KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI DAN KESEJAHTERAAN GURU

1

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI
DAN KESEJAHTERAAN GURU (Dalam rangka menyikapi
UU Guru dan Dosen)
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT Jalan Dr.
Radjiman No. 6 Bandung
2
UNDANG UNDANG N0 14 Tentang GURU DAN DOSEN
DISETUJUI DPR 06 Desember 2005
DITETAPKAN PRESIDEN RI 30 DESEMBER 2005
3
TUJUAN PENYUSUNAN UNDANG UNDANG GURU DAN DOSEN

• Meningkatkan martabat guru sebagai agen
  pembelajaran
• Meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai
  pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing dan
  manajer pembelajaran.
• Memberdayakan dan mendayagunakan profesi guru
  secara optimal.
• Memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan
  terhadap profesi guru.
• Meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan.
• Mendorong peranserta masyarakat dan kepedulian
  terhadap profesi guru.

4
GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL

• Mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat
  dilakukan oleh seseorang yang mempunyai
  kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat
  pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap
  jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
• (Penjelasan UU Guru Pasal 2 ayat 1)

5
BEBERAPA SUBSTANSI UNDANG UNDANG GURU YANG
BERNILAI PEMBAHARUAN
6

• KUALIFIKASI, KOMPETENSI
• DAN SERTIFIKASI GURU

1. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
   kompetensi dan sertifikasi sebagai pendidik
   sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan
   tinggi program sarjana (S1) atau program diploma
   empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai
   guru.
3. Kompetensi sebagai pendidik meliputi kompetensi
   pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
   sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh
   melalui pendidikan profesi.
4. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh
   perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan
   tenaga kependidikan yang terakreditasi.

7
KOMPETENSI DALAM SERTIFIKASI GURU

• KOMPETENSI PEDAGOGIK
• adalah kemampuan mengelola pembelajaran
  peserta didik.
• KOMPETENSI KEPRIBADIAN
• adalah kemampuan kepribadian yang mantap,
  berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta
  menjadi teladan peserta didik.
• KOMPTENSI PROFESIONAL
• adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran
  secara luas dan mendalam.
• KOMPETENSI SOSIAL
• adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan
  berinteraksi secara efektif dan efisien dengan
  peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta
  didik, dan masyarakat sekitar

8

• 2. HAK GURU
• MEMPEROLEH PENGHASILAN DI ATAS KEBUTUHAN HIDUP
  MINIMUM DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
• Meliputi
• -Gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji,
  tunjangan fungsional, tunjangan profesi,
  tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang
  terkait dengan tugasnya sebagai guru.
• b. s.d k
• -TUNJANG FUNGSIONAL bagi guru yang diangkat oleh
  satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
  masyarakat diberikan dalam bentuk subsidi oleh
  pemerintah dengan mengacu pada peraturan
  perundang undangan.

9
HAK GURU

• Pemerintah memberikan TUNJANGAN PROFESI kepada
  guru yang telah memilki sertifikat pendidik, baik
  kepada guru yang diangkat pemerintah, pemda
  maupun kepada guru yang diangkat masyarakat.
• TUNJANGAN PROFESI diberikan setara dengan 1
  (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh
  pemerintah atau pemda pada tingkatan, masa kerja,
  dan kualifikasi yang sama.

10
HAK GURU

• TUNJANGAN KHUSUS diberikan kepada guru yang
  bertugas di daerah khusus. Tunjang khusus setara
  dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang
  diangkat oleh pemeritah atau pemda pada
  tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
• MASLAHAT TAMBAHAN Tambahan kesejahteraan dalam
  bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan,
  beasiswa dan penghargaan bagi guru, serta
  kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra
  dan putri guru dan pelayanan kesehatan

11
3. KEWAJIBAN GURU
a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran yag bermutu, menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran. b. s.d e 4.
WAJIB KERJA DAN IKATAN DINAS a. Dalam keadaan
darurat, Pemerintah dapat memberlakukan Wajib
Kerja sebagai guru dan/atau warga negara
Indonesia yang memenuhi kualifikasi akademik dan
kompetensi untuk melaksanakan tugas guru di
daerah khusus di wilayah NKRI b. Pemerintah atau
Pemda dapat menetapkan pola Ikatan Dinas bagi
calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan
pendidikan nasional atau pembangunan daerah.
12
4. PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

• a. PEMERINTAH Wajib memenuhi kebutuhan guru,baik
  dlm jumlah, kualifikasi akademik maupun
  kompetensi secara merata untuk menjamin
  keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini,
  dikdas, dikmen yang diselenggarakan pemerintah.
• b. PEMERINTAH PROVINSI wajib memenuhi kebutuhan
  guru untuk menjamin keberlangsungan pendidikan
  menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan
  kewenangannya
• c. PEMERINTAH KAB/KOTA wajib memenuhi kebutuhan
  guru untuk menjamin keberlangsungan pendidikan
  dasar dan pendidikan anak usia dini sesuai dengan
  kewenangannya
• d. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemda
  dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
• e. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemda
  dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar
  kabupaten/kota, atar kecamatan maupun antar
  satuan pendidikan.

13
5. PERLINDUNGAN

• Pemerintah, Pemda, Penyelenggara pendidikan,
  satuan pendidikan, dan/atau organisasi profesi
  wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam
  pelaksanaan tugas berupa perlindungan hukum,
  perlindungan profesi, dan perlindungan
  keselamatan dan kesehatan kerja.
• Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap
  tindak kekerasan, ancaman, tindakan
  diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak
  adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta
  didik, masyarakat, birokrasi dan pihak lain.

14
PERLINDUNGAN

• b. Perlindungan profesi adalah perlindungan
  terhadap resiko penempatan dan penugasan yang
  tidak sesuai dengan latar belakang profesi dan
  nuraninya, pemutusan hubungan kerja atas dasar
  alasan yang menyimpang dari ketentuan yang
  berlaku, pemberian imbalan kerja yang tidak
  wajar, pembatasan kreatifitas guru yang
  dilaksanakan dalam kerangka kebebasan akademik,
  dan resiko lainnya yang menghambat guru untuk
  melaksanakan tugasnya secara profesional.
• Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
  meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan
  keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran
  sewaktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan
  kerja, dan/atau sebab lain.

15
6. ORGANISASI PROFESI
DAN KODE ETIK

• Guru dapat membentuk organisasi profesi yang
  bersifat independen berfungsi untuk memajukan
  profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan
  kependidikan, perlindungan profesi,
  kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat
• Guru wajib menjadi anggota suatu organisasi
  profesi.
• Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan
  menetapkan dan menegakkan kode etik guru,
  memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan
  perlindungan profesi kepada guru yang menjadi
  anggota, melakukan pembinaan dan pengembangan
  profesi guru yang menjadi anggota dan memajukan
  pendidikan nasional.
• Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan
  martabat guru dlm pelaksanaan tugas sbg tenaga
  profesional, organisasi profesi guru membentuk
  kode etik, yang berisi norma dan etika yang
  mengikat

16
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

• DALAM PENINGKATAN
• PROFESI DAN KESEJAHTERAAN
• GURU TAHUN 2006

17
V I S I AKSELERASI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT GUNA MENDUKUNG
PENCAPAIAN VISI JAWA BARAT TAHUN 2010

• M I S I 1
• PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBER
  DAYA MANUSIA JAWA BARAT

18
A. PENINGKATAN MUTU GURU

• 1. Diklat Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK SLB dan
  Revitalisasi MGMP
• 2. Penyetaraan SI Guru SD ( Kerjasama dg UT dan
  IAIN)
• 3. Sertifikasi Guru Agama pada SLB (Kerjasama dg
  IAIN)
• 4. Pemilihan Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK Berprestasi

19
B. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU DARI
APBD JAWA BARAT TAHUN 2006

• 1. Tunjangan Daerah Guru SLB (PNS)
• Gol. IV
  Rp. 900.000 / Bulan
• Gol. III
  Rp. 800.000 / Bulan
• Gol. II
  Rp. 700.000 / Bulan
• 2. Guru Honoren SLB Negeri Rp.
  400.000 / bulan
• 3. Insentif Guru Bantu SLB Swasta Rp.
  150.000 / bulan
• 4. Insentif bagi 1.600 Guru bantu SD
  Terpencil
• Rp.750.000 /bln
• 5. Insentif bagi 2.700 Guru PNS SD Terpencil
  
• Rp. 1.000.000 /Thn
• 6. Pemberian Insentif / Stimulan bagi Guru
  SMP Terbuka

20
C. PROGRAM DEKONSENTRASI (APBN)
PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2006

• PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU
• 1. SUBSIDI BAGI 47.735 GURU SEKOLAH SWASTA / GTY
  (TK,SD,SDLB,SMP,SMA,SMK Rp.115.000/BLN )
• 2. SUBSIDI BAGI 27.967 GTT PADA SEKOLAH NEGERI
• ( SMP, SMA, SMK Rp.115.000/BLN )
• 3. KJM BK GURU PNS PD SMP,SMA,SMK,SLB NEGERI/
  SWASTA ( Rp. 2.000/jam/minggu )
• 4. SUBSIDI BAGI 3000 GURU SD NEGERI DAERAH
  TERPENCIL DAN/ATAU SD KEKURANGAN GURU
• ( Rp. 115.000/BLN )

21
D. PENGANGKATAN GURU BANTUMENJADI PNS

• PENGANGKATAN GURU BANTU DI JAWA BARAT DARI
  APBN TH 20032004
• ( KONTRAK KERJA SELAMA 3 TAHUN )
• Tahun 2003 27.550 org / Rp. 460.000/Bln
• Tahun 2004 4.483 org / Rp. 460.000/Bln
• Jumlah 32.033 org (TK,SD,SMP,SMA,SMK,S
  LB)
• HONOR GURU BANTU TAHUN 2006 RENCANA
• DINAIKAN MENJADI Rp. 710.000/ORG/BLN
• GURU BANTU YG TELAH HABIS MASA KONTRAK AKAN
• DIPERPANJANG SAMPAI AKHIR MARET 2006
• MULAI TAHUN 2005 TMT 01 APRIL 2006 SECARA
  NASIONAL
• AKAN DIANGKAT 80.000 GURU BANTU MENJADI PNS.
• TAHUN 2006 DAN 2007 SEMUA GURU BANTU DIANGKAT
  MENJADI PNS TANPA TESTING, SEPANJANG MEMENUHI
  PERSYARATAN

22
Terimakasih