PERUNDANG

1
PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL
2
APA ITU PERATURAN PERUNDANGAN NASIONAL ?

• UU No. 10 TH 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
  Perundang Undangan pada Bab I Ps.1
• Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
  tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau
  pejabat yang berwewenang dan mengikat secara umum.

3
Macam peraturan perundangan ?

1. UUD 1945
2. Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
   Undang Undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (PP).
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah Perda Provinsi, Perda
   Kabupaten/kota, Peraturan Desa

4
Prinsip peraturan pendandangan ?

1. Dasar hukumnya selalu peraturan perundangan.
2. Hanya peraturan tertentu yang dijadikan landasan
   yuridis
3. Peraturan perundangan yang berlaku hanya dapat
   diubah, dicabut, dan dihapus oleh peraturan
   perundangan yang sederajat atau lebih tinggi.
4. Peraturan yang baru mengesampingkan yang lama.
5. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang
   lebih rendah.
6. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan
   yang bersifat umum.
7. Setiap jenis peraturan materinya berbeda.

5
Pentingnya peraturan perundangan ?

1. Menjamin kepastian hukum warga negara.
2. Memberikan rasa keadilan warga negara.
3. Melindungi / mengayomi hak hak warga negara.
4. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman

6
Proses pebuatan peraturan perundangan ?

1. PROSES PENYIAPAN
2. PROSES PENGAJUAN
3. PROSES PEMBAHASAN
4. PROSES PENETAPAN
5. PROSES PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN

7
PROSES PENYIAPAN RUU
PRESIDEN
DPR
MENTERI
PANITIA Ad Hoc
STAF AHLI
8
PROSES PENGAJUAN RUU
DPR
PRESIDEN
PRESIDEN
PIMP. DPR
9
PROSES PEMBAHASAN RUU
PRESIDEN
1. SIDANG PLENO
2.KOMISI FRAKSI
DITERIMA DPR
3.HEARING
DPR Menjadwal
4.SIDANG PLENO PENGAB.KEP.
10
PROSES PENETAPAN RUU MENJADI UU

• PENETAPAN RUU MENJADI UU DILAKUKAN OLEH DPR DALAM
  FORUM RAPAT PLENO DPR

11
PROSES PENGESAHAN PEMEBERLAKUAN RUU MENJADI UU

• RUU YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA ANTARA DPR DAN
  PRESIDEN DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPR KEPADA
  PRESIDEN UNTUK DISYAHKAN MENJADI UNDANG UNDANG.
• PENYERAHAN RUU YANG TELAH DISETUJUI TERSEBUT
  PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SEJAK TANGGAL
  PERSETUJUAN BERSAMA.
• PRESIDEN MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PALING LAMBAT
  30 HARI SEJAK RUU DISETUJUI BERSAMA.
• APABILA PRESIDEN DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI SEJAK
  PERSETUJUAN BERSAMA TIDAK MENNANDATANGANI MAKA
  RUU SYAH MENJADI UU DAN SEGERA DI UNDANGKAN
• UNDANG UNDANG YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH DPR
  DISYAHKAN OLEH PRESIDEN DAN DIUNDANGKAN OLEH
  MENTERI SEKRETARIS NEGARA ATAS NEMA PRESIDEN.

12
Proses pembuatan uu
RUU (PRESIDEN)
RUU (DPR)
MEMBAHAS RUU (DPR PRESIDEN)
PENGESAHAN RUU MENJADI UU
LEMBARAN NEGARA
PENGUNDANGAN PENYEBARLUASAN
BERITA NEGARA
13
PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
RAPERDA (DPRD)
RAPERDA (KADA)
MEMBAHAS RAPERDA (DPRD KADA)
PENGESAHAN RAPERDA MENJADI PERDA
LEMBARAN DAERAH
PENGUNDANGAN PENYEBARLUASAN
BERITA DAERAH
14
PROSES PEMBUATAN UU (RUU DARI PRESIDEN)

1. DIAJUKAN DENGAN SURAT PRESIDEN KEPADA PIMPINAN
   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2. UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN PRESIDEN MENUGASI
   MENTERI UNTUK MEWAKILI PRESIDEN
3. DPR MEMBAHAS RUU DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMBAT
   60 HARI SEJAK SURAT PRESIDEN DITERIMA
4. UNTUK KEPENTINGAN PEMBAHASAN DI DPR MENTERI ATAU
   PIMPINAN PEMRAKARSA MEMPERBANYAK NASKAH DALAM
   JUMLAH YANG DIPERLUKAN

15
PROSES PEMBUATAN UU (RUU DARI DPR)

1. RUU YANG DISIAPKAN DENGAN SURAT PIMPINAN DPR
   DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN
2. PRESIDEN MENUGASI MENTERI YANG MEWAKILI UNTUK
   MEMBAHAS RACANGAN UU BERSAMA DPR PALING LAMBAT 60
   HARI SEJAK HARI SURAT PIMPINAN DPR DITERIMA
3. MENTERI MENGKOORDINASIKAN PERSIAPAN PEMBAHASAN
   DENGAN MENTERI YANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
   DIBIDANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.
4. SEKRETARIAT JENDRAL DPR MENYEBARLUASKAN RUU

16
MENTAATI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL
17
SIAPA YANG HARUS MENTAATI PERATURAN PERUNDANGAN ?

• SETIAP WARGA NEGARA
• SETIAP LEMBAGA NEGARA
• SETIAP LEMABAGA MASYARAKAT
• PEMERINTAH

18
MENGAPA PERLU MENTAATI PERATURAN PERUNDANGAN ?

• HUKUM / PERATURAN PERUNDANGAN MEMILIKI KEKUATAN
  HUKUM YANG MEMAKSA
• MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS,
  TERARUT, RUKUN DAN BAIK.

19
KEKUATAN HUKUM BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANGAN ?

1. KEKUATAN BERLAKU SECARA YURIDIS YAITU PERATURAN
   PERUNDANGAN MEMPUNYAI KEKUATAN BERLAKU APABILA
   TELAH MEMENUHI SYARAT FORMAL.(TIDAK BERTENTANGAN
   DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI, DIBENTUK OLEH
   LEMBAGA YANG SAH MENURUT PERATURAN, MELALUI
   PROSES PENYUSUNAN YANG BENAR SESUAI DENGAN
   PERATURAN)

20

1. KEKUATAN BERLAKU SECARA SOSIOLOGIS YAITU APABILA
   PERATURAN PERUNDANGAN ITU DAPAT DITERIMA OLEH
   MASYARAKAT SEBAGAI HUKUM
2. KEKUATAN BERLAKU SECARA FILOSOFIS YAITU APABILA
   ISI PERATURAN PERUNDANGAN ITU SESUAI DENGAN CITA
   CITA HUKUM NILAI POSITIF YANG TINGGI

21
DIMANA SAJA HARUS MEMATUHI PERUNDANG UNDANGAN
NASIONAL ?

• DALAM KELUARGA
• DI SEKOLAH
• DALAM MASYARAKAT
• KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.

22
MENGEMBANGKAN SIKAP MEMATUHI PERATURAN
PERUNDANGAN ?

• USAHA NEGARA
• MENGADAKAN PENYULUHAN HUKUM
• MEMBERI SANKSI YANG TEGAS BAGI PELANGGAR HUKUM
• MENCIPTAKAN BERBAGAIM PRODUK HUKUM SESUAI DENGAN
  KEBUTUHAN
• MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN YANG ADIL.

23

• USAHA WARGA NEGARA / MASYARAKAT
• BERUSAHA MEMAHAMI PERATURAN YANG BERLAKU
• SELALU BERHATI HATI DALAM BERTINDAK (SESUAI
  DENGAN HUKUM)
• TOKOH MASYARAKAT MENJADIKAN DIRINYA SEBAGAI
  TELADAN DALAM MEMATUHI PERATURAN
• SETIAP WARGA NEGARA / WARGA MASYARAKAT WAJIB
  MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBANNYA

24
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
25
APA ITU KORUPSI ?

• KORUPSI ADALAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
  ORANG YANG SECARA SENGAJA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN
  PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAUM ORANG
  LAIN SUATU KORPORASI DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN
  NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

26
AKIBAT KORUPSI ?

1. NEGARA BANYAK HUTANG
2. MEMPERKAYA KELOMPOK ORANG YANG DEKAT DENGAN
3. MENGHABISKAN UANG NEGARA
4. MENIMBULKAN KETIDAKADILAN DALAM HAL PENDAPATAN
   DAN KEKAYAAN
5. MENCIPTAKAN RASA FRUSTASI, KEKESALAN, KEMARHAN
   DAN DENDAM
6. MENCIPTAKAN AKSI PENENTANGAN, PERMUSUHAN,
   KERUSUHAN DAN TINDAK PERUSAKAN FASILITAS UMUM

27
CONTOH TINDAK PIDANA KORUPSI

• KASUS PENYIMPANGAN DANA PEMILU OLEH PEJABAT KPU
• KASUS PEMBOBOLAN BANK INDONESIA
• KASUS KORUPSI PT. JAMSOSTEK
• KASUS KKORUPSI DI BULOG DLL

28
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI?

1. PENINGKATAN KETAQWAAN
2. PENINGKATAN KUALITAS MORAL BANGSA MELALUI
   PENDIDIKAN MORAL, BUDI PEKERTI, DAN PENANAMAN
   NILAI NILAI PANCASILA
3. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
4. PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS
5. MENINGKATKAN PENGAWASAN PENGGUNAAN KEUANGAN
   NEGARA
6. MENINGKATKAN KINERJA PARA PENEGAK HUKUM
7. MEMBENTUK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
8. MENINGKATKAN FUNGSI BPK

29
SIKAP ANTI KORUPSI ?

• SIKAP YANG TIDAK SETUJU, TIDAK SENANG, TERHADAP
  TINDAK PIDANA KORUPSI

30
INSTRUMEN ANTI KORUPSI ?

1. BPK
2. MAHKAMAH AGUNG
3. KPK
4. KEPOLISIAN
5. KUHP
6. UU No. 31 TH. 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
   PIDANA KORUPSI
7. UU No. 20 TH. 2001 TTG. PERUBAHAN ATAS UU No. 31
   TH 1999
8. UU No. 30 TH. 2002 TTG. KOMISI PEMBERANTASAN
   TINDAK PIDANA KORUPSI DLL