HUKUM BISNIS

1
HUKUM BISNIS

• BY
• WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum

2
ISTILAH HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)

• HUKUM DAGANG (TRADE LAW)
• HUKUM PERNIAGAAN (COMMERCIAL LAW)
• HUKUM EKONOMI (ECONOMIC LAW)

3
PENGERTIAN HUKUM

• HUKUM
• KESELURUHAN NORMA YANG OLEH PENGUASA NEGARA
  DAN MASYARAKAT YANG BERWENANG MENETAPKAN HUKUM,
  DINYATAKAN SEBAGAI PERATURAN YANG MENGIKAT BAGI
  SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ANGGOTA MASYARAKAT.

4
UNSUR-UNSUR HUKUM ???

• NORMA-NORMA
• PERATURAN MENGANDUNG HUBUNGAN HUKUM
• SUBYEK HUKUM

5
SUMBER HUKUM

• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• HUKUM KEBIASAAN
• PERJANJIAN/TRAKTAT
• YURISPRUDENSI
• AJARAN-AJARAN ILMU HUKUM

6
TUJUAN HUKUM

• UNTUK MENGADAKAN SUATU TATA TERTIB
• YANG DIKEHENDAKI

7
PENGERTIAN BISNIS

• KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN
  OLEH ORANG ATAU BADAN SECARA TERATUR DAN
  TERUS-MENERUS, BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN
  BARANG-BARANG ATAU JASA-JASA MAUPUN
  FASILITAS-FASILITAS UNTUK DIPERJUALBELIKAN,
  DIPERTUKARKAN ATAU DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN
  MENDAPATKAN KEUNTUNGAN

8
MACAM BIDANG USAHA

• BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR, MENENGAH DAN
  KECIL INDUSTRI MOBIL, MOTOR
• BIDANG PERDAGANGAN AGEN, MAKELAR, PERTOKOAN,
  SWALAYAN, DSB
• BIDANG JASA KONSULTAN, PENILAI, AKUNTAN,
  BIRO PERJALANAN, ASURANSI, PERHOTELAN
• BIDANG AGRARIS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DLL
• BIDANG EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN, PENGGALIAN

9
PELAKU BIDANG USAHA ???

• DILAKUKAN OLEH ORANG DAN BADAN-BADAN SEBAGAI
  PELAKU BISNIS

10
PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)SEBAGAI PENDUKUNG
HAK DAN KEWAJIBAN

• BADAN HUKUM
• SUBYEK HUKUM DALAM ARTI YURIDIS, SEBAGAI
  FENOMENA DALAM HIDUP DI MASYARAKAT

• MANUSIA
• SUBYEK HUKUM DALAM ARTI BIOLOGIS, SEBAGAI
  FENOMENA ALAM, MAHKLUK CIPTAAN TUHAN

11
PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUM

• MANUSIA
• - MAHKLUK HIDUP CIPTAAN TUHAN, MEMPUNYAI AKAL,
  PERASAAN SERTA KEHENDAK, DAPAT MATI.
• - MEMPUNYAI JENIS KELAMIN, DPT KAWIN,
  MELAHIRKAN.

• BADAN HUKUM
• - CIPTAAN MANUSIA BERDASAR HUKUM DAN DAPAT
  DIBUBARKAN
• - TIDAK BERJENIS KELAMIN, TIDAK KAWIN DAN
  TIDAK MELAHIRKAN.

12
PETA HUKUM DAN HUKUM BISNIS

• HUKUM PUBLIK
• HUKUM YG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA
  WARGA NEGARA DENGAN PEMERINTAH (NEGARA)

• HUKUM
• HUKUM PRIVAT
• HK YG MENGATUR HUB HUKUM ANTARA WARGA NEGARA
  DGN WARGA NEGARA BAIK ORANG ATAU BADAN

13
PENGERTIAN HUKUM BISNIS

• KESELURUHAN NORMA YANG MENGATUR SEMUA KEGIATAN
  BISNIS, INDUSTRI ATAU KEUANGAN, SEMUA KEGIATAN
  YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI DAN PERTUKARAN
  BARANG ATAU JASA, SEMUA URUSAN KEUANGAN YANG
  BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DAN KEGIATAN
  LAINNYA.

14
HUKUM BISNIS DI INDONESIA

• DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM KITAB
  UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN KITAB
  UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• (KUH PERDATA)

15
1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH2. KUHD YG
SUDAH BANYAK DIUBAH3. KUHD YG SUDAH DIGANTI
DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU4. KUH
PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH5. KUH PERDATA YG
SDH BANYAK DIUBAH6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI
DGN PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU7.
PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT DENGAN KUHD
MAUPUN KUH PERDATA
16
CONTOH 1

• KEAGENAN DISTRIBUTOR
• SURAT BERHARGA (WESEL, CEK DAN AKSEP)
• ASURANSI
• PENGANGKUTAN LAUT

17
CONTOH 2

• PEMBUKUAN DAGANG
• ASURANSI

18
CONTOH 3

• PERSEROAN TERBATAS
• PEMBUKUAN PERSEROAN
• REKLAME PENUNTUTAN KEMBALI DALAM KEPAILITAN

19
CONTOH 4

• KONTRAK
• JUAL BELI
• HIPOTIK (ATAS KAPAL)

20
CONTOH 5

• PERKREDITAN
• (PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)

21
CONTOH 6

• HAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIK ATAS TANAH )
• PERBURUHAN

22
CONTOH 7

• PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR MODAL
• PMA
• KEPAILITAN DAN LIKUIDASI
• AKUISISI DAN MERGER
• PEMBIAYAAN
• HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
• ANTI MONOPOLI
• PERLINDUNGAN KONSUMEN
• PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
• BISNIS INTERNASIONAL

23
SUBYEK HUKUM MANUSIAMANUSIA SBG SUBYEK HUKUM
TELAH MEMPUNYAI HAK DAN MAMPU MENJALANKAN HAKNYA
DIJAMIN OLEH HUKUM YG BERLAKU

• PASAL 2 AYAT 1 KUHPERDATA
• ANAK YANG ADA DALAM KANDUNGAN SEORANG PEREMPUAN
  DIANGGAP TELAH DILAHIRKAN BILA KEPENTINGAN SI
  ANAK MENGHENDAKINYA DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN
• SI ANAK TELAH DIBENIHKAN PADA SAAT KEPENTINGAN
  TERSEBUT TIMBUL,
• SI ANAK HRS DILAHIRKAN HIDUP, DAN
• ADA KEPENTINGAN YG MENGHENDAKI ANAK TERSEBUT
  MEMPEROLEH STATUS SEBAGAI HUKUM

• PASAL 2 AYAT 2 KUH PERDATA
• APABILA IA DILAHIRKAN MATI MAKA IA DIANGGAP TIDAK
  PERNAH ADA

24
MANUSIA MEMPUNYAI DUA (2) KEWENANGAN
KEWENANGAN BERHAK DIMILIKI SEJAK MANUSIA
LAHIR, ATAU SEJAK DALAM KANDUNGAN IBU, ASAL IA
LAHIR HIDUP.

• KEWENANGAN BERTINDAK
• MAMPU BERBUAT KRN MEMENUHI SYARAT2 HUKUM
  (DEWASA, TDK GILA)
• 2.MAMPU BERBUAT KRN KUASA YG DIAKUI OLEH HUKUM
  (ANAK DI BAWAH UMUR)

KECAKAPAN BERTINDAK DLM HUKUM UTK
MELAKUKAN SEMUA KEGIATAN PROPERTY
25
SUBYEK HUKUM BADAN HUKUM

• DIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAK DITETAPKAN
  SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN SYARAT
• - ADANYA HARTA KEKAYAAN YG TERPISAH
• - TUJUAN TERTENTU
• - KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI
• - ORGANISASI YG TERATUR

26
(No Transcript)
27
HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN)

• BAGAIMANA PERANAN KONTRAK DALAM BISNIS ??????

28
PERANAN KONTRAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN
BISNIS DALAM DAN LUAR NEGERI

• HUKUM PERJANJIAN BERPERAN PENTING DALAM DUNIA
  BISNIS UNTUK MEMENUHI STANDAR HUKUM INTERNASIONAL
  DAN TRANSAKSI LINTAS BANGSA-BANGSA.

29
MENGAPA HUKUM KONTRAK MEMPUNYAI PERANAN PENTING
DLM DUNIA BISNIS ???

• HK PERJANJIAN SANGAT MENONJOLKAN SIFAT PERORANGAN
• MENIMBULKAN GEJALA HK SBG AKIBAT DR HUBUNGAN
  HUKUM ANTARA SATU PIHAK DGN PIHAK YG LAINNYA
• HK PERJANJIAN BEROBYEK PADA SUATU BENDA YAITU HAK
  KEBENDAAN
• HAK YG TIMBUL DARI HK KONTRAK BERSIFAT TIDAK
  MUTLAK YAITU HANYA BERLAKU BAGI ORANG YG
  MENGADAKAN PERJANJIAN
• ADANYA PEMILIHAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI PARA
  PIHAK.

30
PENGERTIAN PERJANJIANDIATUR DALAM BUKU III KUH
PERDATA (BW) TENTANG PERIKATAN YG MELIPUTI PASAL
1313 - 1351

• PERJANJIAN ADALAH SUATU PERBUATAN DIMANA SATU
  ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP
  SATU ORANG ATAU LEBIH (PASAL 1313 KUH PERDATA)

31
PERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEM TERBUKA ARTINYA

• SETIAP ORANG BOLEH MENGADAKAN PERJANJIAN APA
  SAJA BAIK YANG SUDAH DITENTUKAN NAMANYA MAUPUN
  YANG BELUM DITENTUKAN NAMANYA DALAM UNDANG-UNDANG.

32
AKIBAT DARI SISTEM TERBUKA

• TIMBULNYA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
• TIMBULNYA BERBAGAI BENTUK PERJANJIAN TIDAK
  BERNAMA DALAM PRAKTEK

33
PEMBATASAN DARI AKIBAT SITEM TERBUKA

• TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG,
• KESUSILAAN
• KETERTIBAN UMUM BAGI SETIAP BENTUK PERJANJIAN

34
PENGERTIAN PERIKATAN ???

• ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI DI ANTARA DUA
  ORANG (PIHAK) ATAU LEBIH, YAKNI PIHAK YANG SATU
  BERHAK ATAS PRESTASI DAN PIHAK LAINNYA WAJIB
  MEMENUHI PRESTASI, BEGITU JUGA SEBALIKNYA.

35
BUKU III KUH PERDATA MEMUAT TENTANG PERIKATAN
YANG TIMBUL DARI

• PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN
• PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM
• PENGURUSAN KEPENTINGAN ORANG LAIN YG TIDAK
  BERDASARKAN PERSETUJUAN (ZAAKWAARNEMIING)

36
TERJADINYA PERIKATAN

• PERJANJIAN (KONTRAK)
• BUKAN DARI PERJANJIAN (DARI UNDANG-UNDANG)

PERJANJIAN ADALAH PERISTIWA DI MANA PIHAK YG
SATU BERJANJI KEPADA PIHAK YG LAIN UTK
MELAKSANAKAN SUATU HAL. DARI PERJANJIAN ?
PERISTIWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEDUA
BELAH PIHAK. HUBUNGAN HUKUM INI YG DINAMAKAN DGN
PERIKATAN.
37
DASAR HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN KUH PERDATA ADA
3 SUMBER

• PERIKATAN YG TIMBUL DARI PERSETUJUAN (PERJANJIAN)
• PERIKATAN YANG TIMBUL DARI UNDANG-UNDANG
• 1. TERJADI KRN UU SEMATA (MISAL
  KEWAJIBAN
• ORANG TUA UTK MEMELIHARA MENDIDIK
• ANAK2, YI. HKM KEWARISAN.
• 2. TERJADI KRN UU AKIBAT PERBUATAN MANUSIA
• MENURUT HUKUM TERJADI KRN PERBUATAN YG
• DIPERBOLEHKAN (SAH) YG BERTENTANGAN
  DGN
• HUKUM (TIDAK SAH).
• PERIKATAN TERJADI BUKAN PERJANJIAN, TETAPI
  TERJADI KRN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
  (ONRECHTMATIGE DAAD) PERWAKILAN SUKARELA
  (ZAAKWAARNEMING)

38
JENIS-JENIS PERJANJIAN 1. PERJANJIAN TIMBAL
BALIK DAN SEPIHAK2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK
BERNAMA3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN4.
PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL5. PERJANJIAN
CAMPURAN
39
PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK.PERJANJIAN
TIMBAL BALIK ADALAH PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN
KEDUA BELAH PIHAK BERPRESTASI SECARA TIMBAL
BALIK, CONTOH JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, SEWA
MENYEWA, DLL.PERJANJIAN SEPIHAK ADALAH
PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN PIHAK YG SATU
BERPRESTASI DAN MEMBERI HAK KEPADA PIHAK LAIN
UNTUK MENERIMANYA, CONTOH HIBAH, HADIAH, DSB
40
PERJANJIAN BERNAMA ADALAH PERJANJIAN YG SUDAH
MEMPUNYAI NAMA TERTENTU YG DIKELOMPOKKAN SBG
PERJANJIAN KHUSUS, MISAL JUAL BELI, TUKAR
MENUKAR.PERJANJIAN TAK BERNAMA ADALAH PERJANJIAN
YG TIDAK MEMPUNYAI NAMA TERTENTU DALAM UU,
JUMLAHNYA TIDAK TERBATAS.
41
PERJANJIAN OBLIGOR ADALAH PERJANJIAN YANG
MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN.PERJANJIAN
KEBENDAAN ADALAH PERJANJIAN UNTUK MEMINDAHKAN HAK
MILIK SUATU BENDA
42

• PERJANJIAN KONSENSUAL ADALAH PERJANJIAN YANG
  TERRJADINYA BARU TARAF MENIMBULKAN HAK DAN
  KEWAJIBAN SAJA. TUJUAN PERJANJIAN BELUM TERCAPAI.
• PERJANJIAN RIEL ADALAH PERJANJIAN YG TERJADINYA
  ITU SEKALIGUS REALISASI TUJUAN ? PEMINDAHAN HAK.

43

• PERJANJIAN CAMPURAN ADALAH PERJANJIAN DIMANA OLEH
  UU TELAH DIATUR SECARA KHUSUS DAN MEMUAT
  UNSUR-UNSUR DARI BERBAGAI PERJANJIAN YG SULIT
  DIKUALIFIKASIKAN.

44
ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERJANJIAN MENGANUT ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KONSENSUALISME

• ASAS KEBASAN BERKONTRAK
• ASAS KONSENSUALISME

45
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

• PASAL 1338
• BAHWA SEGALA SESUATU PERJANJIAN YG DIBUAT ADALAH
  SAH BAGI PARA PIHAK YG MMBUATNYA DAN BERLAKU
  SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA YG MEMBUATNYA.

46
ASAS KONSENSUALISME

• ARTINYA BAHWA PERJANJIAN ITU LAHIR PADA SAAT
  TERCAPAINYA KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK
  MENGENAI HAL-HAL YG POKOK DAN TIDAK MEMERLUKAN
  SESUATU FORMALITAS

47
ASAS KONSENSUALISME LAZIM DISIMPULKAN DALAM PASAL
1320 KUH PERDATA, UTK SAHNYA SUATU PERJANJIAN
SIPERLUKAN 4 SYARAT

1. KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG MENGIKATKAN
   DIRI.
2. CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN
3. MENGENAI SUATU HAL TERTENTU
4. SUATU SEBAB YANG HALAL

48
KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG
MENGIKATKAN DIRI. DALAM HAL INI PARA PIHAK HRS
SALING SETUJU SEIA SEKATA. KATA SEPAKAT DPT
DIBATALKAN JIKA ADA UNSUR2 PENIPUAN, PAKSAAN
KEKHILAFAN.DI DLM PASAL 1321 KUH PERDATA
DINYATAKAN BAHWA TIADA SEPAKAT YG SAH APABILA
SEPAKAT ITU DIBERIKAN SECARA KEKHILAFAN ATAU
DIPEROLEHNYA DGN PAKSAAN/PENIPUAN.
49
CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN, ARTINYA
BAHWA PARA PIHAK HARUS CAKAP MENURUT HUKUM, YAITU
TELAH DEWASA (BERUSIA 21 TAHUN) DAN TIDAK DI
BAWAH PENGAMPUAN
50
MENGENAI SUATU HAL TERTENTU, ARTINYA APA YG AKAN
DIPERJANJIKAN HARUS JELAS DAN TERINCI (JENIS,
JUMLAH, DAN HARGA) ATAU KETERANGAN TERHADAP
OBJEK, DIKETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN TIAP-TIAP
PIHAK, SEHINGGA TDK AKAN TERJADI SUATU
PERSELISIHAN ANTARA PARA PIHAK.
51
SUATU SEBAB YANG HALAL, ARTINYA ISI DARI
PERJANJIAN ITU HARUS MEMPUNYAI TUJUAN (CAUSA) YG
DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KESUSILAAN,
ATAU KETERTIBAN UMUM.
52
PASAL 1320 KUH PERDATA DAPAT DIGOLONGKAN MENJADI
2 SYARAT

• SYARAT SUBYEKTIF MELIPUTI SEPAKAT DAN KECAKAPAN.
  DALAM HAL INI DAPAT DIBATALKAN PARA PIHAK

• SYARAT OBYEKTIF MELIPUTI HAL TERTENTU DAN SEBAB
  YANG HALAL. PADA SYARAT INI DAPAT BATAL DEMI
  HUKUM

53
SEBAB - SEBAB HAPUSNYA PERJANJIAN

• DITENTUKAN DLM PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK
• UU MENENTUKAN BATAS BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN
• PARA PIHAK MENENTUKAN BAHWA DGN TERJADINYA
  PERISTIWA TETENTU PERJANJIAN HAPUS
• PERNYATAAN MENGHENTIKAN PERJANJIAN OLEH KEDUA
  PIHAK
• KARENA PUTUSAN HAKIM
• TUJUAN PERJANJIAN TELAH TERCAPAI
• PERSETUJUAN PARA PIHAK.

SECARA HUKUM PERJANJIAN TIDAK ADA
54
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

• PADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN
  PENDAHULUAN YANG NANTINYA AKAN DIIKUTI DAN
  DIJABARKAN DALAM PERJANJIAN LAIN YG MENGATURNYA
  SECARA LEBIH DETAIL.
• HANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA.
• MoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU
  PERJANJIAN, YAITU PASAL 1320 KUH PERDATA.

55
PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG KEDUDUKAN MoU

• PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoU HANYA MERUPKAN
  AGREEMENT GENTLEMENT, ARTINYA HANYA PENGIKAT
  MORAL TANPA KEWAJIBAN HUKUM UTK MEMENUHINYA.
• PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA SEKALI SUATU
  PERJANJIAN DIBUAT APAPUN BENTUKNYA,
  LISAN/TERTULIS, PENDEK/PANJANG, LENGKAP/DETAIL
  ATAU HANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAP MERUPAKAN
  PERJANJIAN, SEHINGGA KEKUATAN PENGIKAT MoU
  KEDUDUKANNYA SAMA DGN PERJANJIAN BIASA.

56
CIRI-CIRI MoU

• ISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJA
• BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA
• HANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTI
  OLEH PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCI
• MEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU ( 1 BULAN, 6
  BLN ATAU 1 TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH
  DITENTUKAN TIDAK ADA TINDAK LANJUT DGN
  PENANDATANGANAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI,
  MAKA MoU TSB AKAN BATAL, KECUALI DIPERPANJANG
  OLEH PARA PIHAK
• DIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGAN
• TIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARA
  PIHAK UNTUK MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH
  DETAIL.

57
ALASAN-ALASAN MoU

• KRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELAS SEHINGGA BLM
  DAPAT DIPASTIKAN.
• KRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAK MASIH LAMA
  DGN NEGOSIASI YANG SULIT
• KRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIH
  RAGU-RAGU DAN PERLU WAKTU DLM MENANDATANGANI
  SUATU KONTRAK
• MoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA
  EKSEKUTIF DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKA PERLU SUATU
  PERJANJIAN YG LEBIH RINCI YG DIRANCANG DAN
  DINEGOSIASI KHUSUS OLEH STAF-STAF YG BERKAITAN.

58
TUJUAN MoU

• MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YG BERSEPAKAT
  UNTUK MEMPERHITUNGKAN APAKAH SALING MENGUNTUNGKAN
  ATAU TIDAK JIKA DIADAKAN KERJA SAMA, SEHINGGA MoU
  DAPAT DITINDAKLANJUTI DGN PERJANJIAN DAN DAPAT
  DITERAPKAN SANKSI-SANKSI.
• DLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIK SBG
  KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAP PENDAHULUAN
  UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN, SEHINGGA BELUM
  MENGIKAT PARA PIHAK DAN SANKSI PUN BELUM DAPAT
  DIBERLAKUKAN.

59
PENGERTIAN PERUSAHAAN

• MENURUT HUKUM
• PERUSAHAAN ADALAH MEREKA YG MELAKUKAN SESUATU
  UTK MENCARI KEUNTUNGAN DGN MENGGUNAKAN BANYAK
  MODAL (DLM ARTI LUAS), TENAGA KERJA, DAN
  DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA
  TERANG-TERANGAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DGN
  CARA MEMPERNIAGAKAN BARANG-BARANG ATAU MENGADAKAN
  PERJANJIAN PERDAGANGAN.

60
PERUSAHAAN MENURUT MAHKAMAH AGUNG (HOGE RAAD)

• PERUSAHAAN ADALAH SESEORANG YG MEMPUNYAI
  PERUSAHAAN JIKA IA BERHUBUNGAN DGN KEUNTUNGAN
  KEUANGAN DAN SECARA TERATUR MELAKUKAN
  PERBUATAN-PERBUATAN YG BERSANGKUT PAUT DGN
  PERNIAGAAN DAN PERJANJIAN

61
PERUSAHAAN MENURUT MOLENGRAFF

• PERUSAHAAN (DLM ARTI EKONOMI) ADALAH KESELURUHAN
  PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS,
  BERTINDAK KELUAR UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DGN
  CARA MEMPERDAGANGKAN, MENYERAHKAN BARANG ATAU
  MENGADAKAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PERDAGANGAN.

62
PERUSAHAAN MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1982

• PERUSAHAAN ADALAH SETIAP BENTUK USAHA YG
  MENJALANKAN SETIAP JENIS USAHA YG BERSIFAT TETAP
  DAN TERUS MENERUS, DIDIRIKAN DAN BEKERJA, SERTA
  BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH NEGARA RI UTK TUJUAN
  MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN/ATAU LABA.

63
SESEORANG DPT DIKATAKAN MENJALANKAN PERUSAHAAN
JIKA TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR A.
TERANG-TERANGANB. TERATUR BERTINDAK KELUARC.
BERTUJUAN UTK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN MATERI
64
BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI JUMLAH PEMILIKNYA

• PERUSAHAAN PERSEORANGAN ADALAH SUATU PERUSAHAAN
  YG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU SEORANG
  PENGUSAHA.
• PERUSAHAAN PERSEKUTUAN ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG
  DIMILIKI OLEH BEBERAPA ORANG PENGUSAHA YG BEKERJA
  SAMA DALAM SATU PERSEKUTUAN.

65
BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI STATUS HUKUMNYA

• PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ADALAH SEBUAH SUBYEK
  HUKUM YG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SENDIRI TERPISAH
  DARI KEPENTINGAN PRIBADI ANGGOTANYA, MEMPUNYAI
  HARTA SENDIRI YG TERPISAH DARI HARTA ANGGOTANYA,
  PUNYA TUJUAN YG TERPISAH DARI TUJUAN PRIBADI PARA
  ANGGOTANYA DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM
  TERBATAS KEPADA NILAI SAHAM YG DIAMBILNYA.
• PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM ADALAH HARTA PRIBADI
  PARA SEKUTU JUGA AKAN TERPAKAI UNTUK MEMENUHI
  KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERSEBUT, BIASANYA BERBENTUK
  PERORANGAN MAUPUN PERSEKUTUAN.

66
DLM MASYARAKAT DIKENAL 2 MACAM PERUSAHAAN

• PERUSAHAAN SWASTA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH
  MODALNYA DIMILIKI OLEH SWASTA DAN TIDAK ADA
  CAMPUR TANGAN PEMERINTAH, TERBAGI DALAM 3
  PERUSAHAAN SWASTA, YAITU
• 1. PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL,
• 2. PERUSAHAAN SWASTA ASING,
• 3. PERUSAHAAN PATUNGAN/CAMPURAN (JOINT
• VENTURE)
• PERUSAHAAN NEGARA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH
  ATAU SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI NEGARA. PADA
  UMUMNYA DISEBUT DGN BUMN YG TERDIRI DARI 3
  BENTUK, YAITU
  1. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
  
  2. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
  3.
  PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

67

• BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN
• PERSEROAN TERBATAS (PT)
• FIRMA (Fa)
• COMMANDITAIRE VENNOCCTSCHAP (Cv)
• USAHA DAGANG (UD)
• BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
• KOPERASI
• YAYASAN

68
PERSEROAN TERBATAS (PT) (LIMITED LIABILITY
COMPANY, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP)

• PERSEROAN TERBATAS MENURUT HUKUM INDONESIA
  ADALAH SUATU BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN BERDASARKAN
  PERJANJIAN ANTARA 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH, UTK
  MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DGN MODAL DASAR YG
  SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM-SAHAM.

69
PENGATURAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS

• UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
  PERSEROAN TERBATAS
• BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN TANGGAL 16 AGUSTUS 2007
• UU NO. 40 TH 2007 MENGGANTIKAN BERLAKUNYA UU NO 1
  TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

70
HAL BARU DALAM UU NO. 40 TH 2007

1. PROSES PENDIRIAN PT DILAKSANAKAN SATU ATAP OLEH
   DEPHUM DAN HAM DGN SISTEM PENDAFTARAN
   PENGUMUMAN YG DISELENGGARAKAN LANGSUNG
2. DILEPASKAN DARI KEWAJIBAN PENDAFTARAN MENURUT UU
   NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN YG
   BERLAKU.
3. UU PT MENGHUBUNGKAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN
   PENYELENGGARAAN DOKUMEN DLM PT DGN KETENTUAN DLM
   UU NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN
4. PENGATURAN MODAL DASAR YG LEBIH BESAR
5. LEBIH KETAT MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM SENDIRI
   OLEH PERSEROAN DAN LARANGAN PENGELUARAN SAHAM YG
   DIMILIKI SENDIRI

71
PROSES PENDIRIAN PT

1. TAHAP AKTA NOTARIS, DIPERLUKAN UNTUK MERUMUSKAN
   AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YG DI DLMNYA TERDAPAT
   ANGGARAN DASAR PERSEROAN TSB. PADA SAAT PROSES
   INI 50 MODAL DITEMPATKAN HARUS SUDAH DISETOR ?
   NAMA DEFINITIF SDH HRS DIRESERVE DARI DEPARTEMEN
   KEHAKIMAN

72
2. TAHAP PENGESAHANAKTA PENDIRIAN YG DIBUAT
NOTARIS HARUSLAH DIAJUKAN KEPADA MENTERI
KEHAKIMAN UTK MENPTKAN PENGESAHAN
73
3. TAHAP PENDAFTARAN DALAM DAFTAR
PERUSAHAAN.SETELAH AD PERUSAHAAN DISAHKAN OLEH
YG BERWENANG, MAKA PERUSAHAAN DIDAFTARKAN DALAM
DAFTAR PERUSAHAAN.
74
4. TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA
NEGARA.MERUPAKAN PROSES TERAKHIR UTK MEMENUHI
UNSUR KETERBUKAAN BAHWA SUATU PT DGN NAMA
TERTENTU SUDAH DIDIRIKAN.
75
TANGGUNG JAWAB PT

• PERSYARATAN PT SBG BADAN HUKUM BELUM ATAU TDK
  TERPENUHI.
• PEMEGANG SAHAM YBS BAIK LANGSUNG ATAU TDK
  LANGSUNG DGN ITIKAD BURUK MEMANFAATKAN PT
  SEMATA-MATA UTK KEPENTINGAN PRIBADI.
• PEMEGANG SAHAM DARI PT TERLIBAT DLM PERBUATAN
  MELAWAN HUKUM YG DILAKUKAN PERSEROAN.
• PEMEGANG SAHAM YBS, BAIK LANGSUNG ATAU TDK
  LANGSUNG SECARA MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
  KEKAYAAN PERSEROAN, YG MENGIKATKAN KEKAYAAN
  PERSEROAN MENJADI TDK CUKUP MELUNASI HUTANG PT
  TSB.
• DIREKSI AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI
  JIKA DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN
  TUGASNYA SELAKU DIREKSI.
• KOMISARIS AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI
  JIKA DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN
  TUGASNYA SELAKU KOMISARIS.

76
JENIS-JENIS MODAL PT

• MODAL DASAR, MERUPAKAN SELURUH MODAL PERSEROAN ?
  AUTHORIZED CAPITAL.
• MODAL DITEMPATKAN, ADALAH SEBAGIAN ATAU SELURUH
  DARI MODAL DASAR YG TELAH DIPERUNTUKKAN ATAU
  DIJATAH KEPADA PEMEGANG SAHAM TERTENTU.
• MODAL SETOR, ADALAH MODAL YG TELAH DITEMPATKAN
  DAN DIPERUNTUKKAN BAGI MASING2 PEMEGANG SAHAM DAN
  TELAH DISETOR PENUH OLEH PEMEGANG SAHAM TSB,
  SEHINGGA UANG PENYETORAN SAHAM TSB SDH DPT
  DIPERGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN UTK MENJALANKAN
  BISNISNYA.

77
ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATAS

• RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
• DIREKSI
• KOMISARIS

78
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

• BUBAR KARENA KEPUTUSAN RUPS
• BUBAR KARENA JANGKA WAKTU BERDIRINYA SUDAH
  BERAKHIR
• BUBAR KARENA PENETAPAN PENGADILAN.

79
FIRMA (PARTNERSHIP)

• PENGERTIAN FIRMA ADALAH
• SUATU USAHA BERSAMA ANTARA 2 (DUA) ORANG ATAU
  LEBIH YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENJALANKAN SUATU
  USAHA DI BAWAH SUATU NAMA BERSAMA.
• CONTOH Fa. WIWIN Co.

80
PROSES PENDIRIAN FIRMA

1. TAHAP AKTA OTENTIK
2. TAHAP PENDAFTARAN AKTA FIRMA
3. TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA.

81
SISTEM TANGGUNG JAWAB PARA PARTNER DALAM FIRMA

• SETIAP TINDAKAN YG DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA
  FIRMA, MAKA YG BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM
  ADALAH PARA PERSERO ITU SECARA RENTENG UTK
  SELURUH HUTANG (JOINTLY AND SEVERALLY) DARI FIRMA
  TSB, TANPA MELIHAT SIAP DIANTARA PERSERO YG
  SECARA RIIL MELAKUKAN TINDAKAN TSB.

82
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)

• MERUPAKAN SUATU BENTUK BADAN USAHA YG DIDIRIKAN
  OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH, DI MANA 1 (SATU)
  ORANG ATAU LEBIH DAN PENDIRINYA ADALAH PERSERO
  AKTIF, YI YG AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAAN DAN
  AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PENUH ATAS KEKAYAAN
  PRIBADINYA, SEMENTARA 1 (SATU) ORANG LAIN ATAU
  LEBIH MERUPAKAN PERSERO PASIF (PERSERO
  KOMANDITER), DIMANA DIA HANYA BERTANGGUNG JAWAB
  SEBATAS UANG YG DIA SETOR SAJA.

83
USAHA DAGANG (UD)/ SOLE PROPRIETORSHIP

• MERUPAKAN SUATU CARA BERBISNIS SECARA PRIBADI DAN
  SENDIRI (TANPA PARTNER) TANPA MENDIRIKAN SUATU
  BADAN HUKUM, DAN KARENANYA TIDAK ADA HARTA KHUSUS
  YG DISISIHKAN SEBAGAIMANA HALNYA DGN SUATU BADAN
  HUKUM.
• NAMA USAHA DAGANG SESUAI DGN YG DIINGINKAN OLEH
  PEMILIKNYA, MISAL UD BINA SEJAHTERA.