POKOK BAHASAN:

1
POKOK BAHASAN

• PENGERTIAN INSTRUMEN PEMERINTAH
• MACAM-MACAM INSTRUMEN PEMERINTAH

2
Pengertian

• Instrumen pemerintahan a/ alat ato sarana yg
  digunakan o/ pemerintah ato administrasi negara
  dlm melaksanakan tugasnya.
• Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari
  instrumen penyelenggaraan negara secara umum
• Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di
  Negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh 3
  lembaga (organ), yaitu eksekutif (pemerintah),
  legislatif (DPR), dan yudikatif (MA-MK).
• Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara,
  masing-masing organ negara tsb diberikan
  kewenangan tuk mengeluarkan instrumen hukumnya

3
Macam perbuatan tun

• Pemerintah sebagai bagian dari organ Negara
  diberikan tugas tuk mengurus berbagai segi
  kehidupan masyarakat.
• Untuk itu pemerintah diberikan kewenangan tuk
  melakukan perbuatan administrasi negara (TUN)
  melalui instrumen hukum tsb.
• Secara garis besar, perbuatan administrasi Negara
  (TUN) ini dpt dikelompokkan ke dlm 3 macam
  perbuatan, yaitu
• 1.mengeluarkan peraturan perundang-undangan2.men
  geluarkan keputusan3.melakukan perbuatan
  materiel.

4
Istilah peraturan dan keputusan

• Sebelum diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004 ttg
  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah
  keputusan digunakan secara bersamaan tuk hal yg
  bersifat pengaturan (regeling) dan hal yg
  bersifat penetapan (beschikking).
• Cth. dulu ditemukan Keputusan Presiden yang
  bersifat pengaturan dan juga ada Keputusan
  Presiden yang bersifat penetapan. Begitu juga di
  tingkat menteri atau pejabat-pejabat lainnya.
• Dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004, maka
  dibedakan secara tegas antara istilah peraturan
  dan keputusan.
• Berdasarkan UU tsb yg bersifat pengaturan
  sebutannya a/ peraturan, sedangkan yg bersifat
  penetapan a/ keputusan
• Dengan demikian, yg termasuk dlm pengertian
  peraturan perundang-undangan sebutannya adalah
  peraturan saja.
• Keputusan hanya digunakan tuk hal yg sifatnya
  menetapkan saja. misal pengangkatan seseorang dlm
  jabatan, kenaikan pangkat,dll.

5
pengujian

• Tiga macam perbuatan di atas masing-masing dpt
  dilakukan pengujian ato penilaian apakah
  perbuatan tersebut bertentangan ato tdk dg
  peraturan perundang-undangan.
• tuk keputusan yg dikeluarkan o/ badan ato pejabat
  TUN, yg berwenang mlakukan pengujian ato
  penilaian a/ peradilan TUN.
• tuk peraturan perundang-undangan yg dikeluarkan
  o/ badan ato pejabat TUN, pengujian ato
  penilaiannya dilakukan o/ Mahkamah Agung.
• tuk perbuatan materiel, penilaian ato pengujian
  apakah perbuatan tsb bertentangan ato tdk dg
  peraturan perundang-undangan diserahkan pd
  peradilan umum (perdata), yg di dasarkan pd
  penafsiran yg luas dari Pasal 1365 KUH Perdata.

6
Peraturan perundang-undangan

• Keputusan TUN dan peraturan perundang-undangan
  yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat  TUN
• Peraturan Perundang-undangan
• Keputusan TUN
• Peraturan Kebijakan
• Rencana
• Perizinan
• Instrumen Hukum Perdata
• Peraturan perundang-undangan
• Menurut UU No. 10 Tahun 2004 (UU P3), peraturan
  perundang-undangan a/ peraturan tertulis yg
  dibentuk o/ lembaga negara ato pejabat yg
  berwenang n mengikat secara umum.
• Berdasarkn pengertian tsb, maka peraturan
  perundang-undangan bersifat umum-abstrak, yg
  dicirikan o/ unsur-unsur antara lain
• 1) waktu, artinya tidak hanya berlaku pada saat
  tertentu saja,
• 2) tempat, artinya tidak hanya berlaku pada
  tempat tertentu saja,
• 3) orang, artinya tidak hanya berlaku bagi orang
  tertentu saja, dan
• 4) fakta hukum, artinya tidak hanya ditujukan
  pada fakta hukum tertentu saja, tetapi untuk
  berbagai fakta hukum (perbuatan) yang dapat
  berulang-ulang.

7
Sumber Hukum

• UU No.10 / 2004 menentukan bahwa  sumber hukum
  dari segala sumber hukum negara a/ Pancasila.
• Penempatan Pancasila sbg sumber dari segala
  sumber hukum negara a/ sesuai dg Pembukaan UUD
  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yg
  menempatkan Pancasila sbg dasar dan ideologi
  negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa n
  negara sehingga setiap materi muatan peraturan
  perundang-undangan tdk boleh bertentangan dg
  nilai-nilai yg terkandung dlm Pancasila.
• UUD 1945 merupakan hukum dasar dlm peraturan
  perundang-undangan. UUD 1945 yg memuat hukum
  dasar negara merupakan sumber hukum bagi
  pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah
  UUD. Dg demikian, semua peraturan
  perundang-undangan hrs bersumber pd UUD 1945 dan
  tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

8

• Menurut UU N0.10/2004 jenis n hierarki peraturan
  perundang-undangan a/ sbba.   Undang-Undang
  Dasar (UUD) 1945b.   Undang-Undang
  (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  (PERPU)c.   Peraturan Pemerintah
  (PP)     d.   Peraturan Presiden
  (PERPRES)e.   Peraturan Daerah (PERDA), yang
  meliputi
• Peraturan  Daerah (PERDA) provinsi yg dibuat o/
  dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama
  dg gubernur. Termasuk dlm jenis Peraturan Daerah
  Provinsi a/ Qanun yg berlaku di Daerah Provinsi
  Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta
  Perdasi yg berlaku di Provinsi Papua.
• Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten/kota yg dibuat
  o/ dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota
  bersama bupati/walikota 
• Peraturan Desa/peraturan yg setingkat yg dibuat
  o/ badan perwakilan desa  ato nama lainnya
  bersama dg kepala desa ato nama lainnya.

9

• Bagaimana kedudukan hukum peraturan
  perundang-undangan lain yang sudah ada sebelum UU
  P3 diundangkan, namun tidak termasuk dalam jenis
  dan hierarki peraturan perundang-undangan
  tersebut? Pertanyaan ini sering muncul karena
  jenis peraturan perundang-undangan dalam UU P3
  disebutkan secara limitatif.  Jawaban terhadap
  pertanyaan ini adalah jenis peraturan
  perundang-undangan di luar yang disebutkan dalam
  UU P3 tetap diakui keberadaannya dan mempunyai
  kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan
  oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
  tinggi.

10
Keputusan tun

• Keputusan TUN
• Berdasarkan UU No.5/1986 ttg PTUN yg diubah dg UU
  No.9/2004, unsur utama dari Keputusan TUN a/
• 1) merupakan penetapan tertulis,
• 2) dikeluarkan o/ badan ato pejabat TUN,
• 3) merupakan tindakan hukum TUN yg berdasarkan pd
  peraturan perundang2an,
• 4) bersifat konkret, individual n final,
• 5) menimbulkan akibat hukum bg seseorang ato
  badan hukum perdata.
• Penetapan tertulis maksudnya ckp ada hitam di 
  atas putih, bentuk tidak penting. Dlm praktik,
  Keputusan TUN ada jg yg tdk tertulis,
  konsekuensinya Keputusan TUN yg tdk tertulis tdk
  jadi obyek sengketa TUN. Hal ini disebabkan 1)
  Sukar dijadikan pegangan, 2) sukar dibuktikan, 3)
  mudah disangkal o/ salah satu pihak jk timbul
  sengketa.

11
lanjutan

• Secara teori, hub. hk publik senantias bersifat
  sepihak ato bersegi satu. Hub. hk publik berbeda
  halnya dg hub. hk keperdataan yg slalu bersifat 2
  pihak ato bahkan lebih, krn dlm hk keperdataan di
  samping ada kesamaan kedudukan, jg ada asas
  otonomi yg berupa kebebasan pihak yg bersangkutan
  tuk mengadakn hub hk ato tdk n kebebasan tuk
  menentukan isi hubungan tsb. Wujud dari
  pernyataan kehendak sepihak, pembuatan n
  penerbitan keputusan hanya berasal dari pihak
  pemerintah, tdk tergantung pd pihak lain.
• Yg dimaksud dg badan ato pejabat TUN a/ badan
  atau pejabat, baik di pusat maupun di daerah, yg
  mlakukan kegiatan yg bersifat eksekutif.

12
lanjutan

• Tindakan hk TUN a/ tindakan dari badan ato
  pejabat TUN yg bersumber pd suatu ketentuan hk
  TUN, yg dpt menimbulkan hak dan kewajiban.
  Artinya pembuatan n penerbitan keputusan hrs
  didasarkan pd peraturan perundang-undangan ato
  wewenang pemerintahan yg diberikan o/ peraturan
  perundang2an.
• Keputusan memiliki sifat norma hk yg
  individual-konkret dari norma hk yg bersifat
  umum-abstrak. Konkret berarti obyek yg diputuskan
  dlm keputusan tsb tdk abstrak, ttp berwujud,
  tertentu ato dpt ditentukan. Individual artinya
  keputusan tsb tdk ditujukan tuk umum, ttp
  tertentu baik alamat maupun hal yg dituju.
  Apabila yg dituju itu lebih dari seorang, maka
  tiap-tiap nama org yg terkena keputusan tsb hrs
  disebutkn satu per satu. Final a/ sdh definitif n
  o/ krn itu dpt menimbulkan akibat hk.

13
Peraturan kebijakan

• Keberadaan peraturan kebijakan tdk terlepas dari
  kewenangan bebas dari pemerintah yg dikenal dg
  Freies Ermessen. Freies Ermessen merupakan salah
  satu sarana yg memberikan ruang bg pejabat ato
  badan administrasi negara tuk melakukan tindakan
  tanpa hrs terikat sepenuhnya pd UU. Freies
  Ermessen diberikan krn fungsi pemerintah a/
  menyelenggarakn ksejahteran umum, berbeda dg
  fungsi yudisial yg berfungsi menyelesaikn
  sengketa. Putusan yg diambil o/ pemerintah lebih
  mengutamakn capaian tujuan (doelmatigheid)
  daripada sesuai dg hk (rechmatigheid).
• Meskipun pemerintah diberikan ruang gerak
  kebebasan, namun dlm kerangka negara hukum,
  kebebasan tsb tdk digunakan tanpa batas. Batas yg
  hrs dipertimbangkan dlm mlakukan tindakan bebas
  tsb a/ a) ditujukn tuk melaksanakn tugs layanan
  publik b) merupakan tindakn yg aktif dari
  administrasi negara c) tindakan tsb dimungkinkan
  o/ hk d) diambil atas inisiatif sendir e)
  dimaksudkan tuk menyelesaikn persoalan penting
  yg scr tiba-tiba f) dpt dipertanggungjawabkn.

14
Rencana

• Dalam perspektif  HAN, rencana merupakan salah
  satu instrumen pemerintahan, yg sifat hkmnya
  berada di antara peraturan perundang2an,
  peraturan kebijakan, dan ketetapan. Dg demikian,
  perencanaan memiliki bentuk tersendiri, patuh pd
  peraturannya sendiri n mempunyai tujuan
  tersendiri. Rencana merupakan himpunan kebijakan
  yg akan ditempuh pd masa yg akan datang, tapi
  bukan merupakan peraturan kebijakan krn kewenangn
  tuk membuatnya ditentukan o/ peraturan
  perundang2an ato didasarkan pd kewenangn
  pemerintahn yg jelas. Rencana memiliki sifat
  norma yg umum-abstrak, namun bukan merupakan
  peraturan perundang2an, krn tdk smua rencana
  mengikat umum n tdk slalu mempunyai akibat hk
  langsung. Rencana merupakan hasil penetapan
  (keputusan) o/ organ pemerintahan tertentu yg
  dituangkan dlm bentuk ketetapan (keputusan), ttp
  bukan keputusan (beshikking) krn di dlmnya memuat
  pengaturan yg bersifat umum.

15
perizinan

•  Izin merupakan salah satu instrumen yg paling
  banyak digunakan dlm HAN. Pemerintah menggunakan
  izin sbg sarana yuridis tuk mengendalikan tingkah
  laku para warga. Izin pd prinsipnya merupakn
  persetujuan dari penguasa berdasarkn peraturan
  perundang2an tuk memperbolehkn melakukn tindakan
  ato perbuatan tertentu yg scr umum dilarang. Dg
  memberi izin, penguasa memperbolehkan org yg tuk
  melakukan tindakan tertentu yg sebenarnya
  dilarang. Kebolehan tuk melakukan tindakan
  tertentu tsb lazimnya dilekati dg persyaratan
  tertentu. Izin merupakan perbuatan pemerintah
  bersegi satu berdasarkan peraturan perundang2an
  tuk diterapkn pd peristiwa kongkret menurut
  prosedur n persyaratan tertentu.
• Unsur-unsur perizinan antara lain a) merupakan
  instrumen yuridis dlm bentuk keputusan
  (ketetapan) b) hrs ada kewenangan yg diberikan
  o/ peraturan perundang2an c) dikeluarkan o/
  organ pemerintah d) ditujukn tuk peristiwa
  kongkret e) hrs memenuhi prosedur n persyaratan
  tertentu.

16
Instrumen hk keperdataan

• Pemerintah dlm melaksanakan tugas tampil dg 2
  kedudukan, yaitu sbg wakil dari badan hk n wakil
  dari jabatan pemerintahn. Wakil dari badan hk a/
  kedudukan hk pemerintah berbeda dg orang
  perseorangan atau badan hk perdata pada umumnya,
  yaitu diatur n tunduk pd ketentuan hk keperdataan
  n dpt mlakukan tindakan hk keperdataan.
• Penggunaan instrumen hk publik merupakan fungsi
  dasar dari organ pemerintahan dlm menjalankan
  tugas pemerintahan, sedangkn penggunaan instrumen
  hk perdata merupakan konsekuensi dari paham
  negara kesejahteraan, yg menuntut pemerintah tuk
  mengupayakan kesejahteran masyarakt. Dlm memenuhi
  tuntutan tsb, organ pemerintah tidak cukup jk
  hanya menggunakan instrumen hk publik, ttp jg
  menggunakan instrumen keperdataan terutama guna
  mencapai efektivitas n efisiensi pelayanan thd
  masyarakt.
• Bentuk instrumen hk keperdataan yg lazim
  dipergunakan o/ pemerintah a/ perjanjian, yg
  antara lain dpt berbentuk a) perjanjian perdata
  biasa, b) perjanjian perdata dg syarat standar
  c) perjanjian mengenai pelaksanan kewenangn
  publik, d) perjanjian mengenai kebijakan
  pemerintahan.

17
DAFTAR PUSTAKA

• Plilipus M Hadjon, dkk, 1997, Pengantar Hukum
  Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada
  University Press.
• Poerbopranoto, Koentjoro. 1981. Perkembangan
  Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta Bina Cipta
• S F Marbun, dkk, 2002, Dimensi-dimensi Pemikiran
  Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII
  Press.
• http//www.legalitas.org/3Fq3Dnode/269instrumen
  pemerintahcd1hlidctclnkglidclientfirefo
  x-a

18
TERIMA KASIH

• SEKIAN