HUKUM PERS

1
HUKUM PERS

• Fakultas Hukum
• UMSU

2
5 Juni 1998awal babakan baru hubungan pers dan
pemerintah di era reformasi.

• Menteri Penerangan (Menpen) Kabinet Reformasi,
  Muhammad Yunus Yosfiah mengumumkan kebebasan pers
  , dengan pencabutan lima Peraturan Menteri
  Penerangan (Permenpen) Republik Indonesia, al
  tentang

3

• pembatalan surat izin perusahaan penerbitan pers
  (SIUPP)
• Pengakuan terhadap Persatuan Wartawan Indonesia
  (PWI) sebagai wadah tunggal
• Dan Pengurangan waktu relay siaran berita
  nasional dari 14 kali menjadi tiga kali sehari.
• Permen Nomor 01/Per/ Menpen/1984 Tentang
  Pencabutan SIUPP yang semula dilakukan Deppen,
  akhirnya diganti dengan Permen Nomor 01/
  Per/Menpen /1998, di mana Deppen tidak akan
  membatalkan SIUPP serta Pengurusan SIUPP yang
  menggunakan 16 persyaratan menjadi tiga
  persyaratan saja.

4

• Deppen tidak akan mencabut SIUPP apabila terjadi
  pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok Pers dan
  kode etik jurnalistik. Pencabutan SIUPP dilakukan
  Departemen Kehakiman melalui proses pengadilan.

5

• Pada tanggal 23 September 1999 Pemerintah
  mengeluarkan UndangUndang No. 40 Tahun 1999
  tentang Pers (UndangUndang Pers).
• Harapan insan Pers terhadap UndangUndang No. 40
  tahun 1999 tentang Pers (UndangUndang Pers).
• bahwa UndangUndang Pers ini dapat menjadi
  sarana perlindungan bagi mereka dalam menjalankan
  profesinya

6

• Namun.
• munculnya sejumlah sengketa antara wartawan dan
  perusahaan massa di satu sisi dengan masyarakat
  di sisi lain, dalam bentuk gugatan perdata dan
  tuntutan pidana oleh mereka yang merasa dirugikan
  oleh pemberitaan di media massa, telah mengubah
  harapan hampir sebagian insan pers.

7

• Satu per satu insan pers yang digugat dan
  dituntut kalah dan justru di sini dasar hukum
  yang digunakan adalah perbuatan melawan hukum
  serta pencemaran nama baik, yang diatur dalam
  Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer) dan
  Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

8

• UndangUndang Pers tidak menjadi dasar yang kuat
  bagi insan pers tersebut untuk membela diri
  mereka. Kasus Tommy Winata melawan Koran Tempo
  yang paling populer, di samping kasuskasus
  lainnya.

9

• Sementara itu
• Rumusan delik pers tidak pernah muncul dan
  bahkan tidak pernah digunakan dalam sidangsidang
  kasus tersebut.
• Karena.
• Hingga saat ini memang masih belum satupun
  rumusan KUHP yang mengatur delik pers secara
  tegas, apalagi bentuk sanksi hukumnya

10

• Jadi..
• Hal tsb menimbulkan masalah bagi kepastian
  hukum di bidang fungsi pers, khususnya menyangkut
  perbuatan apa yang dilarang oleh hukum pidana
  beserta mekanisme penegakannya agar selaras
  dengan adanya UndangUndang Pers.

11
Pers adalah

• lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang
  melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi
  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
  mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam
  bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,
  serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya
  dengan menggunakan media cetak, media elektronik,
  dan segala jenis saluran yang tersedia. (Pasal 1
  angka 1 UU PERS)

12
fungsi fungsi yang dimainkan oleh pers

• FUNGSI INFORMASI adalah fungsi pers yang paling
  standar. Munculnya jurnalistik adalah karena
  adanya informasi yang hendak disampaikan oleh
  pihak tertentu kepada khalayak masyarakat.
• FUNGSI HIBURAN juga cukup penting, karena manusia
  membutuhkan hiburan di sela-sela kehidupannya
  yang serba serius.

13

• FUNGSI PENDIDIKAN dari pers tak kalah penting,
  karena pada dasarnya manusia membutuhkan berbagai
  tuntunan dan pelajaran dalam hidupnya. Pers
  diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik
  bagi pengembangan kepribadian manusia.
• FUNGSI KONTROL SOSIAL merupakan fungsi yang
  paling banyak disinggung dalam setiap
  perbincangan mengenai pers. Hal ini disebabkan
  kehidupan manusia tak pernah mencapai kondisi
  ideal seperti yang dicita-citakan setiap agama
  maupun ideologi. Hidup kita dikelilingi oleh
  ketidakadilan, penyimpangan nilai-nilai moral,
  kejahatan yang makin brutal, penindasan, dan
  sebagainya. Di sinilah pers ikut menjalankan
  peran untuk saling mengingatkan sesama manusia.

14
Perusahaan pers

• Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha
  pers meliputi perusahaan media cetak, media
  elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan
  media lainnya yang secara khusus
  menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan
  informasi. (Pasal 1 angka 2, UU PERS)

15

• Bahwa sebagai suatu lembaga, pers dinyatakan
  sebagai lembaga sosial,
• Namun.
• tidak dinyatakan dengan tegas bahwa pers adalah
  suatu badan hukum sosial. Hal ini nampak
  tersurat dalam ketentuan tentang perusahaan
  pers.

16

• Yayasan dan koperasi adalah badan hukum untuk
  kegiatan sosial, sedangkan Perseroan Terbatas
  adalah badan hukum untuk kepentingan komersial.
• Pada prakteknya, ketidaktegasan fungsi ini juga
  akan berpengaruh terhadap arah pemberitaan dari
  pers, jika bobot komersial dari suatu pemberitaan
  lebih tinggi dari bobot sosialnya, maka proporsi
  sensasi dalam suatu berita jelas akan
  mendominasi. Dan berita yang mengutamakan sensasi
  serta daya jual, biasanya rawan pelanggaran
  hukum.

17

• Fungsi pers adalah melakukan komunikasi massa
  melalui kegiatan jurnalistik.

18
Komunikasi

• sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari
  satu pihak ke pihak lainnya, yang pada awalnya
  berlangsung sangat sederhana dimulai dengan
  sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam
  otak seseorang untuk mencari data atau
  menyampaikan informasi yang kemudian dikemas
  menjadi sebentuk pesan untuk kemudian disampaikan
  secara langsung maupun tidak langsung menggunakan
  bahasa berbentuk kode visual, kode suara, atau
  kode tulisan.

19
Bentuk Komunikasi

• A. Komunikasi Interpersonal (Two-way
  communication)
• Komunikasi yang terjadi antara dua orang
  atau lebih yang melakukan interaksi, dimana umpan
  balik dapat segera diketahui, kegiatan komunikasi
  ini dilakukan secara tatap muka maupun dengan
  tidak tatap muka, contoh ngobrol, diskusi, rapat,
  wawancara

20

• B. Komunikasi Antarpersonal (One-way
  communication)
• Komunikasi yang terjadi antara dua orang
  atau lebih tanpa melakukan interaksi, lalu umpan
  balik dapat tidak ada, kegiatan komunkasi ini
  dilakukan secara tatap muka maupun dengan tidak
  tatap muka, contoh briefing, khotbah, kuliah
  jarak jauh.

21
Komunikasi Massa (Mass Communication)

• Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang
  ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar,
  heterogen, dan anonim melalui media cetak atau
  elektronis sehingga pesan yang sama dapat
  diterima secara serentak dan sesaat. Contohnya
  Pers, atau TV.

22

• Pada hakikatnya materi komunikasi massa adalah
  berita dan bukan lain lain bentuk materi.
• Hal ini tidak terlepas obyek dari komunikasi
  massa itu sendiri yaitu, informasi yang bersifat
  satu /sama, bagi subyek yang berbeda beda.

23
berita

• suatu informasi tentang kejadian pada waktu
  tertentu.
• Perbedaan hanya pada cara penyampaian, jenis
  media massa dan jumlah, isi dan jenis berita.

24
jurnalistik

• kegiatan untuk melakukan pengumpulan, penulisan,
  pengolahan, penyuntingan dan pemuatan sejumlah
  data yang akan dipublikasikan melalui jenis media
  massa tertentu.
• Media massa adalah media yang dipergunakan untuk
  melakukan komunikasi massa.

25
Ketentuan Dasar Delik Pers sebagai Delik
PidanaPers sebagai Obyek Hukum Pidana

• Delik pers disebut juga sebagai Tindak Pidana
  Pers, yaitu suatu tindak pidana yang berkaitan
  dengan fungsi pers.

26
Unsur Perbuatan (peristiwa pidana).

• Niat
• Perbuatan
• Perbuatan telah selesai dilakukan
• Jadi.. sebagai suatu perbuatan / tindak
  pidana, maka pers dirumuskan sebagai salah satu
  obyek Hukum Pidana.

27
Pers sebagai Subyek Hukum Pidana

• Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal subjek
  hukum yaitu orang (Pribadi Kodrati). Timbul
  pemahaman baru mengenai subjek hukum pidana ini
  yang diawali dengan pemikiran terhadap suatu
  perkumpulan orang yang melakukan kegiatan hukum.
  Subjek hukum ini dikenal sebagai Badan Hukum
  (Pribadi Hukum),

28

• sehingga dengan demikian muncul permasalahan
  apakah bisa suatu badan hukum diajukan sebagai
  pelaku tindak pidana ? Hal ini menyangkut doktrin
  dalam hukum pidana, yaitu "actus non facit reum,
  nisi mens sit rea" alias "an act does not make a
  person guilty, unless his mind is guilty"
  (seseorang tidak dianggap bersalah karena
  niatnya).

29

• yang memiliki niat adalah orang dan bukan badan
  hukum,
• namun.
• doktrin ini kini dikalahkan oleh dapat
  dipidananya korporasi.Pandangan hukum pidana yang
  tidak menghendaki bahwa badan hukum dapat menjadi
  subjek hukum pidana tidak lagi digunakan.

30

• Pada Undang-undang tentang Kegiatan Subversif
  (UU.No.11/PNPS/Tahun 1963) badan hukum dapat
  dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Akan
  tetapi dalam hal menerima sanksi pidana, sanksi
  pidana yang dapat dijatuhkan padanya hanya berupa
  denda sedangkan bila terdapat juga sanksi
  kurungan atau penjara maka yang menerimanya
  adalah orang yang menjadi pengurus yang mewakili
  badan hukum tersebut dalam bertindak hukum.

31
subyek hukum pers

• Wartawan yaitu orang yang secara teratur
  melaksanakan kegiatan jurnalistik.
• Perusahaan pers
• Organisasi Pers

32
Ruang Lingkup Delik Pers dalam Hukum Pidana

• Hukum pidana Indonesia dibagi menjadi 2 bidang
  yaitu
• a. Hukum Pidana Materiil
• Hukum pidana materiil berisi tentang
  ketentuan-ketentuan pidana berupa sanksi-sanksi
  pidananya.
• b. Hukum Pidana Formil/Hukum Acara Pidana
• Hukum pidana formil merupakan
  ketentuan-ketentuan bagaimana pelaksanaan proses
  pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana. Proses
  itu dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan dan
  Pemeriksaan di Pengadilan.

33

• Dengan demikian ruang lingkup delik pers dalam
  hukum pidana adalah termasuk dalam hukum pidana
  materiil.

34

• Dalam pembahasan penerapan hukum pidana dikaitkan
  dengan tindak pidana di bidang pers, perlu untuk
  diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam doktrin
  hukum pidana Indonesia, untuk dapat digolongkan
  sebagai suatu perbuatan pidana maka suatu
  perbuatan itu haruslah masuk ke dalam ruang
  lingkup pidana.

35

• Hukum pidana materiil mempunyai ruang lingkup
  pada apa yang disebut PERISTIWA PIDANA
  ("STRAFBAARHEID").

36
Peristiwa Pidana ini mempunyai unsur-unsur

• 1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia.
• Peristiwa pidana merupakan suatu sikap
  tindak atau perikelakuan manusia. Hal ini
  dikaitkan dengan pengertian bahwa yang menjadi
  subjek hukum pidana adalah manusia sebagai
  pribadi kodrati.

37

• 2. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum
  pidana, yang dikaitkan dengan Asas Legalitas
  (Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  (KUHP)) yang pengertiannya
• "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana
  selain telah ada kekuatan ketentuan
  perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".

38

• 3. Melanggar hukum kecuali bila ada dasar
  pembenar.
• 4. Didasarkan pada kesalahan kecuali bila ada
  dasar peniadaan kesalahan.

39
Asas Legalitas (Pasal 1 ayat 1 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana)

• Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1
  KUHP yang dirumuskan dalam bahasa latin berbunyi
  "Nullum delictum nulla poena sine praevia legi
  poenali", bila diartikan ke dalam bahasa
  Indonesia adalah "Tidak ada delik, tidak ada
  pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluiya",
  atau dengan kalimat sederhana "Tiada suatu
  perbuatan yang dapat dipidana selain telah ada
  kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
  mendahuluinya".

40

• Dengan demikian kita tidak dapat menjatuhkan
  suatu pidana terhadap suatu perbuatan yang belum
  ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan
  sebagai suatu tindak pidana.
• Oleh karena rumusan delik pers dalam hukum pidana
  merupakan hal yang baru dan belum diatur secara
  khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan
  tentang hal ini, apalagi Undang Undang Pers.
• Dan apabila hal itu dinyatakan begitu saja
  sebagai delik pers, maka hal ini dapat
  menimbulkan keraguan di dalam penggunaannya.

41

• tetapi untuk adanya kepastian hukum dan
  perlindungan hukum jenis jenis penyalahgunaan
  fungsi pers, maka dapat dilakukan suatu usaha
  Interpretasi Ekstentif yang merupakan pemikiran
  secara meluas serta terbatas dari peraturan
  perundang-undang yang berlaku positif yang dapat
  dikaitkan dengan penyalahgunaan fungsi pers serta
  usaha analogi terhadap hukum positif yang ada
  untuk digunakan norma-norma hukumnya bagi
  penerapan delik pers.

42

• Usaha interpretasi ekstentif yang dilakukan tidak
  hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada
  di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja
  akan tetapi juga terhadap hukum-hukum positif
  yang berlaku di Indonesia yang mempunyai aspek
  pidana.

43
Ketentuan Hukum Pidana Yang berhubungan dengan
Media Massa

• Mengingat hingga saat ini, rumusan yang baku dan
  tepat mengenai delik pers belum ada, maka dalam
  kaitannya dengan delik pidana yang diatur dalam
  KUHP akan dicari hubungan yang sesuai dengan
  delik ini, khususnya pasal pasal mengenai
  komunikasi, penyebaran informasi dan media massa,
  yang terdiri dari jenis - jenis

44

• Delik Kebencian (Haatzaai Arikelen)
• Delik Penghinaan (Pencemaran Nama Baik)
• Delik Penyebaran Kabar Bohong
• Delik Kesusilaan
• Pertanggungjawaban Penerbitan

45
Sedangkan jenis jenis ketentuan tindak pidana
yang berhubungan dengan media massa tersebut,
dapat disebutkan sebagai berikut

• I. Pembocoran Rahasia Negara
• Pasal 112
• Barang siapa dengan sengaja mengumumkan
  surat-surat, berita-berita atau
  keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa
  harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau
  dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya
  kepada negara asing, diancam dengan pidana
  penjara paling lama tujuh tahun.

46

• II. Pembocoran Rahasia Hankam Negara
• Pasal 113
• Barang siapa dengan sengaja, untuk
  seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau
  memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang
  yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat,
  peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau
  benda-benda yang bersifat rahasia dan
  bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan
  Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada
  padanya atau yang isinya, bentuknya atau
  susunannya benda-benda itu diketahui olehnya
  diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

47

• Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang
  bersalah atau pengetahuannya tentang itu karena
  pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

48

• III. Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil
  Presiden. (putusan MK nomor 013-022/PUU-IV/2006.
  Berdasarkan putusan tersebut delik penghinaan
  terhadap kepala negara yaitu pasal 134, 136 bis,
  dan 137 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan
  UUD Negara RI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak
  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat).
• a. Pasal 134
• Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden
  dan Wakil Presiden diancam dengan pidana paling
  lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak
  empat ribu lima ratus rupiah.

49

• b. Pasal 136 bis
• Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan
  dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan
  dalam pasal 135, jika hal itu dilakukan diluar
  kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku
  di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan
  lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari
  empat orang atau dihadapan orang ketiga,
  bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena
  itu merasa tersinggung.

50

• c. Pasal 137
• (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan,
  atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi
  penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden,
  dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui
  atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan
  pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan
  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

51

• (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada
  waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu
  belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan
  yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu
  juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan
  pencarian tersebut.

52

• IV. Penghinaan Terhadap Raja atau Kepala Negara
  Sahabat
• Pasal 142
• Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang
  memerintahkan atau kepala negara sahabat, diancam
  dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
  rupiah.

53

• V. Penghinaan Terhadap Wakil Negara Asing
• a. Pasal 143
• Penghinaan dengan sengaja terhadap wakil
  negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana
  penjara paling lama lima tahun atau pidana paling
  banyak empat ribu lima ratus rupiah.

54

• b. Pasal 144
• (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan
  atau menempelkan di muka umum tulisan atau
  lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang
  memerintah, atau kepala negara sahabat, atau
  wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya,
  dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui
  oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling
  lama sembilan bulan atau pidana denda paling
  banyak empat ribu lima ratus rupiah.

55

• (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu
  pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada
  saat itu belum lewat dua tahun sejak ada
  pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam
  itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian
  tersebut.

56

• VI. Permusuhan, Kebencian atau penghinaan
  terhadap Pemerintah
• a. Pasal 154
• Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan
  permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap
  Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana
  penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda
  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

57

• b. Pasal 155
• (1) Barang siapa di muka umum mempertunjukkan
  atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka
  umum yang mengandung pernyataan perasaan
  permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap
  Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya
  diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam
  dengan pidana penjara paling lama empat tahun
  enam bulan atau pidana denda paling banyak empat
  ribu lima ratus rupiah.

58

• (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan
  tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan
  pada saat itu belum lewat lima tahun sejak
  pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan
  kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan
  dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

59

• VII. Pernyataan perasaan permusuhan, kebencian
  atau penghinaan golongan
• a. Pasal 156
• Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan
  permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap
  suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,
  diancam dengan pidana penjara paling lama empat
  tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu
  lima ratus rupiah.

60

• b. Pasal 157
• (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan
  atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka
  umum, yang isinya mengandung pernyataan
  permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara
  atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia,
  dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum,
  diancam dengan pidana penjara paling lama dua
  tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak
  empat ribu lima ratus rupiah.

61

• (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan
  tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan
  pada saat itu belum lewat lima tahun sejak
  pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan yang
  semacam itu juga, yang bersangkutan dapat
  dilarang menjalankan pencarian tersebut.

62

• VIII. Perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau
  penodaan agama
• Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
  lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka
  umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan
• (a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
  penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama
  yang dianut di Indonesia.
• (b) Dengan maksud agar orang tidak menganut
  agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan
  Yang Maha Esa. (Pasal 156a)

63

• IX. Penghasutan
• a. Barang siapa di muka umum lisan atau
  tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan
  pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa
  umum atau tidak menuruti baik ketentuan
  undang-undang maupun perintah jabatan yang
  diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang,
  diancam dengan pidana penjara paling lama enam
  tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu
  lima ratus rupiah. (pasal 160)

64

• b. (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan
  atau menempelkan di muka umum tulisan yang
  menghasut supaya melakukan perbuatan pidana,
  menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau
  menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam
  pasal diatas, dengan maksud supaya isi yang
  menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh
  umum, diancam dengan pidana penjara paling lama
  empat tahun atau pidana denda paling banyak empat
  ribu lima ratus rupiah.

65

• (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan
  tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan
  pada saat itu belum lewat lima tahun sejak
  pemidanaanya menjadi tetap karena melakukan
  kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan
  dilarang menjalankan pencarian tersebut. (Pasal
  161)

66

• X. Penawaran tindak pidana
• a. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau
  tulisan menawarkan untuk memberi keterangan,
  kesempatan atau sarana guna melakukan tindak
  pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama
  sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
  empat ribu lima ratus rupiah. (pasal 162)

67

• b. (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan
  atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi
  penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan
  atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan
  maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih
  diketahui oleh umum, diancam dengan pidana
  penjara paling lama empat bulan dua minggu atau
  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
  rupiah.
• (2) Jika merasa bersalah melakukan kejahatan
  tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan
  pada saat itu belum lewat lima tahun sejak
  pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan
  semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang
  menjalankan pencarian tersebut. (pasal 163)

68

• XI. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum
• Barang siapa dengan sengaja di muka umum
  dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa
  atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam
  dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam
  bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
  lima ratus rupiah.(pasal 207)

69

• Catatan khusus MK tentang Pasal 207 KUHP dalam
  putusannya No 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam hal
  pemberlakuan Pasal 207 KUHP, Mahkamah Konstitusi
  berpendapat bahwa penuntutan terhadapnya hanya
  dilakukan atas dasar pengaduan. Dengan kata lain,
  Mahkamah Konstitusi menempatkan Pasal 207 ini
  sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum baru
  bisa memproses pelanggaran atas Pasal 207 ini
  setelah ada pengaduan dari penguasa.

70

• (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau
  menempelkan di muka umum suatu tulisan atau
  lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa
  atau badan umum yang ada di Indonesia dengan
  maksud supaya isi yang menghina itu diketahui
  atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana
  penjara paling lama empat bulan atau pidana denda
  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
• (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan
  tersebut dalam pencariannya ketika itu belum
  lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang
  menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga
  maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan
  pencarian tersebut. (Pasal 208)

71

• XII. Pelanggaran kesusilaan
• (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan
  atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran
  atau benda yang telah diketahui isinya melanggar
  kesusilaan, barang siapa dengan maksud untuk
  disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di
  muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda
  tersebut, memasukkannya ke dalam negeri,
  meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau
  memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara
  terang-terangan atau dengan mengedarkan surat
  tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya
  sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana
  penjara paling lama satu tahun enam bulan atau
  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
  rupiah.

72

• (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau
  menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau
  benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang
  siapa dengan maksud untuk disiarkan,
  dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,
  membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan
  mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki
  persediaan, atau barang siapa secara
  terang-terangan atau dengan mengedarkan surat
  tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai
  bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat
  baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran,
  atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan
  pidana paling lama sembilan bulan atau pidana
  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

73

• (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan
  tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian
  atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara
  paling lama dua tahun delapan bulan atas pidana
  denda paling banyak tujuh puluh lima ribu
  rupiah.. (Pasal 282)

74

• XIII. Penyerangan/ pencemaran kehormatan atau
  nama baik seseorang
• a. (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan
  nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu
  hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
  diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan
  pidana penjara paling lama sembilan bulan atau
  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
• (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan
  atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau
  ditempel di muka umum, maka diancam karena
  pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling
  lama satu tahun empat bulan atau pidana denda
  paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
• (3) Tidak merupakan pencemaran atau
  pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas
  dilakukan demi kepentingan umum atau karena
  terpaksa untuk membela diri. (Pasal 310)

75

• b. (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran
  atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk
  membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak
  membuktikannya, dan tuduhan dilakukan
  bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia
  diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara
  paling lama empat tahun.
• (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35
  No. 1-3 dapat dijatuhkan. (Pasal 311)

76

• c. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak
  bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang
  dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum
  dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang
  itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau
  dengan surat yang dikirim atau diterimakan
  kepadanya, diancam karena penghinaan ringan
  dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua
  minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu
  lima ratus rupiah. (Pasal 315)
• d. Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal
  sebelumnya dalam bab ini, ditambah dengan
  sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat
  pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang
  sah. (Pasal 316)

77

• XIV. Pemberitaan Palsu
• (1). Barang siapa dengan sengaja mengajukan
  pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada
  penguasa, baik secara tertulis maupun untuk
  dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan
  atau nama baiknya terserang, diancam karena
  melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara
  paling lama empat tahun.
• (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.
  1-3 dapat dijatuhkan. (Pasal 317)

78

• XV. Penghinaan atau pencemaran orang mati
• (1) Barang siapa terhadap seseorang yang
  sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang
  itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau
  pencemaran tertulis, diancam dengan pidana
  penjara paling lama empat bulan dua minggu atau
  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
  rupiah.
• (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak
  ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah
  maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang
  sampai derajat kedua orang yang mati itu, atau
  atas pengaduan suami (istrinya).
• (3) Jika karena lembaga matriarkhal kekuasaan
  bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak,
  maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan
  orang itu. (Pasal 320)

79

• (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau
  menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran
  yang isinya menghina bagi orang yang sudah mati
  mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi
  surat atau gambar itu diketahui atau lebih
  diketahui oleh umum, diancam dengan pidana
  penjara paling lama satu bulan dua minggu atau
  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
  rupiah.
• (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan
  tersebut dalam menjalankan pencariannya,
  sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak
  adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena
  kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut
  haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
• (3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada
  pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal
  319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga. (Pasal
  321)

80

• XVI. Pelanggaran hak ingkar
• (1) Barang siapa dengan sengaja membuka
  rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan
  atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang
  dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama
  sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
  sembilan ribu rupiah.
• (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap
  seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya
  dituntut atas pengaduan orang itu. (Pasal 322)

81

• XVII. Penadahan Penerbitan dan Percetakan
• a. Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau
  sesuatu gambar yang karena sifatnya dapat diancam
  dengan pidana, diancam dengan pidana penjara
  paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
  kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda
  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika
  
• 1. Si pelaku tidak diketahui namanya dan juga
  tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada
  peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan
  terhadapnya.
• 2. Penerbit sudah mengetahui atau patut menduga
  bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu
  diterbitkan, Si pelaku itu tak dapat dituntut
  atau akan menetap di luar Indonesia. (Pasal 483)

82

• b. Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang
  merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana
  paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
  kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda
  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika
  
• Orang yang menyuruh mencetak barang tidak
  diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan,
  pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya
• 2. Pencetak mengetahui atau seharusnya menduga
  bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat
  penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di
  luar Indonesia. (Pasal 484)

83

• XVIII. Penanggulangan kejahatan
• Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138,
  142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484 dapat
  ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika
  melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak
  menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana
  penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah
  satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu,
  atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali
  telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan
  kejahatan kewenangan menjalankan pidana tersebut
  daluwarsa. (Pasal 488)

84

• XIX. Pelanggaran Ketertiban Umum
• Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga
  bulan, dan atau pidana paling banyak lima belas
  ribu rupiah.
• Barang siapa mengumumkan isi apa yang ditangkap
  lewat pesawat radio yang dipakai olehnya atau
  yang ada dibawah pengurusnya, yang sepatutnya
  harus diduganya bahwa itu tidak untuk dia atau
  untuk diumumkan, maupun diberitahukannya kepada
  orang lain jika sepatutnya harus diduganya bahwa
  itu akan diumumkan dan memang lalu disusul dengan
  pengumuman.
• 2. Barang siapa mengumumkan berita yang ditangkap
  lewat pesawat penerima radio, jika ia sendiri,
  maupun orang dari mana berita itu diterimanya,
  tidak berwenang untuk itu. (Pasal 519 bis)

85

• b. Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua
  bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu
  rupiah.
• 1. Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum
  dengan terang-terangan mempertunjukkan atau
  menempelkan tulisan dengan judul kulit, atau isi
  yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda
  yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja.
• 2. Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum
  dengan terang-terangan memperdengarkan isi
  tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi
  para remaja.

86

• 3. Barang siapa secara terang-terangan atau
  diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau
  barang yang dapat merangsang nafsu birahi para
  remaja maupun secara terang-terang atau dengan
  menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk
  sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang
  dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja.
• 4. Barang siapa menawarkan, memberikan untuk
  terus atau sementara waktu, menyerahkan atau
  memperlihatkan gambar atau benda yang demikian,
  pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur
  tujuh belas tahun. Barang siapa memperdengarkan
  isi tulisan yang demikian dimuka seseorang yang
  belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.
  (Pasal 533)

87

• c. Barang siapa terang-terangan mempertunjukkan
  sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan
  maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta
  menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau
  dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk
  sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan
  yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan
  paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
  banyak empat ribu lima ratus rupiah.

88
Persoalan Lex Specialis dari Undang Undang Pers
terhadap Hukum Pidana

• Perdebatan apakah Undang - Undang Pers dapat
  digunakan sebagai lex specialis dari Kitab
  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus
  pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah,
  masih terus berlangsung dan belum menemukan titik
  temu.

89

• Sementara, jumlah jurnalis yang terkena jerat
  pasal itu kian bertambah. Jurnalis dari beberapa
  media memang dijerat dengan pasal-pasal pidana
  dalam KUHP, khususnya pasal pencemaran nama baik
  dan penghinaan akibat berita yang ditulisnya. Hal
  itu, ditambah dengan derasnya gugatan perdata
  pada media massa.

90

• Pendapat bahwa UU Pers merupakan merupakan lex
  specialis dari KUH Pidana, dilontarkan oleh Hinca
  IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar. Kedua
  anggota Dewan Pers yang menjadi pembicara dalam
  acara itu secara tegas menyatakan UU Pers
  merupakan lex specialis dari KUHP. Artinya,
  mereka yang menjalankan tugas jurnalistik, tidak
  bisa dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama
  baik dalam KUHP.

91

• Secara hukum, mereka mendasarkan pandangannya
  pada pasal 50 KUHP. Pasal tersebut menyebutkan
  bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk
  melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak
  dipidana. Sementara pasal 3 UU Pers menyatakan
  salah satu fungsi pers nasional adalah melakukan
  kontrol sosial. Karena tugas jurnalistik yang
  dilakukan oleh insan pers dianggap sebagai
  perintah Undang-undang Pers, maka jurnalis yang
  menjalankan tugas jurnalistik itu tidak bisa
  dipidana.

92

• Argumen lain adalah pasal 310 KUHP yang
  menyatakan bahwa pencemaran nama baik bukan
  pencemaran nama baik bila dilakukan untuk
  kepentingan umum. Berdasarkan pasal 6 UU Pers,
  pers nasional melakukan pengawasan, kritik,
  koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan
  dengan kepentingan umum.

93

• Bila UU Pers digunakan, menurut Hinca, jika ada
  masyarakat yang merasa dirugikan atau dicemarkan
  nama baiknya oleh pemberitaan pers, ia harus
  menggunakan hak jawabnya dan pers wajib melayani
  hak jawab itu. Kalau pers tidak mau memuat hak
  jawab tersebut, UU Pers mencantumkan ancaman
  denda Rp500 juta. Kalau hak jawab sudah dilayani
  utuh, maka problem selesai.Ia mengatakan, setelah
  hak jawab digunakan, pihak yang dirugikan tidak
  dapat lagi mengajukan gugatan perdata terhadap
  pers.

94

• Nono Anwar Makarim, Ketua Yayasan Aksara,
  penggagas sekaligus pembicara di Law Colloquium,
  berbeda pendapat dengan Hinca dan Amir. Ia
  menyatakan, sebuah perbuatan, baik direstui oleh
  hukum, disuruh oleh hukum, atau tidak dilarang
  oleh hukum, harus dilakukan sesuai dengan
  peraturan-peraturan yang ada, sesuai dengan
  kepatutan dan tidak boleh melanggar hak orang
  lain.

95

• "Kalau seorang polisi menindak seseorang, itu
  sesuai dengan hukum, memang tugas dia untuk
  menindak seseorang. Tetapi jika ia pukuli orang
  itu sampai pingsan, itu adalah melakukan sesuatu
  dengan dukungan UU untuk merugikan orang lain.
  Jadi, tidak bisa kita mengatakan ada pasal yang
  menyuruh kita melakukan pekerjaan ini, titik.
  Tidak bisa, mesti melakukannya sesuai kehendak
  hukum juga."

96

• Menurut Nono, karena saat ini pasal-pasal
  pencemaran nama baik dan penghinaan dalam KUHP
  masih berlaku, maka yang seharusnya dilakukan
  adalah mengubah KUHP. Apalagi Nono berprinsip,
  mengubah KUHP akan membawa kemaslahatan pada
  seluruh bangsa Indonesia, ketimbang menyatakan UU
  pers sebagai lex specialis, yang hanya bermanfaat
  bagi kalangan pers saja.
• "Alangkah tidak simpatiknya kalau seandainya pers
  hanya memikirkan diri sendiri. sehingga
  seandainya anggota pers melakukan sesuatu
  perbuatan yang bisa dihukum, ia kemudian boleh
  menggunakan hak jawab tapi kalau warga negara
  Indonesia yang lain melakukan, ia masuk penjara,"
  ujar Nono.

97

• Menurutnya, yang mesti dilakukan oleh kalangan
  pers, adalah seperti apa yang telah mereka
  lakukan selama ini, yaitu membela masyarakat.
  Dengan menghapus ketentuan-ketentuan pidana yang
  mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, termasuk
  pasal-pasal pencemaran nama baik, maka peraturan
  di Indonesia akan mengarah pada perangkat
  peraturan masyarakat beradab.Dikatakan Nono,
  kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi
  masyarakat merupakan tindakan masyarakat yang
  tidak beradab.

98

• Namun, Hinca tetap tidak sependapat dengan Nono.
  Ia menegaskan,meski melakukan pekerjaan dalam
  rangka menjalankan peraturan perundang-undangan--s
  eperti dinyatakan dalam pasal 50 KUHP--tidak
  berarti jurnalis dapat semena-mena menabrak
  peraturan perundang-undangan yang lain.
• Hinca menambahkan, sewaktu menjalankan tugas
  jurnalistik, wartawan terikat pada UU Pers dan
  Kode Etik Jurnalistik. Ini sesuai dengan pasal 7
  ayat 2 UU Pers yang menyatakan bahwa wartawan
  harus memiliki dan menaati kode etik. Kode etik
  menyatakan bahwa wartawan tidak boleh membuat
  berita yang memfitnah dan tidak berimbang. "Apa
  yang diatur dalam kode etik adalah bagian utuh
  dari UU Pers. UU Pers satu paket dengan Kode
  Etik.

99

• Dalam pandangan Hinca, pengaturan terhadap pers
  memang harus eksklusif dan berbeda dengan aturan
  bagi masyarat umum. Pasalnya, pekerjaan
  jurnalistik adalah bersifat self regulatory,
  sehingga untuk menjalankan tugasnya ia harus
  dilindungi dengan ketentuan khusus.
• Di mata Hinca, berbeda dengan KUHP, paradigma UU
  Pers adalah tidak memenjarakan wartawan. "Kalau
  pakai KUHP itu sudah aturan publik, padahal
  kerja-kerja jurnalistik adalah self regulatory.
  Wartawan nyolong, sikat dengan KUHP, tapi waktu
  ia menjalankan tugas jurnalistik, harus
  diselesaikan dengan cara-cara jurnalistik,
  cetus Hinca.

100

• Masalahnya, selama ini dalam beberapa tafsir
  KUHP, ketentuan pasal 50 itu ditafsirkan hanya
  untuk pegawai negeri, khususnya polisi atau
  jaksa. Dalam buku Komentar KUHP oleh R. Soesilo
  misalnya. Soesilo menafsirkan bahwa yang dimaksud
  menjalankan perintah undang-undang dalam pasal 50
  KUHP itu adalah pegawai negeri. "Pegawai negeri
  yaitu orang yang diangkat oleh negara atau bagian
  dari negara untuk melakukan jabatan umum dari
  negara atau bagian dari negara itu.

101

• Selain perdebatan mengenai pasal 50 KUHP, ada
  pula yang berpendapat materi dalam UU Pers
  dianggap tidak lengkap, sehingga tidak bisa
  dijadikan sebagai lex specialis dari KUHP.
• Ketua MA Bagir Manan misalnya, secara tegas
  menyatakan UU Pers tidak bisa menjadi lex
  specialis bagi KUHP. Alasannya, dalam UU Pers
  tidak diatur soal pemidanaan.

102

• Pendapat Bagir Dengan menyatakan UU Pers
  sebagai lex specialis dari KUHP dalam sebuah
  Perma, padahal UU Pers tidak mengatur soal
  pidana, di mata Bagir itu seperti menciptakan
  sebuah hukum baru. "Dalam UU Pers tidak ada
  ketentuan pidananya, lalu apa yang di (lex)
  specialiskan.

103

• ketiadaan ketentuan pidana itu pula yang membuat
  hakim tidak bisa menolak ketika diminta mengadili
  jurnalis dengan pasal-pasal KUHP. Bagir
  berpendapat, yang harus didorong adalah pembaruan
  undang-undang, entah KUHP atau UU Pers.
• "Kalau sepakat bahwa pers perlu mendapat
  pelayanan khusus dalam pemidanaan, maka diatur
  saja, bisa mengubah pasal KUHP atau dimuat dalam
  UU Pers".

104

• Klaim Bagir bahwa tidak ada ketentuan pidana
  dalam UU Pers juga dibantah oleh Hinca.
  Menurutnya, tidak betul jika dikatakan dalam UU
  Pers tidak ada ketentuan pidana. "Banyak. Yang
  saya catat ada sembilan pasal, ucapnya. Ia
  menunjuk pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 4 pasal
  9, pasal 12 jo pasal 18 UU Pers. Namun, lanjut
  Hinca, berbeda dengan KUHP, dalam UU Pers ancaman
  hukuman bagi pers yang melakukan kesalahan adalah
  pidana denda, bukan penjara. Adapun pidana
  penjara ditujukan bagi orang yang
  menghalang-halangi kerja jurnalis.

105

• Bahwa saat ini UU Pers tidak digunakan oleh
  penegak hukum, dikatakan Hinca, itu disebabkan
  karena kurangnya sosialisasi UU Pers, selain
  karena usianya yang masih muda. Ia mengemukakan,
  saat ini tidak ada yang peduli terhadap UU Pers
  dan kode etik, termasuk wartawan sendiri. Hinca
  berkeyakinan, masalah yang ada saat ini bukanlah
  masalah benturan Undang-undang melainkan
  pemahaman dan implementasi.

106

• Toby Mendel, Direktur Article 19 juga menyuarakan
  pendapatnya mengenai lex specialis UU Pers dari
  KUHP Dalam makalahnya, menyatakan bahwa
  menjadikan UU Pers sebagai lex specialis KUHP
  adalah sesuatu yang sulit diterima secara hukum
  berdasarkan beberapa alasan.

107

• Alasan pertama, dan yang paling utama, UU Pers
  tidak menyebutkan soal pencemaran nama baik, dan
  sama sekali tidak membahas soal hukum yang sangat
  kompleks itu. Seorang hakim, yang diharuskan
  mengadili kasus pencemaran nama baik dengan UU
  Pers, dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, ia
  harus membuat peraturan lagi dari nol, sesuatu
  yang sangat sulit legitimasinya dan
  pertanggungjawabannya. Atau, ia dapat mengacu
  pada ketentuan pencemaran nama baik yang sudah
  ada, yang berarti bertentangan dengan ide awal
  penggunaan UU Pers.

108

• Alasan kedua, kalau UU Pers menjadi lex specialis
  bagi media, maka hal yang sama akan terjadi pada
  hal lain yang membatasi kebebasan berpendapat.
  Misalnya untuk persoalan penyebaran kebencian,
  perlindungan terhadap privacy, proteksi terhadap
  keamanan nasional dan lain-lain. Implikasi hukum
  yang terjadi akan sangat luas. Beberapa bidang
  hukum akan terhapus dan digantikan dengan
  ketidakpastian hukum.

109

• Ketiga, tidak terlihat sedikitpun indikasi, baik
  dari UU Pers maupun dari catatan-catatan selama
  penyusunan undang-undang tersebut yang
  mengindikasikan bahwa UU Pers memang ditujukan
  sebagai lex specialis. Menurutnya, sangat sulit
  untuk menyatakan bahwa UU Pers sebagai lex
  specialis, sementara UU Pers sendiri tidak
  mengindikasikan hal tersebut.

110

• Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi Tempo yang
  dituntut dua tahun penjara karena pasal
  pencemaran nama baik, perubahan KUHP adalah
  sebuah solusi jangka panjang. Padahal saat ini,
  korban dari pihak pers terus berjatuhan sehingga
  diperlukan penyelesaian cepat yang mujarab.
  Penetapan UU Pers sebagai lex specialis KUHP
  mungkin merupakan solusi yang cepat dan cespleng.

111

• Prof. Muladi berpendapat, bahwa delik pers perlu
  diatur dalam RUU ini. Menurut Muladi, selama ini
  kalau (suatu perbuatan,red) bukan dilakukan oleh
  pers menjadi tindak pidana dan kalau dilakukan
  oleh pers menjadi bukan tindak pidana.
  Seolah-oleh pers kebal hukum. Padahal pers sama
  dengan masyarakat umum, sesuai azas equality
  before the law, kata mantan Menteri Kehakiman di
  era Presiden Habibie ini.
• Menurut Muladi, dalam Undang-Undang No.40/1999
  tentang Pers, tidak diatur mengenai delik pers.
  Undang-Undang tersebut hanya mengatur
  administrasi, bukan pidana. Tapi, menurut Muladi,
  sebelum sampai ke delik pers harus sudah ditempuh
  hak jawab dan koreksi terlebih dahulu.

112

• Praktisi hukum Adnan Buyung Nasution sependapat
  dengan Muladi. Menurut Buyung, tidak bisa pers
  tidak punya tanggung jawab pidana. Menurutnya,
  Undang-Undang No.40/1999 terlalu sempit untuk
  menjangkau delik pers. Pers bukan Superman yang
  tidak bisa dijangkau hukum. Undang-Undang Pers
  hanya mengatur hak jawab, sementara hal lain
  belum diatur dan belum dijangkau.

113

• Seharusnya sebagai konsekuensi dari berlakunya
  asas lex specialis derogat lex generalis (hukum
  yang lebih khusus mengalahkan hukum yang lebih
  umum), maka terdapat beberapa ketentuan dalam
  KUHP yang diatur secara khusus pada peraturan
  undang undang terkait, semisal dalam Undang-
  Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang - Undang
  No. 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak
  pidana korupsi, yaitu ketentuan mengenai

114

• Pasal 209 dan 210 KUHP, Bab VIII mengenai
  Kejahatan terhadap Penguasa Umum
• Pasal 387 atau 388 KUHP, Bab XXV mengenai
  Penipuan
• Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan
  435 KUHP, Bab XXVIII mengenai Kejahatan Jabatan.

115

• Dengan telah diaturnya secara khusus ketentuan
  KUHP dimaksud didalam UU No. 31/1999 juncto UU
  No. 21/2001 maka sebagai akibat hukumnya adalah
  dicabutnya keberlakuan dari pasal-pasal KUHP di
  atas.
• Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan Undang
  Undang Pers yang sama sekali tidak memiliki
  kaitan khusus dengan KUHP terutama mengenai Delik
  Pers.

116
THE END