hukum pidana

1
I. PENGERTIAN, TUJUAN DAN MANFAAT, SERTA SEJARAH
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

1. ISTILAH PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
2. PENGERTIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
3. TUJUAN DAN MANFAAT PHP

• Dosen Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH

2
II. METODE PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

1. PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SUATU METODE
   PENELITIAN/KEILMUAN
2. METODE PERBANDINGAN HUKUM

3
III. SISTEM-SISTEM HUKUM YANG ADA DI DUNIA

1. SISTEM COMMON LAW
2. SISTEM CIVIL LAW
3. SISTEM SOSIALIS LAW

4
IV. KELUARGA-KELUARGA HUKUM (LEGAL FAMILIES)

1. THE ROMANO GERMANIC FAMILY
2. THE COMMON LAW FAMILY
3. THE FAMILY OF SOCIALIST LAW

5
V. SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

1. AZAS-AZAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA
   MATERIL
2. AZAS-AZAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA
   FORMIL
3. BUDAYA HUKUM MASYARAKAT

6
VI. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DENGAN
INGGRIS, BELANDA DAN JEPANG

1. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
   INGGRIS
2. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
   BELANDA
3. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
   JEPANG

7
VII. BEBERAPA AJARAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

1. PERBUATAN PIDANA
2. AZAS LEGALITAS
3. KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

8
VIII. BEBERAPA AJARAN DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA (Lanjutan)

1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
2. PERCOBAAN DAN RECIDIVE
3. PIDANA DAN PEMIDANAAN

9
IX. BEBERAPA MASALAH HUKUM PIDANA DITINJAU DARI
BERBAGAI KUHP ASING

1. MASALAH AZAS LEGALITAS
2. MASALAH KESALAHAN (SCHULD)

10
X. BEBERAPA MASALAH HUKUM PIDANA DITINJAU DARI
BERBAGAI KUHP ASING (Lanjutan)

1. MASALAH PERCOBAAN (POGING)
2. MASALAH RECIDIVE
3. MASALAH PIDANA DAN PEMIDANAAN

11
XI. PERBANDINGAN KUHP INDONESIA YANG SEDANG
BERLAKU DENGAN KONSEP RANCANGAN YANG BARU

1. PERSAMAAN ANTARA KEDUA KUHP TERSEBUT
2. PERBEDAAN ANTARA KEDUA KUHP TERSEBUT

12
XII. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
BEBERAPA NEGARA

1. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
   BELANDA
2. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
   REPUBLIK KOREA
3. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
   REPUBLIK RUSIA

13
XIII. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
BEBERAPA NEGARA (Lanjutan)

1. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
   MALAYSIA
2. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
   REPUBLIK RRC
3. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
   REPUBLIK JEPANG

14
PERBEDAAN

• COMPARATIVE LAW
• Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan
  maksud untuk membandingkannya
• Foreign Law
• Mempelajari hukum asing dengan maksud
  semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu
  sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud
  membandingkannya dengan sistem hukum lain

15
Menurut R.H.S. Tur

• Ilmu Hukum Umum (general jurisprudence) dan
  perbandingan hukum (comparative law) merupakan
  dua sisi yg berbeda dari mata uang yg sama
• (a different sides of the same coin)
• Ilmu hukum umum tanpa perbandingan adalah kosong
  dan formal (empty and formal) sebaliknya
  perbandingan hukum tanpa ilmu hukum umum adalah
  buta dan tidak dapat membeda-bedakan (blind and
  discriminating)

16
C. PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SUATU METODE

• RUDOLF D. SCHLESSINGER (BUKU COMPARATIVE LAW
  (1959)
• COMPARATIVE LAW METODE PENYELIDIKAN DGN TUJUAN
  MEMPEROLEH PENGETAHUAN YG LEBIH DALAM TENTANG
  BAHAN HUKUM TERTENTU
• COMPARATIVE LAW BUKANLAH SUATU PERANGKAT
  PERATURAN DAN ASAS-ASAS HUKUM, BUKAN SUATU CABANG
  HUKUM (IS NOT A BODY OF RULES AND PRINCIPLES)
• COMPARATIVE LAW TEKNIK ATAU CARA MENGGARAP
  UNSUR HUKUM ASING YG AKTUAL DALAM SUATU MASALAH
  HUKUM (IS THE TECHNIQUE OF DEALING WITH ACTUAL
  FOREIGN LAW ELEMENTS OF A LEGAL PROBLEM)

17
Perbandingan Hukum sebagai suatu metode
dikemukakan oleh

• Dr. Sunaryati Hartono
• Perbandingan Hukum bukanlah suatu bidang hukum
  tertentu seperti hukum tanah, hukum perburuhan,
  atau hukum acara akan tetapi sekedar merupakan
  cara penyilidikan suatu metode untuk membahas
  suatu persoalan hukum dalam bidang manapun juga

18

• 2. VAN APELDOORN
• OBJEK ILMU HUKUM ad hukum sebagai gejala
  kemasyarakatan.
• ilmu hukum menjelaskan hubungan antar gejala
  hukum dan gejala sosial lainnya
• Okiuntuk mencapai tujuan tsb, digunakan
• METODE SOSIOLOGIS
• (MENELITI HUB HUKUM DGN GEJALA SOSIAL)
• METODE SEJARAH
• (MENELITI PERKEMBANGAN HUKUM)
• METODE PERBANDINGAN HUKUM
• (MEMBANDINGKAN PELBAGAI TERTIB HUKUM DARI
  BERBAGAI MASYARAKAT)

19
3. Prof. Dr. Soerjono Soekanto

• Bahwa ketiga metode tsb saling berkaitan dan
  hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat
  dipisah-pisahkan.
• 1. Metode sosiologis tidak dapat diterapkan
  tanpa metode sejarah krn hub antara hukum dgn
  gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil
  dari suatu perkembangan (zaman dahulu) dan metode
  PH juga tidak boleh diabaikan karena hukum
  merupakan gejala dunia

20

• 2. Metode sejarah, juga memerlukan bantuan dari
  metode sosiologis, karena perlu diteliti
  faktor-faktor sosial yg mempengaruhi perkembangan
  hukum
• 3. Metode perbandingan tidak membatasi diri pada
  perbandingan yg bersifat deskriptif tetapi juga
  diperlukan data tentang berfungsinya atau
  evektifitas hukum sehingga diperlukan metode
  sosiologis. Dan juga diperlukan metode sejarah
  untuk mengetahui perkembangan dari hukum yg
  diperbandingkan.

21
Terdapat gambaran bahwa

• PH bukan suatu cabang hukum, bukan suatu
  perangkat peraturan
• PH merupakan cabang ilmu hukumdan
• PH merupakan metode penelitian (bahwa dalam
  penelitian hukum normatif PH merupakan suatu
  metode)
• Soerjono Soekanto

22
Model atau Paradigma Penerapan Metode
Perbandingan Hukum

• Constantinesco (ada 3 fase)
• fase pertama mempelajari konsep-konsep
• fase kedua memahami konsep,
  mengintegrasikan konsep
• fase ketiga melakukan penjajaran
  konsep-konsep utk diperbandingan.

23

• Kamba
• Penekanan kepada mencari perbedaan-perbedaan dan
  persamaan-persamaan
• Dan ada tiga fase deskripsi, analisis,
  eksplanasi.
• Soerjono Soekanto
• - struktur hukum
• - substansi hukum
• - budaya hukum

24
D. Metode Perbandingan HukumMetode Fungsional

• Menurut Konrasd Zweigert dan Kurt Siehr
• Perbandingan hukum modern menggunakan metode
• Kritis (problem solving)
• Realistis (bersifat etis, ekonomis, dll motif
  kebijakan legislatif)
• 3. Tidak dogmatis (lebih kepada mencari
  penyelesaian hukum yang lebih baik)

25
F. Keluarga Hukum atau Famili Hukum

• Rene David membagi empat keluarga hukum
• The Romano Germanic Family
• (Civil law Romawi)
• The common Law family
• (hukum barat)
• The family of Socialist law
• Other conceptions of law and the social order
  (konsepsi-konsepsi hukum dan tata sosial lainnya)
  (hukum agama dan hukum tradisional)

26
SISTEM HUKUM DI DUNIA MASA KINI

• Hukum Sipil (civil law)
• Denmark, Germany, Italy, Japan, Purtugal,
  Latvia, Peru, dll (lihat buku cetak)
• Hukum Anglo Saxon (Common law) Australia,
  Canada, New Zealand, Singapore, United States dll
  
• 3. Hukum agama (Religious law) Hindu law ,
  Sharia (Islamic law) Arab Saudi, Iran, Sudan,
  Suriah, (Canon Law or Christian Law) di Vatikan

27

• Hukum adat Mongolia, Sri Lanka, Indonesia
• Hukum negara blok timur (sosilais) penyebutan
  tsb dianggap sudah tidak relevan sejak bubarnya
  Uni Soviet.
• (wikipedia)
• Selanjutnya ada juga sistem campuran...
• Civil law vs common law (Thailand dll)
• Civil law vs religious law (Indonesia dll)
• Common law vs religious law (Brunei)
• (dibantu dgn tugas resume dari mahasiswa)

28
F. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum

• Menurut Prof. Sudarto
• bersifat umum
• 1. memberi kepuasan bagi org yg berhasrat
  ingin tahu yg bersifat ilmiah
• 2. memperdalam pengertian tentang pranata
  masy dan kebudayaan sendiri
• 3. membawa sikap kritis terhadap sistem
  hukum sendiri

29

• Bersifat khusus
• Berkaitan dgn Pasal 5 ayat 1 ke-2 KUHP
• aturan pidana dlm perundang-undangan Indonesia
  berlaku bagi warga negara yg di luar Indonesia
  melakukan salah satu perbuatan yg oleh suatu
  aturan pidana dlm peruu-an Indonesia dipandang
  sebagai kejahatan sedangkan menurut peruu-an
  negara di mana perbuatan dilakukan diancam dgn
  pidana...

30
Tujuan mempelajari PH secara Internasional

• Ilmu Pengetahuan yg terdiri dari doktrin
  yuridis dan ilmu pengetahuan hukum pidana yg lain
  seperti krimonologi, sejarah hukum pidana,
  sosiologi, antropologi dgn perbandingannya di
  luar negeri
• Tujuan Politik Hukum yg terdiri atas peruu-an yg
  lebih baik, kebijakan yg leebih baik, putusan
  hakim yg lebih baik, kerjasama internasional dll
• Tujuan praktis pembaharuan kerjasama
  internasional yg lebih baik, ide-ide dan
  pandangan-pandangan. Dll
• (Kokkini-Iatridou)