KEBIJAKAN PEMERINTAH

1
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA KERUKUNAN
2
PENDAHULUAN

• Indonesia adalah negara yang penduduk majemuk
  dari segi suku bangsa, budaya, dan agama.
• Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku
  bangsa yang tersebar di berbagai wilayah.
• Penduduk ini menganut agama dan kepercayaan yang
  berbeda-beda. Bagian terbesar dari penduduk
  menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
  dan Buddha.
• Diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan
  umat beragama untuk memelihara keseimbangan
  antara kepentingan kelompok dan kepentingan
  nasional.
• Diperlukan kebijaksanaan dan strategi untuk
  menciptakan dan memelihara KUB guna mewujudkan
  masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera,
  dan bersatu.

3

• FAKTOR KEAGAMAAN YG TIDAK LANGSUNG
• DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK
• Penyiaran agama
• Bantuan keagamaan luar negeri
• Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda
• Pengangkatan anak
• Pendidikan agama
• Perayaan hari besar keagamaan
• Perawatan dan pemakaman jenazah
• Penodaan agama
• Kegiatan kelompok sempalan
• Transparansi informasi keagamaan, dan
• Pendirian rumah ibadat.

4

• FAKTOR-FAKTOR NON-KEAGAMAAN
• YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK
• Kesenjangan ekonomi
• Kepentingan politik
• Perbedaan nilai sosial budaya, dan
• Kemajuan Teknologi Informasi dan
• transportasi.

5
ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN
BERAGAMA

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman
   beragama serta kehidupan beragama.
2. Peningkatan kerukunan intern dan antar umat
   beragama

6
PROGRAM PEMBANGUNAN DI BIDANG AGAMA

1. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan,
   dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
2. Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan
   keagamaan
3. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
4. Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan
   lembaga pendidikan keagamaan
5. Penelitian dan pengembangan agama, dan
6. Peningkatan kerukunan umat beragama.

7
VISI DEPAG

• Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat
  beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta
  saling menghormati antar sesama pemeluk agama
  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
  bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik
  Indonesia

8
MISI DEPAG

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman,
   pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama
2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika
   keagamaan
3. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji
5. Memberdayakan umat beragama dan lembaga
   keagamaan
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama
7. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan
   dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

9
DUA KEBIJAKAN BESAR UNTUK MENJAGA KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA

• Memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok
  agama, serta pemuka agama untuk menyelesaikan
  sendiri masalah KUB.
• Memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan KUB.

10
PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PEMBINAAN KUB

• Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2)
• Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Hak Asasi
  Manusia,
• Pasal 28 E dan Pasal 28 J
• Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, tgl 27 Januari
  1965,
• yo. UU No. 5 Tahun 1969
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
• Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978,
• tgl 1 Agustus 1978
• Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978,
• tgl 15 Agustus 1978
• Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
  Negeri Nomor 1 Tahun 1979, tgl 2 Januari 1979
• Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, Tgl
  11 April 1978
• Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978,
• tgl 31 Agustus 1978
• Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979,
• tgl 27 September 1979
• Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432//1981,
• tgl 2 September 1981
• Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005

11

RANGKAIAN PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN MAJELIS-
MAJELIS AGAMA DALAM RANGKA PERUMUSAN PBM
MENAG-MENDAGRI NO. 9 TAHUN 2006 / 8 TAHUN 2006
NO WAKTU TEMPAT
1 28 Oktober 2005 Ruang Sidang Sekjen Departemen Agama Lt. II
2 22-23 November 2005 Hotel Jayakarta, Cisarua, Bogor
3 1 Desember 2005 Ruang Sidang Sekjen Departemen Agama Lt. II
4 8 Desember 2005 Ruang Sidang Sekjen Departemen Agama Lt. II
5 13 Desember 2005 Ruang Sidang Sekjen Departemen. Agama Lt. II
6 5 Januari 2006 Ruang Sidang Sekjen Departemen. Agama Lt. II
7 13 Januari 2006 Ruang Sidang Bagais Departemen. Agama Lt. VIII
8 18 Januari 2006 Ruang Sidang PKUB Jl. Kramat
9 27 Januari 2006 Hotel Millenium, Jl. Kebon Sirih
10 30 Januari 2006 Ruang Sidang Badan Litbang Dep. Agama Lt. IV
11 21 Maret 2006 Ruang Kerja Menteri Agama Lt. II Departemen Agama
12

DAFTAR ANGGOTA TIM PERUMUS PBM MENAG-MENDAGRI NO.
9 TAHUN 2006 / 8 TAHUN 2006
13
PRINSIP YANG DIANUT PBM

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
   untuk memeluk agama masing-masing dan untuk
   beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
   itu
2. Memenuhi peraturan perundangan
3. Memelihara kerukunan umat beragama
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban
   masyarakat
5. Pemberian kepastian palayanan secara adil dan
   terukur kepada pemohon pendirian rumah ibadah
6. Pemberdayaan masyarakat khususnya para pemuka
   agama, dan
7. Kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah.

14
Sekian