ILLEGAL FISHING

1
ILLEGAL FISHING
Dr. SETYO UTOMO, SH., M.Hum
2
ILLEGAL FISHING

• Antara lain
• Penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin.
• Menggunakan izin palsu.
• Tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan.
• Membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri.
• Menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.
• Menggunakan alat penangkapan ikan dengan jenis /
  ukuran alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin.

3
MODUS OPERANDI

1. Double Flagging.
2. Manipulasi data dalam mendaftarkan kapal eks.
   Asing menjadi KII (manipulasi Delition
   certificate dan Bill of Sale).
3. Transhipment di tengah laut.
4. Mematikan / memindahkan Vesel Monitoring System
   (VMS) ke kapal lain.
5. Satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja
   dibuat serupa (bentuk dan warna).

4
MODUS OPERANDI LANJUTAN

1. Memasuki wilayah indonesia dengan alasan tersesat
   atau menghindar dari badai.
2. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat
   penangkapan di dalam palka (alat penangkapan
   kedapatan dalam kondisi basah).
3. Alasan Traditional Fishing Right (kapal-kapal
   pump boat).
4. Transhipment di tengah laut (kapal penangkap
   menangkap di WPPRI dan memindahkan hasil
   tangkapan ke kapal pengumpul yang sdh menunggu di
   batas luar ZEEI).

5
MODUS OPERANDI LANJUTAN

1. Menangkap tidak pada fishing ground yang
   ditetapkan.
2. Untuk alat tangkap pukat ikan ukuran mata jaring
   lt dari 50 mm, head rope dan ground rope melebihi
   yang tertera pada izin.
3. Jaring insang (Gill Nett melebihi panjang
   maksimal / 10.000 m).
4. Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) atau pukat yang
   ditarik dua kapal (Pair Trawl).
5. Dll.

6
MENGAPA ILLEGAL FISHING?

• INDUSTRI PENGOLAHAN NEG TETANGGA HARUS BERTAHAN
• FISHING GROUND DI NEGARA LAIN MAKIN HABIS ?
  RASIONALISASI ARMADA
• DISPARITAS HARGA IKAN
• LAUT INDONESIA TERBUKA
• PENGAWASAN LEMAH

7
Dimana illegal fishing?

• Zona ekonomi ekksklusif indonesia
• Laut teritorial
• Laut Natuna
• Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia
• Utara Sulawesi Utara Phillippine
• Laut Arafura
• Thailand, RRC, Taiwan

8
TINGKAT PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERIKANAN DI WPP-RI
Illegal fishing terutama oleh kapal Thailand
IUU Fishing terutama oleh kapal Philippines
IUU Fishing terutama oleh kapal Thailand dan PR
China
Ukuran lingkaran menunjukkan tingkat pelanggaran
9
ASAL KAPAL PERIKANAN ILEGAL DI WPP-INDONESIA
10
mcsltmonitoring, control, and surveillancegt
satelite radar
satelit VMS
vessel monitoring system (VMS)
kapal patroli
processing center
alat komunikasi
pusat kendali
radar pantai
SISWASMAS
CDB
11
IMPLEMENTASI MCS PENGAWASAN
TERPADU
SATELIT VMS
SATELIT RADAR
MSA


LAPORAN NELAYAN
PUSKODAL
KAPAL PENGAWAS
KAPAL IKAN
LAPORAN MASYARAKAT/ POKMASWAS
PPNS
12
MARITIME SURVEILLANCE AIRCRAFT
In cooperation with Indonesian Air Force and Navy
13
RADAR SATELITE
Has been tested using Radarsat and Envisat for
Arafura Sea and South China/Natuna Sea in 2004
and 2007
Transhipment
Pair trawl
14
FOTO UDARA HASIL PEMANTAUAN UDARA TNI ANGKATAN
UDARA Menggunakan Pesawat Boeing 737
Dua Kapal Ikan Menarik Jaring Trawl
Manuver Kapal-Kapal Ikan
Dua Kapal Ikan dengan Satu Jaring Trawl
15
(No Transcript)
16
PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
17
JPU TP Perikanan

• Peunututan terhadap TP Perikanan dilakukan oleh
  penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
• Berpengalaman menjadi penuntut umum minimal 2
  (dua) tahun
• Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
  di bidang perikanan
• Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi
  selama menjalankan tugasnya
• Aparat penegah hukum yang berhasil menjalankan
  tugasnya dengan baik dapat diberikan
  penghargaan yang berupa
• - Insentif
• - Piagam
• - Kenaikan pangkat

18
Amandemen UU No. 31/2004 Melalui UU No. 45/2009
1. Kelemahan pada Aspek Manajemen Pengelolaan
Perikanan

• Belum adanya mekanisme koordinasi antar instansi
• Terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan
  perikanan

2. Kelemahan pada Aspek Hukum

• Permasalahan Penegakan Hukum
• Rumusan sanksi
• Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan
  Negeri

19
Substansi UU No. 45/2009
1. Pengawasan dan Penegakan Hukum

• Mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dlm
  penyidikan TP Perikanan
• Penerapan sanksi (pidana atau denda)
• Hukum acara (batas waktu penyelesaian perkara)
• Kemungkinan penenggelaman kapal asing

2. Pengelolaan Perikanan

• Kepelabuhan perikanan
• Konservasi
• Perijinan
• Kesyahbandaran

3. Perluasan Yuridiksi Pengadilan Perikanan
20
SPDP
Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) hari
sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang
perikanan
21
Penerimaan Berkas Perkara

• Penyidik tindak pidana di bidang perikananan di
  wilayah pengelolaan perikanan NKRI dilakukan
  oleh
• - PPNS Perikanan
• - Penyidak Perwira TNI AL dan/atau
• - Penyidik Polri.
• JPU hanya menerima berkas perkara yang disidik
  oleh PPNS KKP dan Perwira TNI AL dengan locus
  delicti di ZEE.
• 3. Berkas Perkara TP Perikanan dengan locus
  delicti di ZEE yang disidik oleh Penyidik Polri,
  JPU agar memberikan petunjuk untuk disidik ulang
  oleh penyidik yang berwenang sesuai Pasal 73 ayat
  (2) UU No. 45 Tahun 1999 ? PPNS Perikanan/Perwira
  TNI AL.

22
1. Syarat Formil

• Identitas tersangka
• Penahanan, Penyitaan
• Daftar Barang Bukti
• Dsb.

Penyidik
Berkas Perkara

• Locus, tempus delicti
• Unsur pasal yg disangkakan
• Peran masing-masing
• Keterangan saksi, ahli
• Kompetensi absolut/relatif

Jaksa
2. Syarat Materiil
23
Penelitian Berkas

• Penelitian Berkas Perkara maksimal 5 hari,
  terhitung sejak tanggal diterimanya berkas
  penyidikan.
• Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam
  waktu 5 hari PU tidak mengembalikan Berkas
  Perkara kepada penyidik.
• Dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak
  tanggal penerimaan berkas, penyidik harus
  menyampaikan kembali berkas perkara tersebut
  kepada PU.
• PU menyampaikan berkas perkara kepada Ketua PN,
  paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan
  berkas perkara dari penyidik dinyatakan lengkap.

24
Waktu Penahanan
1. Penyidikan

• Penyidik dapat menahan tersangka maksimal 20
  hari
• Perpanjangan oleh Penuntut Umum maksimal 10 hari
• Setelah waktu 30 hari, penyidik harus
  mengeluarkan tersangka dari tahanan

2. Penuntutan

• PU dapat menahan tersangka maksimal 10 hari
• Perpanjangan oleh Ketua PN maksimal 10 hari

25
JUKNIS PENANGANGAN PERKARA TP. PERIKANAN

1. Surat JAKSA AGUNG RI No. B-093/A/Ft.2/12/2008 tgl
   24 Desember 2008 perihal pengendalian dan
   percepatan tuntutan perkara TP Perikanan
2. Surat Jaksa Agung RI No. B-003/A/Ft.2/01/2009
   tangal 14 Januari 2009 perihal pengendalian dan
   percepatan tuntutan perkara TP Kepabeanan dan
   Cukai
3. Surat JAM Pidsus No. B-27/F/Ft.2/01/2010 tgl 8
   Januari 2010 Perihal Pendelegasian Kewenangan
   Pengendalian Penuntutan Perkara TP Perikanan
4. Surat JAM PIDSUS No. B-434/F/Ft.2/03/2010 tgl 3
   Maret 2010 perihal Pendelegasian Kewenangan
   Pengendalian Penuntutan Perkara Tindak Pidana
   Perikanan
5. Surat JAM Piidsus No. B-735/F/Ft.2/04/2010
   tanggal 5 April 2010 perihal pemahaman dan
   penerapan UU Np. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
   Atas UU No. 31/1999 tentang Perikanan.

26
Pengendalian Penuntutan
1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

1. Tdw anak di bawah umur
2. Kapal berbendara IND, milik WNI, bobot lt 5 GT dgn
   SIB yang dikeluaRkan syahbandar
3. Nelayan tradisional, perahu muat 2 orang,
   menangkap ikan menggunakan racun/potasium
4. Nelayan tradisional, perahu muat 2 orang,
   mengambil soft coral (karang lunak)
5. TP terjadi di perairan pedalaman

2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di luar a, b, c, d, e.
27
Pengendalian Penuntutan
3. JAKSA AGUNG CQ JAM PIDSUS

• Kapal milik WNA, berbendera asing/nahkoda WNA/ABK
  WNA, kapalmilik WNI/ berbendera IND yang
  mengalihkan muatan ke kapal asing ditengah laut
• Perkara menarik perhatian masyarakat, berskala
  nasional/internasional/menjadi perhatian pimpinan
  

28
Pengendalian Penuntutan

• JPU tidak diperkenankan membuat dakwaan tunggal
• Dalam BAP I beri petunjuk penyidik dg sangkaam
  subsidaritas/alternatif
• Pembuktiannya secara optimal terhadap dakwaan
  dengan ancaman hukuman terberat
• MENOLAK BERKAS PERKARA T.P.P YANG MENERAPKAN
  PASAL 102 UU NO. 31 TAHUN 2004 KARENA DAPAT
  MELEPAS TERSANGKA DARI JERATAN HUKUM KECUALI
  PENYIDIK DAPAT MELAMPIRKAN DOKUMEN BAHWA
  TERSANGKA BENAR BERASAL DARI NEGARA YANG TELAH
  ADA PERJANJIAN T.P.P DENGAN PEMERINTAH RI.
• Laporan penanganan perkara perikanan secara
  berjenjang kepada Jaksa Agung RI cq JAM Pidsus

29
Barang Bukti

• Benda/alat yang digunakan/dihasilkan dari TP
  Perikanan dapat dirampas untuk negara atau
  dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua
  PN
• Barang bukti hasil TP Perikanan yang mudah
  rusak/memerlukan biaya perawatan tinggi dapat
  dilelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan
  Negeri
• Barang bukti hasil TP Perikanan yang mudah rusak
  berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan
  sebagian untuk kepentingan pembuktian di
  pengadilan

30
SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI NO.
KEP-112/JA/10/1989 TTG MEKANISME PENERIMAAN,
PENYIMPANAN DAN PENATAAN BARANG BUKTI
31
SURAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NO.
B-621/F/Fek.2/11/1992 TTG SIDANG IN ABSENTIA
32
Pelelangan

• Benda/alat yang dirampas untuk negara dari hasil
  TP Perikanan, dapat dilelang untuk negara
• Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang
  negara
• Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan TP
  Perikanan disetor ke kas negara sebagai PNBP

33
Kapal Ikan

• Benda/alat yang dirampas dari hasil TP Perikanan
  berupa kapal perikanan, dapat diserahkan kepada
  kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi
  perikanan
• Mengingat belum adanya Peraturan Pemerintah
  tentang Pelaksanaan UU No. 45/1999, maka
  ketentuan Pasal 76C ayat (5) tersebut belum dapat
  dilaksanakan.

34

• KEJUJURAN DAN DISIPLIN NAFASKU
• LOYALITAS DAN INTEGRITAS DARAHKU
• SEDERHANA URAT NADIKU

TERIMA KASIH