Over Eksploitasi

• Berbagai kerusakan lingkungan dan over
  eksploitasi SDA yang selama ini terjadi telah
  menuai bencana bagi rakyat dan menyengsarakan
  mereka. Karenanya PK Sejahtera berpendapat,
  bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang
  mutlak dikembangkan. Berbagai upaya konservasi
  perlu terus dilakukan. Upya untuk mereduksi
  kerusakan ini, hanya bisa direalisir apabila kita
  meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan Iptek,
  sehingga mampu melakukan proses produksi yang
  bernilai tambah tinggi dengan meminimalisir
  penggunaan input SDA. Artinya proses teknologi
  yang bersih, yang hemat SDA dengan nilai tambah
  tinggi menjadi pilihan penting pembangunan
  industri kita.

52
Ekonomi-6

• Keenam, untuk itu PK Sejahtera memandang bahwa
  program reformasi ekonomi harus dilandasi oleh
  semangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa
  dengan mengerahkan segenap potensi ekonomi
  nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan
  menciptakan fundamental ekonomi nasional yang
  kokoh. Karenanya PK Sejahtera berkomitmen untuk
  mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar
  pemulihan perekonomian nasional dan mengawal
  jalannya proses reformasi dari pembelokan arah
  (backtracking) untuk kepentingan kelompok
  tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi. PK
  Sejahtera berpendapat, bahwa stabilitas
  makroekonomi adalah kondisi penting untuk
  perekonomian, namun tidak mencukupi jika tidak
  diarahkan untuk mendorong dinamika sektor riil.
  Stabilitas makroekonomi harus berakhir dengan
  bergerak-nya sektor riil dan meningkatnya
  kesejahteraan masyarakat. Karena itu PK Sejahtera
  memandang bahwa stabilitas makroekonomi harus
  dibingkai dengan komitmen kuat terhadap
  kesejahteraan rakyat.

53
FAKTOR KULTURAL

• Manusia itu makhluk berbudaya, yang dibentuk
  oleh nilai simbol, memberi makna terhadap
  kehidupan yang dijalaninya.
• Manusia Indonesia munafik? (Mochtar Lubis)
• Budaya Jawa/Sunda ? dominan?
• Budaya Minang/Bugis ? seberang pinggiran?
• Daerah marjinal/kritikal ? Aceh, Papua,
  Bali/Manado potensi merdeka dari Jawa?

54
PROBLEMA HARI INI

• Secara Individual ? Split of Personality ?
  kebutuhan/ kepentingan baru menuntut nilai-nilai
  baru, mungkin bisa digali/revitalisasi nilai lama
• Secara Kolektif ? Crisis of Identity ? gejolak
  lokal dan dinamika/tekanan global membutuhkan ?
  mekanisme pengelolaan konflik pelembagaan nilai
  pembangunan sistem

55
REALITAS SOSIAL HARI INI

• Individualis, hedonis, pragmatis, permisif ? the
  end of ideology, the dominance of interest
• Konflik komunal berbau relijius (Maluku, Poso,
  Sampit/Sambas) ? isu pendatang vs penduduk asli ?
  hilangnya social trust/capital
• Konflik vertikal ? Aceh, Papua, Pasuruan ?
  hilangnya political trust
• Simptom kekerasan dalam keluarga (ayah
  memperkosa anak, anak membunuh orang tua,
  mutilasi, dll) ? lemahnya peran keluarga

56
REALITAS BUDAYA HARI INI

• Budaya rabun dekat (miopis), ingin cepat sukses,
  kaya, atau berkuasa (budaya menanam jagung)
• Kurang menghargai mutu, sikap instan, kerja cepat
  hasil banyak, pemimpi.
• Budaya pop (KDI, AFI, Indonesian idol, miss
  Indonesia, dll)

57
REALITAS ELITE SAAT INI

• Politik Parokial vs Demokratis
• Hukum lembek (soft culture, Gunnar Myrdal,
  Asian Drama)
• Ekonomi monopolistik/ oligopolistik dan
  pengusaha kronisme (e.g. kekerabatan)
• Seni klangenan (entertainment), virus tukul
  arwana (menertawakan kebodohan diri sendiri,
  tapi bukan koreksi diri)

58
Kuli dan Taoke
Cina dan pribumi ilustrasi Payen 1818-1825
Adakah kita telah berubah?
Whats wrong with us?
59
PLATFORM SOS-BUD
KEBUDAYAAN yang unggul dan maju
KULTUR Masyarakat yang Berdisiplin dan harmonis
MANUSIA INA BERKEPRIBADIAN Yang Tangguh
Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif
Fondasi KETAKWAAN Pribadi dan sosial
60
KERANGKA FLATFORM PEMBANGUNAN SOS-BUD
VISI Terwujudnya Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan BERMARTABAT Terwujudnya Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan BERMARTABAT Terwujudnya Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan BERMARTABAT Terwujudnya Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan BERMARTABAT Terwujudnya Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan BERMARTABAT Terwujudnya Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan BERMARTABAT Terwujudnya Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan BERMARTABAT Terwujudnya Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan BERMARTABAT
MISI Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa, dengan memperkuat keteladanan Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa, dengan memperkuat keteladanan Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa, dengan memperkuat keteladanan Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa, dengan memperkuat keteladanan Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa, dengan memperkuat keteladanan Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa, dengan memperkuat keteladanan Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa, dengan memperkuat keteladanan Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa, dengan memperkuat keteladanan
STRATEGI Meningkatkan KUALITAS HIDUP WARGA dan mewujudkan HARMONI SOSIAL dalam LINGKUNGAN BUDAYA yang MAJU Meningkatkan KUALITAS HIDUP WARGA dan mewujudkan HARMONI SOSIAL dalam LINGKUNGAN BUDAYA yang MAJU Meningkatkan KUALITAS HIDUP WARGA dan mewujudkan HARMONI SOSIAL dalam LINGKUNGAN BUDAYA yang MAJU Meningkatkan KUALITAS HIDUP WARGA dan mewujudkan HARMONI SOSIAL dalam LINGKUNGAN BUDAYA yang MAJU Meningkatkan KUALITAS HIDUP WARGA dan mewujudkan HARMONI SOSIAL dalam LINGKUNGAN BUDAYA yang MAJU Meningkatkan KUALITAS HIDUP WARGA dan mewujudkan HARMONI SOSIAL dalam LINGKUNGAN BUDAYA yang MAJU Meningkatkan KUALITAS HIDUP WARGA dan mewujudkan HARMONI SOSIAL dalam LINGKUNGAN BUDAYA yang MAJU Meningkatkan KUALITAS HIDUP WARGA dan mewujudkan HARMONI SOSIAL dalam LINGKUNGAN BUDAYA yang MAJU
LANGKAH UTAMA Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu Peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu Pelayanan Kesehatan Paripurna Pelayanan Kesehatan Paripurna Penanaman Nilai Kemandirian dan Kesetiakawanan Sosial Penanaman Nilai Kemandirian dan Kesetiakawanan Sosial Perumusan Strategi Gerakan Kebudayaan yang Maju
LANGKAH PENDUKUNG Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif
LANGKAH PENDUKUNG Pemberdayaan Peran PEREMPUAN Pemberdayaan Peran PEREMPUAN Pemberdayaan Peran PEREMPUAN Pemberdayaan Peran PEREMPUAN Pemberdayaan Peran PEREMPUAN Pemberdayaan Peran PEREMPUAN Pemberdayaan Peran PEREMPUAN Pemberdayaan Peran PEREMPUAN
LANGKAH PENDUKUNG Pengembangan Kepeloporan PEMUDA Pengembangan Kepeloporan PEMUDA Pengembangan Kepeloporan PEMUDA Pengembangan Kepeloporan PEMUDA Pengembangan Kepeloporan PEMUDA Pengembangan Kepeloporan PEMUDA Pengembangan Kepeloporan PEMUDA Pengembangan Kepeloporan PEMUDA
LANGKAH PENDUKUNG Pengembangan Kreativitas SENI dan BUDAYA yang Populis dan relijius Pengembangan Kreativitas SENI dan BUDAYA yang Populis dan relijius Pengembangan Kreativitas SENI dan BUDAYA yang Populis dan relijius Pengembangan Kreativitas SENI dan BUDAYA yang Populis dan relijius Pengembangan Kreativitas SENI dan BUDAYA yang Populis dan relijius Pengembangan Kreativitas SENI dan BUDAYA yang Populis dan relijius Pengembangan Kreativitas SENI dan BUDAYA yang Populis dan relijius Pengembangan Kreativitas SENI dan BUDAYA yang Populis dan relijius
LANGKAH PENDUKUNG Pengembangan DAKWAH yang Toleran dan Moderat Pengembangan DAKWAH yang Toleran dan Moderat Pengembangan DAKWAH yang Toleran dan Moderat Pengembangan DAKWAH yang Toleran dan Moderat Pengembangan DAKWAH yang Toleran dan Moderat Pengembangan DAKWAH yang Toleran dan Moderat Pengembangan DAKWAH yang Toleran dan Moderat Pengembangan DAKWAH yang Toleran dan Moderat
FUNDAMENTAL SOSBUD KEPRIBADIAN Yang Tangguh KEPRIBADIAN Yang Tangguh KULTUR Masyarakat yang Berdisiplin KULTUR Masyarakat yang Berdisiplin SOCIAL TRUST yang Memadai SOCIAL TRUST yang Memadai RELIJIUSITAS dan SPIRITUALITAS yang Tinggi RELIJIUSITAS dan SPIRITUALITAS yang Tinggi
FALSAFAH DASAR KESEDERAJATAN SOSIAL dan KEMAJEMUKAN BUDAYA sebagai modal KEMAJUAN BANGSA KESEDERAJATAN SOSIAL dan KEMAJEMUKAN BUDAYA sebagai modal KEMAJUAN BANGSA KESEDERAJATAN SOSIAL dan KEMAJEMUKAN BUDAYA sebagai modal KEMAJUAN BANGSA KESEDERAJATAN SOSIAL dan KEMAJEMUKAN BUDAYA sebagai modal KEMAJUAN BANGSA KESEDERAJATAN SOSIAL dan KEMAJEMUKAN BUDAYA sebagai modal KEMAJUAN BANGSA KESEDERAJATAN SOSIAL dan KEMAJEMUKAN BUDAYA sebagai modal KEMAJUAN BANGSA KESEDERAJATAN SOSIAL dan KEMAJEMUKAN BUDAYA sebagai modal KEMAJUAN BANGSA KESEDERAJATAN SOSIAL dan KEMAJEMUKAN BUDAYA sebagai modal KEMAJUAN BANGSA
61
Sos-bud-1 Kebutuhan Dasar

• pertama pemenuhan kebutuhan dasar (basic need)
  meliputi sandang, pangan, papan, kendaraan dan
  simpanan/tabungan. Di sektor ini acap terbongkar
  adanya mafia dan spekulan barang yang mengontrol
  harga di pasar. Kami menegaskan perlunya
  infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki
  agar sanggup menghadapi dan melawan jaringan
  spekulan yang telah merugikan masyarakat banyak.
  Jangan sampai kepentingan orang banyak
  dikorbankan demi memenuhi keserakahan segelintir
  spekulan.

62
Sos-bud-2 Pendidikan

• Kedua adalah peningkatan partisipasi pendidikan
  yang bermutu. PK Sejahtera mencanangkan
  peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu
  harus terus digencarkan. Pendidikan berkualitas
  dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan
  kemampuan daerah masing-masing, bahkan gratis
  untuk fasilitas kewajiban belajar untuk masa 9
  12 tahun, hingga tingkat sekolah menengah atas.
  Penetapan anggaran pendidikan sebesar 20 dari
  anggaran negara sesuai ketentuan konstitusi perlu
  dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan
  aspek-aspek strategis. Perbaikan kurikulum
  merupakan salah satu prioritas agar peningkatan
  pengetahuan sejalan dengan pengembangan
  keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk
  memenuhi pasar lapangan kerja.

63
Sos-bud-3 Kesehatan Paripurna

• Ketiga adalah pelayanan kesehatan paripurna.
  Pelayanan kesehatan diselenggarakan secara
  paripurna, mencakup aspek fisik, emosi dan
  kejiwaan. Kesehatan fisik dijaga dan ditingkatkan
  dengan menjamin pasokan gizi yang cukup, terutama
  pada kelompok bayi dan anak-anak, sebab merekalah
  yang akan menjadi penerus generasi masa datang.
  Kesehatan emosi dilakukan dengan menciptakan
  kondisi keluarga yang tenteram dan lingkungan
  yang damai, serta pergaulan yang positif terutama
  di kalangan anak-anak dan remaja karena pada masa
  inilah karakter seorang manusia akan terbentuk.
  Sementara itu jiwa yang sehat diupayakan dengan
  mempromosikan nilai-nilai keagamaan/transendental
  dan lingkungan budaya/kultural yang progresif,
  sehingga setiap orang/warga dapat mengendalikan
  tekanan hidup yang semakin berat, dengan
  menyalurkan energi kreatif/produktifnya pada
  target yang tepat. Pembenahan sektor kesehatan
  ditujukan pada perbaikan infrastruktur (rumah
  sakit/puskesmas), peningkatan kapasitas tenaga
  medis dan paramedis, serta penyediaan sarana obat
  dan alat kesehatan yang terjangkau masyarakat.

64
Sos-bud-4 Sikap Mandiri

• Keempat adalah penanaman nilai kemandirian dan
  kesetiakawanan sosial. Penanaman nilai-nilai ini
  merupakan dua sisi pembentukan karakter
  (character building) yang tak bisa terpisahkan.
  Problema kemasyarakatan acapkali berpuncak pada
  kondisi manusia/warga yang memiliki sikap dan
  perilaku (mental model) tak sejalan dengan
  perubahan zaman, jumud dan menggantungkan nasib
  pada kebaikan hati orang lain. Karena itu perlu
  dibangun kepercayaan diri baru dan nilai
  kemandirian sebagai titik awal perubahan. Jiwa
  kemandirian yang ditanamkan sejak kecil hingga
  masa dewasa akan membuat setiap individu mampu
  menyelesaikan masalah di lingkungan
  masing-masing, tanpa menunggu intervensi luar.
  Namun, semangat kemandirian yang terus digalakkan
  itu tidak boleh mengarah pada gejala
  individualisme dan egoisme, sebab akan merusak
  modal sosial yang telah ditebar. Kemandirian
  individu dibangun di atas rasa kesetiakawanan
  sosial yang harus terus diperluas, sehingga
  membentuk komunitas yang mencintai kebajikan.

65
Sos-bud-5 Gerakan Kebudayaan

• Kelima adalah gerakan kebudayaan yang progresif.
  PK Sejahtera menilai, kebudayaan dalam tataran
  konseptual-akademik, sudah saatnya untuk
  dimobilisasi melalui gerakan baru yang progresif
  dalam hal pengkaderan seniman-budayawan yang
  tercerahkan, pembentukan komunitas budaya di
  wilayah kota dan desa, serta perakitan jaringan
  kebudayaan lokal, nasional dan global. Dengan
  demikian kebudayaan baru Indonesia sangat
  menghargai warisan budaya lokal/tradisional serta
  bersikap selektif/adaptif terhadap arus budaya
  global/modern.

66
Pertanyaan

1. Musyawarah money politik efektif dalam pemilu
   ?
2. Candra fenomena bgmn membekali diri untuk
   memiliki fikrah yang baik sedikit memilih buku
   - bgmn melahirkan ghirah untuk membangun
   tsaqafah / tarbiyah dzatiyah ( obsesi
   melahirkan kebutuhan)
3. Dahlamuddin bgmn menyatukan maszhab yang
   berbeda (syiah, sunni, nu, muhammadiyah)

67
Pertanyaan

1. Tajuddin Sebuah proyek peradaban arsitek
   peradaban, Visi dawah tidak tersampaikan di
   daerah, bgmn cara membuat perencanaan strategis..
   (inisiatif - teritorial awareness)
2. Anwar apresiasi, narasi
3. Rini sistem Islam sudah pernah ada visi
   negara madani 2025 posisi transisi , sikap kita
   sbg agent of change (sedikitr/lemah) tapi
   terpengaruh --- transformation from within (seni)
   bgmn dg nurani