HAK ASASI MANUSIA

1
POKOK BAHASAN (2)
HAK ASASI MANUSIA
2
RENCANA PEMBELAJARAN
MK.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI SE JAWA TIMUR
NO MATERI METODE PEMBELAJARAN ALOKASI WAKTU BOBOT NILAI
1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Ceramah interaktif dengan ilustrasi 1 kali pertemuan 5
2 Hak azasi manusia Ceramah singkat ,studi kasus dan pemaparan hasil studi lapang dan diskusi. 2 kali pertemuan 10
3 Hak dan Kewajiban warga negara Ceramah singkat, PBL, dan studi lapang (kelompok / individu). 1 kali pertemuan 10
4 Bela negara Ceramah singkat,dikusi kelompok kecil dan simulasi. 1 kali pertemuan 5
5 Demokrasi Ceramah singkat, studi pustaka dan studi lapang. 2 kali pertemuan 15
6 Wawasan Nusantara Multimedia-LEMHANNAS, studi lapang. 3 kali pertemuan 20
7 Ketahanan Nasional Multimedia,studi lapang , diskusi, bedah kasus aktual. 3 kali pertemuan 20
8 Politik dan Strategi Nasional. Ceramah, bedah kasus, diskusi, PBL, 2 kali pertemuan 15
JUMLAH JUMLAH JUMLAH 15 kali pertemuan 100
3
KOMPETENSI

• Setelah mengikuti topik ini peserta didik
  diharapkan mampu
• Memahami sejarah, konsep dan definisi Hak Asasi
  Manusia.
• Mengidentifikasi permasalahan HAM di Indonesia
• Mengkritisi permasalahan HAM dan upaya
  penegakannya.

4
POKOK BAHASAN (5) HAK ASASI MANUSIA SUB POKOK
BAHASAN (pilih - klik kotak samping nomer)
2.1 PENGERTIAN DAN SEJARAH HAK ASASI MANUSIA
2.2 MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA DAN
IMPLEMENTASINYA
2.3 KEWAJIBAN DASAR MANUSIA SERTA PEMBATASAN
DAN LARANGAN MENURUT UU NO.39/1999
2.4 PERKEMBANGAN KONSEP HUKUM INTERNASIONAL
TENTANG HAK ASASI MANUSIA
2.5 KETERKAITAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL
TENTANG HAK ASASI MANUSIA
2.6 PERKEMBANGAN WAWASAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA
2.7 BEBERAPA PRODUK HUKUM NASIONAL MENGENAI HAK
ASASI MANUSIA
Back
5
POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIASUB POKOK
BAHASAN (2.1)PENGERTIAN DAN SEJARAH HAK ASASI
MANUSIA
6
PENGERTIAN

• I. HAM (UU. NO. 39 TAHUN 1999)
• Seperangkat yang melekat pada hakekat dan
  keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
  dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,
  hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
  kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
  manusia.

7
(lanjutan)

• KEWAJIBAN DASAR MANUSIA
• Seperangkat kewajiban apabila tidak
  dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan
  tegaknya Hak Asasi Manusia.
• III. PEMBATASAN DAN LARANGAN
• Hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh dan
  berdasarkan undang-undang, untuk menjamin
  pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta
  kebebasan dasar orang lain, kesusilaan,
  ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

8
PELANGGARAN HAM
ADALAH
SETIAP
PERBUATAN SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG TERMASUK
APARAT NEGARA, BAIK DISENGAJA MAUPUN TIDAK
DISENGAJA, ATAU KELALAIAN SECARA MELAWAN HUKUM
MENGURANGI, MEMBATASI, DAN ATAU MENCABUT HAK
ASASI MANUSIA SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG
DIJAMIN UNDANG-UNDANG DAN TIDAK MENDAPATKAN ATAU
MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YANGADIL DAN BENAR,
BERDASARKAN MEKANISME HUKUM YANG BERLAKU.
9
DISKUSIKAN BEBERAPA KEJADIAN YANG DIDUGA
TERJADI PELANGGARAN HAM BERAT

1. KONFLIK DI MALUKU, MASING-MASING MENYATAKAN HAK
   ASASINYA DILANGGAR OLEH PIHAK LAIN.
   ( DALAM SISI AGAMA, SUKU, SOSIAL,
   HUKUM, DAN PERLINDUNGAN ), DISKUSIKAN DAN APA
   PENDAPAT KELOMPOK SAUDARA TERHADAP MASALAH INI ?
2. KONFLIK DI ACEH.
   ( CARILAH DATA ,DAN
   BAHAS ASPEK HAM NYA.)

10

• LATAR BELAKANG MUNCULNYA HAM
• DI PENTAS DUNIA
• HUKUM HAMMURABI-BABILONIA (2000 SM)
• Menetapkan hukum untuk menjamin keadilan bagi
  warganya.
• SOLON - ATHENA (600 SM).
• Menganjurkan warga yang diperbudak karena
  kemiskinan agar dimerdekakan.
• SOCRATES (470 - 399) DAN PLATO (428 - 348)
• Menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial
  kontrol kepada penguasa yang zalim yang tidak
  mengakui nilai keadilan dan kebenaran.
• FLAVIUS JUSTINIAN - ROMAWI (257)
• - Jaminan keadilan dan hak-hak kemanusiaan.
• - Menciptakan peraturan hukum yang
  kemudian menjadi pola sistem hukum modern di
  Negara Barat.

Gbr Tugu Codex Hammurabi UU Hammurabi
ditulis Dengan huruf paku
11

• (lanjutan )LATAR BELAKANG MUNCULNYA HAM
• DI PENTAS DUNIA
• PIAGAM MEDINAH
• Melindungi semua penduduk.
• MAGNA CHARTA (1215)
• - Membatasi kekuasaan Raja.
• - Hak asasi manusia lebih penting dari pada
  kedaulatan Raja.
• JOHN LOCKE (1632 - 1704)
• - Manusia telah memiliki hak-hak dasar secara
  perorangan (status naturalis).
• - Manusia sebagai warga negara, hak-hak
  dasarnya dilindungi oleh negara (status
  civilis).
• BILL OF RIGHTS - BRITANIA RAYA (1689)
• Hak dan kebebasan warga negara, dan hak
  menentukan pergantian raja.

12

• ( lanjutan )LATAR BELAKANG MUNCULNYA HAM
• DI PENTAS DUNIA
• HABEAS CORPUS ACT - BRITANIA RAYA (1879)
• Undang-undang untuk melindungi kebebasan warga
  negara dan mencegah pemenjaraan sewenang-wenang.
• DECLARATION OF INDEPENDENCE (1776)- USA
• - Semua Bangsa diciptakan sama derajat oleh
  Maha Pencipta.
• - Semua manusia dianugerahi hak untuk
  hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk
  menikmati kebahagiaan.
• DECLARATION DES DROIT DEL HOMME ET DU CITOYEN -
• PERANCIS (1789)
• Liberte, egalite, fraternite (kemerdekaan,
  persamaan, persaudaraan).
• BERAKHIRNYA PERANG DUNIA I (1917)
• Semboyan baru rakyat menentukan sendiri.

13

• (lanjutan) LATAR BELAKANG MUNCULNYA HAM
• DI PENTAS DUNIA
• ATLANTIC CHARTER (1941)
• Four freedom freedom of speech and expression
  freedom of religion freedom from fear fredom
  from want (kebebasan berbicara dan berekspresi
  memilih agama rasa takut kelaparan dan
  kekurangan).
• PIAGAM PBB
• Setelah Perang Dunia II pengakuan terhadap
  pribadi manusia lebih kuat dan kokoh dalam
  hubungan internasional. Gagasan utamanya adalah
• - Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.
• - Hak asasi manusia
• - Perdamaian dunia

14

• (lanjutan ) LATAR BELAKANG MUNCULNYA HAM
• DI PENTAS DUNIA
• UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (1948)
• Merupakan Pernyataan Sedunia tentang HAM yang
  dideklarasikan pada tahun 1947 dalam Sidang Umum
  PBB di Paris. Secara garis besar, Pernyataan itu
  memuat
• Hak Sipil dan Politik antara lain
  hak atas
  hidup kebebasan dan keselamatan individu
  perbudakan, perlakuan tak berperi kemanusiaan
  perlindungan atas diskriminasiperadilan yang
  tidak berpihak kebebasan bergerak, berpikir,
  berpendapat, beragama dan berkepercayaan,
  berserikat dan berkumpul, mendapat pelayanan umum
  yang sama.
• Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural antara
  lain hak atas
  keselamatan sosial, bekerja, istirahat,
  pengajaran, berpartisipasi dalam hidup berbudaya,
  hidup yang memadai bagi kesehatan dan keselamatan.

15
( lanjutan )LATAR BELAKANG MUNCULNYA HAM DI
PENTAS DUNIA

• Majelis Umum PBB memproklamirkan pernyataan
  sedunia tentang HAM A common standart of
  achievement for a people and nations.
• Meskipun bukan konvensi atau perjanjian PBB,
  secara moral anggota PBB berkewajiban
  menerapkannya.
• Setelah 1948, PBB mencatata banyak kemajuan
  dengan disepakatinya berbagai konvensi melalui
  Majelis Umum, ILO, UNESCO, dan lainnya.

back
16
POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIASUB POKOK
BAHASAN (2.2)MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA
DAN IMPLEMENTASINYA
17

• HAK UNTUK HIDUP
• HAK UNTUK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
• HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI
• HAK MEMPEROLEH KEADILAN
• HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI
• HAK ATAS RASA AMAN
• HAK ATAS KESEJAHTERAAN
• HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
• HAK WANITA
• HAK ANAK

18
1. HAK UNTUK HIDUP

• HAK UNTUK MEMPERTAHANKAN HIDUP.
• HAK UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP.

19
HAK MENDAPAT PENGHIDUPAN YANG LAYAK
?
Mengais rejeki dari sampah jalanan
20
HAK ASASI MANUSIA

• 2. HAK UNTUK BERKELUARGA DAN
  MELANJUTKAN KETURUNAN
• MELIPUTI HAK UNTUK MEMBENTUK KELUARGA DAN
  MELANJUTKAN KETURUNAN MELALUI PERKAWINAN YANG
  SAH. (SOAL Bagaimana dengan
  pengguguran bayi yang tidak dikehendakinya,
  apakah merupakan hak juga ?) (
  Bagaimana dengan bayi tabung ?)
• PERKAWINAN SAH HANYA DAPAT BERLANGSUNG ATAS
  KEHENDAK BEBAS CALON SUAMI-ISTRI YANG
  BERSANGKUTAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGAN.

21
HAK ASASI MANUSIA

• 3. HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI
• HAK ATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR UNTUK TUMBUH
  DAN BERKEMBANG SECARA LAYAK HAK ATAS
  PERLINDUNGAN BAGI PENGEMBANGAN PRIBADI SEPERTI
  HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN, MENCERDASKAN
  DIRI, MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP.
• HAK UNTUK BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI
  YANG DIPERLUKAN. (Apakah
  mahasiswa berhak mengetahui nilai angka dari
  dosen,dan mendapat informasi mengapa ia tidak
  lulus dalam mata kuliah itu ?)

22
HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN ?
23
HAK ASASI MANUSIA

• 4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN
• HAK UNTUK DIADILI MELALUI PROSES YANG BEBAS DAN
  TIDAK MEMIHAK SESUAI HUKUM ACARA MENJAMIN
  PEMERIKSAAN OBYEKTIF OLEH HAKIM YANG JUJUR DAN
  ADIL.
• SEORANG YANG DITANGKAP, DITAHAN, DITUNTUT KARENA
  DISANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA, BERHAK DIANGGAP
  TIDAK BERSALAH SAMPAI DIBUKTIKAN KESALAHANNYA
  SECARA SAH DALAM SIDANG PENGADILAN.
  (Bagaimana orang yang terlajur diberitakan di
  media sebagai seorang koruptor padahal belum
  terbukti ?)

24
HAK ASASI MANUSIA
4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN (LANJUTAN)

• SETIAP ORANG YANG DIPERIKSA BERHAK MENDAPATKAN
  BANTUAN HUKUM SEJAK PENYIDIKAN SAMPAI PUTUSAN
  PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN TETAP.
• SETIAP ORANG TIDAK DAPAT DITUNTUT UNTUK KEDUA
  KALINYA DALAM PERKARA YANG SAMA, YANG TELAH
  MENDAPAT PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

25
HAK ASASI MANUSIA

• 5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI
• TAK SEORANG PUN BOLEH DIPERBUDAK, DIPERHAMBA,
  DIPERDAGANGKAN.
• HAK UNTUK BEBAS MEMELUK AGAMA.
• HAK UNTUK BEBAS MEMPUNYAI KEYAKINAN POLITIK.

26
(lanjutan)

• HAK UNTUK MEMPUNYAI, MENGELUARKAN DAN
  MENYEBARLUASKAN PENDAPAT DENGAN MEMPERHATIKAN
  NILAI AGAMA, KESUSILAAN, KETERTIBAN, KEPENTINGAN
  UMUM, DAN KEUTUHAN BANGSA.
• HAK UNTUK BERKUMPUL, BERAPAT DAN BERSERIKAT.
• HAK UNTUK BEBAS MEMILIH KEWARGANEGARAAN.
• HAK UNTUK BEBAS BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH
  NKRI. (SOAL Bagaimana dengan masalah Sampit ? )

27
DISKUSIKAN HAL BERIKUT

1. PENGIRIMAN TKI KELUAR NEGERI, BUKANKAH
   PERDAGANGAN TENAGA KERJA JUGA ?
2. PERISTIWA PENUTUPAN TEMPAT IBADAH SUATU AGAMA
   TERTENTU, DAN MENETAPKAN SUATU AGAMA MENYALAHI
   AJARAN TERTENTU ,APAKAH TERMASUK DALAM HAK HAK
   DIATAS.
3. TIDAK IKUT MEMILIH SUATU PARTAI POLITIK DALAM
   PEMILU, APAKAH JUGA MERUPAKAN HAK MEMPUNYAI
   KENYAKINAN POLITIK ?
4. DIMANA BATAS-BATAS HAK MENGELUARKAN PENDAPAT ?

28
HAK MENYATAKAN PENDAPAT ?
atau HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN
29
HAK UNTUK BEBAS MEMPUNYAI KENYAKINAN POLITIK ?
dengan bom ?
30
HAK APA INI SEBENARNYA ?
31

• POLEMIK DI MEDIA MASSA DAN MEDIA ELEKTRONIK
  BERKAITAN DENGAN KEIKUTSERTAAN PUTRI INDONESIA
  DALAM AJANG PEMILIHAN MISS UNIVERSE TAHUN 2005 DI
  THAILAND.
• ( hak apa ini ? )

Jawa Pos Jumat, 20 Mei 2005
32

• 6. HAK ATAS RASA AMAN
• HAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI, KELUARGA,
  KEHORMATAN, MARTABAT DAN HAK MILIKNYA.
• HAK ATAS PERLINDUNGAN TERHADAP ANCAMAN KETAKUTAN.
• HAK INI TIDAK BERLAKU BAGI MEREKA YANG MELAKUKAN
  KAJAHATAN NON POLITIK ATAU PERBUATAN YANG
  BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PBB.

33
HAK PERLINDUNGAN (KEDUTAAN) ?
34

• 7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN
• HAK MEMPUNYAI MILIK PRIBADI MAUPUN BERSAMA ORANG
  LAIN DEMI PENGEMBANGAN DIRI, KELUARGA, MASYARAKAT
  DAN BANGSA DENGAN CARA TIDAK MELANGGAR HUKUM.
• HAK ATAS JAMINAN SOSIAL UNTUK HIDUP LAYAK.
• HAK UNTUK MENDAPAT PEKERJAAN SESUAI BAKAT DAN
  KECAKAPAN.
• HAK PENYANDANG CACAT, WANITA HAMIL, LANSIA UNTUK
  MEMPEROLEH KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS.

35

• 8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
• SETIAP WARGA NEGARA BERHAK UNTUK
• DIPILIH DAN MEMILIH DALAM PEMILU SESUAI DENGAN
  PERATURAN PERUNDANGAN.
• TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN SECARA LANGSUNG
  ATAU LEWAT WAKIL YANG DIPILIH SESUAI DENGAN
  PERATURAN PERUNDANGAN.
• MENGAJUKAN PENDAPAT, PENGADUAN, PERMOHONAN DAN
  USULAN DALAM RANGKA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
  EFEKTIF DAN EFISIEN.

36
MENGGUGAT HASIL PEMILIHAN HAK APA ?
37

• 9. HAK WANITA
• HAK YANG MENJAMIN KETERWAKILAN WANITA SESUAI
  PERATURAN DALAM SISTEM PEMILU, KEPARTAIAN,
  PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF, EKSEKUTIF,
  YUDIKATIF.
• HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN DI SEMUA JENIS,
  JENJANG, JALUR PENDIDIKAN SESUAI PERATURAN.

38
( LANJUTAN hak wanita )

• BERHAK MENDAPAT PERLINDUNGAN KHUSUS DALAM
  MENJALANKAN PROFESI TERHADAP HAL YANG DAPAT
  MENGANCAM KESELAMATAN DAN ATAU KESEHATAN FUNGSI
  REPRODUKSI WANITA.
• MEMPUNYAI HAK DAN TANGGUNG JAWAB YANG SAMA DENGAN
  MANTAN SUAMI BERKENAAN DENGAN ANAK, SETELAH
  PUTUSNYA PERKAWINAN.

39
HAK MEMILIH PEKERJAAN ?
40
HAK WANITA
Apakah ini yang dinamakan Emansipasi ?
41

• 10. HAK ANAK
• HAK ATAS PERLINDUNGAN OLEH ORANG TUA, KELUARGA,
  MASYARAKAT DAN NEGARA.
• SEJAK DALAM KANDUNGAN BERHAK UNTUK HIDUP,
  MEMPERTAHANKAN HIDUP, MENINGKATKAN TARAF HIDUP.
  (SOAL Bagaimana dengan anak anak yang diajak
  mengemis di jalanan oleh orang tuanya dalam usaha
  mempertahankan hidupnya ?)
• SEJAK KELAHIRANNYA BERHAK ATAS SUATU NAMA DAN
  STATUS KEWARGANEGARAAN.

42
( LANJUTAN hak anak )

• ANAK CACAT FISIK ATAU MENTAL BERHAK MEMPEROLEH
  PENDIDIKAN, PERAWATAN, PELATIHAN, BANTUAN KHUSUS
  ATAS BIAYA NEGARA.
• BERHAK MENDAPATKAN ORANG TUA ANGKAT ATAU WALI
  JIKA KEDUA ORANG TUANYA TELAH MENINGGAL, ATAU
  OLEH SUATU SEBAB YANG SAH TIDAK DAPAT MENJALANKAN
  KEWAJIBAN SEBAGAI ORANG TUA.

( SOAL Dimana hak hak ANAK HASIL PERMERKOSAAN ?
Apakah sama haknya ? )
43
HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

• ADALAH HAK ANAK UNTUK DILINDUNGI DARI SEGALA
  BENTUK KEKERASAN FISIK DAN PERLAKUAN BURUK.
• CONTOH KASUS
• GARA-GARA HUTANG, SEORANG IBU DAN DUA ORANG
  ANAKNYA DISEKAP DAN TANGAN KEDUA ANAKNYA
  DIBORGOL OLEH PIHAK PEMBERI HUTANG.
• INI KARENA SANG SUAMI GAGAL MEMENUHI JANJI
  MEMBAYAR HUTANGNYA.
  (
  BAGAIMANA PENDAPAT SAUDARA?).

44

• PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG KESEHATAN
• HAK UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN MELALUI
  PENYEDIAAN FASILITAS KESEHATAN.
• HAK UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN MURAH/GRATIS.

back
45
POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIASUB POKOK
BAHASAN (2.3)KEWAJIBAN DASAR MANUSIA SERTA
PEMBATASAN DAN LARANGAN MENURUT UU NO.39/1999
46
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA
47
PEMBATASAN DAN LARANGAN

• HAK DAN KEBEBASAN HANYA DAPAT DIBATASI OLEH DAN
  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, SEMATA-MATA UNTUK
  MENJAMIN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM
  SERTA KEBABASAN DASAR ORANG LAIN, KESUSILAAN,
  KETERTIBAN UMUM, DAN KEPENTINGAN BANGSA.
• TIDAK SATUPUN BOLEH DIARTIKAN BAHWA PEMERINTAH,
  PARTAI, GOLONGAN, ATAU PIHAK MANA PUN DIBENARKAN
  MENGURANGI, MERUSAK, ATAU MENGHAPUSKAN HAK ASASI
  MANUSIA ATAU KEBEBASAN DASAR YANG DIATUR DALAM
  UNDANG-UNDANG.

48
TUGAS

1. CARILAH BERBAGAI KASUS YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN
   HAM YANG BAIK DI NEGARA KITA DAN TUNJUKKAN BUTIR
   HAM YANG MANA YANG DILAKSANAKANNYA.
2. CARILAH KASUS YANG DIDUGA (SAUDARA DUGA)
   MERUPAKAN PELAKSANAAN YANG BELUM BAIK ATAU
   MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS HAM TERTENTU.

back
49
POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIASUB POKOK
BAHASAN (2.4)PERKEMBANGAN KONSEP HUKUM
INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA
50
PERKEMBANGAN KONSEP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG
HAM

• Pada awalnya konsep ini muncul sebagai koreksi
  mendasar terhadap konsep negara nasional dalam
  bentuknya yang merosot, seperti di negara fasis,
  nazi, dan negara militeristik sebelaum dan selama
  Perang Dunia II.
• Pasca Perang Dunia II muncul konsep dunia modern
  yang concern terhadap perlindungan, pemajuan,
  pemenuhan dan penghormatan atas HAM.
• Pada masa Perang Dingin muncul Blok Barat
  (liberalis) dan Blok Timur (komunis).
• Penekanan konsepnya berbeda Blok Barat
  menekankan pada hak sipil dan hak politik Blok
  Timur menekankan pada hak ekonomi, sosial dan
  budaya.

51
( lanjutan )PERKEMBANGAN KONSEP HUKUM
INTERNASIONAL TENTANG HAM

• Dengan berakhirnya Perang Dingin (1993) diperoleh
  momentum baru dalam pengembangan HAM, tanpa
  terpecah oleh perbedideologi antar negara.
• Dengan runtuhnya negara marxis - leninis dan
  berubahnya ideologi RRC serta sisa negara kokunis
  lainnya, konsep negara nation yang demokratis
  kembali memainkan peranan penting.
• ERA NEGARA NATION YANG DEMOKRATIS
• - Negara nation yang demokratis memberi tempat
  terhormat kepada kemanusiaan dan penghormatan
  terhadap HAM.
• - Akhir abad ke - 20 negara nation yang
  demokratis melaksanakan komitmen di bawah
  payung PBB.
• - Kegiatan berbagai lembaga PBB untuk
  melindungi HAM berkembang pesat, dan
  mengkristal dalam bentuk hukum internasional
  hak asasi manusia (international human rights
  law). Namun demikian orang tak perlu memberontak
  untuk memperoleh hak asasinya itu.

back
52
POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIASUB POKOK
BAHASAN (2.5)KETERKAITAN ANTARA HUKUM
INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA
53

• KETERKAITAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL TENTANG
  HAK ASASI MANUSIA
• Hukum internasional tentang HAM mencakup
• Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penghormatan
  atas HAM.
• Larangan melakukan penyiksaan
  perlakuan/hukuman yang tidak berperikemanusiaan
  merendahkan martabat penahanan sewenang-wenang
  diskriminasi ras, jenis kelamin, bahasa, agama
  beberapa hak asasi yang sama sekali tidak dapat
  diabaikan (non -derogable rihgts).

54

• ( lanjutan )
  KETERKAITAN ANTARA HUKUM
  INTERNASIONAL TENTANG HAK
  ASASI MANUSIA
• Kelemahan Hukum Internasional tentang HAM
  norma-normanya tidak begitu saja bisa dipaksakan
  kepada negara yang melanggarnya.
• Alasannya setiap negara mempunyai kedaulatan,
  dan mereka hanya terikat jika mereka mengikatkan
  diri kepada hukum nasional itu melalui ratifikasi
  dan aksesi dari instrumen hukum internasional
  tersebut.

back
55
POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIASUB POKOK
BAHASAN (2.6)PERKEMBANGAN WAWASAN TENTANG HAK
ASASI MANUSIA
56

• PERKEMBANGAN WAWASAN TENTANG HAM
• Wawasan tentang HAM ditujukan untuk
• - Perlindungan terhadap kekuasaan Negara.
• - Perlindungan terhadap pelanggaran
  sesama individu.
• - Melindungi hak perorangan.
• - Kewajiban penyandang hak untuk
  menghormati hak orang lain serta hak
  masyarakat.
• Pengalaman menunjukkan pelanggaran HAM tidak
  hanya dilakukan oleh negara dan perangkatnya
  tetapi juga oleh non state actor, seperti kasus
  kekejaman orang tua terhadap anak penyiksaan
  suami terhadap istri perusakan lingkungan
  masyarakat adat oleh perusahaan besar.
• Para pelanggar hak anak, hak perempuan, hak
  masyarakat adat akan lolos dari
  pertanggungjawaban jika pengertian HAM dipahami
  secara sempit sebagai sarana untuk melindungi
  masyarakat terhadap penyalah-gunaan kekuasaan
  negara saja.

57

• ( lanjutan )
  PERKEMBANGAN WAWASAN TENTANG HAM
• Karena itu jangkauan perlindungan hak asasi
  manusia diperluas, tidak hanya terhadap kekuasaan
  negara, tetapi juga tindakan perorangan, juga
  yang secara legal formal bertindak untuk dan atas
  nama negara atau atasannya.
• Sejak awal disadari bahwa HAM tidak lah bersifat
  absolut, karena ruang lingkup HAM seseorang
  dibatasi oleh HAM orang lain. Jika tidak
  demikian, maka di dalam masyarakat akan terjadi
  pertarungan semua lawan semua, dimana hanya
  mereka yang kuat yang akan menjadi pemenang dan
  akan menikmati haknya secara penuh.
• Norma penting dalam HAM, adalah pembatasan
  penggunaan HAM.
• HAM tidak menjanjikan kehidupan yang baik dan
  masyarakat yang hebat, melainkan kehidupan yang
  layak bagi semua masyarakat yang beradab.

back
58
POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIASUB POKOK
BAHASAN (2.7)BEBERAPA PRODUK HUKUM NASIONAL
MENGENAI HAK ASASI MANUSIA
59

• BEBERAPA PRODUK HUKUM NASIONAL YANG PENTING
  MENGENAI HAM
• PERKEMBANGAN HISTORIS HAM NASIONAL
• PERIODE PENJAJAHAN
• Pemerintah Penjajah mengeluarkan produk hukum
  yang mengekang HAM antara lain
• - Pada jaman Belanda tanam paksa kuli
  kontrak Indische
• Staatsregelings yang membagi subyek hukum di
  Indonesia menjadi golongan Eropa, Timur Asing
  dan Pribumi.
• - Pada jaman Jepang kerja rodi.
• PERIODE KEMERDEKAAN (1945 - 1949)
• UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara menganut dan
  mencerminkan perlindungan HAM kebebasan
  berkumpul, berserikat persamaan dalam hukum,
  pemerintahan beragama hidup layak memperoleh
  pendidikan.

60
BEBERAPA PRODUK HUKUM NASIONAL YANG PENTING
MENGENAI HAM
PERKEMBANGAN HISTORIS HAM NASIONAL
( lanjutan )

• PERIODE 1949 - 1950
• HAM dicantumkan secara khusus dalam Konstitusi
  RIS 1949 dengan memberikan jaminan dan
  perlindungan terhadap hak hukum, politik,
  ekonomi, agama, peradilan bebas, praduga tak
  bersalah, dan lainnya yang diatur secara detail.
• PERIODE 1950 - 1959
• - HAM dicantumkan dalam UUD Sementara 1950,
  yang menjamin lebih konkrit kebebasan
  berpolitik, menyatakan pikiran secara terbuka,
  keleluasaan dalam peradilan, kebebasan ekonomi,
  hak mogok dan berdemonstrasi.
• - Keberhasilan Pemilu I tahun 1955 menjadi
  contoh terjaminnya HAM di bidang politik, dan
  merupakan Pemilu yang paling demokratis,
  langsung, umum, bebas dan rahasia, dibanding
  Pemilu setelahnya.

61

• PERIODE 1959 - 1965
• - Melalui Dekrit Presiden 5 Juni 1959
  konstistusi negara kembali ke UUD 1945. Tetapi
  dalam pelaksanaannya, pemberlakuan Demokrasi
  Terpimpin yang menempatkan politik di atas
  segalanya, mengancam kehidupan hukum, ekonomi,
  pendidikan, kebudayaan, agama dan olah-raga.
• - Walaupun demikian terdapat beberapa hal
  positif pada periode ini, antara lain
  penghapusan kemungkinan orang asing memiliki
  tanah di Indonesia (UU No. 5 Tahun 1960)
  pembatasan penguasaan luas tanah (UU Landreform).
• PERIODE 1965 - 1998
• - Orde Pembangunan.
• - Pada era ini muncul UU No. 7 Tahun 1984
  tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
  Terhadap Wanita.
• - Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM
  yang mengatur tiga fungsi Komnas HAM yaitu
  Pengkajian instrumen HAM Pemantauan,
  Pendidikan, Penyuluhan HAM.
• - Era ini berakhir dengan mundurnya Presiden
  Suharto pada tahun 1998.

62

• PERIODE 1998 - SEKARANG
• - Muncul gagasan nasional mengenai HAM yang
  dituangkan dalam TAP MPR RI/No. XVII/1998
  tentang HAM.
• - Muncul UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
  yang mengatur hukum positif mengenai HAM di
  Indonesia. UU ini merupakan payung bagi seluruh
  peraturan HAM.
• - Muncul pengaturan tentang pengadilan HAM yang
  dituangkan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang
  Pengadilan HAM, Pengadilan Khusus Mengadili
  Pelanggar HAM Berat.
• - Amendemen UUD 1945 yang dilakukan tahun 1999 -
  2004.
• Khusus mengenai HAM dibuat Bab tersendiri Bab
  XA.
• - Muncul UU No. 23 tahun 2002 tentang
  Perlindungan Anak.
• Mengatur dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak
  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
• - Muncul UU No. 23 tahun 2004 tentang
  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
• Memberikan perlindungan hukum kepada wanita dan
  anak- anak dari tindak kekerasan dalam rumah
  tangga.

back
63
POKOK BAHASAN HAK ASASI MANUSIASUB POKOK
BAHASAN (2.8)PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA,
HUKUM AD HOC DAN JAKSA AD HOC
64

• PENGADILAN HAM, SERTA HAKIM AD HOC DAN JAKSA AD
  HOC.
• HAKIM AD HOC
• Berdasarkan Keppres No. 5 Tahun 2002, telah
  diangkat Hakim Ad hoc, Hakim Karir, Pengadilan
  HAM Tingkat I dan Tingkat Banding.
• JAKSA AD HOC
• Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. Kep.
  092/A/YA/02/2002 dapat dilakukan penyidikan
  perkara pelanggaran HAM berat, yang terdiri dariu
  unsur pemerintah dan masyarakat.

65
TUGAS

• 1. Buatlah sistematika pekembangan
• HAM di dunia dan perkembangan
• HAM di Indonesia.
• 2. Apa manfaat mempelajari sejarah perkembangan
  HAM ?

66
REFERENSI

• UU No. 39 tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia.
• Antonio Cassesse, HUMAN RIGHT IN A CHANGING
  WORLD, (DITERJEMAHKAN OLEH a.Rachman
  Zainuddin), Hak-hak Asasi Manusia di dunia yang
  berubah, penerbit Yayasan Obor Indonesia, tahun
  1994.
• 3. Ramdlon Naning, S.H. CITA DAN CITRA HAM DI
  INDONESIA, penerbit Lembaga Kriminologi UI, 1983
• 4. DR. Saefroedin Bahar, KONTEKS KENEGARAAN,
  HAK ASASI MANUSIA (ham), penerbit Pustaka Sinar
  Harapan, tahun 2002.

back