PLURALISME DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Suatu catatan pengantar)

1
PLURALISME DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA(Suatu
catatan pengantar)

• Oleh
• TOPO SANTOSO

2

• 1. Pluralisme Hukum
• 2. Pluralisme Hukum Pidana
• 3. Hukum Pidana Adat dan Pluralisme Hukum Pidana
  (Contoh PidanaAdat Bali)
• 4. Hukum Pidana Islam dan Pluralisme Hukum Pidana
  (Pidana Islam di NAD)
• 5. Penutup

3
Pluralisme Hukum

• Adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara
  bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang
  sama
• Legal pluralism is generally defined as a
  situation in which two or more legal systems
  coexist in the same social field (Sally Engle
  Merry)
• The presence in a social field of more than
  one legal order. (Grifiths)
• Dalam area pluralisme hukum terdapat hukum negara
  di satu sisi dan di sisi lain adalah hukum rakyat
  (hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan
  atau konvensi sosial lain yang dipandang hukum)

4

• Melalui pandangan pluralisme hukum
• dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang
  beraneka ragam secara bersama-sama mengatur suatu
  perkara. dalam kenyataan terdapat sistem-sistem
  hukum lain di luar hukum negara (state law).
• dapat diamati bagaimanakah semua sistem hukum
  tersebut beroperasi bersama-sama dalam
  kehidupan sehari-hari.
• dapat diamati dalam konteks apa orang memilih
  (kombinasi) aturan hukum tertentu, dan dalam
  konteks apa ia memilih aturan dan sistem
  peradilan yang lain.

5
Pluralisme hukum lemah dan kuat

• Pluralisme hukum lemah bentuk lain sentralisme
  hukum, meski pluralisme hukum diakui tetapi hukum
  negara tetap dipandang sebagai superior,
  sementara hukum yang lain disatukan dalam hirarki
  di bawah hukum negara.
• Pluralisme hukum kuat fakta adanya kemajemukan
  tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok
  masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang
  sama kedudukan dalam masyarakat, tiak terdapat
  hiharki lebih tinggi dan rendah.

6
Perkembangan konsep Legal Pluralism

• Tidak menonjolkan dikotomi antar sistem hukum
  negara di satu sisi dan sistem hukum rakyat di
  sisi lain
• Pluralisme hukum lebih menekankan pada a
  variety of interacting, competing normative
  orders each mutually influencing the emergence
  and operation of each others rules, process and
  institutions (Kleinshans dan MacDonald).
• Pemikiran pluralisme hukum terakhir menunjukkan
  adanya perkembangan baru, yaitu memberi perhatian
  kepada terjadinya saling ketergantungan atau
  saling pengaruh (interdependensi, interfaces)
  antara berbagai sistem hukum, terutama antara
  hukum internasional, nasional, dan lokal.

7
Pluralisme dalam Hukum Pidana

• Bagi kebanyakan sarjana hukum, kenyataan adanya
  sistem hukum lain disamping hukum negara masih
  sulit diterima.
• Hal ini terutama dalam bidang hukum pidana dan
  tidaklah terlalu mengejutkan dalam bidang hukum
  perdata (mis. Perikatan, perkawinan, kewarisan)
• Keberadaan asas Legalitas sebagaimana dikandung
  dalam Pasal 1 (1) KUHP misalnya merupakan
  benteng yang sangat kuat untuk menafikan
  keberadaan hukum pidana lain selain hukum pidana
  negara.
• Meski demikian, dalam sejarah perkembangan hukum
  pidana Indonesia, ada lebih dari satu sistem
  hukum pidana yang digunakan yaitu hukum pidana
  barat (Belanda) sesuai WvS dan Hukum Pidana Adat.
  

8
Hukum Pidana Adat dan Pluralisme Hukum Pidana
(Contoh Pidana Adat Bali)

• Hukum pidana adat tindakan yang melanggar
  perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam
  masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya
  ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk
  memulihkan kentraman dan keseimbangan, maka
  terjadi reaksi adat.
• Jembatan yuridis untuk mengaktualisasi hukum
  pidana adat dalam kerangka hukum pidana nasional
  adalah dalam pasal 5 (3) sub b UU No. 1 Drt 1951.
• Di Bali terdapat beberapa sumber hukum pidana
  adat yang tertulis.
• Berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana adat
  dibagi menjadi dua tindak pidana adat yang
  dilakukan di tempat sudi (pura) dan tindak pidana
  adat di luar tempat suci.
• Proses penyelesaian tindak pidana adat di Bali
  ada yang diselesaikan melalui saluran formal
  yaitu melalui pengadilan (khususnya PN) dan
  saluran informal (diselesaikan melalui lembaga
  adat).

9

• Di Bali, tindak pidana adat yang terjadi sebagian
  besar diselesaikan di luar pengadilan.
• Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian di
  PN adalah KUHP atau Kitab Adi Agama jo Pasal 5
  (3) UU No. 1 Drt 1951.
• Sanksi adat yang dikenal upacara pembersihan,
  denda, minta naaf, dibuang, tidak diajak bicara,
  diusir, dsb.

10
Hukum pidana adat dalam RUU KUHP (draft 2004)

• Pasal 1 (1) Tiada seorangpun dapat dipidana atau
  dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang
  dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana
  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  pada saat perbuatan itu dilakukan.
• (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup
  dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang
  patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak
  diatur dalam peraturan perundang-undangan.

11
PenjelasanPasal 1 (3) RUU KUHP (draft 2004)

• Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa
  daerah tertentu di Indonesia masih terdapat
  ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup
  dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di
  daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga
  dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya
  disebut dengan tindak pidana adat. Untuk
  memberikan dasar hukum yang mantap mengenai
  berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut
  mendapat pengaturan secara tegas dalam KUHP ini.
  Ketentuan dalam ayat ini merupakan pengecualian
  dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam
  perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat
  tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang
  hidup di dalam masyarakat tertentu.

12
Hukum Pidana Islam dan Pluralisme Hukum Pidana
(Pidana Islam di NAD)

• Otonomi Khusus Aceh
• UU No. 44 Tahun 1999 ttg Penyelenggaraan
  Keistimewaan Provinsi Di Aceh
• UU No. 18 Tahun 2001 ttg Otonomi Khusus bagi
  Provinsi NAD
• UU No. 11 Tahun 2006 ttg Pemerintahan Aceh
• Qanun
• Pergub

13
Hukuman Cambuk

• Qanun No. 12/2003 ttg Khamr/ minuman keras
• Qanun No. 13/2003 ttg Maisir / perjudian
• Qanun No. 14/2003 ttg Khalwat
• Pergub No. 10 tahun 2005 ttg Petunjuk Pelaksanaan
  Teknis Hukuman Cambuk
• Hukuman cambuk antara lain telah diterapkan di
  Bireun, Kuala Simpang, Banda Aceh, dan Langsa.

14

• Implikasi dari penerapan syariat Islam
  sebagaimana diatur dalam UU adalah dapat
  mengenyampingkan peraturan sejenis yang mengatur
  hal yang sama.
• Sesuai UU No. 32/2004 dan UU No. 10/2004 Di
  daerah lain Perda hanya dapat memuat tindak
  pidana dengan jenis Pelanggaran dengan pidana
  kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling
  banyak Rp 50 juta. Tidak dikenal jenis sanksi
  pidana yang lain.

15
Syariat Islam di Aceh

• syariat Islam yg diterapkan termasuk Jinayah
  (hukum pidana) ? Pasal 125 UU No. 11/2006
• Peradilan Syariat Islam diAceh adalah bagian dari
  sistem peradilan nasional dalam lingkungan
  peradilan agama
• Salah satu kompetensi mahkamah Syariah adalah
  jinayah (hukum pidana) ? Pasal 128 UU No. 11/2006
• Ketentuan lebih lanjut mengenai Syariat Islam dan
  bidang yang menjadi kompetensi Mahkamah Syariah
  serta hukum acaranya diatur dalam Qanun
• Sebelum hukum acara sesuai Qanun ada maka hukum
  acara pidana berlaku hukum acara pada peradilan
  umum

16
Masalah Pilihan Hukum Pidana?Pasal 129 UU 11/2006

• (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang
  dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
  bersama-sama yang diantaranya beragama bukan
  Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat
  memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada
  hukum jinayah.
• (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam
  melakukan jinayah yang tidak diatur dalam KUHP
  atau ketentuan pidana di luar KUHP berlaku hukum
  jinayah.
• (3)Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah
  di luar Aceh berlaku KUHP

17
Hukum Pidana dalam QanunPasal 241 UU No.11/2006

• (2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan
  paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak
  Rp 50 juta.
• (3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda
  selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
  dengan yang diatur dalam peraturan
  perundang-undangan lainnya.
• (4) Qanun mengenai jinayah (hukum pidana)
  dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2), dan
  ayat (3).

18
Penutup

• Baik dalam pengakuan hukum pidana adat melalui UU
  No. Drt 1 Tahun 1951 dan RUU KUHP maupun
  pengakuan jinayah melalui UU No. 11/2006 sesuai
  dengan pernyataan Von Savigny ? hukum itu tidak
  dibuat , melainkan berada dan berkembang denagn
  bangsa serta Eugen Ehrlich ? The positive law
  can be effective only when it corresponds to the
  living law that is, when legal codes are based
  on underlying social norms, or real live. In
  other words, law is to be understood as part of
  the social order.