Hukum Perburuhan/TENAGA KERJA

1
Hukum Perburuhan/TENAGA KERJA

• HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
• FAKULTAS HUKUM
• UNIVERSITAS LAMPUNG
• Oleh
• Satria Prayoga, S.H., M.H.

2
KONTRAK PERKULIAHAN

• TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
• Setelah mendapat kuliah Hukum Perburuhan,
  mahasiswa meningkat kemampuan dan pengetahuan
  bidang perburuhan, mengerti dan memahami hak dan
  kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam
  hubungan kerja, sehingga mahasiswa berkemampuan
  dan berpengalaman dalam mengembangkan dan
  menerapkan ilmu pengetahuannya pada lapangan
  pekerjaan.

3
EVALUASI NILAI
ABSEN 5
UTS 30
UAS 35
Penugasan 20
Kuis 10
Persentase 1) UTS 30, 2) UAS
35, 3) Penugasan 20,
4) kuis 10 5) Kehadiran 5
4
Perhatian

• a. Bacaan wajib harus telah dibaca sebelum
  mengikuti
• perkuliahan
• b. Mahasiswa wajib memiliki bahan dan meresum
• perkuliahan
• c. Makalah sebagai tugas kelompok harus telah
• dikumpul paling lambat pada saat UTS
• d. Quis akan diadakan lisan dari tugas makalah
• kelompok
• e. UTS pada minggu ke delapan, UAS sesuai Jadual
  
• Fakultas

5
NILAI AKHIR
nilai A B C D E poin 4 3 2 1 0 Range gt75 65-75 55-64 50-54 lt50
6

• DAFTAR PUSTAKA
• Lalu Husni SH.M.Hum. Penyelesaian Perselisian
  Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar
  Pengadilan, Penerbit PT. Raja Grafindo Parsada,
  Jakarta 2004.
•  
• -----------------------------------. Hukum
  Ketenaga Kerjaan Indonesia, Penerbit PT. Raja
  Grafindo Parsada, Jakarta 2009.
•  
• FX. Djumlialdji SH.M.Hum. Perjanjian Kerja,
  Penerbit PT. Bayu, Bandung 2008.
•  
• Zaeni Asyhadie SH.M.Hum. Hukum Kerja, Penerbit
  PT. Rajawali, Jakarta 2008.
•  
• Undang-undang Pengadilan Hak Azasi Manusia, 2000
  dan Undang-undang HAM 1999, Penerbit Citra
  Umbara, Bandung, 2001.
•  
• Depnaker RI, Undang-undang No.2 Tahun 2004
  Tentang Perselisihan Hubungan Industrial,
  Penerbit Dewan Pimpinan Pusat Konfidrasi SPSI dan
  Depnaker, 2004.
•  
• Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang
  Ketenagakerjaan Beserta penjelasannya, Penerbit
  Citra Umbara, Bandung, 2004.

7
Hukum Perburuhan

• Hukum Perburuhan diulas agar kita memahami posisi
  buruh dan majikan dalam suatu hubungan kerja,
  karena hubungan kerja pada dasarnya akan memuat
  hak dan kewajiban kedua belah pihak.
• Hak dan kewajiban kedua belah pihak termuat dalam
  syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja adalah
  petunjuk yang harus ditata / diatur oleh pihak
  buruh maupun majikan dalam suatu hubungan kerja
  serta dituangkan dalam PERJANJIAN KERJA

8
Syarat Kerja

• Syarat kerja yang akan kita bahas meliputi
• Upah
• Jam Kerja Lembur
• Cuti
• Waktu Istirahat
• Pekerja Perempuan
• Perlindungan
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

9
Upah

• DEFINISI
• Upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima
  dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
  dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja
  / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
  suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
  peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan
  bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu
  pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
  dilakukan. (Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003
  tentang Ketenagakerjaan)

10
Upah

• DASAR HUKUM
• Pasal 27 UUD 1945
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• KOMPONEN UPAH
• Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan
  kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan
  yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian

11
Upah

• Tunjangan tetap adalah pembayaran teratur
  berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara
  tetap untuk buruh dan keluarganya, yang
  dibayarkan bersamaan dengan upah pokok (contoh
  tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan
  perumahan)
• Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang
  secara langsung atau tidak langsung berkaitan
  dengan buruh diberikan secara tidak tetap,
  dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah
  pokok (contoh insentif kehadiran)

12
Upah

• BUKAN KOMPONEN UPAH
• Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata /
  natur karena hal yang bersifat khusus atau untuk
  meningkatkan kesejahteraan buruh (contoh
  fasilitas antar jemput, pemberian makan secara
  cuma-cuma, sarana kantin)
• Bonus adalah pembayaran yang diterima buruh dari
  hasil keuntungan perusahaan atau karena prestasi

13
Upah

• Tunjangan Hari Raya (THR),
• adalah pendapatan yang wajib dibayarkan oleh
  pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya
  keagamaan
• THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai
  masa kerja 3 (tiga) bulan lebih dengan jumlah
  proporsional ( masa kerja / 12 X upah sebulan)
• Masa kerja di atas 12 (dua belas) bulan atau
  lebih menerima THR 1 (satu) bulan gaji

14

• UPAH MINIMUM REGIONAL
• YAITU upah terendah yang terdiri dari upah pokok,
  termasuk tunjangan tetap yang diterima oleh
  pekerja di wilayah tertentu dalam satu propinsi.

15
Upah

• UNSUR YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN UPAH
• buruh sakit
• 4 (empat) bulan pertama dibayar 100
• 4 (empat) bulan kedua dibayar 75
• 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50
• bulan selanjutnya dibayar 25 sebelum pemutusan
  hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha

16
Upah

• Kedudukan upah, apabila pengusaha pailit, upah
  buruh merupakan hutang yang didahulukan
  pembayarannya
• bentuk upah, pada dasarnya diberikan dalam bentuk
  uang, namun dalam bentuk lain diperbolehkan namun
  nilainya tidak melebihi 25 nilai upah.

17
Jam Kerja Upah Lembur

• JAM KERJA DAN UPAH LEMBUR
• Pasal 77 UU 13/2003 , Waktu Kerja
• 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)
  jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja
  dalam 1 (satu) minggu
• 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
  puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari
  kerja dalam 1 (satu) minggu
• Lembur adalah selebihnya dari jam kerja yang
  diatur dalam point di atas

18
Jam Kerja Upah Lembur

• Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
  melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat
• ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan
• waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling
  banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14
  (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu

19
Upah Per Jam
Status Pekerja Rumus
Bulanan 1 / 173 X upah / bulan
Harian 3 / 20 x upah / hari
Borongan / dasar satuan 1 / 7 X rata-rata kerja sehari
20
Upah Lembur

• Hari Kerja Biasa
• Jam I ? 1,5 X upah per jam
• Setiap jam berikutnya (Jam II) ? 2 X upah per jam
• Hari istirahat mingguan / hari raya
• Setiap jam dalam batas 7 jam atau 5 jam apabila
  hari raya jatuh pada hari kerja terpendek pada
  salah satu hari dalam 6 hari kerja semingu ? 2 X
  upah per jam
• Jam I ? 3 X upah per jam
• Setiap jam berikutnya (Jam II) ? 4 X upah per jam

21
Istirahat Kerja Cuti

• Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti
  kepada pekerja/buruhmeliputi
• istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya
  setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam
  terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak
  termasuk jam kerja
• istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam)
  hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua)
  hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)
  minggu
• cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas)
  hari kerja setelah pekerja/buruh yang
  bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan
  secara terus menerus

22
Istirahat Kerja Cuti

• cuti besar / istirahat panjang , bagi buruh yang
  telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus pada
  seorang majikan atau beerapa majikan yang
  tergabung dalam satu organisasi berhak istirahat
  selama 3 bulan lamanya
• cuti haid, tidak diwajibkan bekerja pada hari
  pertama dan kedua waktu haid
• cuti hamil / bersalin / keguguran, buruh
  perempuan diberi istirahat 1 ½ sebelum dan 1 ½
  setelah melahirkan, atau 1 ½ bulan setelah gugur
  kandungan
• cuti menunaikan ibadah agama, diberikan waktu
  cuti secukupnya tanpa mengurangi hak cuti lainnya

23
Cuti karena alasan penting
pekerja/buruh menikah 3 (tiga) hari
menikahkan anaknya 2 (dua) hari
mengkhitankan anaknya 2 (dua) hari
membaptiskan anaknya 2 (dua) hari
isteri melahirkan atau keguguran kandungan 2 (dua) hari
suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia 2 (dua) hari
anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia 1 (satu) hari
24
PEKERJA PEREMPUAN

• Pekerja perempuan dilarang dipekerjakan pada
  malam hari dan pada tempat yang tidak sesuai
  kodrat dan martabat
• Pekerja perempuan tidak diwajibkan bekerja
  padahari pertama dan kedua waktu haid
• Pekerja perempuan yang masih menyusui harus
  diberi kesempatan sepatutnya menyusui bayinya
  pada jam kerja

25
Pekerja Anak

• Laki-laki / perempuan yang berumur kurang dari 15
  tahun
• Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
• Pengusaha yang mempekerjakan anak karena alasan
  tertentu wajib memberikan perlindungan
• Tidak mempekerjakan lebih dari 4 jam sehari
• Tidak mempekerjakan dari pk. 18.00 06.00
• Tidak mempekerjakan dalam tambang bawah tanah,
  lubang bawah tanah, di terowongan
• Tidak mempekerjakan pada tempat yang membahayakan
  kesusilaan, keselamatan, dan kesehatan kerja

26
Pekerja Anak

• e. Tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan
  kontruksi jalan, jembatan, bangunan air, dan
  bangunan gedung
• f. Tidak mempekerjakan di pabrik di dalam ruangan
  ayng tertutup yang menggunakan alat mesin
• g. Tidak mempekerjakan anak pada pembuatan,
  pembongkaran dan pemindahan barang di pelabuhan,
  dermaga, galangan kapal, stasiun, tempat
  pemberhentian dan pembongkaran muatan serta
  tempat penyimpanan barangs

27
Perlindungan Kerja

• Tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
  keselamatan, kesehatan serta kesusilaan,
  pemeliharaan moril kerja sesuai martabat manusia
• Tenaga kerja berhak atas jaminan social tenaga
  kerja yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja,
  jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan
  pemeliharaan kesehatan

28
Perjanjian Kerja (Pasal 51 (1) UU 13/2003)

• Hubungan kerja adalah hubungan perdata yang
  didasarkan pada kesepakatan antara pekerja
  dengan pemberi pekerjaan atau pengusaha.
• Perjanjian kerja berisikan hak dan kewajiban
  masing-masing pihak baik pengusaha maupun pekerja
• Perjanjian kerja lisan ? diperbolehkan akan
  tetapi wajib membuat surat pengangkatan bagi
  pekerja yang bersangkutan, yang memuat nama dan
  alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis
  pekerjaan, besarnya upah.\
• Perjanjian untuk waktu tertentu tidak boleh lisan

29
Perjanjian Kerja

• Perjanjian kerja tertulis harus memuat
• Nama, alamat perusahaan serta jenis usaha
• Nama, alamat, umur, jenis kelamin, alamat pekerja
• Jabatan atau Jenis pekerjaan
• Tempat pekerjaan
• Upah yang diterima dan cara pembayaran
• Hak dan kewajiban para pihak
• Kategori perjanjian (PKWT, atau PKWTT)
• Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian
  kerja
• Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

30
Perjanjian Kerja

• Perjanjian kerja didasarkan pada
• Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan
  hubungan kerja
• Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
• Ada pekerjaan yang diperjanjikan
• Perkerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan
  dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
  perundang-undangan yang berlaku

31
Perjanjian Kerja

• Macam-macam perjanjian kerja
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ? jangka waktunya
  tertentu
• Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / karyawan
  tetap
• Perjanjian Kerja dengan Perusahaan Pemborong
  Pekerjaan
• Perjanjian Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa
  Pekerja

32
Perjanjian Kerja

• Perjanjian kerja bersama atau peraturan
  perusahaan wajib dibuat secara tertulis oleh
  pengusaha, memuat syarat kerja dan tata tertib
  perusahaan, harus disahkan oleh menteri atau
  petugas yang ditunjuk
• Hal yang diatur ? hak dan kewajiban pengusaha,
  hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata
  tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya
  peraturan perusahaan paling lama 2 tahun
• Perusahaan yang memiliki karyawan di atas 50
  orang wajib mempuat Perjanjian Kerja Persama

33
P erjanjian Kerja Waktu Tertentu (KKWT)

• KKWT adalah hubungan kerja yang waktunya terbatas
• KKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa
  percobaan kerja
• KKWT hanya diperbolehkan untuk
• - pekerjaan yang sekali selesai / sementara,
• - pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam
  jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun,

34
P erjanjian Kerja Waktu Tertentu (KKWT)

• pekerjaan yang bersifat musiman,
• pekerjaan yang berhubungan dengan produk,atau
  kegiatan baru yang masih dalam tahap penjajakan
• KKWT didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
  tiadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan
  hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk
  jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

35
Pemutusan Hubungan Kerja

• pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja,
  bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis
  sebelumnya
• pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran
  diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa
  ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari
  pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai
  dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk
  pertama kali
• pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan
  ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan
  perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau
  peraturan perundang-undangan atau
• pekerja/buruh meninggal dunia.

36
Penghitungan uang pesangon

• masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu)
  bulan upah
• masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi
  kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah
• masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang
  dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah
• masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi
  kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan
  upah
• masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi
  kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah
• masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi
  kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah
• masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi
  kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan
  upah
• masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi
  kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan
  upah
• masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9
  (sembilan) bulan upah.

37
Perhitungan uang penghargaan masa kerja

• masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi
  kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah
• masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi
  kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan
  upah
• masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi
  kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan
  upah
• masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi
  kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan
  upah
• masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih
  tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6
  (enam) bulan upah
• masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih
  tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7
  (tujuh) bulan upah
• masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
  tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8
  (delapan) bulan upahmasa kerja 24 (dua puluh
  empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

38
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima

• cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
• biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan
  keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh
  diterima bekerja
• penggantian perumahan serta pengobatan dan
  perawatan ditetapkan 15 (lima belas perseratus)
  dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
  kerja bagi yang memenuhi syarat
• hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian
  kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
  bersama.

39

• SEKIAN