KEBIJAKAN PEMERINTAH

1

• KEBIJAKAN PEMERINTAH
• dalam
• PEMBANGUNAN PERTANIAN

2
(No Transcript)
3
Jumlah Penduduk di Indonesia
3 Juta/Th
4
PERTANIAN DI INDONESIA

• Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia
• Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan India
• Penghasil kopi nomor 4
• Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading
  dan Ghana
• Penghasil lada putih nomor 3
• Penghasil karet alam nomor 4,
• Penghasil cengkehnomor 1
• Penghasil sawit nomor 2

5
Dari sisi impor

• tahun 2010 Indonesia masih impor
• Beras, gula, kedelai, gandum
• Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk,
• Makanan olahan, singkong dan kacang tanah

6
Tujuan Kebijakan Pertanian

• Memajukan pertanian
• Mengusahakan agar pertanian mjd lbh produktif
• Meningkatnya produksi efisiensi produksi
• Tingkat pendapatan petani meningkat
• Tingkat kesejahteraan petani masyarakat
  meningkat

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri, dll
7
kebijakan pemerintah pada sektor pertanian
diperlukan karena beberapa hal

• untuk stabilisasi harga input dan output
• kegagalan pasar timbul karena eksternalitas.
• Beberapa bentuk intervensi pemerintah
  seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu
  ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan
  sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.

8

• Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang
  pertanian mencakup beberapa hal
• kebijakan harga
• kebijakan perdagangan
• Kebijakan subsidi
• Kebijakan struktural
• Kebijakan pengaturan
• Kebijakan fasilitas
• Kebijakan intervensi

9
Tujuan kebijakan harga

• Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan
• Memberikan manfaat kepada konsumen karena
  terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan
  bahan baku industri
• Meningkatkan swasembada pangan sehingga
  mengurangi ketergantungan impor, menghemat
  devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran
• Menjaga stabilitas politik

10
Kebijakan Harga

• Ex Kebijakan pd komoditas beras
• Kebijakan harga minimum (melindungi petani)
• Kebijakan harga maksimum (melindungi konsumen)

11
Kebijakan perdagangan

• Tujuan Memperlancar atau menghambat pemasaran
  komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain.
  
• Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan
  yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu
  komoditas
• Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan
  kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor
  dan meningkatkan harga domestik di atas harga
  dunia
• Untuk ekspor, dg pajak ekspor dan kuota ekspor
  untuk membatasi barang yang di ekspor dan
  mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah
  dari harga dunia.

12
Kebijakan Subsidi

• Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk
• Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak
  tanah, BBM

Berpengaruh Menurunkan biaya produksi
meningkatkan penawaran.
13
Kebijakan Struktural

• Perbaikan prasarana pertanian
• Pengenalan teknologi pertanian
• Penyuluhan pertanian
• Pengusahaan alat-alat pertanian

14
Kebijakan pengaturan

• Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dgn
  menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg
  berkenaan dgn perekonomian niaga
• Maksud
• Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm
  persaingan
• Perlindungan kepentingan kesehatan kons
• Menciptakan kondisi perdagangan efektif lancar
• Meningkatkan pendptn pemerintah

15
Maksud

• Pencegahan praktek persaingan tdk wajar
  monopoli yg tdk wajar
• Pengaturan kelancaran perdag jasa yg diperlukan
• Perlindungan konsumen
• Pengaturan barang
• Bantuan kemajuan perekonomian sosial

16
Program Fasilitas

• Investasi kredit
• Pengadaan fasilitas penyimpanan
• Layanan informasi berita pasar
• Penelitian tataniaga
• Pendidikan penyuluhan tataniaga

17

• Guna Informasi Pasar
• Produsen
• Merencanakan investasi keputusan struktur usaha
• Mengarahkan produksi penjualan hasil
• Merencanakan pembelian sarana produksi
• Lembaga pemasaran
• Menentukan tempat waktu pembelian penjualan
• Kebijaksanaan pembiayaan kredit pemasaran
• Memperlancar proses pemasaran
• Konsumen
• Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis,
  kualitas, tempat, harga waktu yg diinginkan

18
Program Intervensi

• Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2
  pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi
  kesejahteraan penduduk
• Tujuan meliindungi produsen kons
• BULOG
• PN Garampemasaran migas, dsb

19
Program Pemerintah lain

• Monopoli manipulasi oleh pemerintah
• Penelitian pembangunan station percobaan
• Pembentukan pusat-pusat penelitian
• Penetapan pajak, bea cukai
• Marketing agreement
• Pengawasan produk
• Penjatahan barang

20
Strategi Kebijakan Pertanian

• Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada
  sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu
  penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai
  petani
• Program industrialisasi mestinya difokuskan pada
  aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan
  kepentingan mayoritas
• Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan
  dan ini harus dapat dijangkau olehgolongan
  mayoritas
• Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan
  sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan
  nilai tambah (value added)

21

• Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan
  petani sebagian besar hasil pertanian terutama
  perkebunan masih diolah di luar
  Indonesia,misalnya karet, crude plam oil/CPO,
  kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung
  industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk
  bukan dijual sebagai barang mentah.
• Terkait dengan efisiensi, program
  swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena
  liberalisasi yang terburu-buru akan sangat
  berbahaya
• Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi
  prioritas pada mayoritas tetap diperlukan,
  bukan sepenuhnya diserahkan pada market
  mechanism (invisible hand)
• Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan
  capur tangan dan atau peran pemerintah