Praktek Hukum Perdata

1

• Praktek Hukum Perdata
• oleh
• Yoni A Setyono

2
TAHAP ADMINISTRATIF
PENGGUGAT Mendaftarkan Gugatan melalui Kepala PP
PN yg berwenang dg membayar uang muka perkara
KEPALA PANITERA PERKARA PERDATA - Menerima
pendaftaran gugatan dan men- catatkannya
dalam buku register perkara perdata. -
Meneruskan perkara kepada Ketua PN.
KETUA PENGADILAN NEGERI Setelah membaca berkas
gugatan, menetapkan Majelis Hakim yang akan
memeriksa dan mengadili perkara.
PENGGUGAT Menerima surat panggilan dan
menandatangani berita acaranya.
PANITERA/JURUSITA Membuat dan mengirimkan surat
panggilan sidang I kepada para pihak beserta
berita acaranya.
MAJELIS HAKIM (KETUA) - Menetapkan hari
sidang I. - Memerintahkan Panitera perkara
membuat dan mengirimkan surat panggilan.
Tergugat Menerima salinan gugatan, surat
panggilan menandatangani berita acaranya.
3
TAHAP YUDISIAL

• SIDANG I
• KEMUNGKINAN
• Penggugat dan Tergugat hadir maka sidang dibuka
  dan Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian.
  Bila mereka setuju untuk berdamai maka dibuatlah
  Akta van dading (130 HIR), akan tetapi bila tidak
  tercapai perdamaian maka sidang dilanjutkan.
• Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, hakim akan
  memeriksa Berita Acara Panggilan bila telah sah
  dan patut maka Tergugat akan dipanggil kembali
  (127 HIR). Apabila ternyata Tergugat tetap tidak
  hadir juga maka perkara tersebut diputus secara
  verstek (125 HIR).
• - Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir, hakim
  memeriksa BAP, dan mengadakan pemanggilan kembali
  pad pihak yang tidak hadir (126HIR), bila
  Penggugat tetap tidak hadir maka perkara diputus
  secara gugur. (124 HIR)
• - Penggugat dan Tergugat tidak hadir, maka akan
  dilakukan pemanggilan kembali hingga biaya
  perkara habis.
• - Mediasi(PERMA No. 2 tahun 2003)

• PEMBUKTIAN
• - Siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus
  membuktikan (Pasal 163 HIR).
• Alat bukti (Pasal 164 HIR) (1) Bukti Surat
  (biasa, otentik, akte di bawah tangan, Pasal 137
  dan 165 HIR) (2) Saksi (Pasal 145 ayat (1) HIR)
  (3) Persangkaan (hakim dan undang-undang) (4)
  Pengakuan (dalam sidang dan diluar sidang, Pasal
  174-176 HIR) dan (5) Sumpah (diminta oleh hakim
  dan pihak lawan, Pasal 155, 156, 158, dan 177
  HIR).

• JAWAB MENJAWAB
• Jawaban
• Dibuat oleh Tergugat.
• Bentuk
• Eksepsi, yakni tanggapan yang tidak mengenai
  pokok perkara. Eksepsi ada 2, yaitu (1) eksepsi
  materiil atau peremptoir (antara lain
  kompetensi (Pasal 125 ayat (2), 133, 134 dan 136
  HIR, nebis in idem, objek yang sama juga sedang
  disidangkan) dan (2) eksepsi formil atau
  dilatoir (antara lain gugatan premature, gugatan
  kurang pihak, obscuur libel, dll).
• Jawaban, yakni tanggapan mengenai pokok perkara.
  Isinya ada 3 yaitu mengakui, menolak, dan
  referte.
• Rekonpensi, yakni gugatan balasan (132 huruf a
  dan b HIR).
• 2. Replik
• Dibuat oleh Penggugat, guna mempertahankan
  dalil-dalil dalam gugatan dan mematahkan
  dalil-dalil dalam jawaban Tergugat.
• 3. Duplik
• Dibuat oleh Tergugat, guna mempertahankan dan
  memperkuat dalil-dalil dalam jawaban dan
  mematahkan dalil-dalil dalam replik Penggugat.

• PUTUSAN DAN EKSEKUSI
• - Penggolongan putusan (1) Putusan akhir, yakni
  putusan yang mengakhiri sengketa, dan (2) Putusan
  sela, yakni putusan yang diberikan guna
  memperlancar jalannya persidangan.
• Sifat putusan (1) Condemnatoir (menghukum) (2)
  Declaratoir (menyatakan) (3) Constitutive
  (menimbulkan hubungan hukum baru dan
  menghilangkan hubungan hukum yang lama).
• Asas-asas eksekusi (1) Dijalankan apabila pihak
  yang kalah tidak secara sukarela menjalankan isi
  putusan (2) Dijalankan terhadap putusan inkracht
  (kecuali putusan Sertamerta, provisi, gorsse
  akte, perdamaian) (3) Dilaksanakan dibawah
  perintah Ketua Pengadilan Negeri, dll.
• Macam eksekusi (1) eksekusi riil (2) eksekusi
  membayar sejumlah uang (3) Eksekusi melakukan
  suatu pekerjaan, dll.

4
TAHAP YUDISIAL
Berhasil
Akta Perdamaian
Mediasi
Sidang hari I
Pembacaan Gugatan
Jawaban
Replik
Upaya Hukum
Putusan Hakim
Duplik
Pembuktian
Kesimpulan
5
Upaya Hukum
Upaya Hukum Biasa
Banding
Kasasi
Verzet
Putusan Hakim
Upaya Hukum Luar Biasa
Peninjauan Kembali
Derden Verzet
6
GUGATAN (1)

• Gugatan pada prinsipnya didefinisikan merupakan
  tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban
  tertentu, yang diajukan oleh seseorang atau lebih
  (sebagai Penggugat) terhadap seseorang/suatu
  badan hukum atau lebih (sebagai Tergugat).
• Gugatan dapat diajukan, baik itu secara secara
  lisan (Pasal 120 HIR) ataupun tertulis (Pasal 118
  HIR), oleh seseorang/pihak yang dirugikan.

7
GUGATAN (2)

• Syarat Gugatan
• Formil, harus memuat (1) Tempat, tanggal
  pembuatan gugatan dan (2) ditandatangani oleh
  pihak yang mengajukan (partij materiil) atau
  kuasa hukumnya (partij formil) diatas materai
  secukupnya (Rp. 6.000,-) yang diberi tanggal.
• Materiil, harus memuat
• Persona Standi on Judicio (identitas jelas semua
  pihak dalam gugatan, baik itu Penggugat maupun
  Tergugat). Dalam bagian ini minimal harus memuat
  nama lengkap, pekerjaan, dan alamat dari
  masing-masing pihak.
• Posita/Fundamentum Petendi (dalil-dalil gugatan).
  Dalam bagian ini harus diuraikan secara rinci dan
  sistimatis tentang
• fakta-fakta perbuatan, peristiwa dan/atau
  kerugian yang dialami.
• Fakta-fakta dan dasar hukum dengan menunjuk sifat
  melawan hukum, ketentuan hukum ataupun asas-asas
  hukum mana saja yang sudah dilanggar berdasarkan
  fakta-fakta perbuatan atau peristiwa, missal
  melanggar Pasal 1365 BW, Pasal 1234 BW, Pasal 38
  UU RI No. 23/1997, dll
• Petitum (tuntutan). Bagian ini dapat merangkum
  semua tuntutan hukum untuk diputuskan oleh
  Majelis Hakim agar dipenuhi oleh Tergugat. Disini
  tuntutan dapat dinyatakan sepanjang tuntutan itu
  sudah diuraikan sebelumnya dalam bagian posita
  dan berdasarkan hukum, serta tidak melawan hak

8
GUGATAN (3)

• Gugatan diajukan kepada (Pasal 118 HIR) (1)
  Pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat
  tinggal Tergugat (2) Jika Tergugat lebih dari
  satu, maka dapat diajukan kepada pengedilan
  negeri dalam wilayah hukum salah satu tempat
  tinggal Tergugat (3) Jika tempat tinggal
  Tergugat tidak diketahui, maka gugatan dapat
  diajukan kepada pengedilan negeri dalam wilayah
  hukum dimana terakhir kali Tergugat bertempat
  tinggal. Terkecuali, terhadap gugatan yang secara
  khusus menyangkut sengketa terhadap suatu barang,
  meski tempat tinggal Tergugat tidak diketahui
  pasti gugatan dapat diajukan kepada pengadilan
  negeri dalam wilayah hukum tempat barang sengketa
  berada dan (4) Jika ternyata Tergugat bertempat
  tinggal diluar negeri, maka gugatan harus
  diajukan kepada pengadilan negeri di Ibu kota
  Negara RI (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
• Secara garis besar, proses beracara di pengadilan
  negeri dalam perkara perdata terbagi dalam 2
  tahapan, yaitu (1) tahap administratif, dan (2)
  yudisial.

9
PERMOHONAN SITA JAMINAN

• Sita jaminan (beslag) dapat dimohonkan oleh
  Penggugat dalam gugatannya atau secara terpisah
  dengan suatu permohonan tersendiri yang diajukan
  kepada Majelis Hakim yang memerika dan mengadili
  perkara.
• Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakan baik
  itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak
  guna menjamin pelaksanaan putusan.

10
JENIS SITA JAMINAN
Conservatoir Ps. 227 HIR Revindicatoir Ps. 226 HIR Marital Pandbeslag
Sita yang diletakan, baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau berada dalam penguasaan Tergugat. Sita yang diletakan terhadap benda bergerak milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat. Sita yang dimohonkan oleh istri, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau berada dalam penguasaan suami. Sita yang diletakan, baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak milik Tergugat guna pemenuhan suatu kewajiban tertentu, misal dalam kasus wanprestasi sewa menyewa tanah atau bangunan.
11
PENGIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA

• Bilamana dipandang perlu atau sangat dibutuhkan,
  Majelis Hakim dapat menarik atau mengizinkan
  pihak ketiga untuk beracara dalam suatu perkara
  (RV).

12
BENTUK-BENTUK PENGIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA
Vrijwaring Ps. 70-76 RV Voeging Ps. 297 282 RV Tussenkomst Ps. 297 282 RV
Seseorang/suatu badan hukum ditarik masuk ke dalam perkara oleh salah satu pihak, ia ditarik sebagai penjamin bagi pihak itu. Bersifat pasif. Seseorang/suatu badan hukum masuk kedalam suatu perkara atas inisiatifnya sendiri dan bergabung dengan salah satu pihak guna membela kepentingan pihak tersebut. Bersifat aktif. seseorang masuk kedalam suatu perkara untuk membela kepentingan dirinya sendiri, tanpa bergabung dengan salah satu pihak yang berperkara. Bersifat aktif
13
UPAYA HUKUM
Verzet Ps. 129 HIR Dapat ditempuh bilamana Tergugat dijatuhkan putusan verstek. Diajukan kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan verstek dlm tenggat waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan. Menangguhkan eksekusi, terkecuali terhadap putusan uitvoerbar bij voerad (Ps. 180 ayat (1) Ps. 128 ayat (2) HIR)
Darden Verzet Ps. 195 (6) HIR - Diajukan oleh mereka yang merasa hak miliknya diletakkan sita eksekutorial oleh Pengadilan Negeri. Memasukkan surat bantahan dengan nomor register baru. Bantahan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menetapkan sita eksekutorial.
Banding UU RI No.2/1986 Diajukan dalam tenggat waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Memori banding tidak diwajibkan. Diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri.
Kasasi UU 14/1970 Jo. UU 14/1985 Jo. UU 35/1999 Jo. UU 4/2004 Diajukan dalam tenggat waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Memori kasasi diwajibkan untuk disampaikan dalam tenggat waktu 14 hari setelah pernyataan kasasi. Alasan-alasan kasasi (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (2) salah penerapan hukum (3) lalai yang menyebabkan batalnya putusan (Ps. 30 UU RI No. 14/1985).
14

• Jawaban

15
Jenis Eksepsi (1)

• Pasal 125 ayat (2), 132 dan 133 HIR hanya
  memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan
  relatif. Namun, Pasal 136 HIR mengindikasikan
  adanya beberapa jenis eksepsi.
• Dilihat dari Ilmu Hukum, jenis eksepsi terbagi
  atas
• 1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)
• 2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi
  Kompetensi
• 3. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie)

16
Kompetensi

• Kompetensi Absolut (ps. 134 HIR)
• Jika perselisihan itu adalah suatu perkara
  yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri,
  maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan
  perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku
  tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena
  jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.
  (Rv. 132 IR. 136, 190.)  
• Kompetensi Relatif (Ps. 133 HIR Jo. 118 HIR).
• Jika si tergugat dipanggil menghadap
  pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pasal
  118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu,
  maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan
  diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja
  permintaan itu diajukan dengan segera pada
  permulaan persidangan hari pertama permintaan
  itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si
  tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain.
  (Rv. 131 IR. 136, 191.)

17
Jenis Eksepsi

• Add. 1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)
• Yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat
  formil gugatan.
• Eksepsi Prosesual dibagi dua bagian, yaitu
• 1. Eksepsi Yang Menyangkut Kompetensi Absolut
• ? Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan
  Negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara
  tersebut dinilai tidak berwenang untuk mengadili
  perkara tersebut, karena persoalan yang menjadi
  dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan
  negeri tersebut melainkan wewenang badan
  peradilan lain, misalnya PTUN atau Pengadilan
  Agama.
• Eksepsi ini dapat diajukan setiap waktu selama
  pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim
  pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya
  (Ps. 134 HIR).
• 2. Eksepsi Yang Menyangkut Kompetensi Relatif
• ? Eksepsi yang menyatakan bahwa suatu
  pengadilan negeri tertentu tidak berwenang
  untuk mengadili perkara tersebut, karena tempat
  kedudukan atau obyek sengketa tidak berada
  dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang
  sedang memeriksa atau mengadili perkara
  tersebut.
• Eksepsi ini tidak diperkenankan diajukan setiap
  waktu, melainkan harus diajukan pada permulaan
  sidang, yaitu sebelum diajukan jawab menyangkut
  pokok perkara.
• Putusan dituangkan dalam bentuk
• - Putusan sela (interlocutoir), apabila eksepsi
  ditolak atau
• - Putusan akhir, apabila eksepsi dikabulkan.

18
Eksepsi

• Dilatoire, gugatan pokok tidak akan berhasil,
  misalnya gugatan diajukan premature.
• Peremptoire, meskipun mengakui kebenaran gugatan
  tapi ada tambahannya yang sangat prinsipal hingga
  gugatan gagal.
• Disqualificatoire, Penggugat tidak berkualitas
  sebagai Penggugat.
• Plurium litis consortium, Tergugat tidak lengkap.
• Non adimpleti contractus, Tergugat tidak memenuhi
  prestasi karena Penggugat justru cidera janji.
• Rei judicatie (ne bis in idem), Perkara ini sudah
  pernah diputus dan sudah berkekuatan hukum yang
  tetap.

19

• Van litispendentie, Perkara yang sama kini masih
  dalam proses peradilan dan belum ada putusan yang
  mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Van connexiteit, Perkara ini ada hubungannya
  dengan perkara yang masih ditangani oleh
  pengadilan /instansi lain dan belum ada putusan.
• Obscuur libel,gugatan tidak jelas
• Van beraad, gugatan ini belum waktunya diajukan.

20

• JAWABAN
• Rol perkara No./Pdt.G/2000/PN
• Dalam Perkara antara
• PT.X .............Sbg Tergugat Konpensi/
• PenggugatRekopensi
  
  
• 
  
• Lawan
• PT.Y..................Sbg Penggugat Konpensi/
• Tergugat Rekopensi

21
Persona Standi Jawaban

• Jakarta,
• Kepada Yth.
• Bapak Ketua
• Pengadilan Negeri ...............
• u/p.
• Majelis Hakim
• Yang memeriksa perkara No. ..........
• Di Jakarta
• Dengan hormat,
• Untuk dan atas nama klien kami, PT.X ..........
  yang dalam hal ini diwakili oleh ................
  yang bertindak untuk dan atas nama PT.
  ..............., alamat ............, berdasarkan
  Surat Kuasa Khusus (terlampir), selanjutnya
  sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
  Rekovensi, bersama ini menyampaikan Jawaban dalam
  Konvensi dan Gugatan dalam Rekovensi, antara lain
  sebagai berikut

22
Posita Jawaban

• Dalam Konpensi
• Dalam Eksepsi
• ..........................
• ........................, dst.
• Dalam Pokok Perkara
• 1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan
  di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok
  perkara ini.
• 2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil
  yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara
  tegas diakui oleh Tergugat.
• 3. .............. dst.
• Dalam Rekopensi
• 15. ..................
• 16. ................. dst.

23
Petitum Jawaban

• Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas
  maka Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam
  Rekopensi mohon dengan segala kerendahan hati
  agar Pengadilan Negeri ............ berkenan
  untuk memutuskan antara lain sebagai berikut
• Dalam Konpensi
• Dalam Eksepsi
• - Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
• - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
  diterima.
• Dalam Pokok Perkara
• Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau
  setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat
  tidak dapat diterima
• Biaya perkara menurut hukum

24
REKONVENSI

• Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat
  sebagai gugat balasan (gugat balik) terhadap
  gugatan yang diajukan penggugat kepadanya Pasal
  132a ayat (1) HIR.
• Pada dasarnya gugatan rekonvensi harus diajukan
  bersama-sama dengan jawaban tergugat (Pasal 132b
  HIR jo 158 RBg).
• Tujuan rekonvensi antara lain
• 1. Menegakkan Asas Peradilan Sedehana
• 2. Menghemat biaya perkara
• 3. Mempercepat penyelesaian sengketa
• 4. mempermudah pemeriksaan
• 5. menghindari putusan yang saling bertentangan
• Komposisi para pihak dihubungkan dengan Gugatan
  Rekonvensi
• a. Komposisi Gugatan
• Gugatan Penggugat disebut gugatan konvensi
  (gugatan asal), sedangkan Gugatan tergugat
  disebut gugatan rekonvensi (gugatan balik)
• b. Komposisi para Pihak
• Penggugat asal sebagai Penggugat Konvensi pada
  saat yang bersamaan berkedudukan menjadi
  Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat Asal
  sebagai Penggugat Rekonvensi pada saat yang
  bersamaan berkedudukan sebagai Tergugat
  Konvensi.
• Baik gugatan konvensi (gugat asal) maupun gugatan
  rekonvensi (gugat balasan) pada umumnya diperiksa
  bersama-sama dan diputus dalam satu putusan
  hakim. Pertimbangan hukumnya memuat dua hal,
  yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan
  pertimbangan hukum dalam rekonvensi.