Isu Hukum

1
Isu Hukum

• 1. Apakah Saham Dapat Digadaikan?
• 2. Bagaimana Saham Digadaikan?
• 3. Bagaimana ketentuan gadai saham di pasar
  modal?
• 4. Apakah saham yang digadaikan dapat dimiliki
  oleh kreditur apabila debitur wanprestasi?
• 5. Bagaimana saham dieksekusi?

2
Saham

• Undang-Undang PT yang baru hanya mengenal satu
  jenis saham yaitu saham atas nama sesuai pasal 48
  ayat (1) UUPT yang menyebutkan
• saham perseroan dikeluarkan atas nama
  pemiliknya.
• Pasal 60 UU No 40 Tahun 2007
• Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak
  sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada
  pemiliknya
• Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan
  fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam
  anggaran dasar

3

• 3. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham
  yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam
  daftar pemegang saham dan daftar khusus
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
• 4. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan
  gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada
  pemegang saham
• Catatan
• Dalam UUPT lama UU No 1 Tahun 1995 Pasal 53
  ayat (1) dan ayat (2) Saham hanya dapat diagunkan
  dengan gadai

4
Proses Gadai

• Pasal 1152 KUH Perdata
• Hak gadai atas benda bergerak dan
  piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa
  barang gadinya di bawah kekuasaan si berpiutang
  atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah
  disetujui oleh kedua belah pihak
• Pasal 1152 bis KUH Perdata
• Untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat
  tunjuk diperlukan, selainnya endossemennya,
  penyerahan surat piutangnya

5

• Proses Gadai Saham Atas Nama (Pasal 1153 KUH
  Perdata)
• Hak gadai atas benda-benda bergerak tak
  bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat
  bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal
  penggadaiannya kepada orang terhadap siapa hak
  yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh
  orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut
  serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat
  dimintakan suatu bukti tertulis

6
Ketentuan Pasar Modal

• Pasal 61 UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
• Efek dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas
  rekening Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau
  dijaminkan.
• Penjelasan Pasal 61
• Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk
  menegaskan bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu
  dapat meminjamkan atau menjaminkan efek yang
  tercatat dalam rekening efek tanpa mengeluarkan
  efek tersebut dalam penitipan kolektif. Hal ini
  diperlukan agar peminjaman atau penjaminan efek
  dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis
  oleh pemegang rekening kepada Lembaga Penyimpanan
  dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang
  menerangkan jumlah, jenis efek yang dipinjamkan
  atau dijaminkan, Pihak yang menerima pinjaman
  atau penjaminan, dan persyaratan peminjaman atau
  penjaminan

7

• Pasal 58 ayat (4)
• Emiten wajib menolak pencatatan efek ke dalam
  Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut
  dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan
  berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita
  untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.
• Penjelasan Pasal 58 ayat (4)
• Efek yang dijaminkan, diletakkan dalam sita
  jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau
  disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara
  pidana dianggap efek yang tidak bebas untuk
  ditransaksikan. Atas dasar itu efek tersebut
  tidak dapat dimasukkan dalam penitipan kolektif
  berdasarkan ketentuan ayat ini.

8

• Pasal 59 ayat (2)
• Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat
  menolak penarikan dana atau pemutasian efek dari
  rekening efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
  jika rekening efek diblokir, dibekukan atau
  dijaminkan
• Penjelasan Pasal 59 ayat (2)
• Dengan pemblokiran, pembekuan, atau penjaminan
  atas rekening efek berarti bahwa dana dan atau
  efek yang terdapat dalam rekening efek tersebut
  tidak dapat ditarik atau dimutasikan . Atas dasar
  itu, apabila terdapat permintaan untuk menarik
  atau memutasikan dana dan atau efek dalam
  rekening efek dimaksud, Lembaga Penyimpanan dan
  Penyelesaian dapat menolak permintaan tersebut

9
Keputusan DireksiPT Kustodian Sentral Efek
Indonesia No KEP- 012/DIR/KSEI/08069 Agustus
2006

• 3.6. Administrasi Atas Efek Yang Diagunkan  
• 3.6.1.  Pemegang Rekening dapat mengagunkan Efek
  dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang,
  dengan mengajukan permohonan agunan Efek secara
  tertulis kepada KSEI. Setiap permohonan untuk
  mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara
  lain jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima
  agunan dan persyaratan agunan lainnya.

10

• Efek yang diagunkan akan dicatat dalam Sub
  Rekening Efek atas nama pemberi agunan, yang
  khusus digunakan untuk pencatatan agunan Efek.
  Selama dicatat sebagai agunan, Efek tersebut
  tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk
  penyelesaian transaksi Efek. 
• 3.6.3.  KSEI akan menerbitkan surat konfirmasi
  sebagai tanda bukti pencatatan agunan Efek kepada
  Pemegang Rekening yang mengajukan pencatatan
  agunan dan penerima agunan. 

11

• Berkenaan dengan agunan Efek, KSEI hanya
  berkewajiban untuk melakukan administrasi
  penyimpanan Efek yang diagunkan untuk kepentingan
  penerima agunan sesuai instruksi Pemegang
  Rekening yang mengagunkan. KSEI tidak
  berkewajiban untuk menjamin dipenuhinya hak dan
  kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agunan
  yang dibuat oleh pemberi dan penerima agunan.
• 3.6.5.Hak-hak yang berhubungan dengan Efek yang
  diagunkan termasuk dividen tunai, dividen saham,
  saham bonus atau hak-hak lain berkaitan dengan
  kepemilikan Efek selama proses agunan berlangsung
  tidak menjadi bagian dari agunan dan tetap
  menjadi hak penuh pemberi agunan kecuali
  ditentukan sebaliknya dalam instruksi permohonan
  agunan oleh Pemegang Rekening.
•  

12

• 3.6.6. Permohonan pencabutan status pencatatan
  agunan Efek harus diajukan secara tertulis oleh
  Pemegang Rekening yang mengajukan pencatatan
  agunan Efek. 
• 3.6.7. Pencatatan agunan Efek untuk kepentingan
  nasabah Pemegang Rekening, termasuk penerbitan
  surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan
  agunan Efek kepada pemberi agunan dan penerima
  agunan, dilakukan oleh Pemegang Rekening.

13

• 3.6.8. Pemegang Rekening bertanggung jawab atas
  pelaksanaan pencatatan agunan Efek nasabahnya dan
  penerbitan surat konfirmasi pencatatan agunan
  Efek tersebut, termasuk permohonan pembekuan Sub
  Rekening Efek di KSEI.
• 3.6.9. Untuk keperluan pencatatan agunan Efek
  nasabah di C-BEST, Pemegang Rekening harus
  mengajukan permohonan pembekuan Sub Rekening Efek
  tempat penyimpanan Efek yang diagunkan kepada
  KSEI, disertai dengan salinan (copy)
  dokumen-dokumen pengajuan pencatatan agunan Efek
  dari nasabah.
• 3.6.10. KSEI akan menyampaikan pemberitahuan
  kepada Perusahaan Terdaftar mengenai pembekuan
  Sub Rekening Efek untuk pencatatan agunan Efek
  milik Pemegang Rekening atau nasabahnya.

14

• Catatan
• permasalahan di Pasar Modal timbul berkaitan
  dengan syarat inbezitstelling dalam perjanjian
  gadai dimana berdasarkan UU Pasar Modal dan
  Peraturan KSEI, permohonan agunan atau penjaminan
  atas efek dan pencabutannya diajukan oleh
  pemegang rekening efek.
• Berdasarkan hal tersebut efek yang digadaikan
  tidak dilepaskan dari kekuasaan debitur
  (inbezitstelling) hal ini mengingat pemegang
  rekening bertindak untuk dan atas nama atau kuasa
  nasabah atau debitur.

15
Larangan Memiliki Benda Gadai

• Pasal 1154 KUH Perdata
• Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak
  memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak
  diperkenanlah si berpiutang memiliki barang yang
  digadaikan

16
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992TENTANG
PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

• Pasal 12A
• (1) Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh
  agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar
  pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela
  oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk
  menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam
  hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya
  kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli
  tersebut wajib dicairkan secepatnya.
• (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan
  dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat
  (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
  Pemerintah.

17

• Penjelasan Pasal 12A
• Ayat (1)
• Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan
  dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat
  mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah
  Debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan
  Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama
  dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank
  dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan
  dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian
  kewajiban Nasabah Debiturnya. Bank tidak
  diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan
  secepatcepatnya harus dijual kembali agar hasil
  penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh
  bank.
• Ayat (2)
• Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut
  dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain
• a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah
  agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet
  selama jangka waktu tertentu.
• b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan
  selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.
• c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat
  menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan
  pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan
  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku.

18

• Catatan
• Larangan kepemilikan atas benda yang digadaikan
  perlu dipertegas, dalam perjanjian gadai
  prakteknya lazim diikuti dengan pemberian kuasa
  kepada kreditur yang dapat bertindak seolah-olah
  sebagaimana layaknya seorang pemilik, seperti
  kewenangan untuk mengalihkan atau menjaminkan
  kembali atas benda yang digadaikan dan kuasa
  tersebut disertai klausula untuk tidak dapat
  ditarik kembali

19
Eksekusi Gadai

• Parate eksekusi eksekusi tanpa melalaui bantuan
  pengadilan, tanpa adanya perintah hakim, upaya
  penyitaan melalui juru sita dan lain-lain.
• Pasal 1155
• Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan
  lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si
  berutang atau si pemberi gadai cidera janji,
  setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau,
  atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang
  waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan
  untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya
  di muka umum menurut kebiasaan setempat dan
  syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk
  mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta
  bunga dan biaya dari pendapatan penjualan
  tersebut.
• Bandingkan dengan
• Pasal 20 ayat (1) a UU No 4 Tahun 1996
• Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk
  menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud
  Pasal 6. Pasal 6 UUHT menyatakan
• Apabila debitur cidera janji, pemegang hak
  tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual
  objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri
  melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
  piutangnya dari hasil penjualan tersebut

20

• Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 29 ayat 1 (b) UU No
  42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
• Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia
  mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi
  objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri
• Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera
  janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek
  jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara
  penjualan benda yang menjadi objek jaminan
  fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri
  melalui pelelangan umum serta mengambil hasil
  pelunasan piutangnya dari hasil pejualan

21

• Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU No 16 Tahun 1985
  Tentang Rumah Susun
• Pada dasarnya eksekusi hipotik atau fidusia harus
  melalui pelelangan umum. Karena eksekusi hipotik
  atau fidusia yang dilakukan dengan penjualan
  secara lelang biasanya tidak dapat menghasilkan
  harga yang tinggi, maka atas kesepakatan memberi
  dan pemegang hipotik atau fidusia, eksekusi
  hipotik atau fidusia yang bersangkutan dapat
  dilaksanakan di bawah tangan.

22

• Pasal 16 UU No 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi
  Gudang
• (1) Apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji,
  penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual
  objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui
  lelang umum atau penjualan langsung.
• (2) Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk
  mengambil pelunasan piutangnya atas hasil
  penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya
  pengelolaan.
• (3) Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas
  sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan
• Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) UU No 9 Tahun 2006
• Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Penerima Hak
  Jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang
  umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan
  penetapan pengadilan.

23

• Catatan
• Resi gudang dapat dijual langsung tanpa melalui
  lelang dalam hal debitur wanprestasi, hal ini
  dimungkinkan karena resi gudang dapat
  diperdagangkan melalui bursa
• Pasal 9 UU No 9 Tahun 2006
• (1) Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat
  diperdagangkan di bursa atau di luar bursa.
• (2) Dalam hal Resi Gudang dan Derivatif Resi
  Gudang diperdagangkan di bursa, mekanisme
  transaksinya tunduk pada ketentuan bursa tempat
  Resi Gudang tersebut diperdagangkan.
• Book 3, Art 250 Prgh (1) NBW
• The sale shall take place in public according to
  lokal custom and upon the usual conditions

24
Penjualan Di Muka Umum

• Pasal 1 Paraturan Lelang/ Vendureglement
• penjualan di muka umum ialah pelelangan dan
  penjualan barang yang diadakan di muka umum
  dengan penawaran harga yang makin meningkat,
  dengan persetujuan harga yang makin menurun atau
  dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang
  yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu
  tentang pelelangan atau penjualan, atau
  kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang
  berlelang atau membeli untuk menawar harga,
  menyetujui harga atau mendaftarkan
• Pasal 1a
• Menurut ketentuan pasal berikut dari pasal ini
  penjualan di muka umum tidak boleh diadakan
  kecuali di depan juru lelang
• Pasal 48
• Dengan juru lelang dalam peraturan ini juga
  dimaksud pemegang buku atau pembantu pemegang
  buku, yang ditugaskan oleh pengawas kantor lelang
  negeri untuk melakukan penjualan di muka umum

25

• Pengecualian
• Pasal 49.
• Dengan L.N. 12-588 peraturan ini dinyatakan
  berlaku terhadap daerah-daerah Gianjar, Bangli,
  Karangasem dan keresidenan Bali dan Lombok.
  Penarikan penjualan oleh rumah-rumah gadai negeri
  dari urusan kantor lelang L.N. 26-133 jis 21-29,
  33-341, 35-453
• Bandingkan
• Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan No
  40/PMK.07/2006 Petunjuk Pelaksanaan Lelang
  Menteri Keuangan Republik Indonesia
• Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan
  putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen
  lain, yang sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan
  dengan itu, dalam rangka membantu penegakan
  hukum, antara lain Lelang Eksekusi Panitia
  Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi
  Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang
  Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6
  Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang
  Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai,
  Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab
  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang
  Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang
  Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi
  Gadai.

26
Penjualan di lantai bursa

• Pasal 1155 KUH Perdata ayat (2)
• Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang
  perdagangan atau efek-efek yang dapat
  diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka
  penjualannya dapat dilakukan ditempat tersebut,
  asal dengan perantaraan dua orang makelar yang
  ahli dalam perdagangan barang-barang itu
• Book 3 art 250 prgh 2 NBW
• The sale of pledged property which can be traded
  in a market or on an exchange may take place in
  the market through an appropriate broker or, on
  an exchange, through a qualified intermediary,
  according to rules and usages applicable to an
  ordinary sale in such market or on such exchange

27
Penjualan di bawah Tangan

• Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata memungkinkan
  penjualan gadai melalui mekanisme penjualan di
  bawah tangan apabila diperjanjikan oleh para
  pihak
• Bandingkan
• Pasal 20 ayat (2) UUHT
• Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak
  tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat
  dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian
  itu akan diperoleh harga tertinggi yang
  menguntungkan semua pihak.

28

• Pasal 29 ayat 1 huruf (c) UUJF
• apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera
  janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek
  Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara
  penjualan di bawah tangan yang dilakukan
  berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima
  Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
  harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

29

• Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU No 16 Tahun 1985
  Tentang Rumah Susun
• Pada dasarnya eksekusi hipotik atau fidusia harus
  melalui pelelangan umum. Karena eksekusi hipotik
  atau fidusia yang dilakukan dengan penjualan
  secara lelang biasanya tidak dapat menghasilkan
  harga yang tinggi, maka atas kesepakatan memberi
  dan pemegang hipotik atau fidusia, eksekusi
  hipotik atau fidusia yang bersangkutan dapat
  dilaksanakan di bawah tangan.

30
Penjualan Melalui Bantuan Pengadilan

• Pasal 1156 KUH Perdata
• Bagaimanapun apabila si berutang atau si pemberi
  gadai bercidera janji, si berpiutang dapat
  menuntut di muka hakim supaya barang gadainya
  dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim
  untuk melunasi utang disertai bunga dan biaya,
  ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat
  mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada
  si berpiutang atas suatu jumlah yang akan
  ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya
  beserta bunga dan biaya
• Bandingkan
• Pasal 224 HIR
• Surat grosse dari pada akte hipotik dan surat
  utang yang diperbuat dihadapan notaris di
  Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan
  Atas nama Seri Baginda Raja berkekuatan sama
  dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian
  itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka
  perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah
  dan pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam
  pegangannya orang yang berutang itu diam
• Catatan Atas nama Seri Baginda Raja harus
  dibaca Atas nama Keadilan sesuai Pasal 6
  Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951.

31

• Pasal 20 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 ayat (2)
  UUHT
• Apabila debitur cidera janji maka berdasarkan
  titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat
  Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  14 ayat (2), objek Hak tanggungan dijual melalui
  pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan
  dalam peraturan perundang-undangan untuk
  pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan
  hak mendahulu daripada kreditur-kreditur
  lainnya.
• sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata
  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
  ESA.

32

• Pasal 29 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1)
  dan (2) UUJF
• Pasal 29 ayat (1) huruf a
• Apabila debitur cidera atau pemberi fidusia
  cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang
  menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan
  dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh
  Penerima Fidusia.
• Pasal 15 ayat (1)
• Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana
  dimaksud Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata
  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
  ESA.
• Pasal 15 ayat (2)
• Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud
  ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang
  sama dengan putusan pengadilan yang telah
  berkekuatan hukum tetap.

33

• Pasal 15 ayat (5) UU No 16 Tahun 1985 Tentang
  Rumah Susun
• Sertifikat hipotik sebagaimana dimaksud dalam
  ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan
  dapat dilaksanakan sebagai putusan pengadilan.
• Book 3 art 251 prgh 1 NBW
• Unless otherwise stipulated, the interim
  provisions judge of the district court may
  determine, at the request of the pledgee or
  pledgor, that the pledged property will be sold
  in a manner other than that provided in the
  preceding article at the request of the pledgee,
  the interim provisions judge of district court
  may also determine that pledged property will
  remain with the pledgee as buyer for an amount to
  be determined by him.

34
Kesimpulan

1. UU hanya mengenal saham atas nama yang termasuk
   benda bergerak oleh karenanya dapat digadaikan
2. pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada orang
   terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus
   dilaksanakan
3. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang
   gadai saham, hanya saja terhadap efek dalam
   penitipan kolektif dapat dijaminkan
4. Terdapat larangan memiliki benda yang digadaikan

35

• 5. Eksekusi Gadai dapat dilakukan dengan cara
• Parate eksekusi melalui penjualan di muka umum
  dengan perantaraan juru lelang kantor lelang
  negara, kecuali Perum Pegadaian dapat melelang
  sendiri.
• Penjualan melalui lantai bursa terhadap efek-efek
  yang diperdagangkan di bursa
• Penjualan di bawah tangan berdasarkan perjanjian
  diantara para pihak (kesepakatan)
• Melalui Bantuan Pengadilan berdasarkan penetapan
  pengadilan seperti yang terjadi pada Jaminan
  Hipotik, Hak tanggungan dan Fidusia atau yang
  dikenal dengan pelaksanaan titel eksekutorial.