Struktur APBN

1
Struktur APBN
2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Sebagai suatu entitas yang mengemban amanat
  rakyat, pemerintah dalam melaksanakan hak dan
  kewajibannya harus memiliki rencana yang matang.
  Rencana tersebut akan dipakai sebagai pedoman
  dalam setiap pelaksanaan tugas negara termasuk
  pula dalam hal pengurusan keuangan

3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Setiap tahun pemerintah menghimpun dan
  membelanjakan dana triliunan rupiah melalui APBN.
  Penyusunan APBN merupakan rangkaian aktifitas
  yang melibatkan banyak pihak termasuk departemen
  , lembaga dan DPR, peran DPR dalam hal ini
  sebagai otoritas yang mengawasi arus keluar dana
  APBN

4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Sesuai UUD 45, APBN harus diwujudkan dala bentuk
  Undang-undang, dalam hal ini Presiden
  berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan
  APBN kepada DPR. RAPBN memuat asumsi umum yang
  mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan,
  pengeluaran, transfer, defisit/surplus,
  pembiayaan defisit dan kebijakan pemerintah.

5
Ruang Lingkup APBN

• APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran
  yang ditampung dalam satu rekening yang disebut
  rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di bank
  sentral (Bank Indonesia). Pada dasarnya semua
  penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus
  dimasukkan dalam rekening tersebut.

6
Ruang Lingkup APBN

• Sesuai dengan peraturan pemerintah perundangan
  yang terkait dengan pengelolaan APBN, semua
  penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam
  APBN. Dengan kata lain pada saat
  pertanggungjawaban APBN, semua realisasi
  penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus
  dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua
  penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan
  dalam rekening BUN adalah merupakan penerimaan
  dan pengeluaran on budget

7
Perkiraan APBN

• Perkiraan-perkiraan APBN terdiri dari
• penerimaan
• pengeluaran
• transfer
• surplus/defisit dan
• pembiayaan

8
Sejarah Format APBN

• Selama TA 1969/70 sampai dengan 1999/2000 APBN
  menggunakan format T-account.
• Format ini dirasakan masih mempunyai kelemahan
  antara lain tidak memberikan informasi yang jelas
  mengenai pengendalian defisit dan kurang
  transparan sehingga perlu disempurnakan
• Mulai TA 2000 format APBN diubah menjadi
  I-account, disesuaikan dengan Government Finance
  Statistics (GFS)

9
Tujuan Perubahan Format APBN

• Tujuan perubahan format dari T-account ke
  I-account adalah
• Untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan
  APBN
• Untuk mempermudah analisis, pemantauan, dan
  pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan
  APBN
• Untuk mempermudah analisis komparasi
  (perbandingan) dengan budget negara lain
• Untuk mempermudah perhitungan dana perimbangan
  yang lebih transparan yang didistribusikan oleh
  pemeritah pusat ke pemerintah daerah mengikuti
  pelaksanaan UU No.25/1999 tentang Perimbangan
  Keuangan Pusat Daerah

10
T-Account

• Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi
  pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda
• T-account mengikuti anggaran yang berimbang dan
  dinamis
• Dalam versi T-account, format seimbang dan
  dinamis diadopsi. Seimbang berarti sisi
  penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah
  yang sama. Jika jumlah pengeluaran lebih besar
  daripada jumlah penerimaan, kemudian
  kekurangannya ditutupi dari pembiayaan yang
  berasal dari sumber-sumber dalam atau luar negeri

11
T-Account (Contd)

• Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintah
  pusat dan pemerintah daerah
• Versi T-account tidak menunjukan dengan jelas
  komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat
  dan pemerintah daerah. Ini merupakan akibat dari
  sistem anggaran yang terpusat
• Pada format T-account, pinjaman luar negeri
  dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan
  pembayaran cicilan utang luar negeri dianggap
  sebagai pengeluaran rutin

12
I-Account

• Dalam I-account, sisi penerimaan dan sisi
  pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satu
  kolom
• I-account menerapkan anggaran defisit/surplus
• Dalam versi I-account, anggaran surplus/defisit
  diadopsi. Perubahan perubahan itu dengan
  jelasnya digambarkan oleh posisi overall balance

13
I-Account (Contd)

• Defisit/surplus adalah perbedaan antara jumlah
  penerimaan dan hibah, dan jumlah pengeluaran.
  Perbedaan negatif-jumlah pengeluaran lebih besar
  daripada jumlah penerimaan- berarti defisit.
• Jika perbedaan adalah positif jumlah penerimaan
  dan hibah lebih besar dari jumlah pengeluaran-
  itu berarti surplus.
• Sumber sumber pembiayaan untuk menutup defisit
  mungkin berasal dari pembiayaan dalam dan luar
  negeri

14
I-Account (Contd)

• Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintah
  pusat dan pemerintah daerah
• versi I-account dengan jelas menunjukan komposisi
  jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah
  daerah
• I-account, pinjaman luar negeri dan pembayaran
  cicilannya dikelompokan sebagai pembiayaan
  anggaran

15
Format I-Account APBN

• Dengan format baru ini pinjaman luar negeri
  diperlakukan sebagai utang, sehingga jumlahnya
  harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali
  bunga dan cicilan pinjaman luar negeri akan
  memberatkan APBN di masa yang akan datang

16
Format I-Account APBN

• A. Pendapatan dan Hibah
• I. Penerimaan Dalam Negeri
• 1. Penerimaan Pajak
• 2. Penerimaan Bukan Pajak
• II. Hibah
• B. Belanja Negara
• I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
• 1. Pengeluaran Rutin
• 2. Pengeluaran Pembangunan
• II. Dana Perimbangan
• III. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
• C. Keseimbangan Primer
• D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)
• E. Pembiayaan
• I. Dalam Negeri
• II. Luar Negeri

17
Penjelasan Komposisi APBN

• A.Penerimaan
• Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber
  yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
  Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan
  (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan
  sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya
  Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari
  sumber daya alam, laba BUMN

18
Penjelasan Komposisi APBN

• B.Pengeluaran
• Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada
  suatu tahun anggaran harus ditutup dengan
  penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda
  dengan anggaran penerimaan negara yang
  diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah
  dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran
  pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang
  tidak boleh dilampaui.

19

• B.Pengeluaran (Contd)
• Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran
  melalui 4 tahap, yaitu
• 1. Kewenangan Anggaran
• 2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran
• 3. Kewajiban
• 4. Realisasi Pengeluaran (outlays)

20
Penjelasan Komposisi APBN

• C.Dana Perimbangan
• Dana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah
  pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka
  program desentralisasi. Terdapat 3 jenis
  transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana
  alokasi umum dan dana alokasi khusus

21
Penjelasan Komposisi APBN

• D.Dana Otonomi Khusus
• Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang
  memiliki karakteristik khusus yang membedakan
  dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua
  mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk
  mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya.
  Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan
  kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi
  ketertinggalan dari propinsi lainnya.

22
Penjelasan Komposisi APBN

• F. Defisit dan Surplus
• Defisit atau surplus merupakan selisih antara
  penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang
  melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya
  jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut
  surplus.

23
Penjelasan Komposisi APBN

• G.Keseimbangan
• Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit
  anggaran, yaitu keseimbangan primer, dan
  keseimbangan umum.
• Keseimbangan primer adalah total penerimaan
  dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran
  bunga, sedangkan
• Kesembangan Umum adalah total penerimaan
  dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran
  bunga

24
Penjelasan Komposisi APBN

• H.Pembiayaan
• Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit
  anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting
  saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi
  penerbitan obligasi, penjualan aset dan
  privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi
  pinjaman proyek, pembayaran kembali utang,
  pinjaman program dan penjadwalan kembali utang

25
Proses PenyusunanAnggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)
26
Penyusunan APBN

• Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional
  atas nama Presiden mempunyai tanggungjawab dalam
  mengkoordinasikan penyusunan APBN. Menteri
  Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan
  penyusunan konsep anggaran belanja rutin.
  Sementara itu Bappenas dan Menteri Keuangan
  bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan
  penyusunan anggaran belanja pembangunan

27
Penyusunan APBN

• Proses penyusunan APBN dapat dikelompokkan dalam
  dua tahap, yaitu
• Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR
• Pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN

28
Penyusunan APBN

• 1.Pembicaraan Pendahuluan
• Tahap ini diawali dengan beberapa kali
  pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk
  menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN.
  Kegiatan dilanjutkan dengan persiapan rancangan
  APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi
  penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan
  dan pengeluaran. Tahapan ini diakhiri dengan
  finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah

29
Penyusunan APBN

• 2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN
• Hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan
  Panitia anggaran, maupun antara komisi dengan
  departemen. Hasil pembahasan ini adalah UU APBN
  yang memuat alokasi dana per departemen/lembaga,
  sektor, sub sektor, program dan kegiatan yang
  disebut satuan 3.

30

• 2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN
  (Contd)
• Berdasarkan satuan 3 (alokasi dana per
  departemen/lembaga, sektor, sub sektor, program
  dan kegiatan), Dirjen Anggaran dan Menteri
  Membahas detail pengeluaran rutin berdasarkan
  pedoman penyusunan DIK dan indeks satuan biaya
  yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Untuk
  pengeluaran pembangunan, Dirjen Anggaran,
  Bappenas, dan Menteri teknis membahas detail
  pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan.

31

• 2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN
  (Contd)
• Apabila DPR menolak RAPBN yang diajukan
  pemerintah tersebut , maka pemerintah menggunakan
  APBN tahun sebelumnya. Hal ini berarti maksimum
  yang dapat dilakukan pemerintah harus sama dengan
  pengeluaran tahun lalu.

32

• Hasil pembahasan diatas didokumentasikan kedalam
  dokumen-dokumen berikut
• Daftar Isian Kegiatan, dokumen yang berlaku
  sebagai otorisasi untuk pengeluaran rutin pada
  masing-masing unit organisasi.
• Daftar Isian Proyek, dokumen anggaran berlaku
  sebagai otorisasi untuk pengeluaran pembangunan
  untuk masing-masing proyek pada unit organisasi.
• Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR),
  dokumen yang menetapkan besaran alokasi anggaran
  rutin untuk setiap kantor/satuan kerja di daerah
  yang selanjutnya akan dibahas anatara Kantor
  Wilayah DJA dan Instansi Vertikal Departemen/
  Lembaga untuk kemudian dituangkan dalam DIK.

33

• Lanjutan..
• Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan
  (SPAAP), dokumen yang menetapkan besaran alokasi
  anggaran pembangunan untuk setiap proyek/bagian
  proyek yang selanjutnya akan dibahas antara
  Kantor wilayah DJA dengan instansi vertikal/dinas
  untuk kemudian dituangkan dalam DIP.
• Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dokumen
  otorisasi untuk penyediaan dana kepada
  departemen/lembaga/pemerintah daerah dan pihak
  lain yang berhak baik untuk rutin maupun
  pembangunan.

34
PERATURAN PELAKSANAAN

• PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
  Pemerintah (RKP)
• PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
  Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2005
• PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
  Pemerintahan
• PMK Nomor 571/PMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis
  Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  (DIPA)
• PMK Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman
  Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
  dan Belanja Negara Tahun 2005
• PMK Nomor 54/PMK. 02/2005 tentang Petunjuk Teknis
  Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

35
PERUBAHAN FORMAT ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH
PUSAT

• Penerapan sistem penganggaran terpadu (unified
  budged), melalui penyatuan anggaran belanja rutin
  dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya
  dipisahkan dan
• Reklasifikasi rincian belanja negara menurut
  organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang
  sebelumnya dirinci menurut sektor dan jenis
  belanja.

36
SASARAN PERUBAHAN FORMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
  pengelolaan belanja negara, melalui
• Minimalisasi duplikasi rencana kerja dan
  penganggaran dalam belanja negara
• Meningkatkan keterkaitan antara keluaran (output)
  dan hasil (outcomes) yang dicapai dengan
  penganggaran organisasi
• Penyesuaian dengan klasifikasi internasional

37
PENELAAHAN RKA-KL DAN DIPA 2005

• Kementerian Keuangan cq. DJAPK menelaah
  kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, standar
  biaya, dan prakiraan maju dan
• Bappenas menelaah sinkronisasi program dalam
  RKA-KL dengan RKP.
• Penelaahan tersebut dilakukan pada minggu kedua
• Juli sampai dengan awal Agustus
• Kementerian Keuangan cq DJPbn menelaah kesesuaian
  antara DIPA dengan Keppres tentang Rincian APBN
  2006 (yang diterbitkan selambat-lambatnya
  November 2005)

38
PENYUSUNAN RKA-KL 2006 DAN DIPA 2006

• Penelaahan RKA-KL oleh Kementerian Keuangan (cq
  DJAPK) dan Bappenas dimulai pada minggu kedua
  Juli sampai awal Agustus 2005
• Penerbitan Keppres tentang Rincian APBN 2006
  (paling lambat November 2005)
• Pengajuan konsep DIPA oleh kementerian/lembaga
  paling lambat minggu kedua Desember 2005
• Kementerian Keuangan cq Direktur Jenderal
  Perbendaharaan melakukan penelaahan kesesuaian
  antara konsep DIPA yang diajukan oleh
  kementerian/lembaga dengan Keppres tentang
  Rincian APBN 2006
• Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  paling lambat 31 Desember 2005
• Pelaksanaan APBN 2006 mulai 1 Januari 2006

39
Reformasi penganggaran

• Unifikasi anggaran, yang mengkonsolidasi
  pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
• Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah
  (medium term expediture framework/MTEF), yang
  mempererat perencanaan dan penganggaran serta
  meningkatkan derajat prediksi kemampuan anggaran
  jangka menengah dan
• Penerapan penganggaran berbasis kinerja dan
  untuk tingkatkan efisiensi dan efektifitas
  pelayanan pemerintah.

40
Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
41
Struktur APBD

• APBD merupakan rencana keuangan tahunan
  pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan
  ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD
  mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
  pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
  Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda
  tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan
  pendapatan dan belanja pada tahun yang
  bersangkutan

42
Struktur APBD

• Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas
  pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
  daerah
• Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang
  melalui rekening kas umum daerah, yang menambah
  ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu
  tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali
  oleh daerah.
• Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari
  rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas
  dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
  anggaran
• Pembiayaan Daerah adalah semua kegiatan
  pemerintah untuk menutup defisit anggaran atau
  memanfaatkan surplus

43
Struktur APBD

• Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli
  daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain
  pendapatan daerah yang sah.
• PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah,
  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
  dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
  yang sah.
• Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak
  dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU),
  dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
• Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup
  hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana
  darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi
  kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana
  otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari
  provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

44
Struktur APBD

• Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok
  besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja
  langsung.
• Belanja Tidak Langsung
• Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait
  secara langsung dengan pelaksanaan program dan
  kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini
  terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi,
  hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
  bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
• Belanja Langsung
• Merupakan belanja yang dianggarkan terkait
  secara langsung dengan pelaksanaan program dan
  kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan
  terdiri dari belanja pegawai (honorarium/upah),
  belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

45
Struktur APBD
46
Surplus APBD

• Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain
• Untuk pembayaran pokok utang
• Penyertaan modal (investasi) daerah
• Pemberian pinjaman kepada pemerintah
  pusat/pemerintah daerah lain
• Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial,
  yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan
  pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada
  SKPD. Pembentukan dana cadangan juga dapat
  dilakukan ketika terjadi surplus

47
Defisit APBD

• Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan
  pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang
  diantaranya dapat bersumber dari
• Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun
  anggaran sebelumnya,
• Pencairan dana cadangan,
• Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
• Penerimaan pinjaman,
• Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau
  penerimaan piutang

48
Klasifikasi APBD

• Untuk kepentingan administratif, monitoring, dan
  evaluasi, struktur APBD diklasifikasikan menurut
• urusan pemerintahan daerah
• 25 (dua puluh lima) urusan wajib pemerintahan
  daerah
• 8 (delapan) urusan pilihan pemerintahan daerah
• organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan
  urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan
  peraturan perundang-undangan

49
Struktur APBD

• A.Pendapatan Daerah
• Pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua
  penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,
  yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah
  dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar
  kembali oleh daerah. Pendapatan daerah
  dikelompokkan atas
• pendapatan asli daerah
• dana perimbangan
• lain-lain pendapatan daerah yang sah

50
Pendapatan Asli Daerah

• Kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dibagi
  menurut jenis pendapatan yang terdiri atas
• pajak daerah,
• retribusi daerah,
• hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
  dipisahkan,
• dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
• Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci
  menurut obyek pendapatan sesuai dengan
  undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi
  daerah. Sedangkan jenis hasil pengelolaan
  kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
  obyek pendapatan yang mencakup
• bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
  milik daerah/BUMD
• bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
  milik pemerintah/ BUMN
• bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
  milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

51

• Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam
  jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
  dimasukkan ke dalam jenis lain-lain pendapatan
  asli daerah yang sah, antara lain
• hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
  dipisahkan
• jasa giro
• pendapatan bunga
• penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
• penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain
  sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan
  barang dan/atau jasa oleh daerah
• penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
  rupiah terhadap mata uang asing
• pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
  pekerjaan
• pendapatan denda pajak
• pendapatan denda retribusi
• pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
• pendapatan dari pengembalian
• fasilitas sosial dan fasilitas umum
• pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan
  pelatihan
• pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

52
Dana Perimbangan

• Kelompok pendapatan daerah yang kedua adalah
  Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari
  pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
  pelaksanaan Desentralisasi. Kelompok ini dibagi
  menurut jenis pendapatan yang terdiri atas
• dana bagi hasil (DBH)
• dana alokasi umum (DAU)
• dana alokasi khusus (DAK)

53
Lain-lain Pendapapatan yang Sah

• Kelompok ini dibagi menurut jenis pendapatan
  yang mencakup
• hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah
  lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam
  negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan
  lembaga luar negeri yang tidak mengikat
• dana darurat dari pemerintah dalam rangka
  penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana
  alam
• dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada
  kabupaten/kota
• dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang
  ditetapkan oleh pemerintah
• bantuan keuangan dari provinsi atau dari
  pemerintah daerah lainnya

54
(No Transcript)
55
Struktur APBD

• B.Belanja Daerah
• Untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan
  yang menjadi kewenangan provinsi atau
  kabupaten/kota, pemerintah daerah membuat
  anggaran belanja setiap tahunnya. Belanja daerah
  ini meliputi semua pengeluaran dari rekening kas
  umum daerah yang mengurangi ekuitas dana,
  merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
  anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya
  kembali oleh daerah.

56
Struktur APBD

• Dalam APBD, belanja daerah dirinci menurut
• urusan pemerintahan
• (urusan wajib atau urusan pilihan)
• organisasi
• program
• kegiatan
• kelompok
• jenis
• obyek dan rincian obyek belanja

57
Belanja Daerah

• Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas
  belanja tidak langsung dan belanja langsung,
• Belanja Tidak Langsung
• Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait
  secara langsung dengan pelaksanaan program dan
  kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi
  menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja
  pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
  belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja
  tidak terduga.

58

• Belanja Langsung
• Merupakan belanja yang dianggarkan terkait
  secara langsung dengan pelaksanaan program dan
  kegiatan
• Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan
  dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari
• belanja pegawai,
• belanja barang dan jasa, dan
• belanja modal
• Ketiga jenis belanja langsung untuk melaksanakan
  program dan kegiatan pemerintahan daerah ini
  dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

59
Belanja Daerah

• Klasifikasi belanja menurut fungsi, bertujuan
  untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan
  keuangan negara. Pengklasifikasian menurut fungsi
  ini terdiri dari
• pelayanan umum
• ketertiban dan ketentraman
• ekonomi
• lingkungan hidup
• perumahan dan fasilitas umum
• kesehatan
• pariwisata dan budaya
• pendidikan
• perlindungan sosial

60
Struktur APBD

• C.Pembiayaan Daerah
• Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi
  keuangan untuk menutup defisit atau untuk
  memanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan
  daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
  daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan
  rincian obyek pembiayaan.

61
Pembiayaan Daerah

• Pembiayaan terdiri atas
• Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan
  yang perlu dibayar kembali baik pada tahun
  anggaran yang bersangkutan maupun pada
  tahun-tahun anggaran berikutnya.
• Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang
  akan diterima kembali balk pada tahun anggaran
  yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
  anggaran berikutnya.

62
Penerimaan Pembiayaan

• Penerimaan pembiayaan mencakup
• sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
  sebelumnya (SiLPA)
• pencairan dana cadangan
• hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
• penerimaan pinjaman daerah
• penerimaan kembali pemberian pinjaman
• penerimaan piutang daerah

63
Pengeluaran Pembiayaan

• Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup
• pembentukan dana cadangan
• penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah
• pembayaran pokok utang
• pemberian pinjaman daerah

64
Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah(APBD)
65
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• APBD merupakan rencana keuangan tahunan
  pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan
  ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk
  menyusun APBD, pemerintah daerah harus terlebih
  dahulu menyusun
• Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
  merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan
  bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
  Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu)
  tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

• Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun
  untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
  pengawasan. RKPD ditetapkan dengan peraturan
  kepala daerah

67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

• Hal-hal yang harus termuat dalam RKPD adalah
• Rancangan kerangka ekonomi daerah
• Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah
  (mempertimbangkan prestasi capaian standar
  pelayanan minimal sesuai dengan peraturan
  perundang-undangan)
• Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik
  yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah,
  pemerintah daerah maupun ditempuh dengan
  mendorong partisipasi masyarakat.
• Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir
  bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Tata
  cara penyusunannya berpedoman pada peraturan
  perundang-undangan.

68
Kebijakan Umum APBD (KUA)

• Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum
  APBD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD
  yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap
  tahun.

69
Kebijakan Umum APBD (KUA)

• Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara
  lain
• Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi
  kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah
• Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun
  anggaran berkenaan
• Teknis penyusunan APBD
• Hal-hal khusus lainnya

70
Kebijakan Umum APBD (KUA)

• Dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD,
  kepala daerah dibantu oleh tim anggaran
  pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh
  sekretaris daerah. Rancangan kebijakan umum APBD
  yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris
  daerah selaku koordinator pengelola keuangan
  daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada
  awal bulan Juni.

71
Kebijakan Umum APBD (KUA)

• Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala
  daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat
  pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan
  untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
  tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan
  oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama
  Panitia Anggaran DPRD. Rancangan Kebijakan Umum
  APBD yang telah dibahas selanjutnya disepakati
  menjadi kebijakan umum APBD paling lambat minggu
  pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan

72
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

• Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah
  disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan
  PPAS dengan tahapan sebagai berikut
• Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan
  urusan pilihan
• Menentukan urutan program untuk masing-masing
  urusan
• Menyusun plafon anggaran sementara untuk
  masing-masing program

73
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

• Kepala daerah menyampaikan rancangan prioritas
  dan plafon anggaran sementara yang telah disusun
  kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu
  kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah
  Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan
  PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati
  menjadi prioritas dan plafon anggaran sementara
  paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
  berjalan.

74
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

• Kebijakan umum APBD serta PPAS yang telah
  disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota
  Kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala
  daerah dan pimpinan DPRD

75
Keseluruhan Tahapan Penyusunan APBD
76
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

• Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, Tim
  Anggaran Pemda menyusun Pedoman Penyusunan
  Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
  Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan bagi SKPD dalam
  menyusun RKA-SKPD

77
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

• Pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup
• Prioritas dan plafon anggaran sementara yang
  dialokasikan untuk setiap program SKPD
• Sinkronisasi program nasional dengan program
  pemerintah daerah dan antar program SKPD terkait
  dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan
  standar pelayanan minimal yang ditetapkan
• Batas waktu penyampaian RKA-SKPD
• Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian
  dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip
  peningkatan efisiensi, efektivitas, tranparansi
  dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam
  rangka pencapaian prestasi kerja
• Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum
  APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara,
  kode rekening APBD, format RKA-SKPD, standar
  analisis belanja, dan standar harga.

78
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

• Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala
  SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan
  menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran
  jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan
  penganggaran berdasarkan prestasi kerja

79
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

• Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
  dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
  Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan
  anggaran untuk program dan kegiatan untuk tahun
  anggaran berikutnya. Sedangkan pendekatan
  penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan
  seluruh proses perencanaan dan penganggaran di
  lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen
  rencana kerja dan anggaran. Dan pendekatan
  penganggaran berdasarkan prestasi kerja,
  dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
  pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari
  kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program
  termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan
  keluaran tersebut

80
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

• Demi terlaksananya penyusunan RKA-SKPD
  berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran
  jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
  penganggaran berdasarkan prestasi kerja serta
  terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD
  mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan
  kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai
  dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
  Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai program
  dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan
  dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun
  sebelumnya akan dilaksanakan dan/atau
  diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1
  (satu) tahun berikutnya dari tahun yang
  direncanakan.

81
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

• Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan
  tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja
  yang ditetapkan, harus dianggarkan pada tahun
  yang direncanakan. Penyusunan RKA-SKPD
  berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada
• a. Indikator kinerja
• Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
  program dan kegiatan yang direncanakan.
• b. Capaian atau target kinerja
• Merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai
  yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan
  efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan
  kegiatan.
• c. Analisis standar belanja.
• Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja
  dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
  kegiatan.
• d. Standar satuan harga
• Harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku
  di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan
  Kepala Daerah.
• e. Standar pelayanan minimal

82
Dokumen RKA SKPD
83
Keterangan Dokumen RKA SKPD

• RKA SKPD
• Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
  Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
• RKA SKPD 1
• Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
  Perangkat Daerah
• RKA SKPD 2.1
• Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan
  Kerja Perangkat Daerah
• RKA SKPD 2.2
• Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung
  menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja
  Perangkat Daerah
• RKA SKPD 2.2.1
• Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program
  dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
• RKA SKPD 3.1
• Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
• RKA SKPD 3.2
• Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

84
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
APBD

• RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan
  kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD,
  hal ini dilakukan untuk menelaah kesesuaian
  antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum APBD,
  prioritas dan PPAS, prakiraan maju yang telah
  disetujui, serta capaian kinerja, indikator
  kinerja, standar analisis belanja, standar satuan
  harga, dan standar pelayanan minimal. Jika pada
  hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat
  ketidaksesuaian maka SKPD melakukan penyempurnaan.

85
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
APBD

• RKA-SKPD yang telah disempurnakan SKPD
  disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
  Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala
  daerah tentang penjabaran APBD. Raperda tentang
  APBD yang telah disusun disampaikan kepada kepala
  daerah. Selanjutnya Raperda tentang APBD ini
  disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih
  lanjut. Akan tetapi, sebelum disampaikan kepada
  DPRD, Raperda tentang APBD harus disosialisasikan
  kepada masyarakat. Sosialisasi ini bersifat
  memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban
  pemerintah daerah.

86
Raperda tentang APBD dilengkapi dengan lampiran
yang terdiri atas

• Ringkasan APBD
• Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah
  dan organisasi SKPD
• Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
  organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan
  pembiayaan
• Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
  daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan
• Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
  keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
  dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
• Daftar jumlah pegawai per golongan dan per
  jabatan
• Daftar piutang daerah
• Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
• Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
  tetap daerah
• Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
  lain-lain
• Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
  sebelumnya yang belum diselesaikan dan
  dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
• Daftar dana cadangan daerah
• Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

87
Rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD dilengkapi dengan lampiran yang
terdiri atas

• Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah,
  belanja daerah dan pembiayaan daerah
• Penjabaran APBDmenurut urusan pemerintahan
  daerah, organisasi skpd, program, kegiatan,
  kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan,
  belanja dan pembiayaan.

88
Rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai
berikut

• Untuk pendapatan mencakup dasar hukum,
  target/volume yang direncanakan, tarif
  pungutan/harga
• Untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan
  volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan,
  dan sumber pendanaan kegiatan
• Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran,
  sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan
  pengeluaran pembiayaan.

89
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
APBD

• Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Raperda
  APBD diserahkan kepada Gubernur/Menteri Dalam
  Negeri untuk dievaluasi. Setelah melewati tahapan
  evaluasi, dapat dilakukan penetapan RAPBD menjadi
  APBD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

90
ILUSTRASI APBD
91
Dasar Perundangan APBD Berbasis Kinerja
UU No. 22/99 ttg Pemerintahan Daerah
UU No. 25/99 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah
Anggaran Berbasis Kinerja
PP 105/2000 ttg pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah
KepMen DN No.29/2000 ttg keuangan daerah APBD
92
Perubahan Penganggaran
Line Item Budgeting
Performance Budgeting

• Tidak dapat dinilai efisiensi dan
  efektifitas program
• Berorientasi jangka pendek
• Belum mengaitkan setiap pengeluaran dengan
  manfaatnya

• Mengaitkan setiap pengeluaran dengan manfaatnya
• dapat dinilai efisiensi dan efektifitas program
• Berorientasi jangka panjang

93
PROSES PENYUSUNAN APBD
Penyusunan Anggaran Kinerja
1. Kegiatan Pendahuluan
Penetapan strategi organisasi (visi dan misi)
2. Arah dan Kebijakan Umum APBD
Penetapan Aktivitas
3. Strategi Prioritas APBD
4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
Pembuatan Tujuan operasional
5. Evaluasi dan seleksi RASK
6. Pembahasan RAPBD

• Review dan Ranking

APBD
94
Proses Penyusunan APBD

• Langkah penyusunan APBD dilakukan dengan berdasar
  pada Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) ?
  dokumen strategi jangka panjang (strategic
  planning) yang dimiliki Pemda
• Siklus RENSTRADA biasanya lima tahunan ? yang
  akan dijabarkan dalam bentuk tujuan operasional
  yang bersifat tahunan

95
1. Kegiatan Pendahuluan

• Penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bentuk
  partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
  transparansi dan akuntabilitas publik
• Evaluasi kinerja tahun lalu untuk mendapat
  feedback bagi penyusunan APBD sekarang
• Hasil penjaringan masyarakat dan feedback dan
  penjabaran Renstrada sebagai dasar penentuan arah
  dan kebijakan umum APBD

96
2. Arah dan Kebijakan Umum APBD
RENSTRADA
Kebijakan Pemerintah Pusat
MASYARAKAT (Tokoh,LSM,Ormas, dll
Evaluasi kinerja masa lalu
Pokok pikiran DPRD
DPRD (Legislatif)
PEMDA (eksekutif)
Arah dan Kebijakan umum APBD
Kesepakatan
97
2. Arah dan Kebijakan Umum APBD (contd)

• Arah dan kebijakan umum APBD dapat disusun
  berdasarkan kriteria sebagai berikut
• Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan
  kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
  Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.
• Sesuai aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan
  kondisi dan kemampuan daerah.
• Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum
  yang sebagai pedoman penyusunan strategi dan
  prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD
  dalam satu tahun anggaran.
• Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan
  Pemerintah Daerah.

98
3. Strategi Prioritas APBD

• Merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah dan
  kebijakan umum
• Merupakan strategi operasional jangka pendek,
  sedangkan RENSTRADA merupakan strategi jangka
  panjang
• Strategi dan prioritas APBD adalah pendekatan
  (metode) yang diprioritaskan dalam rangka
  pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah
  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

99
3. Strategi Prioritas APBD (contd)

• Contoh arah dan kebijakan umum APBD
• Peningkatan rasio guru dengan siswa menjadi 130
• Peningkatan jumlah guru berkeahlian pada tingkat
  pencapaian 10
• Contoh Strategi dan Prioritas APBD
• Pengangkatan dan penempatan guru
• Pembinaan dan pengembangan karier guru

100
4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

• Aktivitas dalam penyusunan APBD dijelaskan dalam
  RASK
• RASK dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah,
  sehingga sifatnya usulan yang akan dibahas dan
  dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang
  dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD

101
4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) (contd)

• RASK dibagi menjadi 3, yaitu
• S.1 berisi tentang pernyataan strategi
  organisasi (visi, misi, tujuan, dsb)
• S.2 berisi tentang rincian program dan kegiatan
• S.3 berisi tentang anggaran atas program dan
  kegiatam yang direncanakan
• Contoh untuk program pembinaan dan pengembangan
  karier guru
• Seminar tentang psikologi pengajaran
• Pelatihan teknik-teknik pengajaran yang diadakan
  setiap 3 bulan

102
5. Evaluasi dan seleksi RASK

• Usulan dalam RASK dibahas dan direview oleh
  Pemerintah (belum melibatkan DPRD).
• Hasilnya adalah Dokumen RAPBD yang diajukan ke
  DPRD untuk dibahas bersama

103
6. Pembahasan dan Penetapan APBD

• Hasil pembahasan Pemerintah dengan DPRD ? APBD
  yang dituangkan dalam Perda untuk dilaksanakan
  Pemda

104
CONTOH

• RENCANA STRATEGIS DAERAH

105
RENCANA STRATEGIS UNIT DINAS KESEHATAN DAERAH X
VISI
MENJADI PENGGERAK DAN PENDORONG TERCIPTANYA
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN YANG SEHAT
MISI
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASANA KESEHATAN
Kesehatan
MENCIPTAKAN STRUKTUR BIROKRASI YANG EFISIEN DAN
EFEKTIF
Restrukturisasi Organisasi
106
Kesehatan
Restrukturisasi Organisasi
Perspektif Masyarakat
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Medis
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
Perspektif Keuangan
Perspektif Internal Proses
Meningkatkan Produktivitas Kerja
Meningkatkan kualitas layanan
Perspektif Tumbuh dan Belajar
Meningkatkan Pengetahuan Manajemen
Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai
107
TRANSLASI RENSTRA UNIT DINAS KESEHATAN DAERAH X
VISI MISI INDIKATOR DAMPAK TARGET TUJUAN INDIKATOR MANFAAT TARGET
MENJADI PENGGERAK DAN PENDORONG TERCIPTANYA MASYARKAT DAN LINGKUNGAN YANG SEHAT M.1. KESEHATAN MASYARAKAT INDEX KESEHATAN 75 T.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Index Kualitas Pelayanan Kesehatan 80
MENJADI PENGGERAK DAN PENDORONG TERCIPTANYA MASYARKAT DAN LINGKUNGAN YANG SEHAT M.1. KESEHATAN MASYARAKAT INDEX KESEHATAN 75 T.2.Meningkatkan Lingkungan Sehat Bersih Index Lingkungan Sehat Bersih 80
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR HASIL TAR GET KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TAR GET
T.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan P.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tingkat Kepuasan Masyarakat 80 K.1. Penambahan Tenaga Medis Jumlah Tenaga Medis / puskesmas 5
T.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan P.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tingkat Kepuasan Masyarakat 80 K.2. Pelatihan Tenaga Medis Tingkat Keahlian 8
T.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan P.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tingkat Kepuasan Masyarakat 80 K.3. Bantuan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Jumlah puskesmas / kecamatan 1
T.2. Meningkatkan Lingkungan Sehat dan Bersih P.1. Pembinaan Kebersihan Lingkungan Tingkat Kesadaran Kebersihan Lingkungan 70 K.1. Sosialisasi Pentingnya Limgkungan Sehat dan Bersih Jumlah Kehadiran KK / Sosialisasi 60
108
INDEX KESEHATAN SEBELUM ANGGARAN
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SCORE
1 INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 25 17.5
2 INDEX AIR BERSIH 25 50 12.5
3 INDEX KUALITAS GIZI BAGI BAYI DAN BALITA 25 60 15
4 INDEX LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH 25 60 15
INDEX KESEHATAN INDEX KESEHATAN INDEX KESEHATAN INDEX KESEHATAN 60
70
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SEBELUM
ANGGARAN
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SCORE
1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 30 70 21
2 TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN 40 70 28
3 TINGKATKEPUASAN MASYARAKAT 30 21
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
70
70
1 TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT SEBELUM ANGGARAN
70
109
PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN
Unit Kerja DINAS KESEHATAN DAERAH X
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kegiatan Penambahan Tenaga Medis
INDIKATOR INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET
Masukan Jumlah Dana Anggaran Kegiatan Rp. 70,000,000
Keluar Jumlah Tenaga Medis / Puskesmas 5
Hasil Tingkat Kepuasan Masyarakat 80
Manfaat Index Kualitas Pelayanan Kesehatan 80
Dampak Index Kesehatan 75
110
INDEX KESEHATAN
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SCORE
1 INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 25 20
2 INDEX AIR BERSIH 25 70 17.5
3 INDEX KUALITAS GIZI BAGI BAYI DAN BALITA 25 70 17.5
4 INDEX LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH 25 90 22.5
INDEX KESEHATAN INDEX KESEHATAN INDEX KESEHATAN INDEX KESEHATAN 77.5
80
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SCORE
1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 30 75 22.5
2 TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN 40 80 32
3 TINGKATKEPUASAN MASYARAKAT 30 25.5
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
85
80
1 TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT
85
111
INDEX KESEHATAN
NO INDIKATOR SCORE SEBELUM SCORE SESUDAH TARGET SCORE KINERJA
1 INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 17.5 20 20 100
2 INDEX AIR BERSIH 12.5 17.5 17.5 100
3 INDEX KUALITAS GIZI BAGI BAYI DAN BALITA 15 17.5 17.5 100
4 INDEX LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH 15 22.5 20 112.5
INDEX KESEHATAN INDEX KESEHATAN 60 77.5 75 103.33
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
NO INDIKATOR SCORE SEBELUM SCORE SESUDAH TARGET SCORE KINERJA
1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 21 22.5 24 93.75
2 TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN 28 32 32 100
3 TINGKATKEPUASAN MASYARAKAT 21 25.5 24 106.25
INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 70 80 80 100