KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL

Description:

A. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL Pada abad ke-16 dan 17, berturut-turut kekuasaan kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan tujuan mencari laba ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:200
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 30
Provided by: TOSHI328
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL


1
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
2
A.    KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
  • Pada abad ke-16 dan 17, berturut-turut kekuasaan
    kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan
    tujuan mencari laba sebesar-besarnya.. Di
    mana-mana mereka memaksakan monopoli di bidang
    perdagangan. Mereka juga menjalankan
    kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada umumnya
    sangat merugikan rakyat Indonesia.
    Kebijakan-kebijakan itu terbagi dalam beberapa
    massa pemerintahan

3
  • 1. massa pemerintahan VOC (1602-1811)
  • 2. massa pemerintahan inggris (18111816)
  • 3. massa pemerintahan kolonial belanda (johanes
    van de bosch)

4
1. massa pemerintahan VOC (1602-1811)
  • 1.    Sistem Penyerahan Wajib oleh VOC
  • Dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC,
    maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni
    ini berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis
    mulai terdesak, dan bendera Kompeni mulai
    berkibar. Kompeni mengikat raja-raja kita dengan
    berbagai perjanjian yang merugikan. Makin lama
    Kompeni makin berubah menjadi kekuatan yang tidak
    hanya berdagang, tetapi ikut mengendalikan
    pemerintahan di Indonesia.

5
  • 2.    Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)
  • Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya
    VOC (Kompeni) mengalami kemunduran dan
    kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh faktor
    internal dalam tubuh VOC itu sendiri maupun
    faktor eksternal di luar VOC yang menggrogoti
    keberadaan VOC.
  • Faktor Internal yang menyebabkan kemerosotan VOC
  • Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi.
  • Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah
    penguasaan VOC yang sangat luas.

6
  • Faktor Eksternal yang menyebabkan merosotnya VOC
  • Meletusnya refolusi Prancis menyebabkan Belanda
    jatuh ke tangan Prancis dibawah pimpinan Napoleon
    Bonaparte.
  • Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap
    VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot
    pembiayaan dan tenaga.

7
  • Sejak Belanda jatuh ketangan Prancis pada tahun
    1795, Belanda diubah namanya menjadi republik
    Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon.
    Daendels menerapkan system kerja paksa (rodi).
  • Langkah-langkah yang di tempuh daendels.
  • Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan
    tentara.
  • Membangun pabrik senjata di Semarang dan
    Surabaya.
  • Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung
    Kulon.
  • Membangun benteng-benteng.
  • Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan,
    yang panjangnya  1.000 km.

8
  • Di samping kerja wajib, untuk memperoleh dana
    guna menghadapi Inggris, Daendels melakukan
    beberapa cara, antara lain sebagai berikut.
  • Melaksanakan contingenten stelsel,  yaitu pajak
    yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan
    hasil bumi.
  • Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban
    menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah
    Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.
  • Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban
    yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk
    menanam kopi.
  • Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta
    asing, seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha
    Cina. 
  • akibat tindakannya menjual tanah milik negara
    kepada pengusaha swasta asing, berarti ia telah
    melanggar undang-undang negara. Oleh karena itu,
    pemerintah Belanda memanggil pulang Daendels ke
    negeri Belanda.

9
  • 1. massa pemerintahan VOC (1602-1811)
  • 2. massa pemerintahan inggris (18111816)
  • 3. massa pemerintahan kolonial belanda (johanes
    van de bosch)

10
1. massa pemerintahan VOC (1602-1811)
  • 1.    Sistem Penyerahan Wajib oleh VOC
  • Dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC,
    maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni
    ini berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis
    mulai terdesak, dan bendera Kompeni mulai
    berkibar. Kompeni mengikat raja-raja kita dengan
    berbagai perjanjian yang merugikan. Makin lama
    Kompeni makin berubah menjadi kekuatan yang tidak
    hanya berdagang, tetapi ikut mengendalikan
    pemerintahan di Indonesia.

11
  • 2.    Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)
  • Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya
    VOC (Kompeni) mengalami kemunduran dan
    kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh faktor
    internal dalam tubuh VOC itu sendiri maupun
    faktor eksternal di luar VOC yang menggrogoti
    keberadaan VOC.
  • Faktor Internal yang menyebabkan kemerosotan VOC
  • Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi.
  • Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah
    penguasaan VOC yang sangat luas.

12
  • Faktor Eksternal yang menyebabkan merosotnya VOC
  • Meletusnya refolusi Prancis menyebabkan Belanda
    jatuh ke tangan Prancis dibawah pimpinan Napoleon
    Bonaparte.
  • Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap
    VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot
    pembiayaan dan tenaga.

13
  • Sejak Belanda jatuh ketangan Prancis pada tahun
    1795, Belanda diubah namanya menjadi republik
    Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon.
    Daendels menerapkan system kerja paksa (rodi).
  • Langkah-langkah yang di tempuh daendels.
  • Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan
    tentara.
  • Membangun pabrik senjata di Semarang dan
    Surabaya.
  • Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung
    Kulon.
  • Membangun benteng-benteng.
  • Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan,
    yang panjangnya  1.000 km.

14
  • Di samping kerja wajib, untuk memperoleh dana
    guna menghadapi Inggris, Daendels melakukan
    beberapa cara, antara lain sebagai berikut.
  • Melaksanakan contingenten stelsel,  yaitu pajak
    yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan
    hasil bumi.
  • Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban
    menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah
    Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.
  • Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban
    yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk
    menanam kopi.
  • Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta
    asing, seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha
    Cina. 
  • akibat tindakannya menjual tanah milik negara
    kepada pengusaha swasta asing, berarti ia telah
    melanggar undang-undang negara. Oleh karena itu,
    pemerintah Belanda memanggil pulang Daendels ke
    negeri Belanda.

15
  • Kepemimpinan Daendels digantikan oleh Jasse.
    Pemerintah jassens mewarisi situasi keamanan dan
    ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi
    ancaman Inggris sewaktu-waktu. Pada bulan Agustus
    1811 Inggris mendarat di Batavia dipimpin Lord
    Minto. Belanda melakukan perlawanan terhadap
    Inggris, tetapi tidak berhasil. Akibat serangan
    Inggris tersebut Belanda menyerah dan akhirnya
    menandatangani Kapitulasi Tuntang 11 September
    1881.
  • Isi Perjanjian Tuntang
  • Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada
    dikawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada
    Inggris.
  • Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh
    Inggris.
  • Pulau Jawa, Madura dan semua pangkalan Belanda
    diluar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
  • Isi Perjanjian Tuntang tersebut membawa pengaruh
    langsung bagi bangsa Indonesia, yaitu wilayah
    Nusantara diserahkan kepada EIC (Inggris) yang
    bermarkas di Calcuta India. Akibat Kapitulasi
    Tuntang tersebut Indonesia jatuh ke tangan
    Inggris.

16
2. massa pemerintahan inggris (18111816)
  • Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia
    kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles
    sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai
    tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811.
  • Kebijaksanaan Raffles selama memerintah di
    Indonesia
  • Di bidang ekonomi
  • Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial
  • Di bidang ilmu pengetahuan

17
  • 1. Di bidang ekonomi
  • Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti
    contingenten/pajak/penyerahan diganti dengan
    sistem sewa tanah (landrente).
  • Semua tanah dianggap milik negara, maka petani
    harus membayar pajak sebagai uang sewa.
  • Namun upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak
    tanah mengalami kegagalan karena
  • Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi
    pemilik tanah, karena tidak semua rakyat
    mempunyai tanah yang sama.
  • Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat
    kesuburan tanahpetani.
  • Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles
  • Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

18
  • 2. Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial
  • Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan
    berupa
  • Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk
    Jogjakarta dan Surakarta.
  • Masing-masing karesidenan mempunyai badan
    pengadilan.
  • Melarang perdagangan budak.

19
  • 3. Di bidang ilmu pengetahuan
  • Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan
    kebijakan berupa
  • Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri
    untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di
    Indonesia.
  • Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga
    bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di
    dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah
    Rafflesia Arnoldi.
  • Raffles menulis buku History of Java dan
    merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai
    kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis
    tanaman di Indonesia bahkan dariberbagai penjuru
    dunia.

20
  • Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab
    Pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814
    jatuh. Akibatberakhirnya kekuasan Louis Napoleon
    1814, maka diadakan KonferensiLondon.Isi
    Konferensi London antara lain
  • Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang
    dahulu direbut Inggris.2.Penyerahan Indonesia
    oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun
    1816.
  • 3.Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah
    Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia
    kepada Belanda.

21
  • Massa pemerintahan kolonial belanda (johanes van
    de bosch)
  • Kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan oleh
    perang kemerdekaan dari Belgia maupun perang
    Diponegoro, mendorong Belanda untuk menciptakan
    suatu sistem yang dapat menghasilkan keuntungan
    dalam bidang ekonomi/keuangan bagi Belanda. Pada
    masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch Belanda
    memperkenalkan culturstelsel atau caltivitaion
    system (tanam paksa). Sistem tanan paksa pertama
    kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di
    daerah-daerah lain di luar Jawa.

22
  • Aturan sistem tanam paksa
  • Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari
    lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib
    yang berkualitas ekspor.
  • Tanah yang disediakan untuk tanah wajib
    dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
  • Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada
    pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen
    dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali
    kepada rakyat.
  • Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap
    tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan
    waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau
    kurang lebih 3 bulan.
  • Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja
    selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan
    pemerintah.
  • Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen
    menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan
    akibat kesalahanpetani).
  • 7) Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya
    kepadakepala desa.

23
  • Pelaksanaan tanam paksa
  • Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel
    banyak terjadi penyimpangan, karena berorientasi
    pada kepentingan imperialis, di antaranya
  • Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi
    seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.
  • Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian,
    tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor,
    sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah
    dan ladang sendiri.
  • Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja
    melebihi 1/5 tahun.
  • Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi
    waktu tanam padi (tiga bulan) sebab
    tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan
    yang terus-menerus.
  • Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak
    yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat
    ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.
  • Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung
    jawab rakyat/petani.

24
  1. Akibat tanam paksa1) Bagi BelandaBagi Belanda
    tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di
    antaranyaa) Kas Belanda menjadi surplus
    (berlebihan).b) Belanda bebas dari kesulitan
    keuangan.2) Bagi Indonesia

25
  • Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan
    pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat yang
    memberatkan rakyat Indonesia, yaitua) Banyak
    tanah yang terbengkalai, sehingga panen gagal.b)
    Rakyat makin menderita.c) Wabah penyakit
    merajalela.d) Bahaya kelaparan yang melanda
    Cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain
    untuk menyelamatkan diri.e) Kelaparan hebat di
    Grobogan, sehingga banyak yang mengalami kematian
    dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam.

26
  • d. Penentangan tanam paksa Tanam paksa yang
    diterapkan Belanda di Indonesia ternyata
    mengakibatkan aksi penentangan. Orang yang
    menentang tanam paksa terdiri dari1) Golongan
    pendetaGolongan ini menentang atas dasar
    kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori
    penentangan ini adalah Baron Van Hovel.
  • 2) Golongan liberalGolongan liberal terdiri
    dari pengusaha dan pedagang, diantaranyaa)
    Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli yang
    menentang tanam paksa dengan mengarang buku
    berjudul Max Havelaar.b) Frans Van de Pute
    dengan mengarang buku berjudul Suiker Constracten
    (Kontrak Kerja).

27
  • e. Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara
    bertahap Di Sumatra Barat ,sistem tanam paksa
    dimulai sejak tahun 1847, ketika penduduk yang
    telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa
    untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada
    pemerintah kolonial. Begitu juga di Jawa,
    pelaksanaan system tanam paksa ini dilakukan
    melalui jaringan birokrasi lokal. Berkat adanya
    kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah
    Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap1)
    Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus.2) Tahun
    1865 tanam paksa nila dan teh dihapus.3) Tahun
    1870 tanam paksa semua jenis tanaman, dihapus
    kecuali kopi di Priangan.Selain di Pulau Jawa,
    kebijaksanaan yang hampir sama juga dilaksanakan
    di tempat lain seperti Sumatra Barat, Minahasa,
    Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman
    utama di dua tempat pertama. Adapun lada
    merupakan tanaman utama di dua wilayah yang
    kedua. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian
    juga berlaku pada tanaman kelapa.

28
Undang-undang Agraria
  • Tujuan pemberlakuan Undang-Undang Agraria
  • Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari
    penguasaan pemodal asing.
  • Member peluang kepada pemodal asing untuk menyewa
    tanah dari penduduk Indonesia.
  • Membuka kesempatan kerja kepada penduduk
    Indonesia terutama dibidang buruh perkebunan.

29
  • Pengaruh positif pemberlakuan Undang-Undang
    Agraria
  • Rakyat Indonesia diperkenalkan kepada pentingnya
    peranan lalu lintas uang (modal) dalam kehidupan
    ekonomi.
  • Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar
    meningkatkan jumlah produksi tanaman ekspor jauh
    melebihi produksi semasa berlakunya tanam paksa,
    sehingga Indonesi mampu menjadi penghasil kina
    terbesar nomor 1 di dunia.
  • Rakyat Indonesia merasakan manfaat sarana irigasi
    dan transportasi yang dibangun pihak perkebunan.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com