HAK CIPTA

1
HAK CIPTA

• Disosialisasikan dari Direktorat Jendral Hak
  Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak
  Asasi Manusia
• Republik Indonesia
• Sri Kadarsih Soejono
• Pusat Pelayanan HaKI
• Universitas Gadjah Mada

2
I. HAK CIPTA secara umum

• 1. Hak Cipta suatu hal khusus untuk
  mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya memberi
  izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan
  menurut peraturan perundangan yang berlaku

3

• 2. Yang dimaksud dengan Pencipta adalah
• a. seorang / beberapa orang bersama-sama
  lahirkan suatu ciptaan
• b. orang yang merancang suatu ciptaan
• c. membuat karya cipta

4

• 3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai
  Pemilik Hak Cipta, orang yang menerima hak dari
  Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih
  lanjut hak dari orang tersebut.
• 4. Ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk
  yang khas menunjuk keasliannya dalam lapangan
  ilmu, seni dan sastra.

5

• 5. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu
  kewajiban untuk mendaftarkan Hak Cipta
• Surat Pendaftaran Ciptaan dapat dijadikan
  sebagai alat bukti, jika terjadi sengketa.
• 6. Pelaku adalah aktor , penyanyi dll,
  mempermainkan karyanya
• Produser Rekaman Suara adalah orang atau Badan
  Hukum yang pertama kali merekam atau memiliki
  prakarsa trsebut

6

• 7. Kantor Hak Cipta adalah suatu organisasi di
  lingkungan departemen yang melaksanakan tugas dan
  kewenangan di bidang hak cipta
• 8. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau
  seluruhnya pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian
  yang harus dilakukan dengan akta,

7

• 9. Dalam UU hak cipta, ciptaan yang dilindungi
  adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan
  sastra
• buku, program komputer, semua hasil karya tulis
  lainnya
• Ceramah, kuliah, pidato yang diwujudkan dengan
  cara diucapkan
• alat peraga yang digunakan untuk pendidikan dan
  ilmu pengetahuan
• Ciptaan lagu atau musik tanpa teks
• dll.

8

• 10. Yang tidak dapat didaftar sebagai ciptaan
  adalah
• ciptaan diluar ilmu pengetahuan , seni dan sastra
• ciptaan yang tidak orisinil
• ciptaan yang sudah milik umum

9

• 11. Perlindungan hal cipta atau budaya nasional
• negara memegang hak cipta atas karya peninggalan
  sejarah
• hasil kebudayaan rakyat menjadi milik bersama
  dipelihara dan dilindungi oleh negara dan
  sekaligus negara sebagai pemegang hak cipta
  terhadap luar negeri

10

• 12. Indonesia saat ini telah meratifikasi
  konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu
  namanya Berne Convension tanggal 7 Mei 1997
  dengan Kepres No. 18/ 1997 dan dinotifikasikan ke
  WIPO tanggal 5 Juni 1997, dengan konsekuensi
  Indonesia harus melindungi dari seluruh negara
  atau anggota Berne Convention.

11

• 13. Suatu pendaftaran ciptaan dinyatakan hapus,
  jika
• penghapusan atas permohonan orang, badan hukum,
  atau pemegang hak cipta
• dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang
  telah memperoleh kekuatan hukum tetap

12

• 14. Lama perlindungan suatu ciptaan
• ciptaan buku, alat peraga, tari, peta, berlaku
  selama hidup penciptanya ditambah 50 tahun
  setelah pencipta meninggal dunia
• ciptaan program komputer, rekaman suara, karya
  siaran, berlaku selam 50 tahun sejak pertama kali
  diumumkan
• ciptaan ata fotografi berlaku 25 tahun sejak
  diumumkan
• hak cipta dipegang oleh negara berlaku tanpa batas

13

• 15. Yang dimaksud hak khusus adalah hak untuk
  mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun
  memberi ijin dengan tidak mengurangi pembatasan
  menurut peraturan perundangan hak cipta

14

• 16. Pelaksanaan Lisensi Wajib ditentukan oleh 3
  tahap
• a. Pertama mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk
  melaksanakan sendiri penerjemahan / perbanyakan
  ciptaannya
• b. Jika a. tidak dipenuhi, dimintakan untuk
  memberikan izin menerjemahkan / memperbanyak
  kepada orang lain
• c. Jika b. juga tidak dapat dipenuhi maka
  Pemerintah melaksanakan sendiri penerjemahan /
  perbanyakan ciptaan

15

• 17. Lisensi Wajib adalah izin yang dikeluarkan
  oleh Menteri Kehakiman RI untuk menerjemahkan /
  memperbanyak suatu ciptaan untuk suatu tujuan
  pendidikan, ilmu pengetahuan penelitian dan
  pengembangan melalui prosedur dalam Peraturan
  Pemerintah no.1 tahun 1989

16

• 18. Lisensi Wajib diatur dalam Peraturan
  Pemerintah no. 1 tahun 1989, dengan ketentuan
• a. kepada Pemegang Hak Cipta pertama kali
  diminta untuk menerjemahkan / memperbanyak
  ciptaan tersebut
• b. Jika tidak dapat melaksanakan a. maka
  Pemegang Hak memberikan kepada izin kepada
  seseorang atau Badan Hukum di Indonesia untuk
  melaksanakannya
• c. Jika b. tidak ditanggapi oleh Menteri
  Kehakimsetelah mendengar Dewan Hak Cipta, akan
  mengeluarkan izin

17

• 19. Dewan Hak Cipta yang diangkat oleh Presiden
  berdasar usulan Menteri Kehakiman,mempunyai tugas
  membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan,
  bimbingan tentang Hak Cipta
• 20. Perlindungan Hak Cipta diatur dalam
  Undang-undang no.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ,
  diubah UU no.7 tahun 1987, diubah lagi UU no. 12
  1987beserta Peraturan pelaksanaannya.

18

• II. Beberapa Hal Tentang Pengajuan Permintaan
  Hak Cipta
• Sarat untuk permohonan pendataran Hak Cipta
• mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua
• surat permohonan pendaftaran ciptaan
  mencantumkan nama, kewarganegaraan
• uraian ciptaanrangkap dua
• surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat
  diajukan untuk satu ciptaan

19

• melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan
  pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP
• permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama
  lebih dari seorang dan satu Badan Hukum dengan
  demikian nama-nama harus ditulissemuanya , dengan
  menetapkan satu alamat pemohon
• melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan
  pendaftarannya atau penggantinya
• membayar biaya permohonannya pendaftaran sebesar
  Rp. 75.000 (tujuhpuluh lima ribu rupiah)

20

• III. Pelanggaran Hak Cipta
• 1. Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu
  pelanggaran Hak Cipta jika perbuatan tersebut
  melanggar hak khusus dari Pemegang Hak Cipta
• 2. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan
  ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran
  Hak Ciptanya

21

• 3. Tindak Pidana dibidang Hak Cipta
  dikatagorikan sebagai tindak kejahatan Ancaman
  Pidana dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 44
  UU Hak Cipta
• 4. Setelah Penyidik Pejabat Polisi Negara RI
  juga Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan
  Departemen lingkupdan tanggung jawabnya meliputi
  dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik

22
Terima Kasih