FILSAFAT HUKUM

1
FILSAFAT HUKUM
O L E H

• DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si

2
TEMA POKOK

• SUB TEMA MENJELASKAN PENGERTIAN HUKUM DARI
  BERBAGAI PERSPEKTIF
• STANDARD KOMPETENSI KEMAMPUAN MENGANALISIS HUKUM
  DARI PERSPEKTIF FILSAFAT
• KOMPETENSI DASAR MAMPU MENDESKRIPSIKAN,
  MENJELASKAN, DAN MEMAHAMI ARTI HUKUM SECARA
  FILOSOFIS
• TUJUAN MAMPU MENDESKRIPSIKAN, MENJELASKAN,
  MEMAHAMI HUKUM DARI PERSPEKTIF FILSAFAT
• TUJUAN KHUSUS - MAMPU MENGANALISIS REALITAS
  HUKUM DENGAN PENDEKATAN FILSAFAT, KHUSUSNYA
  PENGERTIAN HUKUM (IUS LEGE/LEX LAW LEGAL
  HUKUM UNDANG-UNDANG)
• PENGERTIAN HUKUM INI ADA BANYAK RAGAM TERGANTUNG
  PADA PAHAM YANG DIANUT. MISALNYA, KAUM ANALITIKA
  MENGATAKAN LAW AS COMMAND OF THE SOVEREIGN (HUKUM
  ADALAH PERINTAH PENGUASA).

3
DEFINISI FILSAFAT

• PENGERTIAN FILSAFAT
• SECARA ETIMOLOGIS FILSAFAT TERDIRI DARI FILO
  DAN SOPHIA. FILO CINTA SOPHIA KEBIJAKSANAAN
• JADI FILOSOPHIA ATAU FILSAFAT CINTA AKAN
  KEBIJAKSANAAN (LOVE OF WISDOM) DALAM ARTI
  SEDALAM-DALAMNYA
• SECARA HARAFIAH MENURUT FILSAFAT ARAB FILSAFAT
  ADALAH KEGANDRUNGAN SESEORANG UNTUK MENCARI DAN
  MENEMUKAN KEBENARAN YANG HAKIKI. GANDRUNG CINTA
  YANG SEDALAM-DALAMNYA SEHINGGA SELALU BERUSAHA
  MENCARI DAN MENEMUKAN KEBENARAN HAKIKI HAKEKAT
  KEBENARAN SEJATI
• SECARA AKADEMIK FILSAFAT ADALAH USAHA MANUSIA
  YANG DILAKUKAN SECARA SENGAJA UNTUK MENEMUKAN
  KEBENARAN YANG HAKIKI.
• USAHA MANUSIA SECARA SENGAJA LOGIS/RASIONAL,
  SISTIMATIS, OBJEKTIF, DAN UNIVERSAL.

4

• ONTOLOGI APAKAH
• EPISTEMOLOGI BAGAIMANAKAH
• AKSIOLOGI UNTUK APA
• MENGAPA?
• 5 W 1 H
• WHAT / WHO
• WHERE
• WHEN
• HOW
• WHY

5
CARA KERJA FILSAFAT

• RADIKAL
• SISTIMATIS / DIALEKTIKA
• TERSTRUKTUR
• UNIVERSAL

6
MENGAPA ORANG BERFILSAFAT?

• ADA TIGA HAL YANG MEMBUAT SESEORANG BERFILSAFAT
• HERAN
• PLATO MENGATAKAN MATA KITA MELIHAT
  BINTANG-BINTANG, MATAHARI, BULAN, DAN LANGIT. APA
  DAN MENGAPA REALITAS YANG KITA LIHAT ITU. JAWABAN
  ATAS PERTANYAAN ITU MEMBUAT ORANG BERFILSAFAT
• IMANUEL KANT COELUM STELLATUM SUPRA ME, LEX
  MORALIS INTRA ME (LANGIT BERBINTANG-BINTANG DI
  ATAS SAYA DAN HUKUM MORAL DI DALAM DIRI SAYA)
  APA ITU BINTANG-BINTANG? MENGAPA ADA HUKUM MORAL
  SEPERTI MENGAPA ORANG DILARANG MEMBUNUH, MENCURI,
  MENGHINA ORANG. JAWABAN ATAS PERTANYAAN INI IA
  BERFILSAFAT.
• SANGSI / RAGU
• SINT AUGUSTINUS (354 SM) DAN RENE DESCARTES (1596
  1650) KESANGSIAN MERUPAKAN SUMBER UTAMA BAGI
  PEMIKIRAN SESEORANG. BENARKAH BUMI INI DATAR?
  BENARKAH MANUSIA MEMILIKI ROH?
• IMANUEL KANT COGITO ERGO SUM SAYA BERPIKIR,
  MAKA SAYA ADA. BERPIKIR SADAR
• SADAR AKAN KETERBATASAN
• MANUSIA BERFILSAFAT KARENA IA SADAR AKAN
  KETERBATASANNYA. KETERBATASAN BERPIKIR, MELIHAT,
  MENDENGAR, MERABA, MERASA, DAN SEBAGAINYA.

7
PENGERTIAN HUKUM

• Hukum adalah seperangkat kaidah normatif yang
  dibuat oleh lembaga berwenang, berfungsi sebagai
  pedoman berperilaku untuk menjamin kesejahteraan
  masyarakat, dan jika kaidah tersebut dilanggar
  akan dikenai sanksi. Dari definisi di atas,
  terlihat bahwa yang disebut hukum itu harus
  mengandung paling tidak ada 6 (lima) unsur,
  yaitu (a) kaidah normatif (b) dibuat oleh
  lembaga atau badan yang berwenang (c) berfungsi
  sebagai pedoman untuk bertingkah laku (d) untuk
  mencapai kesejahteraan masyarakat (e) bersifat
  memaksa dan (e) sanksi.
• Pandangan ini dikemukakan oleh kaum normatif.
  Sebab mereka mengatakan bahwa hukum adalah
  seperangkat normatif.
• Apakah hukum itu harus normatif?
• Ya, salah satu cirikhas hukum adalah normatif.
  Jika tidak ada normatif ia bukan hukum, tetapi
  tidak semua yang bersifat normatif itu adalah
  hukum.

8
HUKUM SEBAGAI KAIDAH NORMATIF
A) Unsur pertama, kaidah normatif terdiri dari
perintah dan larangan, hak dan kewajiban, serta
tugas dan wewenang. Ada 4 (empat) kaidah, yaitu
kaidah sosial, kaidah kesusilaan, kaidah agama,
dan kaidah hukum. Masing-masing kaidah itu
memiliki cirikhasnya masing-masing. Misalnya
cirikhas tentang sumber, materi, dan sanksi.
Dalam konteks yang sedang kita pelajari ini
adalah kaidah hukum (bukan kaidah sosial, kaidah
kesusilaan, apalagi kaidah agama). Dari
pengertian di atas terlihat bahwa tidak semua
yang normatif itu adalah hukum, tetapi juga
kaedah agama, kesusilaan/moral, dan sosial/
kemasyarakatan, akan tetapi hukum selalu ada
unsur normatif, yaitu norma hukum.
9
ISI NORMA HUKUM

• Norma Hukum juga berisi Hak dan Kewajiban. Hak
  dan kewajiban selalu berdampingan. Menurut alam
  pikiran Timur atau Ketimuran, hak dan kewajiban
  merupakan binari oposisi atau dwitunggalisme. Hak
  dan Kewajiban merupakan objek hukum.
• Norma Hukum berisi perintah dan larangan
  bersumber dari negara dan negara
  mendistribusikan, mendelegasikan, atau menugaskan
  kepada institusi, dan oleh institusi diteruskan
  lagi kepada petugas perorangan sebagai pelaksana,
  karena institusi tidak memiliki kaki, tangan,
  mata, telinga, kepala, dan sebagainya. Seorang
  petugas pelaksana hukum (bukan hanya penegak
  hukum saja) adalah simbol hukum, sehingga jika
  seseorang melawan seorang pelaksana hukum
  (apalagi penegak hukum), dianggap sebagai melawan
  hukum, dan kepadanya akan diambil tindakan
  berdasarkan hukum.
• Tugas dan wewenang kelanjutan dari perintah dan
  larangan adalah tugas dan wewenang.
• Hukum yang benar hukum yang memuat keadilan
• Keadilan ada jika terdapat kesesuaian antara hak
  kewajiban, perintah larangan, tugas
  wewenang.

10
PERINTAH

• LAW AS COMMAND artinya Hukum adalah perintah.
  Perintah selalu berdampingan dengan larangan.
  Perintah dan larangan berisi aturan berperilaku
  ditujukan baik kepada institusi maupun dan
  terutama kepada inidividu baik sebagai anggota
  masyarakat maupun sebagai pembuat, pelaksana,
  atau penegak hukum.
• Aturan berperilaku ini berfungsi sebagai pedoman.
  Pedoman berasal dari kata dom dalam bahasa Jawa
  berarti jarum penunjuk arah.
• Misalnya, seorang pelaut di laut lepas, seorang
  militer di tengah hutan rimba, atau seorang
  penjelajah di padang pasir, yang tidak mengetahui
  arah mata angin, ia akan tersesat. Oleh karena
  itu ia harus memiliki kompas dan di dalam
  kompas itu ada jarum penunjuk arah mata angin.
  Berdasarkan jarum penunjuk arah mata angin, ia
  dapat mengambil tindakan untuk pergi ke arah yang
  ia inginkan. Jika tidak, maka ia akan tersesat.

11
HUKUM SEBAGAI ALAT, BUKAN TUJUAN

• Seorang pengendara sepeda motor atau mobil,
  selalu dan perlu memperhatikan jarum pada
  spidometer. Kecepatan kendaraan ditunjukkan oleh
  spidometer itu, jika kecepatan tnggi tanpa
  terkontrol dan terkendali, maka akan terjadi
  selip, tabrakan, dan kecelakaan tidak
  terhindarkan. Jarum spidometer berfungsi sebagai
  pedoman. Jarum pada kendaraan bermotor juga
  sekaligus menunjukan hingga waktu tertentu dengan
  jarak tertentu ia harus segera mengganti oli.
  Jika jarum telah menentukan jarak tertentu dan
  waktu tertentu, si pengendara/si pemilik tidak
  mengganti oli, maka akan terjadi gesekan antar
  metal dalam mesin mekanik, sehingga terjadi aus
  dan rusak.
• Jadi, dom atau jarum dari kompas dan kendaraan
  bermotor berfungsi sebagai penunjuk arah dan
  waktu dan dengan demikian, kecelakaan dan
  kerusakan dapat dihindari. Hukum sebagai pedoman
  juga berfungsi demikian. Artinya, jika kita tidak
  menaati hukum, ibarat seseorang tidak
  memperhatikan kompas ia akan tersesat, atau
  ibarat seorang pengendara kendaraan bermotor yang
  tidak memperhatikan spidometer, ia akan celaka.
  Tersesat dalam pengertian hukum, ia akan menjadi
  terpidana dalam hukum pidana. Celaka atau rusak
  dalam pengertian hukum bermakna ia harus membayar
  ganti rugi atau denda dalam perkara hukum
  perdata, atau akan dipecat dari pekerjaannya,
  jika seorang pegawai dalam perkara hukum tata
  negara.

12
HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG

• Selain perintah dan larangan, hukum juga berisi
  tentang hak dan kewajiban, tugas dan wewenang.
  Hak dan kewajiban adalah objek hukum. Hak dan
  kewajiban dibawa sejak lahir oleh seorang
  manusia. Oleh karena itu, manusia adalah subjek
  hukum. Dengan kata lain, manusia adalah pendukung
  hak dan kewajiban.
• Berbeda dengan hak dan kewajiban yang dibawa
  sejak lahir, tugas dan wewenang diberikan oleh
  negara. Berdasarkan tugas dan wwenang yang
  diberikan oleh negara, maka ia disebut pelaksana
  hukum. Dan, jika seseorang yang diberi tugas dan
  wewenang oleh hukum untuk menegakkan hukum, maka
  ia disebut penegak hukum. Misalnya, dalam Sistem
  Peradilan Pidana yang disebut penegak hukum
  adalah Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga
  Pemasyarakatan. Dan, dalam bidang Hukum Tata
  Negara disebut Birokrat.

13
TUJUAN HUKUM UMUM SECARA POSITIVIS

• Salah satu tujuan hukum adalah mencapai keadilan.
  Keadilan dapat tercapai jika ada kesesuaian,
  keselarasan, dan keseimbangan atau harmoni antara
  hak dan kewajiban, tugas dan wewenang. Jika hanya
  ada kewajiban atau tugas saja tanpa diberi hak
  atau wewenang yang seimbang, maka hal itu disebut
  tidak adil, pelanggaran HAM, disebut juga
  eksploitasi (penghisapan, berasal dari
  exploitation du lhome par lhome penghisapan
  manusia satu oleh manusia lainnya).
• Sejatinya tidak hanya keadilan, tetapi
  kesejahteraan, sebab di dalam kesejahteraan
  memuat adil, makmur, aman, tertib, dan tenteram.
• Hukum menunjuk pada keadilan yang dimaksud
  adalah keadilan normatif, yaitu kessuaian antara
  norma, penerapan, dan penegakkan. Artinya ada
  keselarasan dalam norma, proses, dan hasil akhir
  (in put proccess out put).

14
LEMBAGA BERWENANG

• Unsur kedua dari hukum adalah lembaga yang
  berwenang membuat hukum. Sering sekali kita
  dibuat bingung bahwa lembaga pembuat hukum adalah
  Lembaga Legislatif, di Indonesia disebut
  DPR/DPRD.
• Sebetulnya, tidak hanya Lembaga Legislatif saja.
  Pandangan ini kalau kita menganut Ajaran dari
  Teori Trias Politika yang dikemukakan oleh J. J.
  Rouseau dan Teori Pemisahan Kekuasaan yang
  dikemukakan oleh Montesquieu.
• Tetapi, jika kita mengaut paham Demokrasi
  Pancasila yang tidak mengenal pemisahan
  kekuasaan, maka lembaga yang berwenang membuat
  hukum itu tidak hanya Lembaga Legislatif, tetapi
  juga Eksekutif dan Yudikatif.
• Kekuasaan Legislatif membuat hukum melalui
  Undang-undang
• Kekuasaan Eksekutif membuat hukum melalui dua hal
  yaitu Regeling (Keputusan) dan Besschikking
  (Penetapan). Contoh regeling, Keputusan Presiden
  tentang kenaikan BBM, Keputusan Menteri tentang
  syarat-syarat seorang PNS, Keputusan Bupati
  tentang suatu hal. Regeling adalah keputusan
  Pejabat Administrasi Negara (Birokrat) yang
  bersifat umum. Contoh besschikking, SK Kenaikan
  Pangkat si A, SK Mutasi si Joko. Besschikking itu
  adalah penetapan Pejabat Administrasi Negara yang
  bersifat personal (ditujukan kepada individu).
• Dan, Lembaga Yudikatif membuat hukum melalui
  Keputusan Hakim yang disebut Yurisprudensi.

15
TUJUAN HUKUM

• Unsur keempat, tujuan hukum adalah kesejahteraan
  masyarakat. Di atas dikatakan bahwa hukum
  hanyalah alat, bukan tujuan. Oleh karena itu,
  jika hukum bertentangan dengan kesejahteraan,
  maka hukum itu harus dibatalkan. Yang dimaksud
  dengan kesejahteraan itu meliputi ketertiban,
  ketenteraman (keamanan lahir batin), kemakmuran,
  dan keadilan. Ketertiban menyangkut kelancaran
  dalam lalu lintas hukum, seperti tertib lalu
  lintas di jalan raya, tertib dalam jual beli
  (misalnya jual beli tanah), tertib administrasi
  (misalnya administrasi sekolah, kantor), tertib
  sewa-menyewa (misalnya sewa-menyewa gedung), da
  sebagainya. Ketenteraman menyangkut keamanan
  lahir batin, tidak hanya lahiriah saja tetapi
  juga menyangkut keamanan batiniah/kerohanian
  (misalnya aman melakukan ibadah menurut keyakinan
  masing-masing orang).

16
SANCTIE

• Unsur kelima, sanksi. Hukum adalah perintah (law
  as command of the souvereign hukum adalah
  perintah dari penguasa/negara yang berdaulat) dan
  larangan. Perintah untuk berbuat atau tidak
  berbuat, atau larangan untuk berbuat atau tidak
  berbuat. Hukum sebetulnya tidak hanya berisi
  perintah dan larangan tetapi juga anjuran dan
  himbauan. Namun ada perbedaan antara perintah dan
  larangan dengan anjuran dan himbauan. Pelanggaran
  atau penyimpangan terhadap perintah dan larangan
  membawa dampak atau akibat hukumnya adalah
  sanksi, sedangkan pelanggaran atau penyimpangan
  terhadap anjuran dan himbauan hanya membawa
  dampak atau akibat hukumnya konseuensi hukum
  (legal concequence). Misalnya, pengendara
  bermotor dihimbau memakai helm standard.
  Pelanggaran terhadap penggunaan helm standard,
  jika terjadi kecelakaan konsekuensinya adalah
  gegar otak. Gegar otak bukan sanksi tetapi
  konsekuensi hukum.

17
MENGAPA FILSAFAT HUKUM DIPERLUKAN?

• Menurut Sutiksno ada 5 hal mendorong orang
  berfilsafat tentang hukum
• Ketegangan dalam pikiran mereka, ketegangan
  antara kepercayaan/kayakinan agama dengan hukum
  yang berlaku.
• Ketegangan antara ideology yang dianut dengan
  hukum yang dibuat ketidaksesuaian antara hukum
  yang mengatur dengan kebutuhan masyarakat yang
  diatur hukum.
• Kesangsian tentang kebenaran yang hendak dibangun
  oleh hukum itu.
• Ketegangan antara hukum alam/kodrat dengan hukum
  positif.
• Fungsi social dari hukum.

18
TUJUAN HUKUM
KEADILAN (RECHTZEKERHEID)
KEMANFAATAN HUKUM (DOELMATIGHEID)

• KEPASTIAN HUKUM (RECHTSMATIGHEID)

19
FUNGSI HUKUM
TEORI KLASIK

• TEORI KONTEMPORER

KETERTIBAN
PEMBAHARUAN SOSIAL (LAW AS A TOOL OF SOCIAL
ENGINEERING)
KETERATURAN/HARMONI
KEADILAN SOSIAL
20
FUNGSI HUKUM

• TEORI KLASIK
• KETERTIBAN SOSIAL NACHTWAKERSTAAT (PENJAGA
  MALAM)
• KETERATURAN SOSIAL HARMONI SOSIAL JIKA
  KETERTIBAN TERJAMIN AKAN MELAHIRKAN HARMONI
  SOSIAL, YAITU SELARAS, SERASI, DAN SEIMBANG
• MENJAMIN KEADILAN SOSIAL JIKA HARMONI TERJAGA
  DIHARAPKAN AKAN MEMBAWA KEADILAN SOSIAL
• TEORI KONTEMPORER
• HUKUM SEBAGAI PEMBAHARU MASYARAKAT (LAW AS A TOOL
  SOCIAL ENGINEERING)

21
KEADILAN
SOCRATES
JOHN RAWLS
PLATO
ARISTOTELES
THOMAS AQUINAS
22
SOCRATES DAN PLATO

• SOCRATES TIDAK ADA TULISAN APAPUN
• AJARAN SOCRATES DITEMUKAN DALAM TULISAN TULISAN
  PLATO
• PLATO DALAM BUKUNYA THE REPUBLIC KEADILAN
  DIPEROLEH MELALUI PENEGAKAN HUKUM
• HUKUM ADALAH SUATU ALIRAN EMAS THE RIGHT
  REASONING (CARA BERPIKIR BENAR)
• HUKUM DIBUAT OLEH LEGISLATOR YANG MAHA TAHU HUKUM
  SEBAGAI PENJELMAAN NEGARA

23
ARISTOTELES

• AJARAN KEADILAN ARISTOTELES MISOTES (FILSAFAT
  MORAL. Hukum Moral) yaitu bahwa keadilan adalah
  titik tengah di antara berbuat tidak adil dan
  menderita ketidakadilan
• FIAT JUSTITIA BEREAT MUNDUS memberikan kepada
  setiap orang apa yang menjadi haknya
• justitia correctiva (keadilan korektif)
  keadilan yang didasarkan atas transaksi
  (sunallagamata) baik dilakukan secara sukarela
  maupun dengan paksaan. Keadilan ini pada umumnya
  terjadi dalam lapangan hukum privat seperti
  jual-beli, tukar-menukar, atau sewa-menyewa.
• justitia distributiva (keadilan
  distributif/membagi) keadilan membagi yang
  membutuhkan distribusi atas penghargaan. Keadilan
  ini berkenaan dengan hukum public.

24
THOMAS AQUINAS FILSAFAT SCOLASTIKA

• THOMAS AQUINAS
• KEADILAN KHUSUS IUSTITIA SPESIFICA
• KEADILAN UMUM IUSTITIA GENERALE/UNIVERSALITA
• KEADILAN KHUSUSkeadilan atas dasar kesamaan atau
  proporsionalitas.
• keadilan yang membagi (justitia distributiva)
  keadilan ini menuntut keadilan dalam membagikan
  serta membutuhkan pengorbanan. Mis, hakim harus
  memiliki kompetensi sebagai hakim
• keadilan karena kebersamaan (justitia
  commutativa) adalah keadilan berkenaan dengan
  kehidupan bersama dalam masyarakat yaitu dalam
  transaksi seperti tukar-menukar, sewa-menyewa,
  jual-beli.
• keadilan yang memberi (justitia vindikativa)
  yaitu keadilan berkenaan dengan pemberian sanksi
  jika kewajiban yang wajib dikerjakannya tidak
  dikerjakan atau perintah yang wajib dihindari
  tetapi tidak dihiraukannya.
• KEADILAN UMUM (IUSTITITA LEGALIS) keadilan
  menurut hukum keadilan normatif

25
(No Transcript)