PROGRAM PASCA SARJANA

1
PROGRAM PASCA SARJANA
2
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Oleh Tutiek Retnowati, SH.MHum
3
SESI 1

• ARTI FUNGSI HUKUM
• HUKUM BASIS SOSIALNYA
• STRUKTUR SOSIAL HUKUMNYA
• KEPASTIAN HUKUM KEADILAN
• PERUBAHAN MASYARAKAT PERUBAHAN HUKUM

SESI 2

• HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN EKONOMI
• HUKUM DAN PEMBANGUNAN
• PENGARUH HUKUM PADA USAHA PERBANKAN

4

• SESI 3
• PERAN HUKUM DALAM MENGATUR INVESTASI
• PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HUKUM
• PERANGKAT HUKUM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA
  GLOBAL
• SESI 4
• U J I A N

5

• Hubungan antara Hukum dan Ekonomi
• Ekonomi cepat dan fleksibel
• Hukum lambat dan kaku
• Sehingga timbul kesimpulan
• Hukum dan Ekonomi tidak mungkin berjalan seiring
  dengan hukum yang selalu tertinggal, atau
  ditinggalkan dibelakang.

6

• Benarkah pandangan yang demikian itu ?
• Untuk itu kita harus memahami mengenai Arti,
  Fungsi dan Tujuan Hukum maupun Ekonomi.

7

• Antara Hukum dan Ekonomi berkaitan erat dimana
  yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi
  sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan
  hukum, diseluruh dunia menunjukkan hal itu.
• Suatu perkembangan Ekonomi akan mempengaruhi peta
  hukum sebaliknya perubahan hukum juga akan
  memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi.

8

• Hukum dan Ekonomi merupakan dua subsistem dari
  suatu sistem kemasyarakatan yang saling
  berinteraksi satu sama lain.
• Dalam pendekatan demikian hukum tidak hanya
  dipandang sebagai perangkat norma-norma yang
  bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi
  sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan
  berbagai segi sosial di masyarakat.

9

• Tugas Hukum yang Utama, khususnya bidang Ekonomi
  adalah
• Senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah-kaidah
  pengaman, agar pelaksanaan pembangunan ekonomi
  tidak akan mengorbankan hak-hak dan
  kepentingan-kepentingan pihak yang lemah.
• Hanya dengan cara-cara seperti ini, Hukum tetap
  mempunyai Peranan Dalam Pembangunan Ekonomi.

10

• Sejauh mana Pemerintah sebaiknya masuk mengatur
  persoalan Ekonomi ?
• menyerahkan seluruhnya pada mekanisme pasar yang
  sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran
  ekonomi, ataukah justru Pemerintah harus mengatur
  seluruhnya agar dapat mengekang mekanisme pasar ?

11

• TEORI TENTANG PERANAN NEGARA
• Terdapat 3 aliran pokok tentang
  Peranan/Keterlibatan Negara dalam Ekonomi yaitu
• Keterlibatan Minimalis
• Keterlibatan Maksimalis yang umumnya diikuti oleh
  Pemerintah diktator absolut dan berbagai negara
  berkembang.
• Keterlibatan Terukur.

12

• Mengapa Negara perlu ikut campur dalam persoalan
  ekonomi ?
• Karena negara mempunyai tugas tersendiri, yakni
  berkewajiban untuk mensejahterakan rakyat.
• Pasar Persaingan gtlt Keadilan
  Hukum
• (pasar bebas)
• Tidak Sehat
• Saling jatuhkan

Untuk membatasi
13

• Dalam menciptakan dan mengatur Ekonomi Pasar
  yaitu
• Negara harus ikut campur tangan, tetapi tidak
  boleh terlalu jauh karena akan menimbulkan
  birokrasi yang berlebihan sehingga dapat
  menimbulkan stagnasi laju perekonomian.
• Apabila terjadi Stagnasi dalam perekonomian maka
  dilakukan Debirokratisasi dan Deregulasi.

14

• Langkah-langkah hukum untuk mencapai efisiensi
  Ekonomi yaitu
• Pengurangan /menghilangkan hambatan yuridis dalam
  transaksi ekonomi.
• Pengurangan biaya transaksi dengan aturan yang
  baku.
• Penerapan sanksi secara tegas terhadap setiap
  pelanggaran aturan di bidang ekonomi.
• Peningkatan proses penyelesaian sengketa secara
  efektif dan efisien secara non litigasi.

15

• Campur tangan Negara di bidang Ekonomi di
  Indonesia dilakukan melalui
• Larangan melalui Peraturan Per-UU-an.
• Sistem Lisensi.
• Politik Fiskal/Pajak.
• Penyediaan Fasilitas/Kemudahan.
• Politik Perusahan Negara.
• Politik Moneter.

16

• Fungsi Negara dalam bidang Ekonomi
• Negara sebagai Penyedia/pelayan (Provider)
• Negara sebagai Pengatur (Regulator)
• Negara sebagai Wirausaha (Enterpreneur)
• Negara sebagai Wasit (Umpire).

17

• HUKUM DAN PEMBANGUNAN
• Pembangunan meliputi segala segi dari
  pada kehidupan masyarakat , tidak hanya segi
  kehidupan ekonomi belaka.
• Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh
  adanya PEROBAHAN.
• Peranan Hukum dalam Pembangunan adalah untuk
  menjamin bahwa perobahan itu terjadi dengan cara
  yang teratur.

18

• Perobahan yang teratur dapat dibantu oleh
  perundang-undangan atau keputusan badan-badan
  peradilan.
• Perobahan yang tidak teratur biasanya dengan
  menggunakan kekerasan.
• Dalam proses pembangunan hukum menjadi suatu alat
  pembaharuan masyarakat (a tool of social
  engineering)

19

• Tiga sebab kesulitan yang dihadapi dalam
  memperkembangkan hukum sebagai a tool of social
  engineering
• Sukarnya menentukan tujuan dari pada perkembangan
  hukum (pembaharuan)
• Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan
  untuk mengadakan suatu analisa deskriptip dan
  prediktip
• Sukarnya mengadakan ukuran yang obyektip untuk
  mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan
  hukum.

20

• FUNGSI HUKUM
• Sebagai kristalisasi dari tata nilai yang tumbuh
  dalam dinamika masyarakat
• Sebagai rambu-rambu yang menentukan arah
  perkembangan masyarakat yang ingin dicapai.
• Pada fungsi pertama
• Hukum menangkap dan merumuskan aspirasi yang
  berkembang sebelumnya di masyarakat.
• Pada fungsi kedua
• Hukum yang menentukan kemana nilai-nilai
  masyarakat akan diarahkan dalam arti kata dapat
  memberikan kepastian.

21

• Hukum berfungsi sebagai a tool of development
  engineering
• disini hukum harus mampu mengharmoniskan
  pendekatan kepentingan nasional dan pendekatan
  ekonomi agar keduanya tidak saling bertentangan,
  melainkan dapat saling menunjang, dengan kata
  lain hukum dituntut untuk melindungi kepentingan
  bangsa pada satu sisi, tetapi bersamaan dengan
  itu pada sisi lain hukumpun diharapkan dapat
  memberikan tempat yang subur bagi pertumbuhan
  ekonomi.

22

• PENGARUH HUKUM PADA USAHA PERBANKAN
• Pentingnya Peranan Perbankan
• Perbankan mempunyai pengaruh yang amat menentukan
  dalam kegiatan ekonomi modern dimanapun.
• Perbankan layaknya jantung dalam tubuh makhluk
  hidup yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang
  menjaga kehidupan makhluk tersebut.
• Perbankan mengalirkan dana dalam suatu sistem
  pembayaran yang kompleks sehingga berbagai
  transaksi dan kegiatan produksi dapat berjalan
  lancar. Fungsinya yang khusus dalam mengelola
  sistem pembayaran makin bersifat abstrak dalam
  lalu lintas pembayaran modern.

23

• Bank mempunyai fungsi yang amat penting yakni
  intermediary atau fungsi perantara antara fihak
  yang kelebihan dana dan fihak yang memerlukan
  dana sehingga dana yang tersedia dapat
  dimanfaatkan secara optimal.
• Fungsi sebagai perantara tidak boleh dicampur
  adukan dengan fungsi perdagangan dan industri
  sektor riel sebab bilamana terdapat pencampur
  adukan antara keduanya maka hilanglah fungsi
  perantara ini, tanpa adanya fungsi perantara yang
  efektif seperti bank ini maka perkembangan
  perekonomian akan sangat terhambat.

24

• Untuk menjaga efektifitas fungsinya ini maka
  usaha perbankan adalah usaha yang paling banyak
  diatur oleh berbagai peraturan hukum, baik itu
  peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara
  maupun peraturan hukum yang tumbuh dan berkembang
  dalam praktek usaha perbankan.
• Masalahnya sekarang adalah perihal bagaimana
  sifat dan mutu dari berbagai peraturan
  perundangan itu sendiri. Apakah telah diberikan
  peraturan perundangan yang justru dalam jangka
  panjang mengacaukan sistem perbankan itu sendiri,
  ataukah telah diberikan peraturan perundangan
  yang bersifat bias yang mencampuradukan fungsi
  memperlancar sistem pembayaran dan fungsi
  perantara dengan fungsi sektor riel.

25

• Mengingat kondisi perbankan Indonesia dewasa ini
  yang demikian terpuruk dan tidak dapat
  menjalankan fungsinya dalam sistem pembayaran
  nasional dan tidak berfungsinya bank sebagai
  lembaga perantara penyedia dana bahkan menjadi
  beban anggaran belanja Pemerintah maka tentunya
  kita akan segera bertanya apakah ada yang salah
  dalam peraturan perundangannya atau pelaksanaan
  peraturan tersebut atau terdapat kesalahan dalam
  perundangan sekaligus pelaksanaannya ?

26

• PERAN HUKUM DALAM MENGATUR INVESTASI
• Investasi merupakan salah satu cara bagi negara
  untuk membiayai pembangunan, disamping dari APBN
  dan Utang LN.
• Hukum ikut mengatur persoalan investasi di suatu
  negara melalui UU dengan maksud untuk
  menggairahkan iklim investasi, baik berupa
  kemudahan fasilitas, penyediaan sarana, pemberian
  kepastian hukum dan kepastian hak serta kewajiban
  para investor.

27

• JENIS INVESTASI
• a. Public Invesment
  
• Investasi yang dilakukan oleh negara dengan
  membangun sarana dan infrasruktur dari dana yang
  diperoleh dari pendapatan pajak , namun
  persoalannya dana untuk public invesment ini
  kecil karena pajak yang diperoleh sangat kecil.
• b. Privat Invesment
• Investasi yang dilakukan oleh investor swasta
  dengan menanamkan modal secara langsung dalam
  bentuk proyek pembangunan.

28

• c. Human Invesment
• Investasi yang dilakukan tidak dalam bentuk
  modal atau dana, tetapi berupa pembangunan dan
  peningkatan SDM yang dijadikan penunjang bagi
  pembangunan.
• d. Capital Invesment
• Investasi yang dilakukan berupa penanaman modal
  dalam bentuk dana segar bagi kegiatan pembangunan.

29

• e. Direct Invesment
• Investasi yang bersifat jangka panjang, ada
  keterlibatan investor dalam kegiatan pengelolaan
  modal. Misal, mendirikan perusahaan atau
  kerjasama dengan investor lokal.
• f. Indirect Invesment
• Investasi jangka pendek yang dilakukan dalam
  waktu singkat bergantung pada fluktuasi nilai
  saham.

30

• FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM
  INVESTASI
• Risiko (Country Risk)
• Birokrasi
• Transparansi Kepastian Hukum
• Alih Teknologi
• Jaminan dalam investasi
• Ketenagakerjaan
• Tersedianya Infrastruktur
• Tersedianya SDA
• Akses Pasar
• Insentif Pajak
• Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

31

• PENGARUH GLOBALISASI TERHADADP HUKUM
• Globalisasi
• adalah karakteristik hubungan antara penduduk
  bumi yang melampaui batas-batas konvensional,
  seperti bangsa dan negara.
• Globalisasi menimbulkan dampak di segala bidang,
  sehingga ada kecenderungan munculnya negara tanpa
  batas (the ends of nation states). Kondisi ini
  tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan
  rule of law.
• Globalisasi menuntut perubahan legal system,
  karena melibatkan segala aspek kehidupan
  masyarakat (seperti ekonomi, politik, sosial
  budaya, termasuk di dalamnya aspek kejahatan).
  Salah satu dampak dari globalisasi adalah
  terjadinya liberalisme perdagangan dan investasi
  dari negara maju ke negara berkembang.

32

• Akibat dari globalisasi menjadikan
  lahan beroperasinya pekerjaan hukum menjadi
  semakin mendunia. Praktek hukum tidak lagi
  membatasi diri sebagai murni pekerjaan hukum,
  melainkan semakin didesak untuk membuka pintu
  masuknya pelayanan terhadap ekonomi kapitalis.
  Batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang
  para lawyering untuk melakukan pekerjaannya.
• Fenomena mega lawyering yang dimulai dari Amerika
  Serikat sekarang sudah mendunia, sehingga dapat
  dikatakan telah terjadi global lawyering. Hukum
  dan bisnis sudah menjadi satu model lawyering
  yang baru.

33

• Kapitalisme sebagai dampak globalisasi menuntut
  modernisasi hukum di suatu negara. Kapitalisme
  menuntut adanya tatanan normatif dengan tingkat
  yang dapat diperhitungkan (calculability). Hukum
  modern yang rasional atau mengandung rasionalitas
  formal yang bersifat logis mampu memberikan
  tingkat perhitungan yang dibutuhkan.
• Globalisasi adalah proses membentuk kapitalisme
  sehingga menjadi semakin kuat. Globalisasi dan
  liberalisasi muncul bersamaan dengan perkembangan
  ilmu dan tehnologi secara luas dan canggih.
  Dinamika dan perubahan yang disebabkan oleh
  penggunaan tehnologi itu telah mengubah kehidupan
  dunia secara akseleratif yang belum pernah
  dialami oleh umat manusia. Kondisi seperti itu
  mengubah tatanan kehidupan manusia sehingga
  semakin bersatu (berdekatan), tidak lagi
  dipisahkan oleh jarak.

34

• Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi maka
  jarak yang semula harus ditempuh secara fisik
  menjadi semakin dekat, karena manusia tidak lagi
  harus hadir secara fisik jika ingin menemui
  sesamanya yang berada dibelahan bumi yang sangat
  jauh.
• Kemajuan teknologi komputer dan internet,
  ditambah lagi dengan teknologi cyberspace-nya
  menjadikan dunia semakin sempit. Hasil teknologi
  komunikasi yang amat maju tersebut tidak hanya
  dimanfaatkan untuk memudahkan hubungan antar
  sesama manusia, tetapi lebih dari itu, manusia
  juga dapat melakukan transaksi perdagangan dengan
  menggunakan kecanggihan teknologi telekomunikasi.

35

• Kemajuan Iptek tidak luput pula dari dampak
  negatif, oleh karena itu para ahli senantiasa
  mengingatkan agar kita waspada terhadap dampak
  yang ditimbulkan oleh kemajuan Iptek. Salah satu
  dampak negatif yang ditimbulkan oleh penetrasi
  Iptek yang tidak bertanggung jawab adalah
  runtuhnya nilai-nilai budaya dan terjadinya
  krisis identitas.
• Bertitik tolak dari kenyataan di atas, maka
  perkembangan Iptek memerlukan peran hukum untuk
  mengaturnya. Hukum dapat memberikan perlindungan
  kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses
  teknologi agar berjalan lancar dan memuaskan
  semua pihak, sekaligus mencerminkan harmonisasi
  antara hukum dan teknologi sebagai bagian dari
  modernisasi hukum.

36

• Dalam modernisasi tersebut harus dapat
  ditunjukkan bahwa unsur-unsur yang mendorong
  sistem hukum untuk berkembang terdapat di dalam
  dirinya sendiri, tidak berasal dari luar.
• Dengan ikut campurnya hukum dalam mengatur
  proses alih teknologi pembuatan transaksi bisnis
  internasional memungkinkan penerima teknologi
  memiliki kesempatan mengadopsi manfaat dan
  keuntungan dari kecanggihan teknologi
  bersangkutan. Juga diharapkan tidak terjadi
  eksploitasi dan pemerasan oleh pemilik teknologi
  yang dengan sengaja atau tidak, bermaksud meraih
  keuntungan sebesar-besarnya.

37

• PERANGKAT HUKUM INDONESIA DALAM MENGHADAPI
  ERA GLOBAL
• Bangsa Indonesia, suka atau tidak suka, siap
  atau tidak siap, mau atau tidak mau, pasti
  terseret ke dalam era globalisasi. Karena itulah
  bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan dampak
  positif dari globalisasi.
• Globalisasi ditandai dengan munculnya berbagai
  karakteristik kehidupan masyarakat dunia, seperti
  
• peningkatan peran perusahaan swasta dalam
  perdagangan internasional,
• Melemahnya ikatan nasional,
• Meningkatnya peranan informasi,
• Pendayagunaan modal asing,
• Regionalisme yang menonjol.

38

• Pemberian lisensi kepada non subsidiary atau
  independentia local firm, yang ketentuannya
  terdapat dalam licensing agreement yang dibuat
  oleh perusahaan transnasional dengan local firm.
• Sebagai konsekuensi perkembangan teknologi
  komunikasi dan informasi berkaitan dengan kondisi
  global, maka transaksi bisnis internasional
  belakangan ini dilakukan secara non fisik.
• Electronic commerce transaction (E-Commerce)
  merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang
  bersifat non face (tidak menghadirkan pelaku
  bisnis secara fisik) dan non sign (tidak memakai
  tanda tangan asli)

39

• Globalisasi dan liberalisasi juga membawa
  konsekuensi derasnya arus barang, jasa dan
  investasi asing ke Indonesia. Fenomena tersebut
  akan diikuti oleh maraknya transaksi bisnis
  antara investor lokal dengan pihak asing ke
  Indonesia.
• Proses alih teknologi dan hukum dapat terjadi
  melalui
• Investasi langsung yang dilakukan melalui
• - cabang perusahaan transnasional (wholly owned
  subsidiary) yang diatur dalam perjanjian
  penanaman modal asing.
• - joint venture, yang diatur dalam joint venture
  agreement atau licensing agreement.

40

• E-Commerce adalah setiap perdagangan yang
  dilakukan dengan cara pertukaran informasi yang
  diberikan, diterima atau disimpan melalui jasa
  elektronik, optic atau alat lainnya, termasuk
  e-mail, telegram, teleks atau telekopi. Dengan
  kata lain E-Commerce dapat dimaknai sebagai suatu
  bentuk bisnis modern melalui sarana internet,
  atau perdagangan melalui internet.
• Kemungkinan timbulnya konflik dalam E-Commerce
  sangat besar, karena dalam bisnis melalui
  internet ini para pihak, baik produsen maupun
  konsumen, penjual dan pembeli, pada saat fase
  penawaran (offer) maupun penerimaan (acceptance)
  sama sekali tidak pernah bertemu secara fisik,
  tetapi hanya berhubungan melalui e-mail di
  internet.

41

• Perangkat hukum di Indonesia yang mengatur
  transaksi bisnis hingga saat ini masih diatur
  dalam produk hukum kolonial yang out of date,
  sehingga diragukan kemampuannya dalam
  mengantisipasi kemajuan transaksi bisnis,
  termasuk E-Commerce.
• Beberapa persoalan dalam E-Commerce yang perlu
  mendapat perhatian adalah hukum mana yang
  digunakan manakala terjadi sengketa jika
  transaksi dilakukan secara lintas negara. Apakah
  E-Commerce dapat dipandng sebagai perjanjian
  tertulis menurut KUH Perdata ? Apakah tiadanya
  tanda tangan dalam dokumen E-Commerce (paperless
  transaction) telah memenuhi syarat sahnya
  perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata ? Dan
  apakah transmisi elektronik atau print out via
  internet, cyberspace, e-mail dan semacamnya dapat
  digunakan sebagai alat bukti menurut hukum acara
  perdata Indonesia ? Serta bagaimana kekuatan
  pembuktian dokumen tsb. Jika diajukan ke depan
  persidangan ?

42

• Yang terpenting dalam menghadapi globalisasi
  dan liberalisasi adalah produk barang dan jasa
  nasional harus dilindungi dari merangseknya
  barang dangan jasa asing. Investor lokal mendapat
  perlindungan dari serbuan investasi asing.
  Demikian pula konsumen kita, perlu mendapat
  perlindungan hukum dari produk barang dan jasa
  asing yang merugikan, serta perlindungan dari
  kenakalan produsen luar negeri.
• Tetapi perlindungan terhadap kepentingan
  nasional tsb. Tidak boleh mengarah pada proteksi
  dan restriksi. Kebijakan demikian akan
  menjerumuskan negara ke dalam isolasi
  internasional, terutama dari negara-negara maju
  yang umumnya sebagai penandatangan GATT. Juga
  dapat mengendurkan minat investor asing untuk
  datang ke Indonesia, sehingga mereka mengalihkan
  investasi ke negara yang lebih kondusif dalam
  memberikan perlindungan hukum.

43

• Perjanjian dagang dan investasi internasional
  akan mengadopsir nilai-nilai hukum asing yang
  dibawa para investor dan produsen luar negeri.
  Sementara hukum kita hingga saat ini dinilai
  masih jauh ketinggalan dengan perkembangan
  ekonomi internasional.
• Karenanya menghadapi era globalisasi dan
  liberalisasi nanti, kita sudah harus mempunyai
  suatu sistem hukum nasional sendiri, minimal di
  bidang hukum ekonomi. Indonesia memang sudah
  mempunyai hukum positif yang diharapkan dapat
  mengantisipasi globalisasi dan liberalisasi,
  tetapi itupun belum optimal dan masih bersifat
  parsial.