BASUKI ARIO SENO, SKM, M.KES

1
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• BASUKI ARIO SENO, SKM, M.KES
• Padang, Senin 23 Desember 2013
• Disampaikan Kuliah Pengantar Kesehatan Kerja
• UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
  di INDONESIA

2
TUJUAN PEMBELAJARAN
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• UMUM
• Setelah selesai sesi ini mahasiswa mampu
  menjelaskan Prinsip Dasar Kesehatan dan
  Keselamatan Kerja.

3
TUJUAN PEMBELAJARAN
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• KHUSUS
• Setelah selesai sesi ini mahasiswa mampu
  menjelaskan Peraturan Perundang-undangan
  Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja.
• Latar belakang (Kapan UU K3 dimulai)
• Kenapa Perlu Peraturan
• Filosofi Dasar
• Lingkup UU K3
• Tata Urutan Perundang-undangan

4
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• Latar belakang
• (Kapan UU K3 dimulai)
• Perlu Peraturan
• Filosofi Dasar
• Lingkup UU K3
• Tata Urutan
• Perundang-undangan

?
5
Latar belakang May Day ( 1 May)
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• 1 Mei 1886, 400.000 buruh di AS berdemo dan
  ditembak Ratusan Orang Tewas
• Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia di Paris
  menetapkan 1 Mei sbg hari buruh
• Sejak 1890, 1 Mei kemudian diistilahkan dengan
  May Day

6
Latar belakang
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• Di Mulai di Eropa (Inggris) pada abad 19 sebagai
  dampak dari Revolusi Industri
• Revolusi Industri
• Penggunaan Mesin
• Produksi Skala besar
• Mulai Terjadi Cacat akibat Kerja

7
Latar belakang (Kapan UU K3 dimulai)
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• Di Indonesia Belanda mulai membuat UU tentang
  Keselamatan Kerja pada tahun 1910 yang bersifat
  Represif digantikan UU No 1 tentang
  Keselamatan Kerja yang lebih bersifat Preventif.
• Per UU di bid kesja ?dasar hukum dlm pengembangan
  pelaksanaan program kesja (dasar kebijakan
  oprasional)

8
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Perlu dibuat Peraturan (Policy) ?

• Sebagai dasar hukum dlm pengembangan dan
  pelaksanaan program kesja (Dasar Kebijakan dan
  Oprasional).
• Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Pekerja.
• Menjamin ketaatan (compliance) terhadap pemenuhan
  tuntutan Perundang-undangan.
• Menjamin Penyediaan Pelayanan Kesehatan dan
  Keselamatan yang Standar.
• Menjamin terbentuknya lingkungan yang mendukung
  untuk terciptanya kesehatan dan kesehatan pekerja

9
Filosofi Dasar
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• Setiap orang butuh pekerjaan
• Untuk hidup
• Untuk aktualisasi diri
• Setiap Pekerjaan mengandung Risiko
• Kesehatan
• Keselamatan
• Kematian

10
Filosofi Dasar
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• Untuk Melindungi Pekerja
• Hak Azazi Manusia
• Amanat UU
• Produktifitas
• Untuk Mencapai Tujuan Organisasi
• Profit
• Citra
• Perkembangan

11
(No Transcript)
12
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
13
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• UU Dasar 1945
• Ketetapan MPR
• Undang-undang
• Peraturan Pemerintah pengganti UU
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• Keputusan Daerah

14
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA
Undang-Undang

• UU No. 1 Thn 1970 Keselamatan Kerja
• UU No.36 Thn 2009 Kesehatan
• UU No. 3 Thn 1992 Jaminan Sosial
• UU No.13 Thn 2003 Ketenagakerjaan
• UU No.21 Thn 2003 Konvensi ILO No. 81

15
DASAR LANDASAN HUKUMKESEHATAN KERJA
Lingkup UU K3
1. UU Dasar 1945 (Konstitusi)

• Pasal 28 setiap WN berhak atas pelayanan kes.

2. UU No. 1/1970 (Keselamatan Kerja)

• Pengawas adalah pegawai Depnaker yang ditunjuk
• Pemberi kerja wajib memeriksakan kesehatan
  pekerja awal, berkala dan khusus
• Pasal 8
• Syarat- syarat keselamatan kerja , pengurus
  perusahaan wajib untuk memeriksa kesehatan tk
  sejak masuk , selama kerja dan akan dipindahkan
  ketempat lain atau pekerjaan lain.

16
DASAR LANDASAN HUKUMKESEHATAN KERJA
3. UU No. 36/2009

• Tentang Kesehatan Bab XXII Pasal 205
• Bab XXII Kesehatan Kerja?Ps 164 s/d Ps 166
• Pasal 164 sebanyak 7 ayat
• Pasal 165 sebanyak 4 ayat
• Pasal 166 sebanyak 3 ayat

• Lingkup UU K3 di Indonesia sangat Ekstensif
• Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja

17
DASAR LANDASAN HUKUMKESEHATAN KERJA
4. PP No. 32/96

• Tentang tenaga kesehatan
• Pasal 4 tenaga kesehatan hanya dapat melakukan
  upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang
  bersangkutan memiliki ijin dari menteri

18
DASAR LANDASAN HUKUMKESEHATAN KERJA
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan a.l. disebutkan
pemberi kerja wajib melindungi keselamatan
pekerja melalui penyelenggaraan upaya keselamatan
dan kesehatan kerja
19
Kepres / Inpres
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• Kepres RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang
  Timbul karena Hubungan Kerja
• Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Wajib
  Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja

20
Peraturan Menteri Tenaga Kerja
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-333/MEN/1989
  tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat
  Kerja
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  No.Per.01/MEN/1981 ttg Wajib lapor PAK
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan
  Koperasi No.Per. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan
  Kesehatan Kerja.

21
Peraturan Menteri Kesehatan (dll)
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan
di INDONESIA

• Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
  1075/MENKES/SK/VII/2003, tentang Pedoman Sistem
  Informasi Manajemen Kesehatan Kerja (SIM-KK),
  pemberi kerja diwajibkan melaporkan PAK kepada
  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas
  Kecamatan
• Departemen ESDM / PU / Perhubungan

22
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 1. Undang-undang peraturan pemerintah (2)
• UU No.10 thn 97 ttg Ketenaganukliran
• UU No.3 thn 92 ttg Jamsostek
• Ruang lingkup kecelakaan, kematian, hari tua,
  pemeliharaan kesehatan
• UU No. 13 tahun 2003 ttg ketenagakerjaan
• untuk melindungi keselamatan pekerja perlu
  diselenggarakan upaya K3

23
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 1. Undang-undang peraturan pemerintah (3)
• PP No.11 thn 75 ttg Keselamatan kerja terhadap
  radiasi
• PP No.63 thn 2000 ttg keselamatan dan kesehatan
  thd pemanfaatan radiasi pengion
• SIM keselamatan radiasi
• Ps 10 pemantauan dosis
• Ps 19 pemeriksaan kesehatan

24
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 1. Undang-undang peraturan pemerintah (4)
• PP No.72/98 ttg Pengamanan sediaan farmasi dan
  alat kesehatan
• PP No.7/99 ttg Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
  Hidup
• PP No.19/95 ttg Pengelolaan B3
• Ps 4 Larangan membuang B3 langsung
• Lamp RS Sarkes penghasil B3

25
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 1. Undang-undang peraturan pemerintah (5)
• PP No.64 thn 2000 ttg Perizinan Pemanfaatan
  Tenaga Nuklir
• PP No.7 thn 93 ttg Pengawasan atas peredaran,
  penyimpanan dan penggunaan pestisida
• PP No.14/93 ttg Penyelenggaraan program Jamsostek
  (pelaksana, syarat premi, Jaminan Pemeliharaan
  Kesehatan)

26
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 2. Keputusan / Instruksi Presiden
• Keputusan Presiden No.22 thn 1993 ttg Penyakit yg
  timbul karena hubungan kerja
• Instruksi Presiden No.7 thn 1999 Tentang Wajib
  Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja

27
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 3. Keputusan Menteri Kesehatan (1)
• KEPMENKES RI No.203/Menkes/SK/III/1986 ttg
  Petujuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan
  Kesehatan Bagi Tenaga kerja
• KEPMENKES RI No.920/Menkes/Per/XII/1986 ttg Upaya
  Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
• KEPMENKES RI No. 138/Menkes/SK/II/1996 ttg
  Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja yg akan
  bekerja di Luar negeri Tenaga Asing yg akan
  bekerja di Indonesia

28
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 3. Keputusan Menteri Kesehatan (2)
• KEPMENKES RI No.875/Menkes/SK/VIII/ 2001 ttg
  Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya
  Pemantauan Lingkungan kegiatan Bidang Kesehatan
• KEPMENKES RI No. 876/Menkes/SK/VIII/ 2001 ttg
  Pedoman teknis Analisis Dampak Kesehatan
  Lingkungan

29
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 3. Keputusan Menteri Kesehatan (3)
• KEPMENKES RI No.1217/MENKES/SK/XI/ 2001 ttg
  Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi.
• KEPMENKES RI No.1350/MENKES/SK/XII/ 2001 tentang
  Pengelolaan Pestisida.
• KEPMENKES RI No.11/MENKES/SK/I/2002 ttg Pedoman
  Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.

30
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 3. Keputusan Menteri Kesehatan (4)
• Kep Menkes RI Nomor 907/MENKES/SK/ VII/2002 ttg
  Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
• Kep Menkes RI Nomor 913/MENKES/SK/ VII/2002 ttg
  Angka kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa
  Indonesia.
• Kep Menkes RI Nomor 04/MENKES/ SK/I/2002 ttg
  Laboratorium Kesehatan Swasta.

31
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 3. Keputusan Menteri Kesehatan (5)
• KEPMENKES RI No.1335/MENKES/SK/X/ 2002 ttg
  Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran
  Sampel Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit.
• KEPMENKES RI No.1406/MENKES/SK/XI/ 2002 ttg
  Standar pemeriksaan kadar timah hitam pd spesimen
  biomaker manusia
• KEPMENKES RI No.1407/MENKES/SK/XI/ 2002 ttg
  Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran udara

32
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 3. Keputusan Menteri Kesehatan (6)
• KEPMENKES RI No.1439/MENKES/SK/ XI/2002 Tentang
  Penggunaan Gas Medis pada sarana Pelayanan
  Kesehatan
• KEPMENKES RI No.424/Menkes/SK/ 2003 tentang
  Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome
  (SARS) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan
  wabah Pedoman Penanggulangannya.

33
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 4. Peraturan Menteri Kesehatan (1)
• PERMENKES RI No.172/MENKES/PER/III/ 1991 ttg
  Pengawasan Kes Pekerja Radiasi.
• PERMENKES RI No.172/MENKES/PER/III/ 1992 ttg
  Persyaratan Kesehatan Pengelola pestisidasi
• PERMENKES RI No.986/1992 Keputusan Dirjen
  P2MPLP No. HK. 00.06.6.598 Mengenai beberapa
  Aspek persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah
  Sakit

34
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 4. Peraturan Menteri Kesehatan (2)
• PERMENKES RI No.336/MENKES/PER/ V/1997 tentang
  Penyelenggaraan Pela-yanan Rad
• PERMENKES RI No.261/MENKES/PER/II/ 1998 ttg
  Persyaratan Kes Lingkungan kerja
• PERMENKES RI No.363/MENKES/PER/IV/ 1998 ttg
  Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana
  Pelayanan Kesehatan

35
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 4. Peraturan Menteri Kesehatan (3)
• PERMENKES RI No.84/MENKES/PER/ II/1992 ttg
  Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja dan Sarana
  Kesehatan
• PERMENKES RI No.560/MENKES/Per/ VII/89 ttg Wabah,
  tata cara pelaporan penanggulangan ? merup
  pelaksanaan PP No. 40/90

36
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (1)
• PERMENAKERTRANS KOPERASI No.Per. 01/Men/1976
  ttg kewajiban latihan hiperkes bagi dokter
  perusahaan
• PERMENAKER RI No. Per.01/Men/1978 ttg Keselamatan
  kerja dlm penerbangan pengangkutan kayu
• PERMENAKER RI No.Per.05/Men/1979 ttg syarat2
  Keselamatan Kesehatan Kerja dlm pemakaian lift
  listrik untuk pengangkutan orang barang

37
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (2)
• PERMENAKERTRANS KOPERASI No.Per. 01/Men/1979
  ttg kewajiban latihan hiperkes bagi tenaga
  paramedis perusahaan
• PERMENAKERTRANS No.02/Men/1980 ttg Pemeriksaan
  kesehatan tenaga kerja dan penyelenggaraan
  keselamatan kerja
• PERMENAKERTRANS No.02/Men/1981 ttg Kewajiban
  melapor Penyakit Akibat Kerja

38
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (3)
• PERMENAKERTRANS KOPERASI No.Per. 03/Men/1982
  ttg Pelayanan Kesehatan Kerja
• PERMENAKER No.Per.03/Men/1985 ttg K3 pemakaian
  asbes
• PERMENAKER No.Per. 03/Men/1986 ttg syarat K3 di
  tempat kerja yg mengelola pestisida

39
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (4)
• PERMENAKER No. Per.02/Men/1992 ttg tata cara
  penunjukan kewajiban dan wewenang Ahli K3
• PERMENAKER No.Per.04/Men/1995 ttg perusahaan jasa
  K3
• PERMENAKER No.05/MEN/1996 ttg Sistem Manajemen K3

40
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (5)
• PERMENAKER No.Per. 05/Men/1996 ttg Pedoman
  penerapan, teknis audit dan lap audit Sistem
  Manajemen K3
• PERMENAKER No. Per.01/Men/1998 ttg
  Penyelenggaraan pemeliharaan kes bagi tenaga
  kerja dng manfaat lbh baik dr paket Jaminan
  Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial
  tenaga kerja

41
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (6)
• PERMENAKER RI No.Per.04/Men/1998 ttg
  pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja dokter
  penasehat
• KEPMENAKER RI No.147/Men/1989 ttg Pemantapan
  Yankesja bg Program Jaminan Pemeliharaan
  Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Instruksi MENAKER No.Ins.03/M/BW/ 1999 ttg
  pengawasan pengelolaan makanan di tempat kerja

42
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YG TERKAIT KESJA

• 5. Peraturan/Keputusan Menakertrans (7)
• S.E MENAKERTRANS No.SE.01/Men/79 ttg Peng-adaan
  Kantin Ruang Makan
• S.E MENAKER No.01/Men/1997 ttg NAB faktor kimia
  di udara lingkungan kerja
• S.E Dirjen Bina Hubungan ke Tenaga kerjaan
  Pengawasan Norma Kerja No.SE.86/BW/1997 ttg
  perusahaan katering yg mengelola makanan bg naker
• S.E Dirjen Binawas No. SE.07/BW/1997 ttg
  pengujian Hepatitis B dalam pemeriksaan kesehatan
  kerja
• Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi
  Nomor Per.13/Men/X/2011 Tentang Nilai ambang
  batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat
  kerja.

43
Depnaker vs Depkes

• Departemen Kesehatan berfungsi menetapkan norma,
  standar serta petunjuk praktis, menyediakan
  infrastruktur, fasilitas dan sumber daya manusia
  dalam pelayanan kesehatan kerja (public
  services).
• Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  berfungsi mengawasi pelaksanaannya di lapangan.

44
LANGKAH-LANGKAH KERJA DALAM REVIEW REGULASI
KESEHATAN KERJA

• Dalam melakukan review regulasi ada 2 langkah yg
  perlu dilakukan
• Review regulasi yg ada mengusulkan regulasi yg
  lebih kondusif/mendukung perkembangan Program
  Kesehatan Kerja
• Melakukan pembinaan dan pengawasan

45
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI
KESEHATAN KERJA
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI
KESEHATAN KERJA

• Langkah-langkah dlm melakukan review
• Dinkes Prov/Kab/Kota sbg Penanggung Jawab
  Program mengidentifikasi semua produk
  hukum/peraturan/kebijakan yg berkaitan dengan
  pengembangan dan pelaksanaan kesja spt Perda,
  standar-standar dan pedoman

46
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI
KESEHATAN KERJA
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI
KESEHATAN KERJA

• Langkah-langkah dlm melakukan review
• Dinkes bertindak sbg inisiator dlm meng analisa
  produk2 hukum/peraturan yg menghambat
  perkembangan dan pelaksanaan Program Kesja
• Dinkes mengusulkan perubahan dan penyesuaian kpd
  pihak terkait seperti lembaga eksekutif
  (bupati/walikota) legislatif (DPRD)

47
LANGKAH-LANGKAH KERJA DLM REVIEW REGULASI
KESEHATAN KERJA

• Langkah-langkah dlm melakukan review
• Dinkes Prov/Kab/Kota sbg Penanggung Jawab
  Program menyusun draf perubahan/rancangan
  regulasi untuk ditetapkan sebagai ketentuan dan
  peraturan yg baru.

48
ILO Kritik IndonesiaJum'at, 07 Mei 2004 2203
WIB

• Alan Boulton Direktur Eksekutif ILO memaparkan,
  dari 15.043 perusahaan besar, hanya sekitar 317
  perusahaan (2,1 persen) yang menjalankan
  peraturan itu. Tentu saja ini berakibat fatal,
  angka kecelakaan kerja menunjukkan besaran yang
  signifikan. Berdasarkan data Jamsostek, pada
  tujuh bulan pertama 2003 sudah tercatat 51.523
  kecelakaan kerja, sementara pada tahun sebelumnya
  angka kecelakaan kerja mencapai 103.80

49
Kesehatan Keselamatan Kerja
Kesja.Perkantoran
Kesja Konstruksi
Kesja Transportasi
Kesja Maritim
Kesja RS/Sarkes
Kesja Pariwisata
Kesja Pertambangan
Kesja Pertanian
Kesja Perkebunan
Kes. Matra D/L/U
Kes.Industri Formal informal
50
Terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.
Mas Cakil/Team Materi PKL 2005