PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

1
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
2
PPh PASAL 21/26
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
- PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN KERJA , KEGIATAN ORANG
PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA - GAJI , BONUS, THR,
GRATIFIKASI, UPAH, DLL YANG SEJENIS -
HONORARIUM - PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN
WP DN
WP LN
PPh PASAL 21
PPh PASAL 26
3
Pengertian

• PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang
  dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,
  honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan
  nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib
  pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan
  dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

4
Unsur-unsur PPh Pasal 21/26

• Wajib Pajak
• Pemotong Pajak
• Obyek Pajak
• Tarif Pajak

5
Wajib Pajak PPh Pasal 21

• Pegawai Tetap
• Pegawai Lepas
• Penerima Pensiun
• Penerima Honorarium
• Penerima Upah

6
Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21

• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
  pejabat lain dari negara asing
• Pejabat perwakilan organisasi internasional
  sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri
  Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan
  warga negara Indonesia dan tidak menjalankan
  usaha atau pekerjaan lain

7
Pemotong Pajak PPh

• Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik
  induk maupun cabang
• Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi,
  Departemen, KBRI
• Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK
• BUMN/ BUMD
• Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi,
  organisasi

8
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh Pasal 21

• Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan
  Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank
  Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha
  Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk
  oleh Direktur Jenderal Anggaran,
  selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim
  berikutnya.
• Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran
  tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat
  Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan
  Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat,
  selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim
  berikutnya.

9
PENGHASILAN
10
PENGHASILAN TERATUR

• Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai
  atau penerima pensiun secara teratur
• Berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah,
  honorarium premi bulanan, uang lembur, uang
  sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan
  isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan,
  tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan
  transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran
  pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa,
  premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan
  penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

11
PENGHASILAN TIDAK TERATUR

• Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai,
  penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak
  teratur
• Berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi,
  tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan
  tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan
  sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap
• Gratifikasi uang hadiah kepada pegawai di luar
  gaji yg telah ditentukan
• Tantiem bagian keuntungan yg diberikan kepada
  direksi atau dewan komisaris

12
UPAH DAN UANG SAKU

• Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah
  borongan yang diterima atau diperoleh pegawai
  tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang
  saku harian atau mingguan yang diterima peserta
  pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang
  merupakan calon pegawai

13
UANG PENSIUN

• Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau
  Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran
  lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan
  kerja

14
HONORARIUM (1)

• Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan
  dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea
  siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan
  sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
  yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi
  dalam negeri, terdiri dari
• tenaga ahli, mis dokter, konsultan, pengacara,
  notaris
• pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
  bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,
  sutradara, crew film, foto model,
  peragawan/peragawati, pemain drama, penari,
  pemahat, pelukis, dan seniman lainnya,
• olahragawan
• penasihat, pengajar, pelatih, penceramah,
  penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan
  penerjemah

15
HONORARIUM (2)

• pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik,
  komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi,
  elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial
• agen iklan
• pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi
  jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang
  atau rapat
• pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
  mis makelar
• peserta perlombaan
• petugas penjaja barang dagangan

16
HONORARIUM (3)

• petugas dinas luar asuransi
• peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
  bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai
• distributor perusahaan multilevel marketing atau
  direct selling

17
BUKAN OBJEK PPh 21

• pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi
  kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
  asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
• penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan
• iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana
  Pensiun, yang telah disahkan oleh Menteri
  Keuangan, dan iuran JHT kepada JAMSOSTEK yang
  dibayar oleh Pemberi Kerja
• penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan
  dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh
  Pemerintah
• kenikmatan berupa pajak yang ditanggung Pemberi
  Kerja
• zakat yang diterima OP yang berhak dari badan
  atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
  disahkan oleh Pemerintah

18
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh
Pasal 21 PEGAWAI TETAP PENSIUNAN

• Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan,
  menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5
  (lima persen) dari penghasilan bruto dengan
  catatan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp.
  6.000.000 setahun atau Rp500.000,00 sebulan
• Biaya pensiun untuk penerima pensiun teratur
  maksimum yang diperkenankan sejumlah
  Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.

19
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh
Pasal 21 PEGAWAI TETAP

• luran yang terkait dengan gaji dengan syarat
  Dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau
  badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau
  Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana
  pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
  Menteri Keuangan.

20
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh
Pasal 21 UNTUK LAKI-LAKI

• PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
• Rp. 15.840.000 untuk diri wajib pajak
• Rp. 1.320.000 tambahan untuk status kawin
• Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota
  keluarga (maksimum 3), dengan syarat anggota
  keluarga sedarah dan semenda dalam garis
  keturunan lurus serta anak angkat

21
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Peraturan
Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012

• besaran atau nominal
• Rp24.300.000,00 bagi diri WP
• Rp2.025.000,00 tambahan bagi WP yang kawin
• Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri
  yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
  suami
• Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota
  keluarga yang menjadi tanggungan
• mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013

22
TARIF PPH Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh
WP Orang Pribadi
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
(dalam Rupiah) Tarif PPh
sampai dengan 50.000.000 5
50.000.000 - 250.000.000 15
250.000.000 - 500.000.000 25
di atas 500.000.000 30
23
CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI
TETAP MULAI BEKERJA AWAL TAHUN

• PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN
  GAJI DAN TUNJANGAN
• PENGURANGAN
  
  BIAYA JABATAN IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR
  PEGAWAI
• -
• PENGHASILAN NETTO 1 BULAN X 12
• PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN
• PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
  SETAHUN
• PENGHASILAN KENA PAJAK
• X TARIF PPH PASAL 17
• PPh PASAL 21 1 TAHUN
• PPh PASAL 21 BULANAN 12

24
PPh 21 Pegawai Tetap

• Joko Sutrisno adalah pegawai tetap PT Indah Kiat
  Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013.
  Setiap bulan menerima gaji Rp. 4.000.000,
  tunjangan transport Rp 500.000. Joko membayar
  iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran
  pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT
  IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai
  peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan
  untuk setiap karyawannya termasuk Joko, asuransi
  kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan
  kerja Rp. 50.000. Joko Sutrisno menikah dan
  mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang
  dipotong setiap bulan atas penghasilan Joko
  adalah

25
(No Transcript)
26
PPh 21 Pegawai Tetap - Bonus

• Dengan menggunakan kasus Joko di atas, jika PT
  IKI memberikan bonus prestasi kepada Joko untuk
  tahun 2013 sebesar Rp. 20.000.000. PPh Pasal 21
  atas bonus tersebut adalah

27
(No Transcript)
28
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan
perempuan.

• Adinda adalah pegawai tetap PT Indah Kiat
  Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2013.
  Setiap bulan menerima gaji Rp. 5.000.000,
  tunjangan transport Rp 500.000. Adinda membayar
  iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran
  pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT
  IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai
  peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan
  untuk setiap karyawannya termasuk Adinda,
  asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi
  kecelakaan kerja Rp. 50.000. Adinda menikah dan
  mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang
  dipotong setiap bulan atas penghasilan Adinda
  adalah

29
(No Transcript)
30
CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI
TETAP BEKERJA PADA TENGAH TAHUN (SEPTEMBER S/D
DESEMBER)

• PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN
  GAJI DAN TUNJANGAN
• PENGURANGAN
  
  BIAYA JABATAN IURAN PENSIUN YANG DIBAYAR
  PEGAWAI
• -
• PENGHASILAN NETTO 1 BULAN X 4
• PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN
• PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
  SETAHUN
• PENGHASILAN KENA PAJAK
• X TARIF PPH PASAL 17
• PPh PASAL 21 (4 BULAN)
• PPh PASAL 21 BULANAN 4
• NOTE PENGHASILAN NETTO TIDAK DISETAHUNKAN

31
PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU
HARIAN

• Apabila jumlahnya tidak lebih dari Rp 200.000
  sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 dengan
  syarat
• sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam
  satu bulan tidak melebihi Rp 2.025.000 dan tidak
  dibayarkan secara bulanan.

32
PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU
HARIAN

• Apabila jumlahnya lebih dari Rp200.000 sehari
  tetapi dalam satu bulan jumlahnya tidak melebihi
  Rp2.025.000,
• PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah
  menerapkan tarif 5 (lima persen) dari
  penghasilan bruto setelah dikurangi Rp200.000
  tersebut.

33
PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU
HARIAN

• Apabila penghasilan dalam satu bulan jumlahnya
  melebihi Rp2.025.000, maka besarnya PTKP yang
  dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai
  dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima
  penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

34
Penghitungan PPh Pasal 21
Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima
Penjaja barang Petugas dinas luar
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR HARIAN
LEBIH DARI Rp 200.000,-
TIDAK LEBIH DARI Rp 200.000,-
DIKURANGI Rp 200.000,-
TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21
DIPOTONG PPh TARIF 5
PMK NO.206/PMK.011/2012 MULAI TANGGAL 1 JANUARI
2013
35
UPAH HARIAN lt RP 200.000

• Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai
  buruh harian dengan upah per hari Rp. 140.000.
  Joko bekerja selama 5 hari.
• PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan
  Joko adalah

36
(No Transcript)
37
UPAH HARIAN gt RP 200.000, lt RP 2.025.000 DALAM
SATU BULAN

• Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai
  buruh harian dengan upah per hari Rp. 250.000.
  Joko berkerja selama 5 hari.
• PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan
  Joko adalah

38
(No Transcript)
39
UPAH HARIAN gt RP 200.000, gt RP 2.025.000 DALAM
SATU BULAN

• Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai
  buruh harian dengan upah per hari Rp. 300.000.
  Joko berkerja selama 5 hari.
• PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan
  Joko adalah

40
PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan hari
ke-4 sama dengan perhitungan PPh pasal 21 hari
ke-1 demikian juga untuk take home pay .
41
PERHITUNGAN PPh 21 UNTUK 8 PROFESI

• Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang
  kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
  bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,
  arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan
  aktuaris
• dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan
  perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan
  neto sebesar 50 (lima puluh persen) dari
  penghasilan bruto.

42
Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang
diterima oleh tenaga ahli yang melakukan
pekerjaan bebas.

• dr. Joko merupakan dokter spesialis penyakit
  dalam yang melakukan praktek di rumah sakit
  Husada Jaya. Sesuai dengan perjanjian, atas
  setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien,
  akan dipotong 20 oleh pihak rumah sakit dan
  sisanya menjadi milik dr. yang akan dibayarkan
  setiap bulan. Jasa setiap bulan yang dibayarkan
  kepada dr. Joko adalah
• Januari Rp. 30.000.000
• Februari Rp. 30.000.000
• Maret Rp. 25.000.000
• April Rp. 40.000.000
• Mei Rp. 30.000.000
• Juni Rp. 25.000.000
• Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s/d
  Juni adalah

43
(No Transcript)
44
BUKAN PEGAWAI

1. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
   bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,
   sutradara, kru film, foto model,
   peragawan/peragawati, pemain drama, penari,
   pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
2. olahragawan
3. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah,
   penyuluh, dan moderator

45
BUKAN PEGAWAI

• 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah
• 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk
  teknik komputer dan sistem aplikasinya,
  telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi,
  dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu
  kepanitiaan
• 7. agen iklan
• 8. pengawas atau pengelola proyek
• 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
  atau yang menjadi perantara
• 10. petugas penjaja barang dagangan
• 11. petugas dinas luar asuransi
• 12.distributor perusahaan multilevel marketing
  atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
  

46
PPh 21 BUKAN PEGAWAIyg penghasilannya bersifat
berkesinambungan

• Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat
  berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan
  pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari
  satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan
  dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
• Obyek yang dikenakan Honorarium, Uang Saku,
  Hadiah atau Penghargaan, Komisi (termasuk yang
  diterima Agen WP OP, Penjaja Barang Dagangan, dan
  Petugas Dinas Luar Asuransi), Bea Siswa, Jasa
  Produksi yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium
  Komisaris
• PPh 21 Terutang Tarif ps 17 x Penghasilan Bruto

47
Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai,
untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak
berkesinambungan

• Jika penerima penghasilan hanya memperoleh
  penghasilan dari satu pemberi kerja saja, PPh
  pasal 21 dihitung dengan cara tarif pasal 17
  untuk wajib pajak orang pribadi dikalikan 50 dan
  dikurangi dengan PTKP sebulan.
• Syarat
• (1) Punya NPWP
• (2) penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja
  (tidak punya penghasilan lain)
• Bila tidak memenuhi kedua syarat di atas,
  perhitungannya seperti penghasilan
  berkesinambungan
• PPh 21 terutang
• ((penghasilan bruto X 50) - PTKP sebulan) X
  Tarif ps 17

48
PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan PPh 21
tarif pasal 17 x penghasilan bruto

• Doni adalah pemain bulutangkis profesional yang
  bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai
  turnamen Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah
  sebesar Rp. 200.000.000. PPh pasal 21 terhutang
  adalah

49
PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau
Dewan Komisaris yang tidak merangka sebagai
pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa
produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau
imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan
peserta Program Pensiun yang masih berstatus
sebagai pegawai yang menarik Dana Pensiun.
50
TARIF PPH 21 UANG PESANGON
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
(dalam Rupiah) Tarif PPh
sampai dengan 50.000.000 0
50.000.000 - 100.000.000 5
100.000.000 - 500.000.000 15
di atas 500.000.000 25
51
TARIF PPH 21 UANG MANFAAT PENSIUN, THT, JHT
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
(dalam Rupiah) Tarif PPh
sampai dengan 50.000.000 0
di atas 50.000.000 5
52
Contoh perhitungan PPh 21 atas penghasilan berupa
uang Pesangon

• Contoh perhitungan Pajak Pcnghasilan Pasal 21
  yang dipotong atas penghasilan berupa uang
  Pesangon dengan jumlah Rp 175,000,000,00.
• Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang
• 0 x Rp50.000.000,00 Rp 0.00
• 5 x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00
• 15 x Rp75.000.000,00 Rp 11.250.000.00 ()
• Rp 13,750.000,00
• Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh
  tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali
  pembayaran, misalnya
• Bulan Desember 2009 Rp 50.000.000,00
• Bulan April 2010 Rp.125.000.000,00
  ()Jumlah
  Rp175,000.000,00
• Perhitungan pemotongan Pajak Pcnghasilan Pasal 21
  didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu
  kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000,00

53
TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK
PUNYA NPWP

• BESARNYA TARIF UNTUK WPOP YANG TIDAK BERNPWP
  ADALAH LEBIH TINGGI 20 DARIPADA TARIF NORMAL
  BERDASARKAN PASAL 17.
• Misalnya bapak A mempunyai Penghasilan Kena Pajak
  Rp. 75.000.000. Pajak Penghasilan apabila
  mempunyai NPWP adalah
• 5 x Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000
• 15 x Rp. 25.000.000 Rp. 3.750.000
• Jumlah Rp. 6.250.000

54
TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK
PUNYA NPWP

• Apabila Bapak A tidak mempunyai NPWP, PPh yang
  harus dipotong adalah
• 5 x 120 x Rp. 50.000.000 Rp. 3.000.000
• 15 x 120 x Rp. 25.000.000 Rp. 4.500.000
• Rp. 7.500.000
• Artinya ada selisih sebesar Rp. 1.250.000 antara
  punya NPWP dan tidak punya NPWP.

55
Pemotongan PPh 26 bagi orang pribadi yang
berstatus subjek pajak luar negeri

• Dasar pengenaan PPh pasal 26 adalah jumlah
  penghasilan bruto
• Dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20
• Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
  Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
  dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan
  adalah subjek pajak dalam negeri / penduduk di
  negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia

56
Menghitung PPh Pasal 26

• Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari dalam
  12 bulan di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26,
• Tarif 20 dari penghasilan bruto

57
Menghitung PPh Pasal 26

• Michael Learns (WNA Malaysia) datang ke
  Indonesia atas kontrak kerja sebagai konsultan
  keuangan pada PT ABC selama 60 hari. Atas jasa
  tersebut, Michael Learns mendapatkan honorarium
  sebesar 25,000. Kurs Menteri Keuangan pada saat
  pemotongan adalah1 US Rp. 10.500
• Berapakah PPh Pasal 26 yang terhutang atas
  penghasilan ?

58
Menghitung PPh Pasal 26
59
(No Transcript)