Title: KEBIJAKAN MONETER I DI INDONESIA
1KEBIJAKAN MONETER I DI INDONESIA
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank
Indonesia
Bank Indonesia Medan, FE USU, 14 Februari 2008
2Tujuan Instruksional Khusus
- Mampu membandingkan kebijakan moneter sebelum dan
sesudah UU No. 23/1999. - Mampu menjelaskan kebijakan moneter melalui
pendekatan kuantitas dan harga.
3OUTLINE
- Review Konsep dan Teori Moneter
- Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
- Kebijakan Moneter Periode Selama Krisis Ekonomi
1997 - Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Ekonomi
1997 - Proses Perumusan Kebijakan Moneter
- Mekanisme Pengendalian Moneter
- Paradigma Pengendalian Moneter Baru
4Review Konsep dan Teori Moneter
- Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari
kebijakan ekonomi makro - Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah
mencapai kemakmuran masyarakat (social welfare)
5Apa Tujuan Kebijakan Moneter?
Peran penting dari kebijakan moneter sebagai
salah satu kebijakan ekonomi ? Mempengaruhi
a. stabilitas harga b. pertumbuhan
ekonomi c. perluasan kesempatan kerja
d. keseimbangan neraca pembayaran ? (a) (d)
menjadi sasaran akhir (objectives/ final targets)
kebijakan moneter Konflik
pencapaian sasaran kebijakan - Secara ideal,
semua sasaran akhir tersebut (multiple
objectives) di atas dapat dicapai secara
bersamaan. Namun, seringkali pencapaian
sasaran-sasaran akhir tsb mengandung unsur-unsur
yang kontradiktif. - Misalnya usaha untuk
mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan
memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat
berdampak negatif terhadap kestabilan harga
dan keseimbangan neraca pembayaran. - Dalam
perkembangannya, dewasa ini semakin disadari
bahwa kebijakan moneter semestinya
lebih memfokuskan pada sasaran tunggal.
66
- Kebijakan Moneter dengan Sasaran Tunggal
- Sejalan dengan perkembangan ekonomi di dunia,
Indonesia menganut hal yang sama dengan
menetapkan stabilisasi harga sebagai sasaran
tunggal sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang
Bank Indonesia yang baru (UU No. 23 tahun 1999
tentang Bank Indonesia diamandemen UU No. 3
tahun 2004). - Tujuan Bank Indonesia adalah
- Mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah (Ps. 7) - 3 Pilar pencapaian tujuan
- Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia
mempunyai tugas (Ps. 8) - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran - c. Mangatur dan mengawasi Bank
7Bagaimana Hubungan kebijakan Moneter dengan
Kebijakan Lainnya?
Uang Primer
Uang Beredar
8Jenis Kerangka Kebijakan Moneter
Macam-macam Kerangka Kebijakan Moneter Beberapa
rezim berkembang dalam teori dengan mendasarkan
pada berbagai channels dalam transmisi moneter
yang diyakini di dalam ekonomi 1. Monetary
targeting mendasarkan pada pengendalian uang
beredar (sbg. Intermediate target) dan uang
primer (sbg. Sasaran operasional) untuk mencapai
sasaran akhir, dengan berdasar kestabilan
permintaan uang. 2. Exchange rate targeting
mendasarkan pada pengendalian nilai tukar
(sbg intermediate target) untuk mencapai sasaran
akhir (inflasi dan pertumbuhan ekonomi). 3.
Inflation targeting memfokuskan sasaran akhir
pada target inflasi yang diumumkan. Untuk
intermediate targetnya menggunakan inflation
forecast, yang mendasarkan pada semua channel
transmisi moneter. Biasanya dikombinasikan dengan
suku bunga untuk penentuan operating
targetnya. 4. Implicit Nominal Anchor (No
Anchor). Tidak menetapkan sasaran akhir
dan intermediate tertentu. Tergantung penilaian
dan keyakinan boards of governor. Untuk operating
target biasanya menggunakan suku bunga. Rezim
mana yang tepat tergantung pada kondisi ekonomi
dan moneter negara ybs. Bahkan untuk suatu negara
rezim yang diterapkan dapat saja berubah.
9Kerangka Kerja Kebijakan Moneter
Kerangka Operasional
Kerangka Strategis
Sasaran Akhir
Instrumen
Sasaran Operasional
Sasaran Antara
- OPT - sk bunga jk.
pd - sk. bunga jk. pj - Inflasi
- Fas. Diskonto - uang primer
- M1, M2, kredit - Pertumbuhan Ek. -
Giro Wajib Min - Imbauan,
dll
Jangkar Nominal
- - Nilai tukar
- Besaran moneter
- Inflasi (inflation targeting)
- Output nominal
- No explicit nominal anchor
Penargetan
10Kerangka Operasi Kebijakan Moneter
11Perbandingan Sistem Operasi Kebijakan Moneter
PENDEKATAN
SISTEM OPERASI
Sasaran
Sasaran
Pendekatan Harga
Instrumen
Operasional
Akhir
Variabel-variabel Informasi
Sasaran
Sasaran
Sasaran
Pendekatan Kuantitas
Instrumen
Operasional
Antara
Akhir
Langsung
-
Agregat moneter
Stabilitas harga
-
-
Monetary base
Pertumbuhan ekonomi
-
Tidak langsung seperti
seperti
Kesempatan kerja
. Uang
primer/M0
. M1, M2
Keseimbangan NP
.
Reserve bank . Kredit pbk
. Sk.bunga
Sumber Junggun Oh. Inflation Targeting,
Monetary Transmission Mechanism, and Policy Rules
in Korea,
Economic Pap
er
, Vol.2, No.1, March 1999, Bank of Korea
(dimodifikasi).
12Perbandingan Sistem Operasi Kebijakan Moneter
Mekanisme Quantity-based Approach vs Price-based
Approach
Sasaran kuantitas uang
Sasaran harga uang
13Kerangka Kerja Quantity Targeting
- Sebelum Juli 2005, Pendekatan kuantitas digunakan
sebagai kerangka kebijakan moneter - Pendekatan harga mulai digunakan Juli 2005
14Neraca Otoritas Moneter Neraca Sistem Moneter
15Ilustrasi Teoritis Pelaksanaan Kebijakan Moneter
- Secara teoritis, merujuk pada
- Keberadaan Kurva Phillips ? ? (y y)
- trade-off jangka pendek antara inflasi
dan pertumbuhan output - Teori Kuantitas Klasik M.V ? P.T dan M/P
k. Y - Teori Penawaran Uang Ms mm. M0
- Contoh kasus Ilustrasi sederhana .
- Fungsi jangka panjang permintaan uang (M1)
- logM1 konstan 1.1 logPDBr 1.0 logIHK
kesalahan - Prediksi perkembangan money multiplier
(M1/M0) berkisar antara 1.2 1.4 - Sasaran-sasaran sesuai Program Moneter
16Ilustrasi Teoritis Pelaksanaan Kebijakan Moneter
melalui quantity targeting
- Misalnya terjadi perubahan kondisi ekonomi
-
- Terjadi arus modal masuk (capital inflow)
yang cukup besar sebagai - akibat cukup menariknya iklim usaha di
Indonesia. - Capital inflow ? ? NFA otoritas moneter ? ?
uang primer ? (di atas - kisaran atas) ? NFA sistem moneter ? ? uang
beredar ? - Kegiatan ekonomi riil ? ? kecenderungan
overheating - - Pertumbuhan M1 ? ? 14.6, (Pertumbuhan
M0 ? ? 12.2) - - Pertumbuhan ekonomi ? ? 6
- - Inflasi ? ? 8,
- Kebijakan yang diterapkan (alternatif)
kontraksi moneter - Pilihan instrumen (alternatif)
- - Operasi pasar terbuka (OPT)
- - Cadangan wajib minimum (RR)
17Mekanisme Pengendalian M0 Melalui OPT
- Operasi Pasar Terbuka dilakukan Bank Indonesia
dengan tiga cara, yaitu - Melalui lelang SBI
- Melalui penggunaan FASBI di pasar uang rupiah,
dan - Melalui sterilisasi/intervensi di pasar valuta
asing
- 1. Lelang SBI
- Besarnya lelang SBI (mingguan) dimaksudkan untuk
mencapai besarnya target uang primer yang
ditetapkan. Untuk itu, tiap minggu Bank
Indonesia akan memperkirakan perkembangan uang
primer dan, dengan membandingkan target yang
ditetapkan, menentukan besarnya kelebihan
likuiditas pasar uang yang harus diserap. - Hal ini dilakukan dengan menghitung berapa SBI
yang jatuh tempo, berapa ekspansi/konstraksi dari
sisi fiskal (rekening Pemerintah di Bank
Indonesia), mutasi cadangan devisa, serta
bagaimana kondisi likuiditas di pasar uang.
18Mekanisme Pengendalian M0 Melalui OPT
- Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank
Indonesia menggunakan instrumen moneter yang
dapat berupa Operasi Pasar Terbuka (OPT),
intervensi pasar valas, reserve requirement,
ataupun moral suasion. - Berdasarkan sasaran M0 yang telah ditetapkan,
Bank Indonesia melakukan Operasi Pasar Terbuka
(OPT).
19Mekanisme Pengendalian Moneter Melalui OPT
- Operasi Pasar Terbuka dilakukan Bank Indonesia
dengan tiga cara, yaitu - Melalui lelang SBI
- Melalui penggunaan FASBI/FTK di pasar uang
rupiah, dan - Melalui sterilisasi/intervensi di pasar valuta
asing
- 2. Fasilitas Bank Indonesia
- Selain lelang SBI mingguan (yaitu tiap hari
Rabu), Bank Indonesia juga melakukan kegiatan
secara langsung di pasar uang rupiah melalui
Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi). Hal ini
dilakukan secara harian, terutama apabila terjadi
perkembangan di luar pehitungan yang dapat
menyebabkan tidak tercapainya target uang primer
melalui lelang SBI. - Caranya antara lain dapat dilakukan dengan secara
langsung menawarkan kepada bank-bank untuk
menanamkan kelebihan likuiditasnya di Bank
Indonesia (berjangka waktu overnight hingga satu
minggu) atau dengan cara membeli kembali SBI
secara repurchase agreement (repo) di pasar uang
antar bank.
20Mekanisme Pengendalian Moneter Melalui OPT
- Operasi Pasar Terbuka dilakukan Bank Indonesia
dengan tiga cara, yaitu - Melalui lelang SBI
- Melalui penggunaan FASBI/FTK di pasar uang
rupiah, dan - Melalui sterilisasi/intervensi di pasar valuta
asing
- 3. Sterilisasi/Intervensi Valuta Asing
- Terutama dilakukan apabila Pemerintah akan
membiayai kegiatan suatu proyek (membutuhkan
rupiah) dengan cara menggunakan dana valuta
asingnya yang disimpan sebagai cadangan devisa di
Bank Indonesia. - Dengan cara ini, dapat dicapai dua tujuan
sekaligus. Pertama, penyerapan kelebihan
likuiditas di pasar uang. Kedua, bahwa langkah
ini sekaligus dapat membantu upaya untuk
menstabilkan perkembangan nilai tukar rupiah di
pasar. - Intervensi di pasar valuta asing dapat pula
dilakukan Bank Indonesia pada waktu sedang
terjadi gejolak nilai tukar rupiah di pasar
valuta asing
21Pertimbangan BI Beralih ke Pendekatan Harga
Quantity-based Approach vs Price-based Approach ?
- Asumsi yang digunakan dalam Pendekatan Kuantitas
adalah sbb - Kebijakan dan perkembangan sektor-sektor lain
(fiskal, nilai tukar, dan riil) akan berjalan
seperti yang ditetapkan. - Adanya hubungan yang stabil antara uang beredar
(sebagai sasaran antara) dengan kegiatan ekonomi
riil (sebagai sasaran akhir) ? stabilitas
fungsional income velocity dan demand for money - Adanya hubungan yang stabil antara uang primer
(sebagai sasaran operasional) dengan uang beredar
(sebagai sasaran antara) ? stabilitas fungsional
angka pengganda uang (money multiplier) - Namun, hasil kajian empiris BI menyimpulkan
bahwa - Income velocity, demand for money, dan money
multiplier cenderung - kurang stabil.
- M0 tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Bank
Indonesia. 70 dari komponen M0 adalah uang
kartal yang merupakan kebutuhan masyarakat akan
alat pembayaran. - Agregat moneter M1 relatif stabil dibandingkan
dengan M2.
22Pertimbangan BI Beralih ke Pendekatan Harga
Quantity-based Approach vs Price-based Approach ?
-
- Penyebab Ketidakstabilan Struktural tersebut
adalah karena - Pesatnya perkembangan sektor keuangan dan majunya
inovasi produk keuangan yang menyebabkan kegiatan
penciptaan uang (money creation) oleh sistem
keuangan menjadi berlipat ganda. - Terjadinya proses decoupling antara sektor
moneter dan sektor riil. - Sulitnya mengidentifikasi arah kausalitas antara
uang beredar dan kegiatan ekonomi. Adanya
kecenderungan kegiatan ekonomi mempengaruhi uang
beredar, bukan sebaliknya.
23Pertimbangan BI Beralih ke Pendekatan Harga
Quantity-based Approach vs Price-based Approach ?
- Sejalan dengan permasalahan dalam pengendalian
moneter dengan menggunakan agregat moneter,
paradigma baru yang lebih meyakini harga uang,
yaitu suku bunga dan nilai tukar, sebagai jalur
utama transmisi kebijakan moneter (price
targeting) di Indonesia semakin mendapatkan
perhatian. - Bond (1994) menunjukkan secara empiris bahwa
hubungan antara suku bunga dengan laju inflasi
jauh lebih kuat dibandingkan dengan hubungan
antara uang beredar dengan inflasi. - Di sisi lain, dalam ekonomi yang semakin terbuka
dengan sistem nilai tukar yang fleksibel,
pergerakan nilai tukar rupiah juga dianggap
sangat penting dalam mempengaruhi permintaan
agregat, pertumbuhan ekonomi, and inflasi. - Isu pokok yang sedang dikaji adalah apakah apakah
cukup relevan apabila manajemen moneter di
Indonesia dibangun atas dasar jalur mekanisme
transmisi salah satu/kedua variabel tersebut
ataukah berdasarkan jalur mekanisme transmisi
kebijakan moneter yang lain?
24Pertimbangan BI Beralih ke Pendekatan Harga
Quantity-based Approach vs Price-based Approach ?
-
- Hasil kajian empiris tersebut merupakan
pertimbangan utama bagi Bank Indonesia untuk
mengubah paradigma pengendalian moneternya dari
quantity-based approach menjadi price-based
approach pada Juli 2005. - Penerapan price-based approach tidak terlepas
dari upaya Bank Indonesia yang menerapkan
full-fledged inflation targeting framework pada
bulan Juli 2005. Pembahasan mengenai hal ini akan
dijelaskan setelah penjelasan umum pendekatan
harga atau suku bunga sebagai sasaran operasional
kebijakan moneter.
25Kerangka Kerja Pendekatan Harga
26Mekanisme Transmisi Pendekatan Harga
27 Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Indonesia s/d
Juli 2005 Lite Inflation Targeting
- Sejak tahun 2000, dengan diberlakukannya UU No.
23 Tahun 1999 BI telah menentukan dan mengumumkan
sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan
moneter. - Dengan amandemen UU Bank Indonesia No. 3 Tahun
2004, Pemerintah setelah berkoordinasi dengan
Bank Indonesia telah menetapkan dan mengumumkan
sasaran inflasi IHK untuk tahun 2005, 2006, dan
2007. - BI telah menempuh sejumlah langkah dalam
memperkuat persyaratan untuk penerapan ITF,
termasuk - Pengembangan indikator, riset, pemodelan ekonomi
untuk dasar analisis, prakiraan, dan perumusan
kebijakan. - Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai proses
perumusankebijakan moneter. - Pengembangan laporan dan strategi komunikasi
untuk transparansi dan akuntabilitas kebijakan
moneter kepada publik.
28 Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Indonesia s/d
Juli 2005 Lite Inflation Targeting
- Sebelum Juli 2005, operasi moneter masih
menggunakan uang primer uang primer (base money)
sebagai sasaran operasional. Cara ini dirasakan
semakin tidak sejalan dengan penerapan kebijakan
moneter dengan ITF, terutama karena - Hubungan antara uang primer dengan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi semakin tidak stabil dan
mengalami hubungan terbalik. - Sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan
masyarakat kurang efektif, - Respon kebijakan moneter cenderung mengarah ke
belakang (backward looking) dan lebih sulit
dilakukan. - Uang primer lebih sulit dikendalikan oleh bank
sentral karena perilaku permintaan uang kartal
masyarakat di Indonesia. - Sejak 1999-Sebelum Juli 2005, dalam literature,
Indonesia dikategorikan sebagai negara yang
menerapkan Inflation Targeting Lite.
29Kerangka Kebijakan Moneter Sejak Juli 2005
Pengertian dan Karakteristik ITF
- Sejak Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan ITF
sebagai kerangka kebijakan Moneter. - Inflation Targeting Framework (ITF) merupakan
kerangka kerja kebijakan moneter yang secara
transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai
sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang
secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan. - Empat prinsip pokok rezim kebijakan moneter
dengan ITF - 1. Memiliki sasaran utama, yaitu Sasaran Inflasi,
yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian
(overriding objective) dan acuan (nominal anchor)
kebijakan moneter. - 2. Bersifat antisipatif (preemptive atau forward
looking) dengan mengarahkan respon kebijakan
moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi
ke depan. - 3. Mendasarkan pada analisis, prakiraan, dan
kaidah kebijakan tertentu dalam menetapkan
pertimbangan respon kebijakan moneter
(constrained discretion). - 4. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang
sehat (good governance), yaitu berkejelasan
tujuan, konsisten, transparan, dan
berakuntabilitas.
30Kerangka Kebijakan Moneter Sejak Juli 2005
- Secara rinci karakteristik Inflation Targeting
Framework sbb
Kriteria Kriteria Bernanke et.al. (1999) Svensson (2000)
1 2 3 4 5 6 7 8 Kestabilan harga sbg tujuan akhir kebijakan moneter Pengumuman target inflasi Target inflasi jangka menengah Komunikasi intensip dg publik Penggunaan monetary policy rule secara spesifik Publikasi prakiraan inflasi dan output Target ditetapkan pemerintah (goal dependence) Penggunaan instrumen scr independen (instrument independent) Ya Ya Tidak jelas Ya Tidak jelas Tidak perlu Ya Ya Ya Ya Ya Ya Penargetan prakiraan inflasi Ya Tidak perlu Ya, ttp tidak disebutkan scr jelas
31Mengapa Inflation Targeting ?
- IT fokus pada kestabilan harga (sehingga dapat
digunakan sbg anchor ekspektasi inflasi bagi
masyarakat). - IT meningkatkan transparansi keb. Moneter.
- IT memberikan ukuran keberhasilan bank sentral
(kejelasan akuntabilitas). - IT bersifat forward looking dan memperhitungkan
lag kebijakan moneter. - IT tidak memerlukan asumsi stabilitas hubungan
uang beredar, output dan harga. - Pengalaman negara-negara lain yang menerapkan IT
menunjukkan dengan inflasi yang rendah dan
stabil, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang
lebih sustainable.
32 Kerangka Kerja Baru Kebijakan Moneter
Indonesia Empat Langkah Penguatan Kebijakan
Moneter Melalui ITF
- Empat elemen mendasar dalam langkah-langkah
penguatan kerangka kerja kebijakan moneter yang
baru mulai Juli 2005 agar konsisten dengan
penerapan ITF - Penggunaan suku bunga (disebut BI Rate) sebagai
reference rate dalam pengendalian moneter,
sebagai pengganti sasaran operasional uang
primer. - Penguatan proses perumusan kebijakan moneter
dengan strategi antisipatif (forward looking
strategy) dalam mengarahkan respon kebijakan
moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi
ke depan. - Strategi komunikasi yang lebih transparan untuk
memperkuat sinyal kebijakan moneter kepada pasar
dan upaya pembentukan ekspektasi inflasi. - Penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah
untuk meminimalkan tekanan inflasi dari kenaikan
administered prices dan volatile foods maupun
untuk sinergi kebijakan ekonomi secara
keseluruhan.
33Inflation Targeting A Framework, Not A Rule
OPERASI MONETER
34Respon Kebijakan Moneter BI-Rate sebagai Sinyal
Kebijakan
- BI Rate mencerminkan arah kebijakan moneter yaitu
indikasi level suku bunga jangka pendek yang
diinginkan bank sentral dalam upaya mencapai
target inflasi. - Perubahan BI Rate yang mencerminkan perubahan
stance kebijakan moneter dilakukan dalam
kelipatan 25 bps (perubahan dapat 25, 50 ataupun
75 bps sesuai dengan situasi moneter yang
terjadi). - BI Rate diumumkan ke publik pada setiap awal
bulan setelah RDG Bulanan (baik berubah maupun
tidak).
35Kerangka Operasional
36OPT Lelang SBI
- Prosedur dan mekanisme pelaksanaan lelang SBI
- Pelaksanaan lelang SBI 1 bulan dilakukan secara
mingguan. - Untuk mendukung kredibilitas BI Rate, lelang
diarahkan agar rate hasil lelang sama dengan BI
Rate. - Sistem lelang menggunakan Fixed Rate tender.
37OPT Lelang SBISebelum Implementasi BI-Rate
- Bidding rates yang diajukan peserta lelang hari
Rabu tergantung pada interpretasi mereka terhadap
indirect signal dari target indikatif yang
diumumkan hari Selasa. - Contoh
- Pada hari Selasa, BI mengumumkan target lelang
Rp 10 triliun, dengan jumlah jatuh waktu Rp 9
triliun. - Pasar akan menginterpretasikan pengumuman ini
sebagai indirect signal bahwa BI menginginkan
kenaikan bid rate. - Sedikit perubahan pada RRT SBI diinterpretasikan
sebagai perubahan sinyal kebijakan moneter. - Contoh
- Pada hari Rabu, BI mengumumkan hasil lelang
12,27 dibandingkan minggu sebelumnya 12,25. - Pasar akan menginterpretasikan ini sebagai trend
peningkatan suku bunga yang diinginkan BI,
sehingga mereka akan mengajukan bid yang lebih
tinggi pada lelang berikutnya.
38OPT Lelang SBISinyal Suku Bunga dengan BI-Rate
- Bidding rates dari peserta lelang tergantung pada
strategi mereka sesuai dengan BI-Rate yang
diumumkan. - Contoh
- Pada hari Selasa, BI mengumumkan target lelang
SBI Rp 10 triliun, dari jumlah jatuh waktu Rp 9
triliun. BI Rate diumumkan pada level 12,25 - Pasar tidak menginterpretasikan pengumuman ini
sebagai indirect signal bahwa BI menginginkan
kenaikan BI-Rate. Pasar akan mem-bid sekitar
12,25, tanpa memperdulikan target. - Perubahan sinyal kebijakan ditentukan oleh
berubah/tidaknya BI-Rate. - SOR ditetapkan sebesar BI-Rate. Bidding rate yang
masuk sebagian besar (mendekati 99) berada pada
level BI-Rate. -
39OPT Lainnya
- OPT lainnya (lelang SBI 3 bulan, FASBI, FTK dan
FTE) diarahkan untuk menjaga struktur suku bunga
pasar uang jangka pendek yang wajar. Hal ini
untuk mewujudkan pasar uang yang efisien dan
mengurangi perilaku spekulatif (arbitrage). - Suku bunga SBI 3 bulan diarahkan lebih tinggi
dari suku bunga SBI 1 bulan. - FASBI
- 7 hari BI-Rate 200 bps
- O/N BI-Rate 500 bps
- Fine Tune Operation (FTO)
- FT Kontraksi (O/N 6 hari) rate antara FASBI
O/N 7 hari. - FT Ekspansi (O/N 14 hari) rate lebih tinggi
dari BI-Rate
40Proses Perumusan Kebijakan Moneter
Rapat Dewan Gubernur (RDG)
- Perumusan kebijakan moneter yang dilakukan oleh
Bank Indonesia dilakukan melalui Rapat Dewan
Gubernur (RDG). Rapat ini dilakukan satu kali
dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum
bidang moneter. Sementara, rapat sejenis juga
dilakukan satu kali dalam seminggu untuk
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan moneter yang
telah dilakukan. - RDG bulanan dapat dihadiri oleh menteri kabinet
atau wakil pemerintah dengan hak bicara tanpa hak
suara. Tujuannya adalah untuk mempererat
koordinasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal,
dan kebijakan makro ekonomi lainnya. - RDG dapat dikategorikan menurut waktu
pelaksanaannya menjadi RDG bulanan awal tahun,
RDG triwulanan, RDG bulanan, dan RDG mingguan.
41Proses Perumusan Kebijakan Moneter
RDG Bulanan Awal Tahun
- RDG bulanan awal tahun dilakukan untuk
mengevaluasi perkembangan ekonomi, moneter,
perbankan, dan sistem pembayaran selama satu
tahun yang lalu dan prospeknya ke depan. - Telaah mengenai prospek ekonomi makro dan moneter
ke depan dimaksudkan terutama dilakukan untuk
menetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter
untuk satu tahun ke depan sesuai dengan sasaran
inflasi yang ditetapkan. - RDG ini jg sekaligus untuk membahas dan mensahkan
laporan tertulis yang akan disampaikan kpd DPR
dan Pemerintah. Laporan ini memuat (1)
pelaksanaan tugas wewenang BI thn sebelumnya,
(2) rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan
langkah2 pelaksanaan tugas wewenang BI utk
tahun y.a.d. dgn memperhatikan perkembangan laju
inflasi kondisi ekonomi dan keuangan.
42Proses Perumusan Kebijakan Moneter
RDG Triwulanan
- Dilaksanakan awal April, Juli, Oktober, dan
Desember. - RDG ini dilaksanakan untuk mengevaluasi
perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, dan
sistem pembayaran selama satu triwulan yg lalu
dan prospeknya utk periode ke depan. - Telaah mengenai prospek ekonomi ke depan terutama
dilakukan untuk menentukan apakah sasaran inflasi
yang telah ditetapkan masih dalam batas kisaran
yang aman, serta untuk menetapkan arah dan
sasaran kebijakan moneter untuk satu triwulan ke
depan. - RDG ini dimaksudkan juga untuk membahas dan
mensahkan laporan triwulanan tertulis tentang
pelaksanaan tugas dan wewenang BI yg akan
disampaikan kpd DPR dan pemerintah.
43Proses Perumusan Kebijakan Moneter
RDG Bulanan
- RDG bulanan dilaksanakan dalam rangka
mengevaluasi perkembangan inflasi, nilai tukar,
moneter, dan perbankan. - Lebih diarahkan utk memantau pencapaian target
inflasi arah kebijakan satu bulan berikutnya. - Penetapan BI Rate dan langkah pengendalian
moneter satu bulan yang akan datang, seperti OPT,
dan sterilisasi/intervensi di pasar valas. - Keputusan kebijakan moneter dalam RDG bulanan ini
disampaikan ke masyarakat melalui siaran pers.
44Proses Perumusan Kebijakan Moneter
RDG Mingguan
- RDG mingguan dilaksanakan atas dasar arahan dari
RDG bulanan. - RDG mingguan dilaksanakan dalam rangka
mengevaluasi pelaksanaan pengendalian moneter
pada minggu sebelumnya. - Arahan pelaksanaan OPT, sterilisasi/intervensi di
pasar valas, serta arah suku bunga di minggu
mendatang. - Keputusan pengendalian moneter dalam bentuk OPT
melalui lelang SBI dalam RDG mingguan ini
disampaikan ke masyarakat melalui siaran pers.
45Proses Perumusan Kebijakan Moneter
Laporan-Laporan
- Laporan tahunan dan triwulanan BI dievaluasi oleh
DPR. Laporan ini digunakan sebagai bahan
penilaian kinerja Dewan Gubernur dan BI secara
keseluruhan. - Laporan tahunan ke DPR dalam rangka
akuntabilitas, sedangkan laporan tahunan ke
pemerintah dalam rangka informasi. - Laporan tahunan ke masyarakat melalui media massa
dalam rangka informasi, cerminan transparansi,
dan pemberitahuan arah kebijakan moneter.
46Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1945 - 1952
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter
- Mata uang Hindia Belanda Jepang masih digunakan
- Belum terdapat bentuk bank sentral secara formal
- UUD 1945 Ps.23 perlunya dibentuk sebuah bank yg
disebut Bank Indonesia, yg mengeluarkan
mengatur uang kertas - UU nasionalisasi De Javasche Bank 6/12/51
disahkan - Dominasi dinamika perkembangan politik terhadap
permasalahan ekonomi
- BNI, BRI sebagai bank sirkulasi ORI yg
menggantikan peran uang Hindia Belanda Jepang - ORI ditarik diganti dgn uang De Javasche Bank yg
ditunjuk sbg bank sirkulasi - De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sentral
pada pemerintah RIS - Tindakan moneter sanering pada 1950 (Gunting
Sjafruddin)
47Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1953 - 1967
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter
- Telah banyak mata uang yang beredar dan
berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia - Lahir UU No.11/1953 tentang Pokok Bank Indonesia
sbg pengganti Javasche Bank Wet 1922 - Pemerintah membangun proyek2 mercu suar dan
pengeluaran besar untuk militer - Jumlah uang beredar berlebihan menyebabkan
hyperinflation (/- 600) pada pertengahan tahun
1960-an.
- Bank Indonesia sbg bank sirkulasi menerbitkan
mata uang baru, rupiah, sbg satu2nya alat
pembayaran yg sah di wilayah negara Indonesia - Dibentuk Dewan Moneter tdr dr Menkeu (ketua),
Menteri Ekonomi, dan GBI. - BI jg sbg bank komersial dgn memberi kredit kpd
swasta, pemerintah, yayasan pem., dll. - BI sbg agen pembangunan (1). Cetak uang u/
menutup defisit fiskal (2). Pembiayaan scr lgs
dlm keg. ekonomi
48Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1968 - 1972
- Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi -
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter
- Pemerintah sebelumnya kurang memegang prinsip
kehati2an dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan
fiskal - Lahir UU No.13/1968 tentang Bank Sentral
- Laju inflasi turun drastis hingga di bawah 10
- Kegiatan perekonomian nasional secara berangsur2
mulai tertata mengalami peningkatan. - Pengaturan kelembagaan, positif krn kebijakan
moneter-fiskal terintegrasi terkoordinir, tp
negatif krn tdk ada check balance kebijakan2
ekonomi
- Kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian
inflasi. Pencetakan uang utk pembiayaan defisit
anggaran dihentikan - Koordinasi kebijakan fiskal-moneter ditingkatkan
shg stabilitas ekonomi cepat pulih - Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter
dan BI melakukan tugas kebijakan moneter sesuai
dgn keputusan Dewan Moneter - ?M0 ke NCG dibatasi ? JUB terkendali
49Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1973 - 1982
- Periode Pertumbuhan Ekonomi dengan Hasil Minyak
-
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter
- Awal dekade 70-an ditemukan ladang2 minyak baru
secara signifikan shg penerimaan negara meningkat - Pengeluaran rutin dan pembangunan oleh pemerintah
meningkat shg mendorong kegiatan ekonomi riil - Kebijakan kredit selektif membuat sektor
perbankan kurang bergairah krn sumber dana yang
langka dan penyaluran kredit sangat dibatasi
- Penerimaan devisa hasil minyak menyebabkan
ekspansi jumlah uang primer (M0) shg BI melakukan
penyerapan ekspansi moneter dari sisi fiskal
tersebut utk meredam tekanan inflasi - Kebijakan kredit selektif diluncurkan thn 1974
utk mengendalikan JUB terutama dgn mengatur
besarnya ekspansi kredit bank. Pagu kredit
individual bank setiap tahun ditentukan oleh BI - ?NFA ? ? M0 ? ? Kredit dipagu
- RR diturunkan dr 30 mjd 15 thn 1978 terutama
utk mendorong pemberian kredit kpd sektor swasta
50Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1983 - 1997
- Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan
Liberalisasi Ekonomi -
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter
- Awal dekade 80-an harga minyak merosot krn
kecenderungan tjdnya resesi dunia. Penerimaan
negara utk pembiayaan APBN semakin terbatas.
Peran swasta dalam kehidupan ekonomi perlu
ditingkatkan. - Pakjun 1983 menandai era liberalisasi sektor
perbankan dan keuangan. Jml bank, mobilisasi
dana, bentuk kredit, jenis pembiayaan, vol.
transaksi dan jenis produk keuangan meningkat. - Pakto 1988 mendorong kegiatan ekonomi DN dlm
menghadapi persaingan global. Scr umum mrp paket
penyempurnaan kebijakan di bidang keu., moneter,
perbankan
- Stl Pakjun 1983, kebijakan moneter langsung
melalui selective credit policy diganti dgn
kebijakan moneter tidak langsung melalui OPT. SBI
diterbitkan thn 1984 sbg instrumen utama OPT
ditambah dgn intervensi di pasar uang rupiah (1
s.d. 7 hari). - ?M0 dikendalikan ? M1 M2
- Pakto 1988 menurunkan RR dr 15 mjd 2,
pelonggaran izin pendirian bank shg perbankan
tumbuh pesat. - RR ? ? ?M0 ? ? M1 M2 ?
51Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997
Periode 1983 - 1997
( L a n j u t a n . . . )
- Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan
Liberalisasi Ekonomi -
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter
- Pengendalian JUB (M1 M2) makin sulit krn operasi
produk perbankan makin beragam (CDs, CPs,
promissory notes, ATMs) . Produk pasar modal jg
berkembang pesat baik dalam bentuk vol. transaksi
maupun SSB yg diperdagangkan. Tjd decoupling
(pemisahan) sektor keuangan sektor riil. - Liberalisasi sektor keuangan menyebabkan aliran
dana LN khususnya pinjaman LN swasta jgk pendek
semakin besar dan pesat. - Pinjaman ini tidak dilindungi dr risiko nilai
tukar, dimanfaatkan utk proyek jgk panjang tdk
menghasilkan devisa.
- Besar dan mobilitas aliran dana LN mempersulit
pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI shg BI
melakukan penyerapan likuiditas dlm perekonomian.
Hal ini mendorong suku bunga naik. - Suku bunga tinggi semakin mendorong aliran modal
masuk khususnya dlm bentuk SSB berjangka pendek. - Prinsip good corporate governance tdk dijalankan
dgn baik shg mjd penyebab utama krisis thn 1997. - ?NFA ? ? ?M0 ? ? OPT ? ?M0 ? ,i ? ? ?NFA ?
52Kebijakan Moneter Periode Selama Krisis Ekonomi
1997
Periode 1997 - 1998
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter
- Di bawah sistem NT managed floating pd saat itu,
kebijakan2 yg diambil adl melakukan intervensi di
pasar valas melebarkan band (rentang)
intervensi. Tekanan begitu kuat cadangan devisa
menurun shg sistem NT floating diadopsi.
Pemerintah memutuskan ikut program IMF (awal
1998). - Bank run penutupan bank diatasi dgn penyediaan
dana talangan oleh pemerintah melalui BI di bawah
program penjaminan pemerintah atas seluruh
kewajiban bank. - Kebijakan suku bunga tinggi untuk menghadapi
tekanan inflasi akibat kelebihan likuitas dlm
perekonomian.
- Spekulasi thd Baht menjalar ke Rupiah (contagion
effect) shg investor asing menarik dananya scr
tiba2. Timbul kepanikan di pasar valas dan tjd
aksi borong devisa yg menyebabkan Rupiah merosot
tajam dlm wkt singkat. Ini mrp awal dr krisis
ekonomi thn 1997. - Pemerintah menutup sejumlah bank shg tjd krisis
kepercayaan thd bank dan rupiah, tjd bank run. - Tjd excess likuiditas, laju inflasi mencapai
77,63 tahun 1998, dan suku bunga SBI 1 bulan
mencapai 38,44 pd tahun yg sama.
53Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Ekonomi
1997
Periode 1999 - Sekarang
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter
- Stl berada di bawah program IMF, NT rupiah masih
rentan dan tekanan inflasi masih tinggi. - Kebijakan yg diambil scr berangsur2 mampu
menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan
tekanan inflasi. NT menguat dr rata2
Rp9.316/dolar thn 2002 mjd rata2 Rp8.572/dolar
thn 2003. Inflasi turun dr 10,03 thn 2002 mjd
5,06 thn 2003. Suku bunga SBI turun dr 13,02
thn 2002 mjd 7.34 pd Juni 2004. - Lahir UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia sbg
penguatan BI scr kelembagaan sbg bank sentral,
dgn fokus mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. BI mrp bank sentral yg independen,
namun transparan accountable.
- Pengendalian JUB melalui pencapaian sasaran
operasional uang primer yg ditetapkan sesuai dgn
program yg disepakati antara Pemerintah dan IMF - Suku bunga diturunkan stl NT rupiah stabil dan
tekanan inflasi terkendali. - Tugas pokok BI menurut UU No.23/99 adl (1)
menetapkan melaksanakan kebijakan moneter (2)
mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran
(3) mengatur mengawasi sistem perbankan. Ketiga
tugas ini saling terkait dalam upaya mencapai
kestabilan rupiah. - BI diberi wewenang utk melaksanakan kebijakan NT
dan pengelolaan cad. devisa sesuai dgn sistem NT
dan sistem devisa yg ditetapkan
54Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Ekonomi
1997
Periode 1999 - Sekarang
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Moneter
- Tugas pokok yg telah ditetapkan dalam UU,
menuntut BI untuk juga responsif terhadap
dinamika yg terjadi dalam bidang tugasnya. - Terdapat tuntutan untuk melakukan amandemen thd
UU No.23/1999 ttg BI sbg upaya untuk menyesuaikan
dengan perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan
politik.
- Munculnya paradigma baru kebijakan bank sentral
di bidang moneter, perbankan dan sistem
pembayaran yaitu Inflation Targeting Framework
(ITF), Arsitektur Perbankan Indonesia (API), dan
Real Time Gross Settlement (RTGS). - Amandemen UU ttg BI dalam UU No.3/2004, dgn
pokok2 antara lain (1) penetapan sasaran inflasi
oleh pemerintah stl berkoordinasi dgn BI, (2)
pengalihan fungsi pengawasan bank pada 2010, (3)
penyediaan Financial Safety Nets, (4) pembentukan
Badan Supervisi, (5) Keanggotaan DG
internal/eksternal, dan (6) Aspek2 transparansi,
akuntabilitas, dan pertanggungjawaban.
55Questions and Answers
For further question, contact ppsk_at_bi.go.id iskan
darsim_at_bi.go.id