Tugas Dpr PowerPoint PPT Presentations

All Time
Show:
Recommended
Sort by:
Tugas DPR dan wewenangnya PowerPoint PPT Presentation
Tugas DPR dan wewenangnya - Ini adalah slid presentasi tentang tugas DPR dan wewenangnya
Ini adalah slid presentasi tentang tugas DPR dan wewenangnya
| PowerPoint PPT presentation | free to download
inflasi targeting PowerPoint PPT Presentation
inflasi targeting - tugas mata kuliah yang ada di ekonomi pembangunan
tugas mata kuliah yang ada di ekonomi pembangunan
| PowerPoint PPT presentation | free to download
REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI PowerPoint PPT Presentation
REDEFINISI SANKRI PASCA REFORMASI - PERAN LAN DALAM PENGUATAN SANKRI Tugas Pokok: melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ...
PERAN LAN DALAM PENGUATAN SANKRI Tugas Pokok: melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PROSES EVALUASI KREDIT PowerPoint PPT Presentation
PROSES EVALUASI KREDIT - proses evaluasi kredit pendahuluan penskoran kredit analisis keuangan analisis rasio analisis laporan ukuran umum tugas terstruktur pendahuluan departemen kredit bank ...
proses evaluasi kredit pendahuluan penskoran kredit analisis keuangan analisis rasio analisis laporan ukuran umum tugas terstruktur pendahuluan departemen kredit bank ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
PERUNDANG PowerPoint PPT Presentation
PERUNDANG - PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL APA ITU PERATURAN PERUNDANGAN NASIONAL ? UU No. 10 TH 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pada Bab I ...
PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL APA ITU PERATURAN PERUNDANGAN NASIONAL ? UU No. 10 TH 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pada Bab I ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KAWAL DAN IMBANG (CHECKS AND BALANCES) PowerPoint PPT Presentation
KAWAL DAN IMBANG (CHECKS AND BALANCES) - KAWAL DAN IMBANG (CHECKS AND BALANCES) Checks (kawal, kendali): mekanisme kelembagaan yang mencegah penggunaan kekuasaan secara mutlak / absolut.
KAWAL DAN IMBANG (CHECKS AND BALANCES) Checks (kawal, kendali): mekanisme kelembagaan yang mencegah penggunaan kekuasaan secara mutlak / absolut.
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KEDAULATAN RAKYAT PowerPoint PPT Presentation
KEDAULATAN RAKYAT - Title: PowerPoint Presentation Last modified by: AD 1 W Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: On-screen Show Other titles
Title: PowerPoint Presentation Last modified by: AD 1 W Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: On-screen Show Other titles
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PowerPoint PPT Presentation
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, ... Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 ]; 2.
Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, ... Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 ]; 2.
| PowerPoint PPT presentation | free to download
LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA (SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA) PowerPoint PPT Presentation
LEMBAGA PEMERINTAHAN INDONESIA (SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA) - Kewajiban dan wewenang Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ... MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan ...
Kewajiban dan wewenang Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ... MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PENDAHULUAN PowerPoint PPT Presentation
PENDAHULUAN - 1 Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Latar Belakang Perubahan Tujuan Perubahan Antara lain: Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
1 Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Latar Belakang Perubahan Tujuan Perubahan Antara lain: Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KATA PENGANTAR PowerPoint PPT Presentation
KATA PENGANTAR - Title: Slide 1 Author: OFFICE XP Last modified by: gengminator Created Date: 3/26/2005 2:15:25 PM Document presentation format: On-screen Show Other titles
Title: Slide 1 Author: OFFICE XP Last modified by: gengminator Created Date: 3/26/2005 2:15:25 PM Document presentation format: On-screen Show Other titles
| PowerPoint PPT presentation | free to download
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli 1959 - 1965 PowerPoint PPT Presentation
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli 1959 - 1965 - ... (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) ... Akibatnya, semua lembaga negara berada di bawah Presiden Pembatasan Partai-Partai ...
... (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) ... Akibatnya, semua lembaga negara berada di bawah Presiden Pembatasan Partai-Partai ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Pemrograman Visual Delphi 7.0 Pertemuan 2 Mengelola Project PowerPoint PPT Presentation
Pemrograman Visual Delphi 7.0 Pertemuan 2 Mengelola Project - ... berisi option-option dinyatakan lewat menu Tools Environtment Options. * * File-File yang membangun project 6. File Back-Up(.~dp, .~df,. ~pa) ...
... berisi option-option dinyatakan lewat menu Tools Environtment Options. * * File-File yang membangun project 6. File Back-Up(.~dp, .~df,. ~pa) ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF PowerPoint PPT Presentation
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF - Title: Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Partai Author: Abu Fariz Last modified by: Serba Guna Created Date: 6/13/2006 2:50:09 PM Document presentation format
Title: Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Partai Author: Abu Fariz Last modified by: Serba Guna Created Date: 6/13/2006 2:50:09 PM Document presentation format
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN PowerPoint PPT Presentation
KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN - Hasil pemeriksaan keuangan Negara ... tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan PENGAWASAN/PEMERIKSAAN EKSTERNAL DAN INTERNAL PASCA-PERUBAHAN UUD 1945 ...
Hasil pemeriksaan keuangan Negara ... tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan PENGAWASAN/PEMERIKSAAN EKSTERNAL DAN INTERNAL PASCA-PERUBAHAN UUD 1945 ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT PowerPoint PPT Presentation
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT - Setelah perubahan UUD 1945 MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara ... Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 hasil Perubahan ...
Setelah perubahan UUD 1945 MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara ... Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 hasil Perubahan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KOMNAS HAM PowerPoint PPT Presentation
KOMNAS HAM - KOMNAS HAM TUJUAN Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. KEANGGOTAAN Maksimal 35 orang.
KOMNAS HAM TUJUAN Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. KEANGGOTAAN Maksimal 35 orang.
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB PowerPoint PPT Presentation
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB - pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan negara oleh hasan bisri anggota pembina utama
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan negara oleh hasan bisri anggota pembina utama
| PowerPoint PPT presentation | free to download
ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, PowerPoint PPT Presentation
ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, - kebijakan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja pasca uu asn aba subagja, s.sos., m.ap, kepala bidang standarisasi jabatan sdm ...
kebijakan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja pasca uu asn aba subagja, s.sos., m.ap, kepala bidang standarisasi jabatan sdm ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
Sistem Pemerintahan PowerPoint PPT Presentation
Sistem Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sesudah Diamandemen Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen.
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sesudah Diamandemen Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen.
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Pertemuan ke-1. PowerPoint PPT Presentation
Pertemuan ke-1. - teguhfp.wordpress.com email: kismantoroadji@gmail.com HP : 081-328089202 Flexi: 0274-7801029 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A ...
teguhfp.wordpress.com email: kismantoroadji@gmail.com HP : 081-328089202 Flexi: 0274-7801029 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
MENGENAL PowerPoint PPT Presentation
MENGENAL - Title: Slide 1 Author: ikip pgri Last modified by: AXIOO Created Date: 4/15/2005 11:25:46 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles
Title: Slide 1 Author: ikip pgri Last modified by: AXIOO Created Date: 4/15/2005 11:25:46 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles
| PowerPoint PPT presentation | free to download
dan dasar negara PowerPoint PPT Presentation
dan dasar negara - Sidang MPR Dlm Amandemen UUD 1945. SU MPR 1999 (14-12 Oktober 1999) ST ... Periode berlakunya UUD. 1. 18 Agustus 1945 ... UUD 1945 ( 19 Oktober 1999 sekarang ) ...
Sidang MPR Dlm Amandemen UUD 1945. SU MPR 1999 (14-12 Oktober 1999) ST ... Periode berlakunya UUD. 1. 18 Agustus 1945 ... UUD 1945 ( 19 Oktober 1999 sekarang ) ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Pengisian Jabatan Presiden (Perwakilan dan Pergantian) PowerPoint PPT Presentation
Pengisian Jabatan Presiden (Perwakilan dan Pergantian) - Title: Slide 1 Author: 0 Last modified by: E-302 Created Date: 1/13/2002 2:55:31 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company: 0 Other titles
Title: Slide 1 Author: 0 Last modified by: E-302 Created Date: 1/13/2002 2:55:31 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company: 0 Other titles
| PowerPoint PPT presentation | free to download
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA A. MUKTHIE FADJAR PP OTODA UNIBRAW/KRHN, 20/12/2002 PowerPoint PPT Presentation
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA A. MUKTHIE FADJAR PP OTODA UNIBRAW/KRHN, 20/12/2002 - Perubahan Keempat pada tahun 2002. * Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, ... Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ...
Perubahan Keempat pada tahun 2002. * Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, ... Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
PANDUAN RINGKAS ADVOKASI KESEHATAN PowerPoint PPT Presentation
PANDUAN RINGKAS ADVOKASI KESEHATAN - Title: PANDUAN RINGKAS ADVOKASI KESEHATAN Last modified by: OM RUDHIE Created Date: 5/8/2003 2:36:19 PM Document presentation format: On-screen Show
Title: PANDUAN RINGKAS ADVOKASI KESEHATAN Last modified by: OM RUDHIE Created Date: 5/8/2003 2:36:19 PM Document presentation format: On-screen Show
| PowerPoint PPT presentation | free to download
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PowerPoint PPT Presentation
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN - SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN Pengertian Perencanaan dan Penganggaran Jenis-jenis rencana dalam SPPN Prinsip/Asas dan Siklus Anggaran
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN Pengertian Perencanaan dan Penganggaran Jenis-jenis rencana dalam SPPN Prinsip/Asas dan Siklus Anggaran
| PowerPoint PPT presentation | free to download
BANK SENTRAL PowerPoint PPT Presentation
BANK SENTRAL - Title: BAHAN KULIAH KEBANKSENTRALAN KELEMBAGAAN & ORGANISASI BANK SENTRAL Author: p_wanto Last modified by: samsung Created Date: 2/16/2005 12:45:18 AM
Title: BAHAN KULIAH KEBANKSENTRALAN KELEMBAGAAN & ORGANISASI BANK SENTRAL Author: p_wanto Last modified by: samsung Created Date: 2/16/2005 12:45:18 AM
| PowerPoint PPT presentation | free to download
ATURAN BELAJAR SEMESTER II PowerPoint PPT Presentation
ATURAN BELAJAR SEMESTER II
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Berbagai Konstitusi yang pernah berlaku di indonesia PowerPoint PPT Presentation
Berbagai Konstitusi yang pernah berlaku di indonesia - Berbagai Konstitusi yang pernah berlaku di indonesia Apa itu konstitusi ? Menurut maknanya : Konstitusi adalah dasar susunan badan politik yang bernama ...
Berbagai Konstitusi yang pernah berlaku di indonesia Apa itu konstitusi ? Menurut maknanya : Konstitusi adalah dasar susunan badan politik yang bernama ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Susunan Organisasi Negara PowerPoint PPT Presentation
Susunan Organisasi Negara - Pemerintah bertanggung jawab secara politik ... Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. LEMBAGA NEGARA INDONESIA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 MPR BPK ...
Pemerintah bertanggung jawab secara politik ... Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. LEMBAGA NEGARA INDONESIA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 MPR BPK ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
MANAJEMEN PowerPoint PPT Presentation
MANAJEMEN - Title: Slide 1 Author: Kanreg VII Last modified by: SONY Created Date: 7/15/2006 3:44:21 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company
Title: Slide 1 Author: Kanreg VII Last modified by: SONY Created Date: 7/15/2006 3:44:21 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company
| PowerPoint PPT presentation | free to view
SISTEM PENGGAJIAN PNS PowerPoint PPT Presentation
SISTEM PENGGAJIAN PNS - SISTEM PENGGAJIAN PNS Dipersiapkan oleh: Daly Erni (Sumber: Materi dari Dr. Wukir Ragil, SH dan Tri Hayati ) DASAR HUKUM, PENGERTIAN Ps 7 UU 8/74 jo.
SISTEM PENGGAJIAN PNS Dipersiapkan oleh: Daly Erni (Sumber: Materi dari Dr. Wukir Ragil, SH dan Tri Hayati ) DASAR HUKUM, PENGERTIAN Ps 7 UU 8/74 jo.
| PowerPoint PPT presentation | free to view
Problematika REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN dalam PEraturan Daerah PowerPoint PPT Presentation
Problematika REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN dalam PEraturan Daerah - PROBLEMATIKA REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERATURAN DAERAH Dr. Mukti Fajar ND Dosen Hukum Ekonomi , Univ. Muhammadiyah Yogyakarta
PROBLEMATIKA REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERATURAN DAERAH Dr. Mukti Fajar ND Dosen Hukum Ekonomi , Univ. Muhammadiyah Yogyakarta
| PowerPoint PPT presentation | free to view
SATUAN ACARA PERKULIAHAN PowerPoint PPT Presentation
SATUAN ACARA PERKULIAHAN - ... (Indonesia Raya) Perubahan UUD Aturan Peralihan Aturan Tambahan REFERENSI Undang-Undang Dasar Republik ... 27 Agustus 1950 ] UUD 1945 (II) [5 ...
... (Indonesia Raya) Perubahan UUD Aturan Peralihan Aturan Tambahan REFERENSI Undang-Undang Dasar Republik ... 27 Agustus 1950 ] UUD 1945 (II) [5 ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
FILSAFAT HUKUM PowerPoint PPT Presentation
FILSAFAT HUKUM - filsafat hukum o l e h dr. dominikus rato, s.h., m.si * * tema pokok : sub tema: menjelaskan pengertian hukum dari berbagai perspektif standard kompetensi: kemampuan ...
filsafat hukum o l e h dr. dominikus rato, s.h., m.si * * tema pokok : sub tema: menjelaskan pengertian hukum dari berbagai perspektif standard kompetensi: kemampuan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
PANDUAN RINGKAS ADVOKASI KESEHATAN PowerPoint PPT Presentation
PANDUAN RINGKAS ADVOKASI KESEHATAN - STRATEGI DASAR PROMKES O L E H : ABDUL FUAD HELMI, SKM PENGERTIAN ADVOKASI Suatu usaha sistematik & terorganisasir untuk mempegaruhi dan mendesak terjadinya perubahan ...
STRATEGI DASAR PROMKES O L E H : ABDUL FUAD HELMI, SKM PENGERTIAN ADVOKASI Suatu usaha sistematik & terorganisasir untuk mempegaruhi dan mendesak terjadinya perubahan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
TATA CARA PENGHAPUSAN PowerPoint PPT Presentation
TATA CARA PENGHAPUSAN - Title: Slide 1 Author: pbmn1_c Last modified by: pusintek Created Date: 7/6/2006 12:23:44 PM Document presentation format: A4 Paper (210x297 mm) Company
Title: Slide 1 Author: pbmn1_c Last modified by: pusintek Created Date: 7/6/2006 12:23:44 PM Document presentation format: A4 Paper (210x297 mm) Company
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PENDIDIKAN DEMOKRASI PowerPoint PPT Presentation
PENDIDIKAN DEMOKRASI - PENDIDIKAN DEMOKRASI DR. Dasim BUDIMANSYAH, M.Si. Dosen PKN dan SPS UPI Demokrasi berdasarkan Hukum Gerakan reformasi yang berlangsung sejak 1998, telah melahirkan ...
PENDIDIKAN DEMOKRASI DR. Dasim BUDIMANSYAH, M.Si. Dosen PKN dan SPS UPI Demokrasi berdasarkan Hukum Gerakan reformasi yang berlangsung sejak 1998, telah melahirkan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KOMPETENSI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PowerPoint PPT Presentation
KOMPETENSI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - KOMPETENSI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan VII dan VIII
KOMPETENSI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan VII dan VIII
| PowerPoint PPT presentation | free to download
REALITAS SOSIAL BUDAYA PowerPoint PPT Presentation
REALITAS SOSIAL BUDAYA - 3 REALITAS SOSIAL BUDAYA Indikator: Siswa dapat mengatahui konsep dasar Realitas Sosial Budaya Sumber Pustaka: LKS Sosiologi 1 Oleh: MGMP Sosiologi Kab.Gresik
3 REALITAS SOSIAL BUDAYA Indikator: Siswa dapat mengatahui konsep dasar Realitas Sosial Budaya Sumber Pustaka: LKS Sosiologi 1 Oleh: MGMP Sosiologi Kab.Gresik
| PowerPoint PPT presentation | free to download
TATA CARA PENGHAPUSAN PowerPoint PPT Presentation
TATA CARA PENGHAPUSAN - Title: Slide 1 Author: pbmn1_c Last modified by: pusintek Created Date: 7/6/2006 12:23:44 PM Document presentation format: A4 Paper (210x297 mm) Company
Title: Slide 1 Author: pbmn1_c Last modified by: pusintek Created Date: 7/6/2006 12:23:44 PM Document presentation format: A4 Paper (210x297 mm) Company
| PowerPoint PPT presentation | free to view
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA) PowerPoint PPT Presentation
KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEMDA (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA) - kelembagaan dan organisasi pemda (studi kasus ide pemekaran provinsi tapanuli dan luwu raya) mata kuliah dinamika politik lokal dosen: ratri istania, sip, ma
kelembagaan dan organisasi pemda (studi kasus ide pemekaran provinsi tapanuli dan luwu raya) mata kuliah dinamika politik lokal dosen: ratri istania, sip, ma
| PowerPoint PPT presentation | free to download
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PowerPoint PPT Presentation
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN - hukum perlindungan konsumen oleh : wiwin muchtar wiyono, sh.,mhum mengapa konsumen dilindungi ??? alasan pokok konsumen perlu dilindungi melindungi konsumen ...
hukum perlindungan konsumen oleh : wiwin muchtar wiyono, sh.,mhum mengapa konsumen dilindungi ??? alasan pokok konsumen perlu dilindungi melindungi konsumen ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
Penggolongan Bank PowerPoint PPT Presentation
Penggolongan Bank - Penggolongan Bank Bank Sentral/Bank Indonesia (BI) Status BI a. Lembaga Negara Yang Independen BI memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya dan untuk menjamin ...
Penggolongan Bank Bank Sentral/Bank Indonesia (BI) Status BI a. Lembaga Negara Yang Independen BI memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya dan untuk menjamin ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Mengenal APBN Syariah PowerPoint PPT Presentation
Mengenal APBN Syariah - Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman Kepala Bidang Syiar, Dakwah, dan Pengabdian Masyarakat DKM Unpad Definisi APBN APBN adalah suatu daftar atau penjelasan ...
Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman Kepala Bidang Syiar, Dakwah, dan Pengabdian Masyarakat DKM Unpad Definisi APBN APBN adalah suatu daftar atau penjelasan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to view
BAB 4 PowerPoint PPT Presentation
BAB 4 - Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu ... Khusus di Negara Federasi Perubahan UUD itu baru ... termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti ...
Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu ... Khusus di Negara Federasi Perubahan UUD itu baru ... termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU PowerPoint PPT Presentation
PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU - Title: Slide 1 Author: Syafiq Last modified by: user Created Date: 6/22/2005 4:14:35 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company
Title: Slide 1 Author: Syafiq Last modified by: user Created Date: 6/22/2005 4:14:35 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company
| PowerPoint PPT presentation | free to download
I Putu Suprapta KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PowerPoint PPT Presentation
I Putu Suprapta KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA - konsil kedokteran indonesia peran kki berkaitan dengan penugasan klinis di rsud i putu suprapta konsil kedokteran indonesia
konsil kedokteran indonesia peran kki berkaitan dengan penugasan klinis di rsud i putu suprapta konsil kedokteran indonesia
| PowerPoint PPT presentation | free to download
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG PowerPoint PPT Presentation
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG - Title: PowerPoint Presentation Author: taru Last modified by: taru Created Date: 3/10/2003 3:14:38 PM Document presentation format: On-screen Show Company
Title: PowerPoint Presentation Author: taru Last modified by: taru Created Date: 3/10/2003 3:14:38 PM Document presentation format: On-screen Show Company
| PowerPoint PPT presentation | free to download
Struktur APBN PowerPoint PPT Presentation
Struktur APBN - Dasar Perundangan APBD Berbasis Kinerja Perubahan Penganggaran PROSES PENYUSUNAN APBD Proses Penyusunan APBD Langkah penyusunan APBD dilakukan dengan berdasar pada ...
Dasar Perundangan APBD Berbasis Kinerja Perubahan Penganggaran PROSES PENYUSUNAN APBD Proses Penyusunan APBD Langkah penyusunan APBD dilakukan dengan berdasar pada ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
KELAS XI SMA PowerPoint PPT Presentation
KELAS XI SMA - Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 2. Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan ...
Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 2. Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan ...
| PowerPoint PPT presentation | free to download
REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PowerPoint PPT Presentation
REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH - Title: REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Author: B4N9-S^oftware Last modified by: Mr.Suryo Created Date: 7/9/2006 3:42:36 PM Document presentation format
Title: REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Author: B4N9-S^oftware Last modified by: Mr.Suryo Created Date: 7/9/2006 3:42:36 PM Document presentation format
| PowerPoint PPT presentation | free to view
PENGGELEDAHAN, PENYITAAN PowerPoint PPT Presentation
PENGGELEDAHAN, PENYITAAN - Title: HUKUM ACARA PIDANA Author: Narendra Last modified by: E-302 Created Date: 10/1/2005 5:23:46 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3)
Title: HUKUM ACARA PIDANA Author: Narendra Last modified by: E-302 Created Date: 10/1/2005 5:23:46 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3)
| PowerPoint PPT presentation | free to download
BAB: 11 ZAKAT ,HAJI DAN WAKAF PowerPoint PPT Presentation
BAB: 11 ZAKAT ,HAJI DAN WAKAF - Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia selain diatur Undang-undang Nomor 17 tahun 1999, juga Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003.
Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia selain diatur Undang-undang Nomor 17 tahun 1999, juga Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003.
| PowerPoint PPT presentation | free to view
WAWASAN KEBANGSAAN NKRI PowerPoint PPT Presentation
WAWASAN KEBANGSAAN NKRI - Title: WAWASAN KEBANGSAAN NKRI Author: BAMBANG UTOMO Last modified by: Activated User Created Date: 10/26/2005 8:10:24 PM Document presentation format
Title: WAWASAN KEBANGSAAN NKRI Author: BAMBANG UTOMO Last modified by: Activated User Created Date: 10/26/2005 8:10:24 PM Document presentation format
| PowerPoint PPT presentation | free to download


Home About Us Terms and Conditions Privacy Policy Contact Us
Copyright 2025 CrystalGraphics, Inc. — All rights Reserved. PowerShow.com is a trademark of CrystalGraphics, Inc.
tugas dpr — Search results on PowerShow.com