Pajak Penghasilan PASAL 22 Andi Wijayanto

1
Pajak PenghasilanPASAL 22Andi Wijayanto
2
Pengertian

• Pajak yg dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah
  sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan
  barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut
  pajak dari WP yang melakukan kegiatan di bidang
  import atau kegiatan di bidang lain.
• Pemungut Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan
  tertentu di bidang import.
• Pungutan bersifat final.

3
Pemungut Pajak

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan
   Cukai, atas impor barang
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara
   Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di
   tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas
   pembelian barang
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
   Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan
   dana yang bersumber dari belanja negara (APBN)
   dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali
   badan-badan tersebut pada angka 4
4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset
   (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT
   Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan
   Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT
   Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan
   bank-bank BUMN yang melakukan pembelian
   barang yang dananya bersumber dari APBN
   maupun non-APBN

4
Pemungut Pajak

• Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
  industri semen, industri kertas, industri
  baja, dan industri otomotif, yang
  ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan
  Pajak, atas penjualan hasil produksinya di
  dalam negeri
• Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas,
  dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak,
  gas, dan pelumas.
• Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor
  perhutanan, perkebunan, pertanian, dan
  perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
  Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan
  industri atau ekspor mereka dari pedagang
  pengumpul.
• Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang
  yang tergolong sangat mewah.
• Sumber Permenkeu RI No. 210/Pmk.03/2008 Ttg
  Perubahan Kelima Atas Keputusan Menkeu No.
  254/KMK.03/2001

5
Objek Pemungutan PPh Pasal 22

• Impor barang.
• Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan
  oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah
  baik Pusat maupun Daerah.
• Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan
  BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara
  dan atau belanja daerah.
• Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang
  dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di
  bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan
  industri otomotif.
• Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh
  Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang
  bergerak di bidang BBM premix dan gas.
• Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri
  atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak
  dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian
  serta perikanan dari pedagang pengumpul.

6
Dikecualikan dari Pemungutan PPh Ps 22

• Import brg/penyerahan brg yg bdsrk UU tidak
  terutang PPh.
• Import brg yg dibebaskan dari BM atau PPN (lihat
  next).
• Dalam hal import sementara jk nyata2 utk
  di-eksport kembali.
• Pembayaran yg jumlahnya maks Rp1 juta dan tidak
  pembayaran yg terpecah2.
• Pembayaran utk pembelian BBM, Listrik, Gas, Air
  Minum/PDAM dan benda2 pos.
• Emas batangan yg akan diproses utk menghasilkan
  perhiasan utk tujuan eksport.
• Pembayaran/Pencairan dana JPS.
• Import kembali dr brg2 yg telah dieksport dgn
  kualitas yg sama, mis tujuan pengujian,
  perbaikan yg memenuhi syarat Dirjen Bea Cukai.
• af ? SKB Pajak
• bc ? sesuai UU/peraturan
• d, e, g, h ? otomatis

7
Import brg yg dibebaskan dari BM atau PPN

• barang perwakilan negara asing beserta para
  pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan
  asas timbal balik.
• barang untuk keperluan badan internasional yang
  diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia
  beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan
  tidak memegang paspor Indonesia.
• barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah
  umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
• barang untuk keperluan museum, kebun binatang,
  dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk
  umum.
• barang untuk keperluan penelitian dan
  pengembangan ilmu pengetahuan. barang untuk
  keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat
  lainnya.
• persenjataan. amunisi, dan penlengkapan militer,
  termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi
  keperluan pertahanan dan keamanan negara.

8
Import brg yg dibebaskan dari BM atau PPN

• barang dan bahan yang dipergunakan untuk
  menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan
  keamanan negara.
• barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.
• peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau
  abu jenazah.
• barang pindahan.
• barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut,
  pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas
  nilai pabean dan ataujumlah tertentu.
• barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau
  Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk
  kepentingan umum.
• Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program
  Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
• Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan
  buku-buku pelajaran agama.

9
Import brg yg dibebaskan dari BM atau PPN

• Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan
  danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal
  pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal
  tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan
  pelayaran atau alat keselamatan manusia yang
  diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran
  Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan
  nasional.
• Pesawat udara dan suku cadang serta alat
  keselamatan penerbangan atau alat keselamatan
  manusia, peralatan untuk perbaikan atau
  pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh
  Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
• Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk
  perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang
  diimpor dan digunakan oleh PT KAI.
• Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data
  batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan
  oleh TNI.

10
Cara Menghitung Pph Pasal 22

• Atas Import
• Dengan Angka Pengenal Impor (API), 2,5 dari
  nilai import.
• Tanpa API, 7,5 dari nilai import.
• Ket Angka Pengenal Importir (API) merupakan
  tanda pengenal  yang harus dimiliki oleh setiap
  importir atau perusahaan  yang melakukan
  perdagangan impor.
• Yang tidak dikuasai, 7,5 dari harga jual lelang.
• Nilai Import nilai berupa uang yg mjd dasar
  perhitungan BM, yaitu CIF ditambah BM dan
  pungutan lainnya sesuai UU Kepabeanan di bidang
  import.
• Atas Pembelian Brg butir 2, 3, dan 4 sebesar
  1,5 dari harga pembelian.

11
Cara Menghitung Pph Pasal 22

• Atas Penjualan Hasil Produksi
• Semen ? 0,25 x DPP PPN.
• Rokok ? 0,15 x Harga Bandrol.
• Kertas ? 0,10 x DPP PPN.
• Sektor Perhutanan, pertanian, perikanan atas
  pembelian bahan2 industri ? 1,5 x Harga
  Pembelian.
• Baja ? 0,30 x DPP PPN.
• Otomotif ? 0,45 x DPP PPN.

12
Cara Menghitung Pph Pasal 22

• Atas Penjualan Pertamina dan BU lain dalam bidang
  BBM kepada Penyalur/Agen
• Premium utk SPBU Swasta ? 0,3 dr Penjualan.
• Solar utk SPBU Swasta ? 0,3 dr Penjualan, utk
  SPBU Pertamina ? 0,25 dr Penjualan.
• Premix/Super TT utk SPBU Swasta ? 0,3 dr
  Penjualan, utk SPBU Pertamina ? 0,25 dr
  Penjualan.
• Minyak tanah, Gas LPG, Pelumas ? 0,3 dr
  Penjualan.
• Penjualan barang yang tergolong sangat mewah 5
  dari harga jual tidak termasuk PPN

13
Barang Yang Tergolong Sangat Mewah

• pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih
  dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar
  rupiah)
• kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual
  lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
  rupiah)
• rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau
  harga pengalihannya lebih dari Rp
  10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan
  luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter
  persegi)
• apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan
  harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp
  10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
  dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat
  ratur meter persegi)
• kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang
  kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport
  utility vehicle  (SUV), multi purpose vehicle
  (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual
  lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar
  rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari
  3.000 cc.

14
Saat Terutang Pelunasan PPh Pasal 22

• Atas Import ? saat pembayaran BM, jk dibebaskan ?
  saat penyelesaian PIB.
• Atas pembelian brg oleh Dirjen Anggaran/Bendaharaw
  an ? saat pembayaran brg.
• Atas penjualan semen, rokok dll ? saat penjualan.
• Atas penjualan Pertamina ? sebelum DO ditebus
  oleh Penyalur/Agen.

15
Referensi

• Mardiasmo. 2004. Perpajakan. Yogyakarta Penerbit
  Andi
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
  2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang
  Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
  Nomor 210/Pmk.03/2008 Tentang Perubahan Kelima
  Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
  254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak
  Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan
  Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2008,
  Tgl.31 Desember 2008 Tentang Wajib Pajak Badan
  Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari
  Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong
  Sangat Mewah

16
Terima Kasih

• Slide ini dapat anda download di
• http//Andiwijayanto.blog.undip.ac.id