Hak Atas Pelayanan Publik

1
Hak Atas Pelayanan Publik

• ALGHIFFARI AQSA, SH
• LBH JAKARTA

2
Pengertian

• Apakah itu Pelayanan Publik
• Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 209
• Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
  kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
  pelayanan sesuai dengan peraturan
  perundangundangan bagi setiap warga negara dan
  penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan
  administratif yang disediakan oleh penyelenggara
  pelayanan publik.

3
Apa saja bentuk pelayanan publik

• Menurut Pasal 5 ayat (2) ruang lingkup pelayanan
  publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan
  dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan
  informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan
  sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber
  daya alam, pariwisata, dan sektor strategis
  lainnya.
• Pengadaan barang dan jasa yang modalnya sebagian
  atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD atau
  kekayaan negara yang dipisahkan atau bukan dari
  kekayaan negara namun ketersediaannya menjadi
  misi negara dan diatur berdasarkan peraturan
  perundang-undangan.

4

• Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana
  dimaksud pada ayat (I), sekurang kurangnya
  meliputi
• a. pelaksanaan pelayanan
• b. pengelolaan pengaduan masyarakat
• c. pengelolaan informasi
• d. pengawasan internal
• e. penyuluhan kepada masyarakat dan
• f. pelayanan konsultasi.

5
Asas-Asas Pelayanan Publik

• kepentingan umum
• kepastian hukum
• kesamaan hak
• keseimbangan hak dan kewajiban
• keprofesionalan
• partisipatif
• persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif
• keterbukaan
• akuntabilitas
• fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
  rentan
• ketepatan waktu dan
• kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

6
Landasan Hukum

• Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
  Publik.
• Undang-Undang No. 37 Tahun 2008.
• Banyak UU lain dimana terdapat kewajiban negara
  untuk melayani warga negaranya.

7
Kenapa Pelayanan Publik Penting?

• Pelayanan publik memperkuat demokrasi
• Menegakkan Hak Asasi Manusia, baik Hak Sipil
  Politik maupun Hak Ekonomi Sosial Budaya. Hampir
  seluruh hak asasi tergantung dengan pelayanan
  publik.

8
Tanpa adanya pelayanan publik yang baik Hak Asasi
Sulit Dipenuhi

• Pelayanan publik pintu untuk mendapatkan hak.
• Ekonomi, Sosial dan Budaya hak atas kesehatan,
  hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas
  pekerjaan, jaminan sosial, dll.
• Sipil dan Politik hak untuk mendapatkan
  identitas, hak berpolitik, hak ikut serta dalam
  pemerintahan, dll.

9
Permasalahan Pelayanan Publik

• Tidak dilayani
• Diskriminatif
• Dipimpong/berbelit-belit/Dipersulit.
• Diperlama.
• Diperas
• Mahal
• Arogansi pelayan publik

10
Perilaku Pelayan Publik

• Berdasarkan Pasal 34 UU No. 25 tahun 2009
  pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik
  harus berperilaku sebagai berikut
• Adil dan tidak diskriminatif
• Cermat
• Santun dan ramah
• Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang
  berlarut-larut
• Profesional
• Tidak mempersulit
• Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

11

• h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas
  dan integritas institusi penyelenggara
• i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang
  wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan
• j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat
  untuk menghindari benturan kepentingan
• k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana
  serta fasilitas pelayanan publik

12

• l. tidak memberikan informasi yang salah atau
  menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi
  serta proaktif dalam memenuhi kepentingan
  masyarakat
• m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan,
  dan/atau kewenangan yang dimiliki
• n. sesuai dengan kepantasan dan
• o. tidak menyimpang dari prosedur.

13
Maladministrasi

• Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan
  melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan
  wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi
  tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau
  pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan
  pelayanan publik yang dilakukan oleh
  Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang
  menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil
  bagi masyarakat dan orang perseorangan.

14
ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK

• Siapa saja pihak yang strategis untuk advokasi
• Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara
• Pimpinan-Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota,
  Bupati dikarenakan mereka sebagai Pembina dan
  Penanggungjawab Pelayanan Publik (Pasal 6 ayat
  (2) UU No. 25 Tahun 2009)
• DPRD Provinsi, menerima laporan dari Gubernur.
• DPRD Kabupaten/Kota.
• Ombudsman

15
Advokasi Pelayanan Publik

• Mekanisme Komplain
• Internal ? terhadap pelaksana ? pengawas internal
• Eksternal ? Ombudsman
• Pengadilan gugat perdata, TUN atau lapor
  pidana.

16
Pengaduan Terhadap Pelaksana
Kepada Atasan Pelaksana
Lengkap
Pemeriksaan Substantif
Putusan (Paling lambat 60hari)
Pelaksanaan Pelayanan
Putusan disampaikan ke pengadu (Paling lambat 14
hari)
Ganti Rugi
Sanksi Bagi Pelaksana
17
Pengadilan

• Gugatan Tata Usaha Negara ? apabila pelayanan
  yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang
  tata usaha negara (Pasal 51 UU No. 25 Tahun
  2009).
• Gugatan Perdata ? Jika ada Perbuatan Melawan
  Hukum (Pasal 52 UU No. 25 Tahun 2009.
• Lapor Kepolisian ? jika ada tindak pidana (Pasal
  53 UUNo. 25 Tahun 2009)

18
Ombudsman

• Kata Ombudsman sendiri berasal dari Skandinavia,
  sering diartikan sebagai wakil sah dari
  seseorang. Lembaga semacam ini pernah
  dipraktekkan di Cina sekitar 2000 tahun lalu
  selama Dinasti Han dan di Korea pada era Dinasti
  Chosen. Menjembatani penyelesaianmasalah kerajaan
  dengan rakyatnya.

19

• Kelembagaan mulai formal di Swedia (Justitie
  Ombudsman) pada tahun1809. Lembaga Parliamentary
  Ombudsman (Folketingets Ombudsman) yg lebih
  modern, menjadi state auxiliary body mulai
  didirikan di Denmark tahun 1955 dan kemudian di
  New Zealand pada tahun 1962. (Sumber Peranan
  Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan
  Korupsi Serta Pemerintahan yang Baik)

20
Ombudsman Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 37
Tahun 2008

• Lembaga negara yang mempunyai kewenangan
  mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik
  yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara
  dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan
  oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
  Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan
  swasta atau perseorangan yang diberi tugas
  menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
  sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
  anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
  anggaran pendapatan dan belanja daerah.

21
Ombudsman

• Bertugas merespon keputusan atau tindakan
  pejabat public yang
• ganjil (inappropriate).
• Menyimpang (deviate)
• Sewenang-wenang (arbitrary)
• Melanggar ketentuan (Irregular/illegitimate)
• Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
• Keterlambatan yang tidak perlu (undue delay)
• Pelanggaran kepatutan (equity)

22
Prosedur Laporan ke Ombudsman

• Lihat alur penanganan laporan maladmnistrasi di
  Ombusman!!

23
SANKSI

• Teguran Tertulis
• Sanksi Pembebasan dari Jabatan
• Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji
  berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
• Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat
  lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
  sendiri
• Pemberhentian tidak dengan hormat.
• Pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan
  oleh instansi pemerintah.
• Pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi
  pemerintah.
• Denda (yang menentukan pengadilan)

24
ADA PERTANYAAN??

• SUDAH SIAP UNTUK MENGADVOKASI KASUS PELAYANAN
  PUBLIK???