PENGGELEDAHAN, PENYITAAN

1
PENGGELEDAHAN, PENYITAAN INTERSEPSI

• Flora Dianti, SH, MH

2
FILOSOFI UPAYA PAKSA

• Sangat melanggar HAM, sehingga penggunaan upaya
  paksa harus dihindari.
• Jika memang terpaksa harus dilakukan, maka
  pelaksanaannya harus Due Process of Law.
• Semakin banyak dilakukan upaya paksa, maka
  semakin jelek proses peradilan pidana tsb.

3

• PENGGELEDAHAN

4
PENGGELEDAHAN (1)

• DEFINISI Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP
• KEWENANGAN Penyidik (Pasal 32)
• TATA CARA/PROSEDUR Ps. 33 KUHAP
• 1. Izin Ka.PN
• 2. dua Saksi Jk Disetujui Penghuni rmh
• 3. Ka. RT dan RW jika tdk disetujui
• 4. Berita Acara Turunannya

5
PENGECUALIAN

• Pasal 35 Kecuali tertangkap tgn, tidak
  diperkenankan memasuki
• Ruangan dimana sdg berlangsung Rapat MPR/DPR,
  DPRD, DPD
• Ruangan dimana sdg berlansung upacara
  keagamaan/ibadah
• Ruangan dimana sdg berlangsung sidang pengadilan.
   

6
PENGGELEDAHAN (2)

• Pengecualian Pasal 34 (1), dan Pasal 35 KUHAP
• Jenis Penggeledahan
• Pasal 32 KUHAP
• 1. Penggeledahan Rumah
• 2. Penggeledahan Pakaian
• 3. Penggeledahan Badan

7
penyitaan

• SEIZURE

8
PENYITAAN (1)

• DEFINISI Pasal 1 butir 16 KUHAP
• Kewenangan Penyidik Pasal 38 (1)
  
• Tata Cara / Prosedur
• 1. Izin Ketua PN Pasal 38 (1)
• Pengecualian Pasal 38 (2)
• 2. Benda yang dapat disita Pasal 39 KUHAP
• 3. Dalam hal Tertangkap Tangan Ps.40, 41

9
PENYITAAN (2)

• Penyimpanan Benda Sitaan Ps.44 (1)
• - RUPBASAN
• Tanggung Jawab a/Benda Sitaan Ps. 44 (2)
• - Tanggung jwb Fisik Benda Sitaan
• - Tanggung jwb yuridis 

10
PENYITAAN (3)

• Benda Sitaan yang Cepat Rusak Pasal 45
• - Tingkat Penyidikan dan Penuntutan
• - Tingkat Persidangan ijin hakim perkara
• - Disaksikan oleh Tsk/Tdw
• Pengembalian benda Sitaan Ps.46 KUHAP
• - Sebelum dan sesudah putusan dgn syarat2.
• - Dikembalikan, dirampas, dimusnahkan, atau
  dipakai kembali u/perkara lain

11
PEMERIKSAAN SURAT

• KUHAP Pasal 47-49
• PERKEMBANGAN SEKARANG
• BAGAIMANA DENGAN DATA ELEKTRONIK?
• BAGAIMANA TATACARA DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA
  PEMERIKSAAN DATA ELEKTRONIK?
• BAGAIMANA PEMBUKTIAN?

12
INTERSEPSI
13
Lawful Interception

• Lawful Interception (LI) is the legally approved
  surveillance of telecommunication services,
• has become an important tool for law enforcement
  agencies (LEAs) around the world
• for investigating and prosecuting criminal
  activities and terrorism.
• Most countries have passed laws that require
  telecommunication service providers to support
  LEAs with duly authorized requests to identify,
  monitor, and deliver all of the electronic
  communication of specified individuals and groups.

14
PENYADAPAN INFORMASI

• DEFINISI
• mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu
  pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak
  Hukum dengan memasang alat atau perangkat
  tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa
  sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan
  atau komunikasi tersebut.
• Departemen Komunikasi Dan Informatika, Peraturan
  Menteri Komunikasi Dan Informatika Teknis
  Penyadapan Terhadap Informasi, Permenkominfo No.
  11/PER/M.KOMINFO/02/2006, Ps. 1 Angka 7.
•  

15
PENYADAPAN

• DIATUR oleh UU No. 31 Tahun 1999 Tentang
  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30
  Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
  Pidana Korupsi (UU KPK), UU No. 36 Tahun 1999
  tentang Telekomunikasi, UU ITE, Peraturan
  Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang
  Penyelenggaraan Telekomunikasi, (Permenkominfo)
  No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis
  Penyadapan Terhadap Informasi.

16
(No Transcript)
17
Wiretapping
18
KEWENANGAN

• KPK DAN KEPOLISIAN
• Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999
• Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
  sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi,
  dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang
  berlaku, kecuali ditentukan lain dalam
  Undang-undang ini.

19
Kewenangan Penyadapan

• Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 UU
  KPK kewenangan KPK melakukan penyadapan untuk
  melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan
  penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
• PS.55 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
  PENYIDIKAN TP PSIKOTR

20
Ps. 55 UU 5 th 1997

• Penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat
• melakukan teknik penyidikan penyerahan yang
  diawasi dan teknik pembelian terselubung
• Membuka, memeriksa setiap barang kiriman melalui
  pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang
  diduga mempunyai hubungan dengan psikotropika
  yang sedang dalam penyidikan
• MENYADAP pembicaraan melalui telepon dan/atau
  alat telekomunikasi elektronika lainnya yang
  dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga
  keras membicarakan masalah yang berhubungan
  dengan tindak pidana psikotropika.

21
TATACARA

• Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000
  Tentang Penyelenggarn Telekomunikasi 
• untuk keperluan proses peradilan pidana,
  penyelenggara jasa telekomunikasi dapat MEREKAM
  INFORMASIyang dikirim dan atau diterima oleh
  penyelenggara jasa telekomunikasi, memberikan
  informasi yang diperlukan atas permintaan
  tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian
  Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu

22
TATACARA (2)

• Rekaman hasil penyadapan dapat diperdengarkan
  dalam proses pembuktian di persidangan dengan
  diajukan beserta transkrip rekamannya.
• Penyadapan pada tahap penyelidikan dan
  penyidikan transkrip hasil penyadapan dibuat
  oleh penyidik yang melakukan penyadapan dan
  dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

23
TATACARA(2)

• Hanya bagian yang dianggap memiliki urgensi yang
  berkaitan dengan pembuktian tindak pidana yang
  sedang diperiksa saja yang diperdengarkan.
• Jangka waktu
• KPK tidak diatur
• Kepolisian (TP Psikotropika) 30 hari

24
FUNGSI PENYADAPAN

• Terkait dengan pembuktian dalam persidangan.
• Mengungkap pihak-pihak dan bukti-bukti yang
  terkait dengan tindak pidana korupsi.
• untuk mengetahui suatu laporan atau pun peristiwa
  sebagai peristiwa pidana atau tidak
• Dapat membantu pengembalian uang negara.

25
NEXT ASSIGNMENT

• PRA PENUNTUTAN
• PENUNTUTAN
• (DEFINISI, PROSEDUR, KOMPETENSI, WEWENANG
  PENUNTUT UMUM)