BAB I PENDAHULUAN

1
BAB IPENDAHULUAN

• Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH

2
Pengertian Hukum Pidana
3
DEFINISI MEZGER HUKUM PIDANA

• ATURAN HUKUM YG MENGIKATKAN KEPADA SUATU
  PERBUATAN YANG MEMENUHI SYARAT-SYARAT TERTENTU
  SUATU AKIBAT YG BERUPA PIDANA
• Jadi, Hukum Pidana berpokok pada dua hal
• Perbuatan yang dilarang
• Orang yang melanggar larangan

4
PIDANA

• PENDERITAAN YG SENGAJA DIBEBANKAN KEPADA ORANG
  YANG MELAKUKAN PERBUATAN YG DILARANG
  UNDANG-UNDANG
• Meliputi tindakan tata tertib
• Pasal 44 KUHP dan Pasal 24 UU Perlindungan Anak

5
Jenis-jenis Pidana yang tercantum dalam Pasal 10
KUHP

• Pidana Pokok
• Pidana Mati
• Pidana Penjara
• Kurungan
• Denda
• Pidana Tambahan
• Pencabutan Hak-hak Tertentu
• Perampasan Barang-barang Tertentu
• Pengumuman Putusan Hakim

6
DEFINISI Prof. Mr. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO

• PERATURAN HUKUM MENGENAI PIDANA
• PIDANA HAL YANG DIPIDANAKAN
• HAL YANG OLEH INSTANSI BERKUASA DILIMPAHKAN
  KEPADA SEORANG OKNUM YANG TIDAK ENAK DIRASAKANNYA
  DAN JUGA HAL YANG TIDAK SEHARI-HARI DILIMPAHKAN

7
Prof. Mr. MOELJATNO

• HUKUM PIDANA MERUPAKAN BAGIAN DARI KESELURUHAN
  HUKUM YANG BERLAKU DI SUATU NEGARA YANG
  MENGADAKAN DASAR-DASAR DAN ATURAN-ATURAN HUKUM
  UNTUK
• MENENTUKAN PERBUATAN MANA YANG TIDAK BOLEH
  DILAKUKAN/DILARANG DAN DAPAT DIKENAKAN ATAU
  DIJATUHI PIDANA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIANCAMKAN
• MENENTUKAN KAPAN DAN DALAM HAL APA MEREKA YANG
  TELAH MELANGGAR LARANGAN-LARANGAN ITU DAPAT
  DIKENAKAN ATAU DIJATUHI PIDANA YANG TELAH
  DIANCAMKAN
• MENENTUKAN DENGAN CARA BAGAIMANA PENGENAAN PIDANA
  ITU DAPAT DILAKSANAKAN APABILA ADA OPRANG YANG
  TELAH DISANGKA MENANGGAR LARANGAN TERSEBUT

8
SAWER

• TIGA (TRIAS) MASALAH POKOK DALAM HUKUM PIDANA
• PERBUATAN YANG MEMENUHI SYARAT-SYARAT TERTENTU
• ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN
• PIDANA

9
PERKINS

• CRIMINAL LAW IS OFTEN USED TO INCLUDE ALL THAT IS
  INVOLVED IN THE ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE

10
Prof. D. SIMONS

• KESELURUHAN LARANGAN ATAU PERINTAH YANG OLEH
  NEGARA DIANCAM DENGAN NESTAPA APABILA SUATU
  PIDANA APABILA TIDAK DITAATI
• KESELURUHAN PERATURAN YANG MENETAPKAN
  SYARAT-SYARAT UNTUK MENJATUHKAN PIDANA, DAN
• KESELURUHAN KETENTUAN YANG MEMBERIKAN DASAR UNTUK
  PENJATUHAN PENERAPAN PIDANA

11
Prof. POMPE

• ATURAN HUKUM YANG MENENTUKAN TERHADAP
  PERBUATAN-PERBUATAN APA SEHARUSNYA DIJATUHI
  PIDANA DAN APAKAN MACAMNYA PIDANA ITU

12
DEFINISI VAN HAMMEL

• KESELURUHAN DASAR DAN ATURAN YANG DIANUT OLEH
  NEGARA DALAM KEWAJIBANNYA UNTUK MENEGAKKAN HUKUM
  (IUS PUNIENDI)
• YAKNI DENGAN MELARANG APA YANG BERTENTANGAN
  DENGAN HUKUM DAN MENEGAKKAN SUATU NESTAPA KEPADA
  YANG MELANGGAR ATURAN TERSEBUT
• ATAU SEJUMLAH PERATURAN YANG MENGANDUNG
  LARANGAN-LARANGAN DAN KEHARUSAN-KEHARUSAN DIMANA
  TERDAPAT PELANGGARANNYA DIANCAM DENGAN HUKUMAN
  PIDANA (IUS POENALE)

13

• IUS POENALE / HUKUM PIDANA DALAM ARTI OBYEKTIF
  DIBAGI
• HUKUM PIDANA MATERIIL / HUKUM PIDANA IN ABSTRACTO
  YANG TERDAPAT DI DALAM KUHP DAN
  PERATURAN-PERATURAN LAIN
• HUKUM PIDANA FORMIL / HUKUM PIDANA IN CONCRETO
  ATAU HUKUM ACARA PIDANA YANG TERDAPAT DI DALAM
  KUHAP

14

• IUS PUNIENDI/ HUKUM PIDANA DALAM ARTI SUBYEKTIF
  DIBAGI
• DALAM ARTI LUAS YAITU HAK DARI NEGARA ATAU
  PERLENGKAPAN NEGARA UNTUK MENGENAKAN ATAU
  MENGANCAM PIDANA TERHADAP PERBUATAN TERTENTU
• DALAM ARTI SEMPIT ADALAH HAK UNTUK MENUNTUT
  PERKARA-PERKARA PENJATUHAN DAN PELAKSANAAN PIDANA
  TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG
  DILARANG HAK INI DILAKUKAN OLEH BADAN PERADILAN
• IUS PUNIENDI ADALAH HAK MENGENAKAN / MENJATUHKAN
  PIDANA
• IUS PUNIENDI HARUS BERDASARKAN IUS POENALE, YAITU
  HAK UTK MENGENAKAN PIDANA ITU BARU ADA SETELAH DI
  DALAM HK PIDANA OBYEKTIF DITENTUKAN SEJUMLAH
  PERBUATAN YANG DAPAT DIANCAM DENGAN PIDANA
• JADI HK PIDANA SUBYEKTIF DIBATASI HUKUM PIDANA
  OBYEKTIF

15
PERBEDAAN HUKUM PIDANA DENGAN CABANG HUKUM LAINNYA
HUKUM PUBLIK HUKUM PRIVAT
mengatur kepentingan publik Kedudukan para pihak bersifat subordinair yg berhak mempertahankan alat perlengkapan negara perorangan sejajar orang yg langsung berkepentingan
16
PERBEDAAN HUKUM PIDANA DENGAN KRIMINOLOGI
ILMU HUKUM PIDANA KRIMINOLOGI
Obyek hk pidana positif yg berlaku pd suatu saat di suatu negara Obyek kejahatan sbg gejala masy, kejahatan yg scr konkrit terjadi dlm masy orang yg melakukan kejahatan
Tujuan para penegak hukum dpt menerapkan hk pidana scr adil tepat Tujuan memahami sebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangan
17
HK PIDANA itu ...

• Ultimum mremedium baru digunakan bila upaya
  hukum lain tdk mampu / tdk mempan
• Mengiris daging sendiri / pedang bermata dua hk
  pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum,
  tapi dalam pelaksanaannya justru menyerang
  kepentingan hukum tersebut
• Accessoir bergantung pd bidang hukum lain, tdk
  menetapkan norma baru, hanya menguatkan norma yg
  diatur dlm UU ybs

18
SASARAN HUKUM PIDANA

• WARGA MASYARAKAT
• DIHARAPKAN UNTUK BERTINDAK SEPERTI APA YANG
  DIPANDANG PATUT OLEH NORMA ITU ATAU SEBALIKNYA
• ALAT PERLENGKAPAN MASYARAKAT/NEGARA
• NORMA HUKUM YANG BERBENTUK PERATURAN HUKUM
  MENJADI PEDOMAN ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

19
FUNGSI HUKUM PIDANA

• UMUM MENGATUR HIDUP KEMASYARAKATAN / KETERTIBAN
  DLM MASYARAKAT
• KHUSUS MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP
  PERBUATAN YANG MEMPERKOSANYA DENGAN SANKSI YG
  BERUPA PIDANA YG SIFATNYA LEBIH TAJAM BILA
  DIBANDING SANKSI LAINNYA
• KEPENTINGAN HUKUM NYAWA, KEHORMATAN,
  KEMERDEKAAN HARTA BENDA

20
NORMA, NILAI, SANKSI, PERATURAN

• NORMA ANGGAPAN BAGAIMANA SESEORANG BERBUAT ATAU
  TIDAK BERBUAT
• NORMATIF APA YANG SEHARUSNYA
• NORMA MENGANDUNG LARANGAN (VERBOD) KEHARUSAN
  (GEBOD)
• DI BELAKANG NORMA TERDAPAT NILAI
• NILAI (VALUE) ADALAH DASAR DARI NORMA

21

• NILAI UKURAN YANG DISADARI ATAU TIDAK DISADARI
  OLEH SUATU MASYARAKAT ATAU GOLONGAN UNTUK
  MENETAPKAN APA YANG BENAR, YANG BAIK DAN
  SEBAGAINYA
• AGAR NORMA DIPATUHI MAKA MASYARAKAT MENGADAKAN
  SANKSI
• NORMA HUKUM APABILA MASYARAKAT DENGAN ALAT
  PERLENGKAPANNYA DAPAT MEMAKSAKAN BERLAKUNYA.
• NORMA HUKUM MENJADI ATURAN HUKUM BILA BERBENTUK
  SUATU RUMUSAN TERTENTU. RUMUSAN INI PENTING AGAR
  ORANG MENGETAHUI BAGAIMANA HUKUMNYA

22
JENIS - JENIS PIDANA

• HUKUM PIDANA MATERIIL HUKUM PIDANA FORMIL
• HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA KHUSUS
• HUKUM PIDANA DIKOODIFIKASI HUKUM PIDANA YANG
  TIDAK DIKODIFIKASI
• BERDASARKAN TEMPAT BERLAKU
• HUKUM PIDANA UMUM (DIBENTUK OLEH PEMBENTUK
  UNDANG-UNDANG PUSAT)
• HUKUM PIDANA LOKAL(DIBENTUK OLEH PEMBENTUK
  UNDANG-UNDANG DAERAH)
• HUKUM PIDANA TERTULIS HUKUM PIDANA TIDAK
  TERTULIS (HUKUM ADAT)
• HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA
  NASIONAL

23
SEJARAH HUKUM PIDANA TERTULIS DI INDONESIA

• CODE PENAL (PRANCIS)----ABAD IX NAPOLEON DI
  BELANDA
• WVS (WETBOEK VAN STRAFRECHT)---BERLAKU 1
  SEPTEMBER 1886
• WVSVNI (WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NEDERLANDSCH
  INDIE)--- BERLAKU 1 JANUARI 1918
• ATURAN PERALIHAN UUD RI 1945
• UU NO 1 TAHUN 1946 WVS DISEBUT KUHP

24

• KRIMINALISASI PROSES PENETAPAN SUATU PERBUATAN
  YANG DAPAT DIPIDANA
• DEKRIMINALISASI PROSES DIMANA DIHILANGKAN SAMA
  SEKALI SIFAT DAPAT DIPIDANANYA SUATU PERBUATAN
• DEPENALISASI PERBUATAN YANG SEMULA DIANCAM
  PIDANA, ANCAMAN PIDANA INI DIHILANGKAN TETAPI
  MASIH DIMUNGKINKAN ADANYA PENUNTUTAN DENGAN CARA
  LAIN DENGAN MELALUI HUKUM ADMINISTRASI

25
SUMBER HUKUM PIDANA INDONESIA

• HUKUM TERTULIS
• KUHP
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KUHP
• HUKUM PIDANA ADAT