KEBIJAKAN BAN-S/M

1
Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu
KEBIJAKAN BAN-S/M AKREDITASI BERMUTU UNTUK
PENDIDIKAN BERMUTU
Disampaikan pada TOT Asesor Sekolah/Madrasah
Bandung, September - Oktober 2013
2

• I. Kerangka Filosofis

3

• Bahwa diantara tujuan didirikannya Negara
  Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan
  kehidupan bangsa Aline IV, Pembukaan UUD 45.
• Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
  (Pasal 31 ayat 1 perubahan ke -4 UUD 1945).
• Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
  memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 ayat
  1 Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
  Nasional)

4

• Pembaharuan sistem pendidikan meliputi
  penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang
  dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola
  masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan
  keagamaan dan pendidikan umum.
• Misi Pendidikan nasional antara lain
  mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan
  memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh
  rakyat Indonesia.

5
(No Transcript)
6
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
7
II. Landasan Yuridis
8

• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
  Tahun1945.
• UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas .
• PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
  Pendidikan dan PP No. 32 Tahun 2013 tentang
  Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 tentang
  Standar Nasional Pendidikan.
• PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
  Penyelenggaraan Pendidikan.
• Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana
  Strategis Kementerian Pendidikan Nasional
  2010-2014.
• Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan
  Akreditasi Nasional.
• Kepmendikbud No. 193/P/2012 tentang Perubahan
  atas Kepmendikbud No. 174/P/2012 tentang Anggota
  Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan
  Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan
  Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode
  Tahun 2012-2017.
• Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No.
  SE.DJ.I/PP.00/05/ 2008 tentang Akreditasi
  Madrasah.

9
III. Kedudukan, Peran, Tugas, dan Fungsi BAN-S/M
10
Kedudukan

• Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap
  jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan
  kelayakan program dan/atau satuan pendidikan PP
  No. 19/2005 pasal 86 ayat 1
• Akreditasi yang dilakukan pemerintah dilaksanakan
  oleh BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-PNF. PP No.
  19/2005 dan Permendikbud No. 59/2012 Pasal 2 ayat
  1
• BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang
  menetapkan kelayakan program dan/atau satuan
  pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
  jalur formal dengan mengacu pada SNP PP No.
  32/2013 Pasal 1 ayat 32).
• BAN merupakan badan nonstruktural yang bersifat
  nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan
  bertanggung jawab kepada Menteri Permendikbud
  No. 59/2012 Pasal 2 ayat 2

11
Peran

• Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
  sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi,
  dan sertifikasi (PP 19/2005 pasal 2 ayat 2).
• Kegiatan akreditasi dilakukan oleh BAN-S/M (UU
  20/ 2003 pasal 60 PP 19/2005, Pasal 86 dan 87
  serta Permendiknas 29/2005, pasal 1).
• BAN-S/M memberikan rekomendasi penjaminan mutu
  pendidikan kpd program dan/atau satuan pendidikan
  yang diakreditasi, kpd Pemerintah, dan Pemerintah
  Daerah. (PP 19/2005 Pasal 92 ayat 5).

12

1. TUGAS BAN-S/M

• Merumuskan kebijakan operasional
• Melakukan sosialisasi kebijakan
• Melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah
• (Permendikbud No. 59/2012 Pasal 9 Ayat 1)

13

1. FUNGSI BAN-S/M

1. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi
   sekolah/ madrasah
2. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi
   sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri
3. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan
   perangkat akreditasi sekolah/madrasah
4. melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah
5. mengevaluasi pelaksanaan dan hasil akreditasi
   sekolah/madrasah
6. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut
   hasil akreditasi
7. mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah
   secara nasional
8. melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah
   kepada Menteri dan
9. melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.

14

• IV. Aspek-aspek Akreditasi yang Bermutu

15
A.Perangkat yang Bermutu
16
B. Asesor yang bermutu
1. KOMPETENSI
17

1. REKRUTMEN DAN PENJAMINAN MUTU

18

1. Proses Bermutu

Perencanaan
Pengorganisasian

1. MANAJEMEN YANG BERMUTU

Pelaksanaan
Pengendalian
Evaluasi
19

1. Aspek Manajemen Bermutu

Data
Informasi
Keuangan
Pelayanan
20
(No Transcript)
21
Terima kasih