HUKUM PIDANA HPI 10102 3 SKS

1
HUKUM PIDANAHPI 101023 SKS

• TIM PENGAJAR HUKUM PIDANA
• FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
• Depok, 30 Januari 2009

2
KULIAH 1

• Arti dan Ruang Lingkup Hukum Pidana
• Sumber-sumber Hukum Pidana Di Indonesia

3
SIFAT DAN TEMPAT HUKUM PIDANA

• HUKUM PIDANA ADALAH HUKUM SANKSI ISTIMEWA
• HUKUM PIDANA SEBAGAI HUKUM PUBLIK (privat ke
  publik)
• Mengatur hubungan antara individu dengan
  masyarakatnya sebagai masyarakat

4

• Hukum pidana dijalankan untuk kepentingan
  masyarakat
• Dan hanya dijalankan dalam hal kepentingan
  masyarakat benar-benar memerlukan (ultimum
  remedium)
• Penuntutan tidak diserahkan kepada si korban
• Hubungan hukum bukan koordinasi tetapi adalah
  subordinasi antara pelaku dengan pemerintah

5
Pengertian Hukum Pidana Prof. Moeljatno

• Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum
  yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan
  dasar-dasar dan aturan untuk
• 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yg tidak
  boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertai ancaman
  atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
  barangsiapa melanggar larangan tsb ? Criminal
  Act
• 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada
  mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu
  dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
  yg telah diancamkan ? Criminal Liability/
  Criminal Responsibility

6

• 1) dan 2) Substantive Criminal Law / Hukum
  Pidana Materiil
• 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan
  pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang
  yang disangka telah melanggar larangan tsb. ?
  Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana
• 4) menentukan bagaimana cara hukuman sanksi
  dilaksanakan eksekusi/penintensier

7
Pengertian Hukum Pidana Prof. Pompe

• Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum
  yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa
  yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah
  macamnya pidana/sanksi itu

8
Pengertian Hukum Pidana Prof. Simons

• Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah
  dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara
  dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana)
  barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya
  aturan-aturan yg menentukan syarat-syarat bagi
  akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan
  untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan
  pidana tersebut.

9
Pengertian Hukum Pidana Prof. Van Hamel

• Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan
  aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam
  menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde)
  yaitu dengan melarang apa yang bertentangan
  dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa/derita
  hukuman /sanksi kepada yang melanggar
  larangan-larangan tersebut

10
Ilmu Hukum Pidana Ilmu-ilmu bantu lainnya

• Kriminologi
• Kriminalistik
• Ilmu Forensik/kedokteran kehakiman
• Psikiatri Kehakiman
• Sosiologi Hukum
• Psikologi hukum

11
KUHP dan Sejarahnya

• Andi Hamzah
• - Jaman VOC
• - Jaman Hindia Belanda
• - Jaman Jepang
• - Jaman Kemerdekaan

• Utrecht
• -Jaman VOC
• -Jaman Daendels
• -Jaman Raffles
• -Jaman Komisaris Jenderal
• -Tahun 1848-1918
• -KUHP tahun 1915 -sekarang

12
Jaman VOC

• Hukum kapal (hukum disiplin)
• Statuten van Batavia 1650
• Hk. Belanda kuno
• Asas2 Hk. Romawi
• Asas konkordansi Psl. 131 Ayat (2) sub a IS
• Di daerah lainnya berlaku Hukum Adat
• mis. Pepakem Cirebon

13
Jaman Daendels

• Tahun 1798 VOC dibubarkan
• Tahun 1810 Peraturan mengenai hukum dan peradilan
  Zemenstel hukum adat mendapat lebih perhatian.
• GolongaN Eropa berlaku STATUTA BETAWI BARU
• Golongan hukum Indonesia berlaku hukum adat
• Perlakuan hukum adat yang terbatas

14
Muncul hukuman yang ganas

• Plakat 22 April 1808
• dibakar hidup terikat pada suatu tiang
• dimatikan dengan mempergunakan keris
• di cap bakar
• Dipukul dengan rantai
• Dimasukkan dalam penjara
• Bekerja paksa

15
Jaman Raffles

• Dalam banyak hal terjadi peringanan hukuman
• Perhatian besar terhadap hukum adat
• Perlakuan hukum adat yang terbatas
• Hukum adat hukum Islam

16
Jaman Hindia Belanda

• Dualisme dalam H. Pidana
• 1. Putusan Raja Belanda 10/2/1866 (S.1866 no.55)
  --gt Orang Eropa
• 2. Ordonnantie 6 Mei 1872 (S.1872) --gt Orang
  Indonesia Timur Asing
• kodifikasi
• Unifikasi
• Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie
  (kopi dari Ned Straftwetboek)
• - Putusan Raja Belanda 15/10/1915 Berlaku
  1/1/1918 disertai
• - Putusan Raja Belanda 4/5/1917 (S.1917 no. 497)
  mengatur peralihan dari H. Pidana lama --gt H.
  Pidana baru.

17
Jaman Jepang

• WvSI masih berlaku
• Osamu Serei (UU) No. 1 Tahun 1942, berlaku
  7/3/1942
• H. Pidana formil yang mengalami banyak perubahan

18
Jaman Kemerdekaan

• UUD 1945 Ps. II Aturan Peralihan
• Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih
  berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
  UUD ini

19
Jaman Kemerdekaan

• UU No. 1 Tahun 1946 Penegasan tentang Hukum
  Pidana yang berlaku di Indonesia
• Berlaku di Jawa-Madura (26/2/1946)
• PP No. 8 Tahun 1946 Berlaku di Sumatera
• UU No. 73 Tahun 1958 Undang-undang tentang
  menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang
  Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah RI
  dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana

20
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA

• KUHP (beserta UU yang merubah menambahnya)
• UU Pidana di luar KUHP
• Ketentuan Pidana dalam Peraturan
  perundang-undangan non-pidana

21
KUHP

• Buku I Ketentuan Umum (Pasal 1 Pasal 103)
• Pasal 103 ? Ketentuan-ketentuan dalam Bab I
  sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagi
  perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan
  perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana,
  kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain
• Buku II Kejahatan (Pasal 104 488)
• Buku III Pelanggaran (Pasal 489 569)

22
SUMBER HUKUM PIDANA MATERIILDI INDONESIA

• MELAWAN HUKUM FORMIL DAN MATERIIL
• HUKUM PIDANA FORMIL (TERTULIS)
• PERUNDANG-UNDANG
• HUKUM PIDANA MATERIIL (TIDAK TERTULIS)
• HUKUM PIDANA YANG HIDUP DAN BERKEMBANG DI
  MASYARAKAT (HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
  ADAT)

23
SUMBER HUKUM HUKUM PIDANA FORMIL (TERTULIS)DI
INDONESIA

1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
2. UNDANG-UNDANG YANG MERUBAH/MENAMBAH KUHP
3. UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA KHUSUS
4. ATURAN-ATURAN PIDANA YANG TERDAPAT DI DALAM
   UNDANG-UNDANG YANG BUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM
   PIDANA

24
UNDANG-UNDANG YANG MERUBAH/MENAMBAH KUHP

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
   PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA BAGI INDONESIA
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1946 PENAMBAHAN
   JENIS PIDANA BARU PIDANA TUTUPAN
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1958 MEMBERLAKUKAN
   UU NOMOR 1 TAHUN 1946 BAGI SELURUH WILAYAH
   INDONESIA JUGA PENAMBAHAN PASAL 52A, PASAL 142A
   DAN PASAL 154A

25
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1960, MERUBAH
SANKSI PIDANA THD PASAL 188359 DAN 360 KUHP
(DELIK CULPA) MENJADI SETINGGI-TINGGINYA 5
TAHUN5. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1960 TENTANG
PENYESUAIAN NILAI MATA UANG KELIPATAN 15 DAN
MENGGANTI GULDEN MENJADI RUPIAH6. UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 PNPS TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANA HUKUMAN
MATI DENGAN CARA DITEMBAK TIDAK LAGI DIGANTUNG
26
7. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PASAL
542 MENJADI DELIK KEJAHATAN DAN PENAMBAHAN SANKSI
PASAL 303 KUHP MENJADI PIDANA PENJARA MAKSIMAL 10
TAHUN8. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1976
TENTANG PENAMBAHAN KEJAHATAN DALAM
PENERBANGAN9. UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA YANGBERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP
KEAMANAN NEGARA
27
UU Pidana di luar KUHP

• UU Anti Subversi, UU No. 11/PNPS/1963 (Sudah
  dihapus)
• UU Pemberantasan T.P. Korupsi, UU No. 20/2001 jo
  UU No. 31/1999
• UU Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 7/drt/1955
• Perpu 1/2002 ? UU 15/2003 Anti Terorisme
• UU Money Laundering (TIPPU) UU 15/2002 UU
  25/2003

28
Contoh UU non pidana yang memuat sanksi pidana

• UU Lingkungan
• UU Pers
• UU Pendidikan Nasional
• UU Perbankan
• UU Pajak
• UU Partai Politik
• UU pemilu
• UU Merek
• UU Kepabeanan
• UU Pasar Modal

29
Hukum Pidana Umum Khusus

• H. Pidana Umum
• 1. H.Pidana sipil
• 2. KUHP UU yg merubah menambahnya
• 3. H. Pidana yg. Berlaku umum (KUHP, TPE,TPK,
  TPS, dll)

• H. Pidana Khusus
• 1. H. Pidana militer
• 2. TPE,TPK,TPS, H.Pid. militer,
• 3. UU non pidana yg. Bersanksi pidana

30
KULIAH 2

• Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu
• Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

31
Pasal 1 KUHP

• (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali
  berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan
  pidana yang telah ada sebelumnya.
• (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan
  sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap
  terdakwa diterapkan ketentuan yang paling
  menguntungkan .

32
ASAS YG TERCAKUP DLM PASAL 1 (1) KUHP

• Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege
  poenali
• Tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan
  yg terlebih dahulu menyebut perbuatan yang
  bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat
  suatu hukuman yg dapat dijatuhkan atas delik itu

33
Asas-asas dalamPasal 1 ayat (1 ) KUHP

• 1. Asas Legalitas
• 2. Asas Larangan berlaku surut
• 3. Asas Larangan
• penggunaan Analogi

34
ASAS LARANGAN BERLAKU SURUT

• Undang-undang pidana berjalan ke depan dan tidak
  ke belakang
• X ?--------- UU Pidana -------------?

35
Larangan berlaku surut dalam berbagai ketentuan

• Nasional
• Ps 28i UUD 1945
• Ps 18 (2) dan Ps 18 (3) UU No. 39 Tahun 1999
• Internasional
• Ps 15 (1) hukum tidak berlaku surut
• dan (2) ?pengecualian dalam kejahatan menurut
  hukum kebiasaan international ICCPR
• Ps 22, 23, dan 24 ICC

36
Pengecualian Larangan Berlaku Surut

• Ps 43 UU No. 26 Tahun 2000
• Perpu 1/2002 2/2002 ? UU 15/2003 UU 16/2003

37
Ps 28i UUD 1945

• hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
  berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
  dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

38
UU No. 39/ 1999 ttg HAM

• Ps 18 (2)
• Setiap orang tidak boleh dituntut untuk
  dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan
  suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada
  sebelum tindak pidana itu dilakukan

• Ps 18 (3)
• Setiap ada perubahan dalam peraturan
  perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang
  paling menguntungkan bagi tersangka

39
UU No. 26/ 2000 ttg Pengadilan HAM (bisa berlaku
surut ?)

• (1) Pelanggaran hak asasi manusia yg. Berat yg.
  Terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa
  dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc.
• (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud
  dalam ayat (1) dibentuk atas usul DPR Indonesia
  berdasarkan peristiwa tertentu dg. Keputusan
  presiden.

• Penjelasan Ps 43 (2)
• Dalam hal DPR Indonesia mengusulkan dibentuknya
  Pengadilan HAM ad hoc, DPR Indonesia mendasarkan
  pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang
  berat yg dibatasi pada locus dan tempus delicti
  tertentu yg terjadi sebelum diundangkannya
  undang-undang ini.

40
UU Anti Terorisme dan Putusan MK

• MK membatalkan ketentuan berlaku surut dalam UU
  Anti Terorisme krn bertentangan dengan UUD 1945
• Kenapa UU Pengadilan HAM berlaku surut? Dan
  Perppu Terorisme dinyatakan berlaku surut?
  (mengacu pada putusan MK)

41
PENAFSIRAN ANALOGI

• Penafsiran
• Otentik
• Sistematis
• Gramatikal
• Historis
• Sosiologis
• Teleologis
• Ekstensif

• Penafsiran Ekstensif Vs Analogi ?
• Putusan HR 23 Mei 1921 (kasus pencurian listrik
  di Gravenhage)
• Putusan Rechtbank Leeuwarden, 10 Des 1919
  (pencurian sapi)
• Taverne Vs para sarjana pidana lainnya (Van
  Hattum, Simons, Zevenbergen, Van Hamel)

42
Pendapat Scholten (dan juga Utrecht)

• Pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara
  penafsiran ekstensif dan analogi. Dalam kedua hal
  itu hakim membuat konstruksi , yaitu membuat
  (mencari) suatu pengertian hukum yang lebih
  tinggi. Hakim membuat suatu kaidah yang lebih
  tinggi dan yang dapat dijadikan dasar beberapa
  ketentuan yang mempunyai kesamaan.
• Mis.
• Mengambil mengadakan suatu perbuatan yang
  bermaksud memindahkan sesuatu benda dari tangan
  yang satu ke tangan yang lain

43
Pendapat Scholten (dan Utrecht)

• PENAFSIRAN EKSTENSIF
• Hakim meluaskan lingkungan kaidah yang lebih
  tinggi sehingga perkara yang bersangkutan
  termasuk juga di dalamnya

• ANALOGI
• Hakim membawa perkara yang harus diselesaikan ke
  dalam lingkungan kaidah yang lebih tinggi

44
Pasal 1 ayat (2) KUHP

• -------------------------------gt
• UU Perbuatan Perubahan UU
• Perubahan UU ? .
• Teori (1) Teori formil (2) Teori materiil
  terbatas (3) Teori materiil tidak terbatas
• Paling menguntungkan ? ..
• Terserah pada praktek hanya dapat ditentukan
  untuk masing2 perkara sendiri (in concreto). Hal
  ini tidak dapat ditentukan sec. Umum (in
  abstracto)
• Periksa Utrecht h.228

45
Perubahan UU yg dimaksud Pasal 1 (2) KUHP

• Teori Formil Ada perubahan undang-undang kalau
  redaksi undang-undang pidana berubah (simons)
• ? ditolak oleh Putusan HR 3 Des 1906 , kasus ps
  295 sub 2 KUHP, batas dewasa 23 ? 21 tahun dlm BW
  
• Teori Materiil Terbatas Tiap perubahan sesuai
  dg suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum
  pada pembuat undang-undang (jadi tidak boleh
  diperhatikan perubahan keadaan karena waktu)
• Teori Materiil tidak Terbatas tiap perubahan
  baik dalam perasaan hukum dari pembuat
  undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu
  boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam
  undang-undang
• ? Sesuai HR 5 Des 1921

46
Perubahan kesadaran/perasaan hukum

• Menjadi tidak dapatnya dihukum suatu perbuatan
• Menjadi dapat dihukumnya suatu perbuatan
• Diperberat/diperingan pidana atas suatu
  perbuatan.
• (Baca lebih lanjut dalam buku Lamintang Putusan
  MA, dalam bag. Berlakunya UU Pidana Menurut Waktu)

47
Tempus delicti penting diketahui dalam hal2

• Kaitannya dg Ps 1 KUHP
• Kaitannya dg aturan tentang Daluwarsa
• Kaitannya dg ketentuan mengenai pelaku tindak
  pidana anak Ps 45,46,47 KUHP atau UU Pengadilan
  Anak

48
Teori2 Tempus Delicti

• 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de
  lichamelijke daad)
• 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer
  van het instrumen)
• 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)
• 4. Teori waktu yg jamak (de leer van de
  meervoudige tijd)

49
Teori2 Locus Delicti

• 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de
  lichamelijke daad)
• 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer
  van het instrumen)
• 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)
• 4. Teori Tempat yg jamak (de leer van de
  meervoudige tijd)

50
Locus delicti penting diketahui dalam hal2

• Hukum pidana mana yang akan diberlakukan
• - H. Indonesia atau H. negara lain
• Kompetensi relatif suatu pengadilan
• - contoh PN Jakarta Selatan atau PN Bogor

51
Teori mana yg dipilih ?

• Van Hamel, Simons
• Bergantung sifat dan corak perkara konkret yang
  hendak diselesaikan
• Hazewinkel-Suringa, Zevenbergen, Noyon-Langemejer
  
• Mempergunakan 3 teori sec teleologis
• Periksa buku Utrecht hal 239

52
Surabaya Semarang Cirebon---- racun --gt
----diminum ---gt ----- mati A --gt B B
B

• Meervoudige locus delicti
• Hakim diberi kemerdekaan memilih diantara 3 locus
  delicti ini
• Lihat --gt Keputusan Hoge Raad 2/1/1923 w.Nr.1108

53
Asas2 Berlakunya Hukum Pidana (1)

• Asas Teritorialitas/ wilayah
• Ps 2 --gt Ps 3 KUHP --gt Ps 95 KUHP , UU No
  4/1976
• Asas Nasionalitas Pasif/ perlindungan Ps 4 1,2
  dan 4 --gt Ps 8 KUHP , UU No. 4/1976 , Ps 3 UU
  No. 7/ drt/ 1955 Lihat Ps 16 UU 31/1999
• Asas Personalitas/ Nasionalitas Aktif
• Ps 5 KUHP --gt Ps 7 KUHP --gt Ps 92 KUHP
• Asas Universalitas
• Ps 4 2 , Ps 4 sub 4 , Ps 1 UU 4/ 1976
• melakukan kejahatan ttg mata uang, uang kertas
  negara atau uang kertas Bank

54
Asas2 berlakunya H. Pidana Beberapa masalah !

• Wilayah Indonesia ?
• Kapal
• a) kapal Indonesia
• b) kapal perang
• c) kapal dagang
• Asas Universalitas
• - Kejahatan Terorisme ?
• - Kejahatan HAM berat ?

55
UU No.43/2008

• Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
  selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah
  salah satu unsur negara yang merupakan satu
  kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman,
  perairan kepulauan dan laut teritorial beserta
  dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang
  udara di atasnya, termasuk seluruh sumber
  kekayaan yang terkandung di dalamnya.

56
Batas Wilayah

• Pasal 5
• Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar
  laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di
  atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian
  bilateral dan/atau trilateral mengenai batas
  darat, batas laut, dan batas udara serta
  berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
  hukum internasional.
• Pasal 6
• (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud
  dalam Pasal 5, meliputia. di darat berbatas
  dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini,
  dan Timor Leste
• b. di laut berbatas dengan Wilayah Negara
  Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor
  Leste dan
• c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di
  darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa
  luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum
  internasional.
• (2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya
  ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral
  dan/atau trilateral.
• (3) Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan
  dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas
  Wilayah Negara secara unilateral berdasarkan
  peraturan perundang-undangan dan hukum
  internasional.

57
Asas2 Berlakunya H. Pidana Pengecualian (2)

• Ps 9 KUHP Hukum publik internasional membatasi
  berlakunya Ps 2,3,4,5, 7, dan 8 KUHP
• Termasuk yg memiliki imunitas h.pidana Sesuai
  perjanjian Wina 18/4/1961
• Yg memiliki imunitas
• 1) Kepala-kepala negara keluarganya (sec.
  resmi, bukan incognito/singgah)
• 2) Duta negara asing keluarganya --gt konsul
  tergantung traktat antar negara.
• 3) Anak buah kapal perang asing termasuk awak
  kapal terbang militer
• 4) Pasukan negara sahabat yg berada di wilayah
  negara atas persetujuan negara

58

• Menurut perjanjian Wina 18/4/1961, maka keluarga
  termasuk memiliki imunitas (hak eksteritorial)
• Untuk ketua organisasi internasional biasanya
  dilindungi (tergantung traktat antar negara).

59
KULIAH 3

• Istilah
• Definisi
• Cara Merumuskan Tindak Pidana
• Subjek Tindak Pidana
• Unsur-Unsur Tindak Pidana

60
Tindak Pidana Istilah

• Strafbaar feit
• Perbuatan pidana
• Peristiwa pidana
• Tindak pidana
• Delict / Delik
• Criminal act
• Jinayah

61
Tindak Pidana Definisi

• Simons kelakuan yg diancam dg pidana, yg
  bersifat melawan hukum yg berhubungan dg
  kesalahan dilakukan oleh orang yg mampu
  bertanggung jawab
• Van Hamel kelakuan manusia yg dirumuskan dalam
  UU, melawan hukum, yg patut dipidana dilakukan
  dg kesalahan
• Vos suatu kelakuan manusia yg oleh per UU an
  diberi pidana jadi suatu kelakuan manusia yg
  pada umumnya dilarang diancam dengan pidana

62
Aliran Monistis ...Aliran Dualistis ..
63
Aliran Monistis

• Tidak memisahkan antara perbuatan dan
  pertanggungjawaban
• Dalam rumusan tindak pidana sekaligus tercakup
  unsur perbuatan/akibat dan unsur
  kesalahan/pertanggungjawaban

64
Aliran Dualistis

• Tindakan/perbuatan dari manusia
• Memisahkan secara tegas antara perbuatan (pidana)
  dan pertanggungjawaban
• Dalam rumusan tindak pidana hanya tercantum unsur
  perbuatan/akibat tanpa unsur kesalahan/pertanggu
  ngjawaban

65
Tindak Pidana Pada dasarnya ada 3 cara
merumuskan Tindak Pidana

• Disebutkan unsur-unsurnya disebut
  kualifikasinya --gt mis, Ps 362 KUHP
• disebutkan kualifikasinya tanpa disebut
  unsur-unsurnya --gt mis. Ps 297, Ps 351
• disebutkan unsur-unsurnya, tidak disebut
  kualifikasinya --gt mis. Ps 106, Ps 167, Ps 209

66
(No Transcript)
67
(No Transcript)
68
(No Transcript)
69
Contoh unsur2 dalam rumusan tindak pidana

• Pasal 362 KUHP
• barangsiapa
• mengambil
• barang
• - yg sebagian/ seluruhnya kepunyaan orang lain
• dengan maksud memiliki
• secara melawan hukum

• Pasal 338 KUHP
• barangsiapa
• dengan sengaja
• menghilangkan nyawa orang lain

70
Contoh unsur dalam rumusan tindak pidana

• Pasal 285
• barangsiapa
• dengan kekerasan atau
• ancaman kekerasan
• memaksa
• seorang wanita
• bersetubuh dengan dia
• di luar perkawinan

• Pasal 359
• barangsiapa
• karena kealpaannya
• menyebabkan orang lain mati

71
KULIAH 4

• Tentang Penggolongan Tindak Pidana

72
Tindak Pidana Pembagian Tindak Pidana (Jenis
Delik)

• Delik Kejahatan Delik pelanggaran
• Delik Materiil Delik Formil
• Delik Komisi Delik Omisi
• Delik Dolus Delik Culpa
• Delik Biasa Delik Aduan
• Delik yg Berdiri sendiri Delik Berlanjut
• Delik Selesai Delik yg diteruskan
• Delik Tunggal Delik Berangkai
• Delik Sederhana Delik Berkualifikasi Delik
  Berprivilege
• Delik Politik Delik Komun (umum)
• Delik Propia Delik Komun (umum)
• Pembagian delik menurut kepentingan yg dilindungi
  
• Lihat judul-judul bab pada Buku II dan Buku III
  KUHP

73
Jenis Delik

• Kejahatan
• (misdrijf)
• dlm. MvT sebelum ada UU sudah dianggap tidak
  baik (recht-delicten)
• Hazewinkel-Suringa tidak ada perbedaan
  kualitatif, hanya perbedaan kuantitatif
• a) Percobaan dipidana
• b) Membantu dipidana
• c) Daluwarsa lebih panjang
• d) Delik aduan ada
• e) Aturan ttg Gabungan berbeda
• KUHP Buku II

• Pelanggaran
• (overtreding)
• dlm MvT baru dianggap tidak baik setelah ada UU
  (wet delicten)
• Perbedaan dg kejahatan
• a) Percobaan tidak dipidana
• b) Membantu tidak dipidana
• c) Daluwarsa lebih pendek
• d) Delik aduan tidak ada
• e) Aturan ttg Gabungan berbeda
• KUHP Buku III

74
Jenis Delik

• D. Formil yang dirumuskan bentuk perbuatannya
  --gt Ps 362, Ps 263, dll
• D. Omisi melakukan delik dg perbuatan pasif
• a) D. Omisi murni melanggar perintah dg tidak
  berbuat, mis. Ps 164, Ps 224 KUHP
• b) D. Omisi tak murni melanggar larangan dg
  tidak berbuat, mis Ps 194 KUHP
• D. Culpa Delik dilakukan dg kealpaan, mis. Ps
  359, Ps 360

• D. Materiil Yang dirumuskan akibatnya --gt Ps
  338, Ps 187, dll
• D. Komisi melanggar larangan dg perbuatan aktif
  
• D. Dolus delik dilakukan dg sengaja, mis. Ps
  338, Ps 351

75

• Delik Biasa (bukan aduan)

• Delik Aduan

• penuntutannya tidak memerlukan pengaduan, mis. Ps
  340, Ps 285
• Cukup dengan laporan dari setiap orang yang
  melihat/ mengetahui tindak pidana tsb., tidak
  harus dengan pengaduan dari korban atau orang2
  tertentu

• penuntutannya memerlukan pengaduan, mis. Ps 310,
  Ps 284
• Harus ada pengaduan dari korban atau orang
  tertentu

76

• Delik Berlanjut

• Delik Berdiri Sendiri

• Terdiri atas dua atau lebih delik, yang karena
  kaitannya yang erat mengakibatkan dikenakan satu
  sanksi kepada terdakwa
• Untuk pemidanaannya menggunakan ketentuan
  tentang gabungan TP, yaitu Pasal 64 KUHP

• Terdiri atas satu delik yang berdiri sendiri
• Untuk pemidanaannya tidak perlu menggunakan
  ketentuan tentang TP tinggal melihat berapa
  ancaman pidana dari Pasal yang dilanggar

77
Delik Berlanjut

• Masih menjadi perdebatan apakah delik berlanjut
  (voortgezette delict) sama dengan perbuatan
  berlanjut (voortgezette handeling)
• Sebagian sarjana (termasuk Utrecht) menyamakan
  voortgezette delict dengan voortgezette
  handeling) dan untuk pemidanaannya memakai
  ketentuan Pasal 64 KUHP, dengan syarat
• Perbuatan perbuatan timbul dari 1 kehendak
• Perbuatannya harus sejenis
• Tenggang waktu antara 1 perbuatan dengan
  perbuatan yang lain, tidak terlalu lama

78

• Delik Selesai

• Delik Berlangsung terus

• satu atau beberapa perbuatan yang melangsungkan
  suatu keadaan yang dilarang
• Mis Pasal 221, Pasal 261, Pasal 333

• Satu atau beberapa perbuatan tertentu yang
  selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat
• Mis Pasal 362, Pasal 338

79

• Delik Tunggal

• Delik Berangkai

• Delik di mana untuk dapat dipidananya si pelaku
  maka ybs. cukup melakukan perbuatan tersebut
  sebanyak satu kali
• Mis Pasal 362, Pasal 338

• Delik di mana untuk dapat dipidananya si pelaku
  maka ybs. harus melakukan perbuatan tersebut
  beberapa kali (berulang-ulang, berturut-turut)
• Karena harus dilakukan berulang-ulang bisa
  berupa pencaharian atau kebiasaan (sebagai unsur
  yang menentukan untuk dipidananya pelaku)
• Mis Pasal 296, Pasal 481

80

• Delik Pokok/sederhana

• Delik Berkualifikasi
• Delik pokok yang ditambah dengan unsur yang
  memperberat pemidanaan
• mis Pasal 351 ayat (2), Pasal 363, Pasal 365
  ayat (4)
• Delik Berprevilege
• Delik pokok yang ditambah dengan unsur yang
  meringan pemidanaan
• Mis Pasal 308. Pasal 364

• Delik yang dalam perumusannya mencantumkan unsur2
  pokok yang menentukan pemidanaannya
• Pasal 362, Pasal 351 ayat (1)

81

• Delik Komuna (bukan delik politik)

• Delik Politik

• Delik yang mengandung unsur politik
• Mis Makar untuk menggulingkan pemerintah
  (Pasal 107), makar untuk membunuh kepala negara
  (Pasal 104)

• Delik yang tidak mengandung unsur politik
• Mis pembunuhan orang biasa (Pasal 338),
  Pencurian mobil (Pasal 362)

82

• Delik Propria

• Delik Komuna

• Delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang2
  tertentu (subjeknya adalah orang-orang tertentu)
• Mis Pasal 308, Pasal 346, Pasal 449

• Delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang
• Cirinya Subjeknya adalah barang siapa
• Mis Delik Pencurian (Pasal 362), Delik
  Pembunuhan (Pasal 338)

83
KULIAH 5

• Tentang Ajaran Kausalitas
• Sifat Melawan Hukum

84
KAUSALITAS

• 1. Pengertian ?
• 2. Kapankah diperlukan ajaran kausalitas ?
• 3. Ajaran Kausalitas ?
• Ilustrasi
• B pinjam uang ke rumah A, karena kedatangan B,
  maka A terlambat karena terlambat A mengendarai
  mobil dengan kecepatan tinggi A menubruk C
  sehingga luka-luka C dibawa ke RS dan dioperasi
  oleh dokter D D meminta E merawat dengan
  suntikan tertentu E salah memberikan obat pada
  C C mati.

85
Pengertian Kausalitas

• Hal sebab-akibat
• Hubungan logis antara sebab dan akibat
• Persoalan filsafat yang penting
• Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab
  sekaligus menjadi sebab peristiwa lain
• Sebab dan akibat membentuk rantai yang bermula di
  suatu masa lalu
• Yang menjadi fokus perhatian ahli hukum pidana
  (bukan makna di atas), tetapi makna yang dapat
  dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka
  dapat menjawab persoalan siapa yang dapat
  dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat
  tertentu

86
Pengertian Ajaran Kausalitas

• Ajaran yang berupaya untuk mencari sebab dari
  timbulnya akibat
• Dalam hukum pidana, sebab yang dicari adalah
  suatu perbuatan
• Dengan ditemukannya sebab, maka dapat ditemukan
  siapa yang dapat dipersalahkan dan diminta
  pertanggungjawabannya

87
Kapankah diperlukan ajaran Kausalitas/ Jenis
delik apa yang memerlukan ajaran kausalitas?

• Delik Materiil Delik yang perumusannya melarang
  timbulnya akibat. Delik ini selesai ketika akibat
  timbul. mis. Ps. 338, Ps 359, Ps 360
• Delik Omisi tak murni/semu (delicta commissiva
  per omissionem/ Oneigenlijke Omissiedelicten)
  Delik yang terjadi dengan dilanggarnya suatu
  larangan yang menimbulkan akibat yang dilakukan
  dengan perbuatan pasif.
• Delik yang terkualifikasi/dikwalifisir Delik
  yang terkwalifisir dengan timbulnya akibat.
• (pengkualifikasian delik juga dapat dilakukan
  atas dasar akibat yang muncul setelah delik
  tertentu dilakukan, mis. Ps 351 (1) ? Ps 351 (2)/
  ? Ps 351 (3)

88
Ajaran Kausalitas

• Conditio Sine Qua Non/ Ekuivalensi (Von Buri)
• Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima
  Birkmeyer , Mulder
• Teori-teori menggeneralisasi teori Adekuat (Von
  Kries, Simons, Pompe, Rumelin)
• Teori Relevansi Langemeijer

89
Ajaran Conditio Sine Qua Non

• Semua faktor yaitu semua syarat, yang turut serta
  menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat
  dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor ybs.
  Harus dianggap causa (sebab) akibat itu.
• Semua syarat nilainya sama (ekuivalensi)
• Ada beberapa sebab
• Syarat sebab

90
Pembatasan Ajaran Von Buri

• Pembatasan ajaran Von Buri oleh Van Hamel
  dibatasi dg ajaran kesalahan (dolus/culpa)
• Pengkesampingan semua sebab yang terletak di luar
  dolus atau culpa dalam banyak kejahatan dolus
  atau culpa merupakan unsur-unsur perumusan delik.
  

91
Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima

• Birkmeyer
• Teori ini berpangkal dari teori Conditio Sine
  Qua Non . Di dalam rangkaian syarat-syarat yang
  tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat,
  lalu dicari syarat manakah yang dalam keadaan
  tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk
  terjadinya akibat.
• G.E Mulder
• Sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak
  dapat dilepaskan dari akibat.

92
Teori-teori menggeneralisasi

• Von Bar teori ini tidak menyoal tindakan mana
  atau kejadian mana yang in concreto memberikan
  pengaruh (fisik/psikis) paling menentukan. Yang
  dipersoalkan adalah apakah satu syarat yang
  secara umum dapat dipandang mengakibatkan
  terjadinya peristiwa seperti yang bersangkutan
  mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang
  ada

93
Teori-teori menggeneralisasi

• Von Kries (Teori Adequat Subjectif) Sebab
  adalah keseluruhan faktor positif negatif yang
  tidak dapat dikesampingkan tanpa sekaligus
  meniadakan akibat. Namun pembatasan demi
  kepentingan penetapan pertanggungjawaban pidana
  tidak dicari dalam nilai kualitatif/kuantitatif
  atau berat/ringannya faktor dalam situasi
  konkret, tetapi dinilai dari makna semua itu
  secara umum, kemungkinan dari faktor-faktor
  tersebut untuk memunculkan akibat tertentu.
  Sebab syarat-syarat yang dalam situasi dan
  kondisi tertentu memiliki kecenderungan untuk
  memunculkan akibat tertentu, biasanya memunculkan
  akibat itu, atau secara objectif memperbesar
  kemungkinan munculnya akibat tersebut.
• Apakah suatu tindakan memiliki kecenderungan
  memunculkan akibat tertentu hanya dapat
  diselesaikan apabila kita memiliki 2 bentuk
  pengetahuan
• (a) hukum umum probabilitas dalam peristiwa yg
  terjadi / pengetahuan Nomologis yg memadai
• (b) situasi faktual yg melingkupi peristiwa yg
  terjadi/ pengetahuan Ontologis/ pemahaman fakta
  (empirik)

94
Teori-teori menggeneralisasi

• Rumelin (Teori Adequat Objectif)
• Faktor yang ditinjau dari sudut objektif , harus
  (perlu) ada untuk terjadinya akibat. Ihwal
  probabilitas tidak berdasarkan pada apa yang
  diketahui atau mungkin diketahui pada waktu
  melakukan tindakannya, melainkan pada fakta yang
  objektif pada waktu itu ada, entah diketahuinya
  atau tidak jadi pada apa yang kemudian terbukti
  merupakan situasi dan kondisi yang melingkupi
  peristiwa tersebut.
• Simons
• Sebab adalah tiap-tiap kelakuan yang menurut
  garis-garis umum pengalaman manusia dapat
  menimbulkan akibat
• Pompe
• Sebab adalah hal yang mengandung kekuatan untuk
  dapat menimbulkan akibat

95
Teori Relevansi

• Langemeijer
• Teori ini ingin menerapkan ajaran von Buri
  dengan memilih satu atau lebih sebab dari sekian
  yang mungkin ada, yang dipilih sebab-sebab yang
  relevan saja , yakni yang kiranya dimaksudkan
  sebagai sebab oleh pembuat undang-undang.

96
Sifat Melawan Hukum

• Arti
• - tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
• - bertentangan dg hak orang lain (tegen eens
  anders recht)
• tanpa alasan yg wajar
• Bertentangan dengan hukum positif
• Melawan hukum formil materiil
• - aliran formil melawan hukum melawan UU,
  sebab hukum adalah UU.
• -aliran materiil melawan hukum adalah perbuatan
  yg oleh masyarakat tidak dibolehkan.

97
Perbedaan Ajaran Materiil dan Formil

• Materiil
• mengakui adanya pengecualian / penghapusan dari
  sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum
  yang tertulis dan yang tidak tertulis
• Formil
• hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam
  undang-undang saja/ mis, Ps. 49.

• Materiil
• sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari
  tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam
  rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut
• Formil
• sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik,
  hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan
  nyata-nyata barulah menjadi unsur delik

98
Pembuktian Melawan Hukum

• Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu
  menjadi unsur delik, ini tidak berarti bahwa
  karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur
  tersebut oleh penuntut umum
• Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah
  tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam
  rumusan unsur tersebut disebutkan nyata-nyata,
  jika tidak dinyatakan maka tidak perlu
  dibuktikan.

99
(No Transcript)
100
(No Transcript)
101
(No Transcript)
102
(No Transcript)
103
(No Transcript)
104
(No Transcript)
105
Dolus/ opzet/ sengaja istilah2 dalam rumusan
tindak pidana

• Dengan sengaja Ps 338 KUHP
• Mengetahui bahwa Ps 220 KUHP
• tahu tentang Ps 164 KUHP
• dengan maksud Ps 362, 378, 263 KUHP
• niat Ps 53 KUHP
• dengan rencana lebih dahulu Ps 340, 355 KUHP
• - dengan rencana (a) saat pemikiran dg tenang
  (b) berpikir dg tenang ( c ) direnungkan lebih
  dahulu.
• - ada tenggang waktu antara timbulnya niat
  dengan pelaksanaan delik

106
Kesalahan sebagai Unsur Delik

• Dolus
• Culpa

107
Bentuk-Bentuk Dolus

• 1. Dolus sebagai maksud tujuan
• 2. Dolus dengan kesadaran akan keniscayaan
  akibat/sengaja dengan keinsyafan kepastian (sadar
  kepastian noodzakelijkheidsbewustzijn)
• 3. Dolus dengan kesadaran akan besarnya
  kemungkinan/ kesengajaan dengan keinsyafan
  kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheids
  bewustzijn/ awareness of probability)
• 4. Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat opzet
  met mogelijkheidsbewustzijn/voorwaardelijk
  opzet/awareness of possibility)
• Kesengajaan bersyarat dengan mengetahui dan
  menghendaki menerima risiko yang besar

108
Bentuk-bentuk Kesengajaan/dolus

• Ada sarjana yang membedakan bentuk-bentuk dolus
  menjadi 3 macam,yaitu sebagai maksud,
  berkeinsyafan kepastian dan berkeinsyafan
  kemungkinan (misalnya PAF Lamintang, Tresna,
  Moeljatno)
• Mereka menyamakan dolus eventualis dengan
  kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan
• Dolus eventualis merupakan perkembangan dalam
  hukum pidana, khususnya dalam hal bentuk-bentuk
  kesengajaan dan HR Belanda baru menerima
  kesengajaan bentuk ini setelah PD II

109
Bentuk-bentuk kesengajaan

• Sengaja sebagai maksud/ tujuan
• - apabila pembuat menghendaki perbuatan
  dan/akibat perbuatannya
• tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu
  akibat perbuatannya tidak terjadi
• Tidak harus berupa tindak pidana
• Sengaja sebagai keinsyafan kepastian
• - pembuat yakin bahwa akibat yg dimaksudkannya
  tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yg
  tidak dimaksud
• Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan
• pembuat sadar bahwa mungkin akibat yg tidak
  dikehendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yg
  dimaksudnya
• Kesengajaan berkeinsyafan kepastian dan
  kemungkinan tidak dapat berdiri sendiri. Selalu
  bersifat accesoir terhadap kesengajaan sebagai
  maksud

110
Dolus eventualis

• Pelaku dengan kehendak dan kesadaran menerima
  kemungkinan munculnya akibat yang buruk.
• Di Jerman disebut billigend in Kauf nehmen
• menerima penuh risiko terwujudnya sesuatu
  kemungkinan

111
Culpa Istilah2

• - culpa - schuld - nalatigheid - sembrono
• - teledor
• istilah 2 yg digunakan dalam rumusan
• - kelalaian
• - kealpaan
• - kesalahan
• - seharusnya diketahuinya
• - sepatutnya diketahuinya

112
Pengertian, Jenis, Syarat

• KUHP tidak ada definisi
• MvT kealpaan di satu pihak berlawanan benar2 dg
  kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yg
  kebetulan
• Pada culpa, unsur menghendaki selalu tidak ada
  sedangkan unsur mengetahui sering tidak ada
• Macam2 Culpa
• (a) culpa levis culpa lata
• (b) culpa yg disadari (bewuste) culpa yg tidak
  disadari (on bewuste)
• Syarat adanya kealpaan
• (a) Hazewinkel-Suringa 1) kekurangan
  menduga-duga 2) kekurangan berhati-hati
• (b) van Hamel 1) tidak menduga-duga sebagaimana
  diharuskan hukum 2) tidak berhati-hati
  sebagaimana diharuskan hukum
• ( c) Simons pada umumnya schuld (kealpaan)
  mempunyai 2 unsur 1) tidak berhati-hati 2)
  dapat diduganya akibat.

113
Culpa

• Untuk menentukan ada atau tidaknya culpa pada
  seseorang, maka harus digunakan tolok ukur yang
  normal (upaya dan kehati-hatian dari orang yang
  sama kemampuan dan kecerdasannya dengan pelaku).
• Jadi culpa merupakan sesuatu yang bersifat
  normatif (.seharusnya..)
• Apabila pada situasi dan kondisi yang sama dengan
  pelaku, orang yang sama kemampuan dan
  kecerdasannya dengan pelaku pada umumnya tidak
  melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh
  pelaku berarti pelaku culpa---- disebut Culpa
  Lata (Kelalaian yang Besar)

114
Culpa

• Culpa Levis (Kelalaian yang kecil)--- apabila
  tolok ukurnya adalah upaya dan kehati-hatian yang
  luar biasa
• Culpa yang disadari Apabila pelaku sudah
  membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat
  yang dilarang, dan karena itu ia juga sudah
  berupaya agar tidak timbul akibat tsb. (dia tidak
  menghendaki akibat), namun akibat tetap terjadi
• Culpa yang tidak disadari Pelaku sama sekali
  tidak pernah membayangkan kemungkinan timbulnya
  akibat yang dilarang tetapi ternyata terjadi
  akibat
• Yang dapat dipidana adalah Culpa Lata, baik yang
  disadari maupun tidak disadari

115
Asas penting dalam masalah pertanggungjawaban

• Geen Straf zonderschuld
• Tiada Pidana tanpa kesalahan
• meskipun seseorang telah melakukan perbuatan
  yang melawan hukum namun tanpa adanya kesalahan
  maka dia tidak dapat dipidana

116
Dapat dipersalahkan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan

• 3 syarat yang harus dipenuhi
• Kemampuan bertanggungjawab
• Ada hubungan psikis antara pelaku dan
  perbuatannya , dalam bentuk dolus atau culpa
• Tidak ada dasar penghapus kesalahan

117
Arti dan diantara unsur dengan sengaja unsur
melawan hukum

• Van Hamel, simons, pompe perbedaan itu
  mempunyai arti. Mis. Ps 406 KUHP dengan sengaja
  dan melawan hukum Ps 333 KUHP dengan sengaja
  melawan hukum
• Vos, zevenbergen, langemeijer
• tiadanya kata dan tidak berarti apa2, semuanya
  mesti dibaca dengan sengaja dan melawan hukum
• Remelink, van Bemmelen
• kata penghubung dan tidak mempunyai arti, jadi
  istilah dengan sengaja meliputi pula melawan
  hukum.

118
Kemampuan Bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarhei
d)

• Dengan menggunakan penafsiran acontrario dari
  MVT tentang tidak mapu bertanggungjawab maka
  mampu bertanggungjawab artinya
• - pelaku melakukan perbuatannya dengan bebas
  tanpa paksaan
• - pelaku menginsyafi bahwa perbuatannya melawan
  hukum dan ia mengerti akibat perbuatannya
• Dalam praktik, setiap pelaku dianggap mampu
  bertanggungjawab kecuali bila ada dugaan pelaku
  sakit jiwa atau tidak sempurna tumbuhnya

119
KULIAH 7

• Percobaan Tindak Pidana

120
PERCOBAAN (POGING)

• PASAL 53
• (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika
  niat untuk itu telah ternyata dari adanya
  permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya
  pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan
  karena kehendaknya sendiri.
• (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
  dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
• (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati
  atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan
  pidana penjara paling lama 15 tahun.
• (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan
  kejahatan selesai.
• Pasal 54
• Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana

121
Kasus 1

• Seorang yang sedang berdiri di bordes KA, ketika
  akan diperiksa karcisnya oleh kondektur, ia telah
  menendang kaki petugas tersebut. Sehingga apabila
  kondektur tidak dengan cepat berpegang pada tiang
  besi KA, pasti ia jatuh keluar dan terlindas KA
  (Arrest HR Tgl 12 Maret 1942)

122
Kasus 2

• Seorang POLANTAS memberi tanda agar sebuah
  kendaraan bermotor berhenti, karena tidak
  menyalakan lampu. Pengemudi tetap tancap gas,
  sehingga kalau petugas tidak menghindar dengan
  cara melompat ia akan tertabrak (Arrest HR 6
  Pebruari 1951)

123
Kasus 3Percobaan Pembunuhan Berencana

• KASUS
• A bermaksud menghabisi nyawa B dengan meletakkan
  bom di mobil B. Bom meledak sebelum B masuk mobil
  dan mengakibatkan B luka-luka parah.
• PASAL YG DIDAKWAKAN
• Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP ( Percobaan pembunuhan
  berencana)
• ANCAMAN PIDANA
• 15 tahun penjara (lihat Ps. 53 ayat 3)

124

• Dalam KUHP terdapat pasal-pasal yg merupakan
  percobaan tindak pidana yg dipidana sbg delik
  selesai. Hal ini terdapat juga dalam UU Pidana di
  luar KUHP.
• Ada juga delik-delik khusus dlm KUHP yg mirip dgn
  percobaan yaitu makar (ps. 87) dan permufakatan
  jahat (ps. 88), namun ada syarat dr Ps. 53 yg
  belum dipenuhi tapi sudah dapat dihukum

125
POGING (PERCOBAAN)

• Permulaan kejahatan yang belum selesai
• Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarang
  dan diancam hukuman oleh undang-undang
• Poging adalah perluasan pengertian delik
• Suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan
  hukuman oleh undang-undang sebab perbuatan itu
  melanggar kepentingan hukum atau membahayakan
  kepentingan hukum
• KUHP tidak memberi perumusan/ definisi
• Harus diketahui kapan suatu delik dianggap
  selesai
• Delik selesai berbeda antara delik formil dan
  delik materiil
• Pada delik formil delik selesai apabila
  perbuatan yang dilarang telah dilakukan
• Pada delik materiil delik selesai apabila
  akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman
  oleh undang-undang telah timbul atau terjadi

126
Teori Subyektif - subjectieve pogingsleer

• seseorang yang melakukan percobaan untuk
  melakukan kejahatan itu pantas dihukum, oleh
  karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku
  yang tidak bermoral yang bersifat jahat ataupun
  yang bersifat berbahaya
• Terdapat sikap batin atau watak yang berbahaya
  dari si pelaku

127
Teori Obyektif - objectieve pogingsleer

• Seseorang yang melakukan percobaan untuk
  melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum oleh
  karena tindakan-tindakannya telah bernilai
  membahayakan bagi kepentingan-kepentingan hukum

128
Pengklasifikasian Teori Objektif

• Teori Obyektif Formil
• Seseorang yang melakukan percobaan untuk
  melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum oleh
  karena tindakan-tindakannya telah bernilai
  membahayakan bagi kepentingan-kepentingan hukum.
  Teori ini tidak membedakan antara percobaan pada
  delik formil dan delik materiil
• Teori Obyektif Materiil membedakan percobaan pada
  jenis deliknya (delik formil atai delik materiil)

129

• Teori Obyektif Materiil pada Delik Formil
• apabila telah dimulai perbuatan/tindakan yang
  disebut dalam rumusan delik
• Teori Obyektif Materiil pada Delik Materiil
• segera setelah tindakan yang dilakukan oleh
  pelakunya itu, menurut sifatnya secara langsung
  dapat menimbulkan akibat yang terlarang oleh UU
  tanpa pelakunya tersebut harus melakukan suatu
  tindakan yang lain

130
Teori Campuran

• Teori Subyektif - subjectieve pogingsleer
• dan
• Teori Obyektif - objectieve pogingsleer

131
Syarat Percobaan yg dapat dipidana

• Niat
• Permulaan Pelaksanaan
• Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan
  semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
  

132
Syarat PertamaNIAT atau Voornemen

• Menurut doktrin dan yurisprudensi voornemen
  harus ditafsirkan sebagai kehendak, willen atau
  opzet
• Seseorang harus mempunyai kehendak, yaitu
  kehendak melakukan kejahatan
• Karena ada 3 macam opzet, apakah opzet di sini
  harus dtafsirkan dalam arti luas atau hanya opzet
  dalam arti pertama (sebagai ogmerk atau tujuan)
  ?

133
Syarat KeduaPermulaan Pelaksanaan

• Niat sudah terwujud dengan adanya permulaan
  pelaksanaan ? een begin van uitvoering
• Harus ada suatu perbuatan(handeling)
• apa yang dimaksud perbuatan sebagai permulaan
  pelaksanaan ?
• Undang-undang tidak merumuskan pelaksanaan
  atauuitvoering dan bagaimana bentuknya
• Perlu digunakan penafsiran

134
Pelaksanaan Kehendak atauPelaksanaan Kejahatan ?

• Secara gramatika, harus dihubungkan dengan kata
  yang mendahuluinya yaitu voornemen/
  niat/kehendak ? Niat sudah terwujud dengan adanya
  permulaan pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu
  ditafsirkan sebagai pelaksanaan kehendak ?
  TEORI POGING SUBYEKTIF
• Tetapi, jika dihubungkan dengan anak kalimat
  berikutnya tidak selesainya pelaksanaan itu,
  bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
  sendiri maka secara sistematis maka ditafsirkan
  sebagai pelaksanaan kejahatan ? TEORI POGING
  OBYEKTIF

135
CONTOH KASUS

• A menghendaki untuk membunuh B , untuk
  melaksanakan maksudnya, A harus melakukan
  beberapa perbuatan, yaitu
• a. A pergi ke tempat penjualan senjata api
• b. A membeli senjata api
• c. A membawa senjata api ke rumahnya
• d. A berlatih menembak
• e. A menyiapkan sebjata apinya dengan
  membungkusnya rapat-rapat
• f. A menuju rumah B
• g. Sesampai di rumah B, A mengisi senjata itu
  dengan peluru
• h. A mengarahkan senjata kepada B
• i. A melepaskan tembakan ke arah B

136
MANA YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN ? APAKAH TIAP2
PERBUATAN DALAM KASUS TSB DAPAT DIHUKUM ?

• 1. Menurut Teori Poging Subyektif perbuatan a
  sudah merupakan permulaan pelaksanaan karena
  telah menunjukkan kehendak yang jahat
• 2. Menurut Teori Poging Obyektif perbuatan a ?
  f belum merupakan permulaan pelaksanaan karena
  semua perbuatan itu belum membahayakan
  kepentingan hukum si B

137
PEMBATASAN TERHADAP TEORI SUBYEKTIF

• Perbuatan dibedakan
• 1. tindakan atau perbuatan persiapan (belum dapat
  dihukum)
• 2. tindakan atau perbuatan pelaksanaan (sudah
  dapat dihukum)
• Tetapi, pertanyaannya mana yang merupakan
  perbuatan persiapan dan mana yang merupakan
  perbuatan pelaksanaan ?

138
PENDAPAT PARA AHLI DALAM MASALAH TERSEBUT

• 1.Van Hamel apabila dari perbuatan itu telah
  terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk
  melaksanakan perbuatannya
• 2.Simons melihat dari jenis deliknya delik
  materiil atau delik formil.
• Pada delik formil apabila perbuatan itu merupakan
  perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
  hukuman oleh UU, apabila perbuatan itu merupakan
  sebagian dari perbuatan yang dilarang jika ada
  beberapa unsur maka jika sudah melakukan salah
  satu unsur
• Pada delik materril apabila perbuatan itu
  dianggap sebagai perbuatan yang menurut sifatnya
  adalah sedemikian rupa , sehingga secara langsung
  dapat menimbulkan akibat yang dilarang dan
  diancam dengan hukuman oleh UU
• 3.Vos ada permulaan pelaksanaan apabila
  perbuatan itu mempunyai sifat terlarang terjadap
  suatu kepentingan hukum.
• 4.Pompe ada permulaan pelaksanaan apabila
  suatu perbuatan yang bagi orang normal
  memungkinkan terjadinya suatu delik.

139
Pendapat Hoge Raad

• Ada permulaan pelaksanaan apabila antara
  perbuatan yang dilakukan dan kejahatan yang
  dkehendaki oleh seseorang itu terdapat hubungan
  erat langsung yaitu apabila seorang melakukan
  sesuatu perbuatan untuk melaksanakan kejahatan ,
  perbuatan itu baru dianggap sebagai permulaan
  pelaksanaan apabila disamping perbuatan itu tidak
  dibutuhkan lagi perbuatan-perbuatan yang lain
  untuk menyelesaikan kejahatan.

140
Percobaan delik formil

• apabila telah dimulai perbuatan/tindakan yang
  disebut dalam rumusan delik
• Hoge Raad arrest tanggal 8 Maret 1920 N.J.1920
• perbuatan menawarkan untuk dibeli dan perbuatan
  menghitung uang kertas yang telah dipalsukan di
  depan orang lain adalah tindakan permulaan dari
  tindakan pelaksanaan

141
Percobaan delik materiil

• segera setelah tindakan yang dilakukan oleh
  pelakunya itu, menurut sifatnya secara langsung
  dapat menimbulkan akibat yang terlarang oleh
  undang-undang, tanpa pelakunya tersebut harus
  melakukan suatu tindakan yang lain
• Hoge Raad Arrest 19 Maret 1934, N.J 1934
  Eindhovense Brandstichting - arrest

142
Syarat KetigaTidak selesainya pelaksanaan itu,
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
sendiri

• Contoh Tertangkap tangan, korban memberikan
  perlawanan, korban tidak meninggal karena bantuan
  medis
• Membatalkan niatnya secara sukarela/kehendak
  sendiri vrijwillige terugterd (TIDAK ADA
  Percobaan yang dihukum)

143
Dalam Pasal 18 RUU KUHP

• (1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan
  dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan
  perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara
  sukarela, maka pembuat tidak dipidana.
• (2) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan
  dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri
  mencegah tercapainya tujuan atau akibat
  perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.
• (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
  ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut
  peraturan perundang-undangan telah merupakan
  tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat
  dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana
  tersebut.(percobaan yang dikwalifisir)

144
Macam2 Percobaan (Doktrin)

• Percobaan yg Sempurna Voleindigde Poging --gt
  apabila seseorang berkehendak melakukan
  kejahatan, ia telah melakukan semua perbuatan yg
  diperlukan bagi selesainya kejahatan, tetapi
  kejahatan tidak selesai karena suatu hal
• Percobaan yg Tertangguh Geschorte Poging --gt
  apabila seseorang berkehendak melakukan
  kejahatan, ia telah melakukan beberapa perbuatan
  yg diperlukan bagi tercapainya kejahatan, tetapi
  kurang satu perbuatan ia terhalang oleh suatu hal
• Percobaan yg Tidak Sempurna (tidak wajar)
  Ondeugdelijke Poging --gt apabila seseorang
  berkehendak melakukan suatu kejahatan, dimana ia
  telah melakukan semua perbuatan yg diperlukan
  bagi selesainya kejahatan, namun tidak berhasil
  disebabkan alat (sarana) tidak sempurna atau
  obyek (sasaran) tidak sempurna.
• Tidak sempurna mutlak atau relatif

145
Pasal 20 RUU KUHP

• Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin
  terjadinya tindak pidana disebabkan
  ketidakmampuan alat yang digunakan atau
  ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat
  tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak
  pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2
  (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan
  untuk tindak pidana yang dituju.

146
Melakukan percobaan kejahatan akan tetapi tidak
dihukum

• Pasal 184 ayat 5 KUHP perkelahian tanding
• Pasal 302 ayat 4 KUHP penganiayaan ringan
  terhadap binatang
• Pasal 351 ayat 5 dan Pasal 352 ayat 2 KUHP
  penganiayaan biasa dan ringan

147
Mangel am tatbestand (gebrek aan feitelijk
tosdracht v/e zaak)

• Kejadian-kejadian yang mirip dengan percobaan
  yang tidak sempurna/ tidak wajar di mana salah
  satu unsur dari kejahatan tertentu itu sebenarnya
  tidak mungkin ada atau tidak mungkin terjadi
• Misal
• menggugurkan kandungan seorang perempuan yang
  tidak pernah hamil
• mencuri barang yang pencurinya tidak tahu bahwa
  barang tersebut sebelum dicuri telah
  diwariskan/diberikan padanya.

148
Putatif Delict

• Seseorang mengira bahwa apa yang dilakukan
  merupakan suatu tindak pidana, padahal tindakan
  tersebut tidak dilarang
• Contoh
• Seseorang masuk ke Indonesia dan membawa sejumlah
  uang kertas asing. Semula ia beranggapan telah
  mencoba atau melakukan suatu kejahatan. Namun
  ternyata uang yang ia bawa masih dalam batas
  ketentuan yang tidak dilarang

149
Percobaan dalam kealpaan

• Pasal 287 KUHP
• yang sepatutnya ia harus dapat menduga bahwa
  wanita itu belum cukup umurnya
• Pasal 480 KUHP
• yang sepatutnya ia harus dapat menduga bahwa
  barang itu diperoleh si penjual dari kejahatan