755 Pasal PPTs View free & download

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PowerPoint PPT Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 - Muhammad Bahrul Ilmi, S.E Lacturer of Accounting Economic Faculty Solo Business School STIE Surakarta PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PENDAHULUAN PPh Pasal 25 mengatur ...

Muhammad Bahrul Ilmi, S.E Lacturer of Accounting Economic Faculty Solo Business School STIE Surakarta PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PENDAHULUAN PPh Pasal 25 mengatur ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PowerPoint PPT Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 - dikecualikan dari pemotongan pph pasal 23 penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank sewa yang dibayarkan,terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak ...

dikecualikan dari pemotongan pph pasal 23 penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank sewa yang dibayarkan,terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PowerPoint PPT Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 - ... 17 dikenakan atas pph pasal 21 final pph pasal 21 final pph pasal 21 final pph pasal 21 final pph pasal 21 final jamsostek ...

... 17 dikenakan atas pph pasal 21 final pph pasal 21 final pph pasal 21 final pph pasal 21 final pph pasal 21 final jamsostek ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PowerPoint PPT Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 - pajak penghasilan pasal 22 * modul perpajakan modul perpajakan objek pph pasal 23/26 capital income service income employment & activity income (other than objects of ...

pajak penghasilan pasal 22 * modul perpajakan modul perpajakan objek pph pasal 23/26 capital income service income employment & activity income (other than objects of ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 PowerPoint PPT Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 - PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Pajak Penghasilan Pasal 24. Merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan WPDN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Pajak Penghasilan Pasal 24. Merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan WPDN

| PowerPoint PPT presentation | free to download

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 PowerPoint PPT Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 - pajak penghasilan pasal 21/26 * penghitungan pph pasal 21 atas penghasilan berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian tidak lebih dari rp ...

pajak penghasilan pasal 21/26 * penghitungan pph pasal 21 atas penghasilan berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian tidak lebih dari rp ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

Pajak Penghasilan PASAL 22 Andi Wijayanto PowerPoint PPT Presentation

Pajak Penghasilan PASAL 22 Andi Wijayanto - Pajak Penghasilan PASAL 22 Andi Wijayanto Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Impor barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran ...

Pajak Penghasilan PASAL 22 Andi Wijayanto Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Impor barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Pasal 25 PowerPoint PPT Presentation

BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Pasal 25 - UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) dan (2): Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses ...

UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) dan (2): Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

KEGIATAN NEGARA DALAM BIDANG EKONOMI A. SISTEM PEREKONOMIAN MENURUT UUD 1945 PASAL 33 B. KEUANGAN NEGARA C. PAJAK PowerPoint PPT Presentation

KEGIATAN NEGARA DALAM BIDANG EKONOMI A. SISTEM PEREKONOMIAN MENURUT UUD 1945 PASAL 33 B. KEUANGAN NEGARA C. PAJAK - kegiatan negara dalam bidang ekonomi : ... perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan cabang industri yang penting bagi negara dan ...

kegiatan negara dalam bidang ekonomi : ... perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan cabang industri yang penting bagi negara dan ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PowerPoint PPT Presentation

PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, ... Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 ]; 2.

Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, ... Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 ]; 2.

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehasatan Kerja (SiMK3) PowerPoint PPT Presentation

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehasatan Kerja (SiMK3) - Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi R.I. PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 KEWAJIBAN ...

Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi R.I. PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 KEWAJIBAN ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN PowerPoint PPT Presentation

POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN - PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan Saat Terutang Perluasan Objek PPh Pasal 22 Perubahan tarif PPh Pasal 23 Penegasan dan Perluasan Objek ...

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan Saat Terutang Perluasan Objek PPh Pasal 22 Perubahan tarif PPh Pasal 23 Penegasan dan Perluasan Objek ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI PowerPoint PPT Presentation

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI - ... (hasil konsensus) ... presidensial Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal Perubahan UUD 1945 ...

... (hasil konsensus) ... presidensial Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal Perubahan UUD 1945 ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN / GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA PowerPoint PPT Presentation

KIAT MENGHINDARI TUNTUTAN / GUGATAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA - menjalankan perintah undang-undang ... 4 proses penyelesaian perkara pasal 66 uu praktek kedokteran kiat menghindari tuntutan cara penanggulangan hak ...

menjalankan perintah undang-undang ... 4 proses penyelesaian perkara pasal 66 uu praktek kedokteran kiat menghindari tuntutan cara penanggulangan hak ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

PENGANTAR KEAMANAN KOMPUTER PowerPoint PPT Presentation

PENGANTAR KEAMANAN KOMPUTER - PENGANTAR KEAMANAN KOMPUTER Materi I Keamanan Komputer One_Z Peraturan utama Keamanan Komputer Pasal 1: Tidak ada komputer komputer yang aman. Pasal 2: Kalau ada ...

PENGANTAR KEAMANAN KOMPUTER Materi I Keamanan Komputer One_Z Peraturan utama Keamanan Komputer Pasal 1: Tidak ada komputer komputer yang aman. Pasal 2: Kalau ada ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

PERTEMUAN IV PowerPoint PPT Presentation

PERTEMUAN IV - PERTEMUAN IV Jenis SPT PPh WP Badan (1771 & 1771$) PPh WP OP (form 1770 & 1770S) PPh Pasal 21 (form 1721) Pembetulan SPT Tahunan SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 ...

PERTEMUAN IV Jenis SPT PPh WP Badan (1771 & 1771$) PPh WP OP (form 1770 & 1770S) PPh Pasal 21 (form 1721) Pembetulan SPT Tahunan SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT PowerPoint PPT Presentation

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT - Setelah perubahan UUD 1945 MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara ... Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 hasil Perubahan ...

Setelah perubahan UUD 1945 MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara ... Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 hasil Perubahan ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

PAJAK TANGGUHAN PowerPoint PPT Presentation

PAJAK TANGGUHAN - PAJAK TANGGUHAN Nelly Nur Apandi Nelly Nur Apandi AKUNTANSI PAJAK Pasal 4 (4) UU KUP SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri ...

PAJAK TANGGUHAN Nelly Nur Apandi Nelly Nur Apandi AKUNTANSI PAJAK Pasal 4 (4) UU KUP SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PowerPoint PPT Presentation

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN - STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PP NO. 19 TAHUN 2005 Pasal 63 (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan ...

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PP NO. 19 TAHUN 2005 Pasal 63 (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

Assalamu'alaikum Wr. Wb PowerPoint PPT Presentation

Assalamu'alaikum Wr. Wb - Menurut Pasal 9 ayat (2) UURI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan ...

Menurut Pasal 9 ayat (2) UURI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA (SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA) PowerPoint PPT Presentation

LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA (SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA) - Kewajiban dan wewenang Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ... MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan ...

Kewajiban dan wewenang Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ... MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PowerPoint PPT Presentation

SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - URUSAN PEMERINTAHAN. PRESIDEN. Pasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara . Republik Indonesia Tahun 1945

URUSAN PEMERINTAHAN. PRESIDEN. Pasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara . Republik Indonesia Tahun 1945

| PowerPoint PPT presentation | free to view

RECOGNITION - RECOGNITION Dalam Hukum Internasional Iman Prihandono Pasal 3, Deklarasi Montevideo 1933: Keberadaan politik suatu negara, bebas dari pengakuannya oleh negara lain .

RECOGNITION Dalam Hukum Internasional Iman Prihandono Pasal 3, Deklarasi Montevideo 1933: Keberadaan politik suatu negara, bebas dari pengakuannya oleh negara lain .

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Materi Ahli K3 PowerPoint PPT Presentation

Materi Ahli K3 - UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No. 1918) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas ...

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No. 1918) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Oleh : - AS A TOOL OF SOCIAL ENGENEERING. ... Konsumen ditafsirkan dengan memperbandingkannya dengan syarat-syarat class action menurut Pasal 23 US Federal Rule of Civil ...

AS A TOOL OF SOCIAL ENGENEERING. ... Konsumen ditafsirkan dengan memperbandingkannya dengan syarat-syarat class action menurut Pasal 23 US Federal Rule of Civil ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA Nn. L DENGAN GANGGUAN KONSEP DIRI : HARGA DIRI RENDAH DI RUANG MAWAR PowerPoint PPT Presentation

ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA Nn. L DENGAN GANGGUAN KONSEP DIRI : HARGA DIRI RENDAH DI RUANG MAWAR - dasar-dasar kesehatan lingkungan lingkungan : menurut undang-undang no. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (1) lingkungan adalah kesatuan ruang ...

dasar-dasar kesehatan lingkungan lingkungan : menurut undang-undang no. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (1) lingkungan adalah kesatuan ruang ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Pengembangan Portofolio PowerPoint PPT Presentation

Pengembangan Portofolio - Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMA Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 22 ayat 1 ...

Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMA Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 22 ayat 1 ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Tim%20Sheard PowerPoint PPT Presentation

Tim%20Sheard - Jim Hook. Walid Taha. Zino Benaissa. Eugenio Moggi. Emir Pasalic. Bill Harrison. Nathan Linger. 3. Cse583 Winter 2002. Contact Details: Tim Sheard: Office: FAB115 ...

Jim Hook. Walid Taha. Zino Benaissa. Eugenio Moggi. Emir Pasalic. Bill Harrison. Nathan Linger. 3. Cse583 Winter 2002. Contact Details: Tim Sheard: Office: FAB115 ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

MEMBUMIKAN WAKAF UANG DALAM MENGENTASKAN BERBAGAI PERMASALAHAN UMAT PowerPoint PPT Presentation

MEMBUMIKAN WAKAF UANG DALAM MENGENTASKAN BERBAGAI PERMASALAHAN UMAT - membumikan wakaf uang dalam mengentaskan berbagai permasalahan umat fakultas hukum universitas indonesia * * tugas bws dana lds diinvestasikan pada pasar uang dan ...

membumikan wakaf uang dalam mengentaskan berbagai permasalahan umat fakultas hukum universitas indonesia * * tugas bws dana lds diinvestasikan pada pasar uang dan ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Pemanfaatan TIK dalam Penilaian PowerPoint PPT Presentation

Pemanfaatan TIK dalam Penilaian - * * * * * Latar Belakang Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pndidikan Nasinal BAB II Pasal 3 Berbunyi Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan ...

* * * * * Latar Belakang Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pndidikan Nasinal BAB II Pasal 3 Berbunyi Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

PERPAJAKAN - PERPAJAKAN Pajak Penghasilan(Pph) 21, 22, 23, 24 dan 25 M-13 * Tony Soebijono PPh pasal 21 Adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang ...

PERPAJAKAN Pajak Penghasilan(Pph) 21, 22, 23, 24 dan 25 M-13 * Tony Soebijono PPh pasal 21 Adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

PAJAK PENGHASILAN PowerPoint PPT Presentation

PAJAK PENGHASILAN - PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Muhammad Bahrul Ilmi, S.E Lecturer of Accounting Economic Faculty Solo Business School, STIE Surakarta PPh Pasal 22 termasuk salah satu ...

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Muhammad Bahrul Ilmi, S.E Lecturer of Accounting Economic Faculty Solo Business School, STIE Surakarta PPh Pasal 22 termasuk salah satu ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

KEDUDUKAN ANAK PowerPoint PPT Presentation

KEDUDUKAN ANAK - KEDUDUKAN ANAK Surini Ahlan Sjarif Kedudukan Anak Menurut KUHPerdata Pengertian Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah Ketentuan Pasal 250 ...

KEDUDUKAN ANAK Surini Ahlan Sjarif Kedudukan Anak Menurut KUHPerdata Pengertian Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah Ketentuan Pasal 250 ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Bab III Dasar PerUU Berlakunya Hukum Adat PowerPoint PPT Presentation

Bab III Dasar PerUU Berlakunya Hukum Adat - Bab III Dasar PerUU Berlakunya Hukum Adat A. Masa Hindia Belanda - Dasar hukum: Indische Staatsregeling (IS), sistem hkm pluralisme, Pasal 131 ayat (2) huruf a

Bab III Dasar PerUU Berlakunya Hukum Adat A. Masa Hindia Belanda - Dasar hukum: Indische Staatsregeling (IS), sistem hkm pluralisme, Pasal 131 ayat (2) huruf a

| PowerPoint PPT presentation | free to download

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PowerPoint PPT Presentation

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG - PASAL 5 UUD 1945 Sebelum Perubahan : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

PASAL 5 UUD 1945 Sebelum Perubahan : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

| PowerPoint PPT presentation | free to view

Isu Hukum - Dengan L.N. 12-588 peraturan ini dinyatakan berlaku terhadap daerah-daerah Gianjar, Bangli, Karangasem dan keresidenan Bali dan Lombok. ... dan (2) UUJF Pasal 29 ...

Dengan L.N. 12-588 peraturan ini dinyatakan berlaku terhadap daerah-daerah Gianjar, Bangli, Karangasem dan keresidenan Bali dan Lombok. ... dan (2) UUJF Pasal 29 ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Hak Atas Pelayanan Publik PowerPoint PPT Presentation

Hak Atas Pelayanan Publik - Hak Atas Pelayanan Publik ALGHIFFARI AQSA, SH LBH JAKARTA Pengertian Apakah itu Pelayanan Publik Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 209 Pelayanan publik adalah ...

Hak Atas Pelayanan Publik ALGHIFFARI AQSA, SH LBH JAKARTA Pengertian Apakah itu Pelayanan Publik Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 209 Pelayanan publik adalah ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Pertemuan 1 oleh Nanang Kohar, SH PowerPoint PPT Presentation

Pertemuan 1 oleh Nanang Kohar, SH - Pertemuan 1 oleh Nanang Kohar, SH Ruang Lingkup Perilaku Konsumen Konsumen Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK Setiap orang pemakai barang dan/atau ...

Pertemuan 1 oleh Nanang Kohar, SH Ruang Lingkup Perilaku Konsumen Konsumen Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK Setiap orang pemakai barang dan/atau ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

TERMINOLOGI HUKUM ISTILAH TRANSAKSI ELEKTRONIK PowerPoint PPT Presentation

TERMINOLOGI HUKUM ISTILAH TRANSAKSI ELEKTRONIK - TERMINOLOGI HUKUM ISTILAH TRANSAKSI ELEKTRONIK Pengertian : RUU ITE (Pasal 1 angka 10) : Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan ...

TERMINOLOGI HUKUM ISTILAH TRANSAKSI ELEKTRONIK Pengertian : RUU ITE (Pasal 1 angka 10) : Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja PowerPoint PPT Presentation

Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja - Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja By. Widyoningsih, S.Kp. Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja UUD 1945 pasal 27 ayat 2: Setiap warga negara berhak atas ...

Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja By. Widyoningsih, S.Kp. Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja UUD 1945 pasal 27 ayat 2: Setiap warga negara berhak atas ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Oleh: Martono, SH, M.Si Koordinator Pusat Kajian Konstitusi PowerPoint PPT Presentation

UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Oleh: Martono, SH, M.Si Koordinator Pusat Kajian Konstitusi - UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Oleh: Martono, SH, M.Si Koordinator Pusat Kajian Konstitusi BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**) Pasal ...

UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Oleh: Martono, SH, M.Si Koordinator Pusat Kajian Konstitusi BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**) Pasal ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Bedah Perkara: Gugatan Legal Standing Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa PowerPoint PPT Presentation

Bedah Perkara: Gugatan Legal Standing Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa - UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Pasal 59); UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, ...

UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Pasal 59); UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

SURAT DAKWAAN PowerPoint PPT Presentation

SURAT DAKWAAN - SURAT DAKWAAN Dasar Penyusunan Surat Dakwaan: Pasal 143 ayat (2) KUHAP Syarat sahnya suatu surat dakwaan : Syarat formil: identitas lengkap terdakwa (nama, umur ...

SURAT DAKWAAN Dasar Penyusunan Surat Dakwaan: Pasal 143 ayat (2) KUHAP Syarat sahnya suatu surat dakwaan : Syarat formil: identitas lengkap terdakwa (nama, umur ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

BIOETIK DAN HUMANIORA PowerPoint PPT Presentation

BIOETIK DAN HUMANIORA - BIOETIK DAN HUMANIORA H.M. HADI S. BAB II: JENIS & ISI REKAM MEDIS Pasal 2 RM dibuat tertulis / secara elektronik, lengkap, jelas RM dg elektronik diatur dg peraturan ...

BIOETIK DAN HUMANIORA H.M. HADI S. BAB II: JENIS & ISI REKAM MEDIS Pasal 2 RM dibuat tertulis / secara elektronik, lengkap, jelas RM dg elektronik diatur dg peraturan ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

KEBUTUHAN SARANA PowerPoint PPT Presentation

KEBUTUHAN SARANA - KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA POSYANDU LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai ...

KEBUTUHAN SARANA & PRASARANA POSYANDU LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

OLEH - SIKAP MENTAL WIRAUSAHA OLEH LAILI FAIZA ULFA, SE, MM A. Wirausaha dan Perekonomian Indonesia Pasal 33 UUD 1945 : demokrasi ekonomi - produksi dikerjakan oleh semua ...

SIKAP MENTAL WIRAUSAHA OLEH LAILI FAIZA ULFA, SE, MM A. Wirausaha dan Perekonomian Indonesia Pasal 33 UUD 1945 : demokrasi ekonomi - produksi dikerjakan oleh semua ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

PENDAHULUAN - 1 Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Latar Belakang Perubahan Tujuan Perubahan Antara lain: Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI

1 Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Latar Belakang Perubahan Tujuan Perubahan Antara lain: Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Pendidikan Kewarganegaraan PowerPoint PPT Presentation

Pendidikan Kewarganegaraan - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Oleh: Miftakhul Khairiyah (124254062) Fitria Anjar Sari (124254074) Imroatul (124254 Samsul ...

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Oleh: Miftakhul Khairiyah (124254062) Fitria Anjar Sari (124254074) Imroatul (124254 Samsul ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

KATA PENGANTAR PowerPoint PPT Presentation

KATA PENGANTAR - Title: Slide 1 Author: OFFICE XP Last modified by: gengminator Created Date: 3/26/2005 2:15:25 PM Document presentation format: On-screen Show Other titles

Title: Slide 1 Author: OFFICE XP Last modified by: gengminator Created Date: 3/26/2005 2:15:25 PM Document presentation format: On-screen Show Other titles

| PowerPoint PPT presentation | free to download

HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA PowerPoint PPT Presentation

HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA - HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA Kurnia Toha Ditha Wiradiputra Bahan Mengajar Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas indonesia

HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA Kurnia Toha Ditha Wiradiputra Bahan Mengajar Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas indonesia

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Oleh : - sosialisasi undang-undang penyelenggara pemilu & pemilihan legislatif oleh : drs. agun gunandjar sudarsa, bc.ip, m.si. ketua komisi ii dpr ri proporsional terbuka 3,5 ...

sosialisasi undang-undang penyelenggara pemilu & pemilihan legislatif oleh : drs. agun gunandjar sudarsa, bc.ip, m.si. ketua komisi ii dpr ri proporsional terbuka 3,5 ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Pertemuan 10 Des 08 Bab IX Hukum Adat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) PowerPoint PPT Presentation

Pertemuan 10 Des 08 Bab IX Hukum Adat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) - Pertemuan 10 Des 08 Bab IX Hukum Adat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pertemuan 10 Des 08 Bab IX Hukum Adat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA ...

Pertemuan 10 Des 08 Bab IX Hukum Adat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pertemuan 10 Des 08 Bab IX Hukum Adat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Materi Ahli K3 - UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No. 1918) * VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak ...

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara No. 1918) * VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

PAJAK PENGHASILAN - Title: PAJAK PENGHASILAN Author: CY Last modified by: Puskom Created Date: 1/2/1993 10:15:34 AM Document presentation format: On-screen Show Other titles

Title: PAJAK PENGHASILAN Author: CY Last modified by: Puskom Created Date: 1/2/1993 10:15:34 AM Document presentation format: On-screen Show Other titles

| PowerPoint PPT presentation | free to download

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA A. MUKTHIE FADJAR PP OTODA UNIBRAW/KRHN, 20/12/2002 PowerPoint PPT Presentation

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA A. MUKTHIE FADJAR PP OTODA UNIBRAW/KRHN, 20/12/2002 - Perubahan Keempat pada tahun 2002. * Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, ... Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ...

Perubahan Keempat pada tahun 2002. * Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, ... Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ...

| PowerPoint PPT presentation | free to view

KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN PowerPoint PPT Presentation

KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN - Hasil pemeriksaan keuangan Negara ... tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan PENGAWASAN/PEMERIKSAAN EKSTERNAL DAN INTERNAL PASCA-PERUBAHAN UUD 1945 ...

Hasil pemeriksaan keuangan Negara ... tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan PENGAWASAN/PEMERIKSAAN EKSTERNAL DAN INTERNAL PASCA-PERUBAHAN UUD 1945 ...

| PowerPoint PPT presentation | free to download

Pasal PowerPoint PPT Presentations