HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

1
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

• Oleh
• Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

2
DAFTAR PUSTAKA

• Adnan Buyung dkk, Federalisme Untuk Indonesia,
  Penerbit Kompas, Jakarta, 2000
• Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
  Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Rajawali Pers,
  Jakarta, 2002
• Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah,
  Alumni, Bandung, 1982
• Ateng Syafrudin, Pemerintah Daerah dan
  Pembangunan, Sumur Bandung, Bandung, 1973
• -----------, Pasang Surut Otonomi Daerah,
  Binacipta, Bandung, 1985
• Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD
  1945 (Perumusan dan Undang-Undang
  Pelaksanaannya), UNSIKA, Karawang, 1993

3

• ------------, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah
  Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
  1994
• ------------, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,
   PSH Fakultas Hukum UII, Ygyakarta, 2001
• Bayu Surianingrat, Desentralisasi dan
  Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu
  Analisa, Dewa Ruci Press, Jakarta, 1980
• -----------, Otonomi Riil dan Seluas-luasnya
  Versus Nyata Dan Bertanggung jawab, IIP, Jakarta,
  1980
• B.C., Smith. Decentralization The Territorial
  Dimention of The State, George Allen Unwin,
  London, 1985
• Irawan Soejito, HubunganPemerintah Pusat Dan
  Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
• Joeniarto, Perkembangan Pemerintah Lokal, Alumni,
  Bandung, 1982

4

• M. Arief Nasution, Demokratisasi Problema
  Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2000
• Mudrajad Kuncoro, Otonomi Pembangunan Daerah
  Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang,
  Erlangga, Jakarta, 2004
• R.D.H. Koesoemahatmadja, Peranan Administrasi
  Dalam Pembangunan, Eresco, Bandung, 1979
• -----------, Pengantar Ke Arah Sistem
  Pemerintahan Daerah di Indonesia, Binacipta,
  Bandung, 1979
• Riant Nugroho, Otonomi Daerah Desentralisasi
  Tanpa Revolusi (Kajian dan Kritik atas Kebijakan
  Desentralisasi di Indonesia), Elek Media
  Komputindo, Jakara, 2000
• Ryaas Rasyid, Perspektif Otonomi Luas
  DalamOtonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap
  Perekonomian, Suara Pembaruan, Jakarta, 2000
• Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan
  Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung, 2002

5
PENDAHULUAN

• Istilah dan Pengertian
• 1. Hukum
• 2. Pemerintahan
• 3. Daerah
• Apakah yang dimaksud dengan hukum ?
• 1. Penggolongan hukum
• 2. Unsur-unsur hukum

6
Hk. Adat
Tidak Tertulis
Hk.Kebiasaan
Hukum
Dikodifikasi
Per-UU-an
Tdk Dikodifikasi
Tertulis
Jurisprudensi
Traktat
7
Unsur-unsur Hukum

• Kumpulan peraturan
• Perintah
• Larangan
• Sanksi bagi yang melanggar

8
PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN

• Pemerintahan bestuurvoering pelaksanaan tugas
  pemerintah
• Pemerintah organ/alat atau aparat yang
  menjalankan pemerintahan
• Pemerintah
• - Luas (in the broad sense) semua alat
  kelengkapan negara
• - Sempit (in the narrow sense) kekuasaan
  eksekutif

9
ISTILAH PEMERINTAHAN

• Pemerintahan sbg fungsi (bestuur als functie)
  melaksanakan tugas-2 pemerintahan
• Pemerintahan sbg organisasi (bestuur als orgaan)
  mempelajari ketentuan-2 susunan organisasi,
  termasuk di dalamnya fungsi, penugasan,
  kewenangan, dan kewajiban masing-2 departemen,
  badan, dinas dan instansi pemerintahan

10
Pengertian Daerah

• Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
• 1. batas wilayah tertentu
• 2. berwenang mengatur dan mengurus urusan
  pemerintahan dan kepentingan masyarakat
  setempat
• 3. atas prakarsa sendiri

11
KESIMPULAN

• Hukum Pemerintahan Daerah
• Kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak
  tertulis yang mengatur penyelenggaraan
  pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum
  yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak
  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
  kepentingan masyarakat

12
LAHIRNYA PEMERINTAHAN DAERAH

• Konsekuensi adanya teorti pembagian kekuasaan
• 1. pembagian kekuasaan secara horizontal
• a. eksekutif
• b. legislatif
• c. yudikatif
• 2. Pembagian kekuasaan secara vertikal
• a. satuan pemerintah pusat
• b. satuan pemerintah daerah

13

• Dianutnya konsep negara kesatuan
• Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Negara Indonesia
  ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
• Negara Kesatuan ?
• 1. kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah
  nasional
• 2. penyerahan suatu kekuasaan atau wewenang
  kepada satuan pemerintah local hanya dapat
  dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang
  dibuat oleh badan legislatif nasional
• 3. tidak ada satuan pemerintah yang lebih
  rendah yang mempunyai sifat staat.

14
ALASAN PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA VERTIKAL

• Kemampuan Pemerintah berikut perangkatnya yang
  ada di daerah terbatas
• Wilayah negara sangat luas, terdiri lebih dari
  3000 pulau-pulau besar dan kecil
• Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan
  segala macam kepentingan dan kebutuhan rakyat
  yang tersebar di seluruh pelosok negara
• Hanya rakyat setempatlah yang mengetahui
  kebutuhan, kepentingan dan masalah yang dihadapi
  dan hanya mereka yang mengetahui bagaimana cara
  yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan
  tersebut
• Dilihat dari segi hukum, Undang-Undang Dasar 1945
  Pasal 18 menjamin adanya daerah dan wilayah

15

• Adanya sejumlah urusan pemerintahan yang bersifat
  kedaerahan dan memang lebih berdaya guna jika
  dilaksanakan oleh daerah
• Daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang
  cukup memadahi untuk menyelenggarakan urusan
  rumah tangganya, maka desentralisasi dilaksanakan
  dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

16
Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

• azas desentralisasi,
• azas dekonsentrasi,
• azas tugas pembantuan (medebewind)
• azas Kebijaksanaan (vrijsbestuur)

17
DESENTRALISASI

• Secara etimologis ? berasal dari bahasa latin ?
  berarti de lepas dan centrum pusat ?
  melepaskan dari pusat
• sudut ketatanegaraan ? pelimpahan kekuasaan
  Pemerintah dari Pusat kepada Daerah-daerah yang
  mengurus rumah tangganya sendiri
• the transfer of planing, decission making, or
  administrative authority from the central
  government to its field organizations, local
  administrative units, .

18

• Pasal 1 huruf (e) UU No. 22 Tahun 1999
  ?Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
  pemerintahan dari Pemerintah kepada Daerah Otonom
  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
  Indonesia
• Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 ?
  Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
  pemrintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom
  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
  dalam sistem Negara Keatuan Republik Indonesia.
• KESIMPULAN (1) desentralisasi baru terwujud
  apabila terdapat penyerahan atau overdragen
  wewenang pemerintahan

19

• KESIMPULAN
• 1. desentralisasi baru terwujud apabila
  terdapat penyerahan atau overdragen
  wewenang pemerintahan
• 2. pengakuan hanya ada satu bentuk
  desentralisasi, yakni otonomi. Padahal ?
  otonomi hanyalah salah satu bentuk dari
  desentralisasi, di samping tugas pembantuan
  (zelfsbestuur).

20
ALASAN DIANUTNYA DESENTRALISASI

• memperlancar roda pemerintahan
• luasnya wilayah Indonesia
• ketidak mampuan Pemerintah Pusat untuk
  menyelenggarakan semua urusan pemerintahan
• Keadaan Indonesia yang pluralistik
• Untuk terciptanya daya guna dan hasil guna
  pemerintahan dan pembangunan.

21

• Dilihat dari aspek pemberian wewenang, ? Terdapat
  pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk
  
• melaksanakan atau menangani urusan-urusan
  pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga
  sendiri
• Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan,
  desentralisasi antara lain bertujuan
• 1. meringankan beban pekerjaan Pusat.
• 2. tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah.
• 3. Pusat dengan demikian dapat memusatkan
  perhatian pada hal-hal yang bersangkutan
  dengan kepentingan nasional atau negara secara
  keseluruhan

22
DESENTRALISASI DIDASARKAN KEPADA

• sudut politik sebagai permainan kekuasaan, ?
  untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu
  pihak
• desentralisasi ? tindakan pendemokrasian, untuk
  menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
• Desentralisasi? semata-mata untuk mencapai suatu
  pemerintahan yang efisien

23
DIMENSI UTAMA DESENTRALISASI

• dimensi ekonomi, dimana rakyat memperoleh
  kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan
  kegiatan ekonominya
• dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat
  secara politik yang ditandai dengan lepasnya
  ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari
  pemerintah
• dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang
  terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama)
  
• 1. bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri
  menjadi sebuah keniscayaan demokrasi.
• 2. Tidak ada perasaan bahwa orang pusat lebih
  hebat dari pada orang daerah, dan sebaliknya

24
Ciri-ciri atau indikator desentralisasi

• bentuk pemencaran adalah penyerahan
• pemencaran terjadi kepada daerah (bukan
  perorangan)
• yang dipencarkan adalah urusan pemerintahan dan
• urusan pemerintahan yang dipencarkan menjadi
  urusan pemerintah daerah.

25
URUSAN PEMERINTAHAN

• Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi
  pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban
  setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
  untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
  tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
  melindungi, melayani, memberdayakan, dan
  menyejahterakan masyarakat. (Ps. 1 (5) PP No.
  38/2007)

26
Urusan Pemerintahan Meliputi

• Urusan pemerintahan terdiri atas urusan
  pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
  Pemerintah
• urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
  tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

27
URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT

• meliputi politik luar negeri
• Pertahanan
• Keamanan
• Yustisi
• moneter dan fiskal nasional
• serta agama.

28
urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, meliputi

• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum
• perumahan
• penataan ruang
• perencanaan pembangunan
• perhubungan
• lingkungan hidup
• pertanahan
• kependudukan dan catatan sipil

29

• pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
• keluarga berencana dan keluarga sejahtera
• sosial
• ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
• koperasi dan usaha kecil dan menengah
• penanaman modal
• kebudayaan dan pariwisata
• kepemudaan dan olah raga kesatuan bangsa dan
  politik dalam negeri

30

• otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
  keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
  dan persandian
• pemberdayaan masyarakat dan desa
• statistik
• kearsipan
• perpustakaan
• komunikasi dan informatika
• pertanian dan ketahanan pangan
• kehutanan

31

• energi dan sumber daya mineral
• kelautan dan perikanan
• perdagangan dan
• perindustrian.

32
Kelebihan Desentralisasi

• Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat
  Pemerintahan
• Dalam menghadapi masalah yang mendesak yang
  membutuhkan tindakan yang cepat, Daerah tidak
  perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah
  Pusat
• Dapat mengurangi birokrasi
• Dapat diadakan pembedaan (defferensiasi) dan
  pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi
  kepentingan tertentu.
• Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari
  Pemerintah Pusat
• Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya
  sendiri (selfgovernment)
• Meningkatkan kontrol masyarakat setempat.

33
KELEMAHAN DESENTRALISASI

• Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka
  struktur pemerintah bertambah kompleks yang
  mempersulit koordinasi
• Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam
  kepentingan dan daerah dapat lebih terganggu
• Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat
  mendorong timbulnya apa yang disebut dengan
  daerahisme atau provinsialisme
• Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang
  lambat karena memerlukan perundingan yang
  bertele-tele
• Dalam menyelenggarakan desentralisasi, diperlukan
  biaya yang lebih banyak dan sulit untuk
  memeperoleh keseragaman/uniformitas dan
  kesederhanaan.

34
PENGGOLONGAN DESENTRALISASI

• desentralisasi jabatan (ambtelijke
  decentralisatie) ? pemencaran kekuasaan dari
  atasan kepada bawahan sehubungan dengan
  kepegawaian atau jabatan (ambt) dengan maksud
  untuk meningkatkan kelancaran kerja
• desentralisasi kenegaraan (staatkundig
  decentralisatie) ? penyerahan kekuasaan untuk
  mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha
  untuk mewujudkan asas demokrasi dalam
  pemerintahan negara

35

• desentralisasi teritorial (territoriale
  decentralisastie) ? penyerahan kekuasaan untuk
  mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
  (autonomie), batas pengaturan tersebut adalah
  daerah
• desentralisasi fungsional (functionele
  decentralisatie) ? pelimpahan kekuasaan untuk
  mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tertentu

36
TUJUAN DIANUTNYA DESENTRALISASI

• tidak terjadi penumpukan kekuasaan (concentration
  of power)
• diharapkan terjadi distribusi kekuasaan
  (distribution of power) maupun transfer kekuasaan
  (transfer of power )
• terciptanya pelayanan masyarakat (public
  services) yang efektif, efisien dan ekonomis
• terwujudanya pemerintahan yang demokratis
  (democratic government)

37
NILAI DESENTRALISASI BAGI PEMERINTAH PUSAT
NILAI DESENTRALISASI BAGI PEMDA

• pendidikan politik (political education)
• latihan kepemimpinan (trainning of leadership)
• stabilitas politik.

• political equality
• local accountability
• local responsiveness

38
DEKONSENTRASI

• pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara
  tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna
  melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas
  pemerintahan
• UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (f)
  Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
  pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala
  Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada
  pejabat-pejabatnya di daerah.

39

• berdasarkan Pasal 1 huruf (f) UU No. 22 Tahun
  1999 yang menentukan bahwa Dekonsentrasi
  adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
  Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau
  perangkat pusat di daerah.
• Pasal 1 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2004
  dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
  pemerintahan oleh Pemrintah kepada Gubernur
  sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi
  vertikal di wilayah tertentu.

40
CIRI-CIRI DEKONSENTRASI

• bentuk pemencaran adalah pelimpahan
• pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri
  (perorangan)
• yang dipencarkan (bukan urusan pemerintahan)
  tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu
• yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah
  tangga sendiri.

41
KEUNTUNGAN DEKONSENTRASI

• mengurangi keluhan-keluhan daerah
• membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan
  dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang
  intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat
• memungkinkan terjadinya kontak secara langsung
  antara Pemerintah dengan yang diperintah/rakyat

42
HUBUNGAN DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI

• pertama dekonsentrasi hakekatnya sama dengan
  desentralisasi, hal ini disebabkan keduanya
  mengandung pemencaran
• Kedua dekonsentrasi hakekatnya merupakan
  subsistem desentralisasi, karena desentraslisasi
  bersifat kenegaraan, sehingga penyelenggaraan
  desentralisasi merupakan bagian dari organisasi
  negara dan menunjukan tatanan penyelenggaraan
  negara. Sedangkan dekonsentrasi bersifat
  kepegawaian (ambtelijke)

43

• Dekonsentrasi adalah unsur desentralisasi
  Dekonsentrasi tidak lain dari pada salah satu
  jenis desentralisasi, dekonsentrasi adalah pasti
  desentralisasi tetapi desentralisasi tidak selalu
  berarti dekonsentrasi

44
DESENTRALISASI gtlt SENTRALISASI

• Sentralisasi pemusatan, desentralisasi
  pemencaran
• Kelebihan sentralisasi
• ? menjadi landasan kesatuan kebijaksanaan
  lembaga atau masyarakat
• ? mencegah nafsu memisahkan diri dari negara
  dan dapat meningkatkan rasa persatuan

45

• meningkatkan rasa persamaan dalam
  perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan
  sepanjang meliputi kepentingan serluruh wilayah
  dan bersifat serupa
• terdapat hasrat lebih mengutamakan umum dari pada
  kepentingan daerah, golongan atau perorangan
• Sentralisasi meletakan (dasar) kesatuan politik
  masyarakat (de politieke eenheid van de
  gemeenschap)

46

• memperkokoh perasaan persatuan (perasaan setia
  kawan) (versterking van het saamhorigheidsgevoel)
  
• Mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum (de
  eenheid van rechtsbedeling)
• membawa kepada penggalangan kekuatan (bundeling
  van krachten)

47
ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

• Bentuk desentralisasi ? otonomi dan tugas
  pembantuan (medebewind)
• Secara etimologi otonomi berasal dari kata oto
  (auto sendiri) dan nomoi ( nomoi nomos
  undang-undang/aturan) yang berarti mengatur
  sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok
  yang memerintah sendiri

48

• Di dalam tata pemerintahan otonomi diartikan
  sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga
  sendiri
• Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang
  bermakna kebebasan atau kemandirian
  (Zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan
  (Onafhankelijkheid).

49

• KESIMPULAN
• otonomi tidak lain adalah suatu kemandirian atau
  kebebasan daerah untuk mengatur sendiri
  (selfregeling) atau (zelfwetgeving) dan
  menyelenggarakan urusan serta kepentingannya
  berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta
  aspirasi masyarakat daerah

50
JENIS OTONOMI

• OTONOMI MATERIIL
• ? urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah
  tangga diperinci secara tegas, pasti dan diberi
  batas- batar (limitative), zakelijk
• ? dalam prakteknya penyerahan ini dilakukan
  dalam UU pembentukan Daerah yang bersangkutan

51

• OTONOMI FORMAL
• ? urusan yang diserahkan tidak dibatasi dan
  tidak zakelijk
• ? Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan
  mengurus segala sesuatu yang menurut
  pandangannya adalah kepentingan Daerah
• ? Daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah
  diatur oleh undang-undang atau peraturan yang
  lebih tinggi tingkatannya.

52

• OTONOMI RIIL
• ? merupakan kombinasi atau campuran otonomi
  materiil dan otonomi formal
• ? Pemerintah Pusat menentukan urusan- urusan
  yang dijadikan pangkal untuk mengatur dan
  mengurus rumah tangga Daerah ? unsur materiil
• ? setiap waktu Daerah dapat meminta tambahan
  urusan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan
  urusan rumah tangganya sesuai dengan
  kesanggupan dan kemampuan Daerah ? unsur formal

53
TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND)

• Secara etimologis tugas pembantuan merupakan
  terjemahan dari bahasa belanda medebewind yang
  berasal dari kata mede serta, turut dan bewind
  berkuasa atau memerintah
• di Belanda disebut dengan medebewind atau
  zelfbestuur yang merupakan terjemahan dari Bahasa
  Inggris selfgovernment

54

• zelfbestuur diartikan menjadi pembantu
  penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari
  pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih
  atas oleh alat-alat perlengkapan dari
  daerah-daerah yang lebih bawah
• Pasal 1 huruf (g) UU No.22 Tahun 1999 Tugas
  pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
  kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa
  untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai
  pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber
  daya manusia dengan kewajiban melaporkan
  pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya
  kepada yang menugaskan

55

• Pasal 1 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1974 dimaksud
  dengan tugas pembantuan adalah tugas untuk turut
  serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
  ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh
  Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya
  dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada
  yang menugaskannya

56

• Pasal 1 ayat (9) UU No. 32 Tahun 2004
• Tugas pembantuan adalah penugasan dari
  Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari
  pemerinthan provinsi kepada Kabupaten/Kota
  dan/atau Desa serta dari Pemerintah
  Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan
  tugas tertentu

57
Dasar pertimbangan perlunya asas tugas pembantuan

• Keterbatasan kemampuan pemerintah Pusat atau
  Daerah yang lebih tinggi dalam hal yang
  berhubungan dengan perangkat atau sumber daya
  menusia maupun biaya
• Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang
  lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
• Sifat urusan yang dilaksanakan

58
PARAMETER MATERI MUATAN TUGAS PEMBANTUAN

• urusan tersebut berakibat langsung kepada
  masyarakat
• urusan yang secara tidak langsung tidak memberi
  dampak terhadap kepentingan masyarakat, karena
  semata-mata membantu urusan pusat
• urusan yang meningkatkan efisiensi dan
  keefektifan pelayanan
• urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan
  urusan yang tidak memerlukan keseragaman
  nasional.

59
HUBUNGAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

• Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan
  tugas pembantuan
• tugas pembantuan terkandung unsur otonomi
  (walaupun terbatas pada cara melaksanakannya)
• Tugas pembantuan sama halnya dengan
  otonomi, mengandung unsur penyerahan
  (overdragen) bukan penugasan (opdragen).
• otonomi adalah penyerahan penuh, sedangkan
  tugas pembantuan adalah penyerahan tidak
  penuh

60
LANJUTAN JENIS OTONOMIAJARAN RUMAH TANGGA DAERAH

• Pengertian
• Sistem Rumah Tangga Daerah ? tatanan yang
   bersangkutan  dengan  cara-cara
• ? membagi  wewenang,
• ? tugas  dan tanggung  jawab  mengatur dan
  mengurus urusan pemerintahan antara  Pusat  dan
  Daerah
• Penggolongan Sistem Rumah Tangga Daerah
• ? sistem rumah tangga  formal
• ? sistem rumah tangga materiil
• ? sistem rumah tangga  nyata (riil)

61
Rumah Tangga Formal (formale  huishoundingsbegrip
)

• tatanan  pembagian wewenang,  tugas dan danggung
  jawab antara Pusat dan  Daerah untuk  mengatur
   dan mengurus urusan  pemerintahan  tidak
  ditetapkan secara inci
• urusan-urusan  yang  menjadi   kewenangan Daerah
   tidak  ditentukan  secara  limitatif  di
   dalam peraturan perundangan
• didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang
  rasional  dan praktis,  sehingga  dapat
   dilaksanakan sebaik-baiknya  dan berhasil guna
  serta dapat dipertanggungjawabkan

62
Kesulitan Sistem Rumah Tangga Formal

• Tingkat  hasil  guna dan daya guna  sistem  rumah
   tangga formal sangat tergantung pada kreatifitas
  dan  aktifitas Daerah
• Hambatan  lain  adalah aspek  keuangan  Daerah
• hambatan teknis ? Daerah tidak dapat secara
   mudah mengetahui  urusan  yang  belum
  diselenggarakan oleh Pusat atau pemerintah Daerah
  tingkat lebih atas.

63
SISTEM RUMAH TANGGA MATERIIL(materiele huis
 hound ingsbegrip)

• berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada
  perbedaan  mendasar  antara  urusan  pemerintah
   Pusat  dan Daerah
• pembagian tugas, wewenang,  dan  tanggung jawab
   antara Pusat dan Daerah ditentukan secara pasti
   atau limitatif
• Otonomi  daerah menurut sistem rumah tangga
   materiil sifatnya terbatas

64

• Daerah yang bersangkutan tidak  mempunyai peluang
   untuk berinisiatif atas pemanfaatan dan
   peruntukan sumber-sumber  keuangan  Daerah
• tidak menguntungkan untuk mewujudkan  hubungan
   antara Pusat dan Daerah yang baik.

65
KELEMAHAN SISTEM RUMAH TANGGA MATERIIL(materiele
huis  hound ingsbegrip)

• Sistem rumah tangga materiil bertolak dari asumsi
  yang keliru,  yaitu  menganggap urusan
   pemerintahan  dapat dirinci dan karena itu dapat
  dibagi-bagi secara  rinci pula
• Sistem  rumah tangga materiil lebih merasa
   mengekang, karena  terikat pada urusan
  pemerintahan  yang  secara rinci ditetapkan
  sebagai urusan rumah tangga
• Sistem  rumah  tangga materiil  akan  lebih
   banyak mengandung spanning hubungan antara Pusat
  dan Daerah

66
Sistem  Rumah Tangga Riil  (reele
 huishoundingsbegrip)

• Jalan tengah atau  "midle range" antara sistem
  materiil dan formil
• Isi rumah tangga daerah didasarkan pada keadaan
  dan faktor-faktor yang nyata.
• Ciri-ciri Sistem  Rumah Tangga
• ? Adanya urusan pangkal yang  ditetapkan  pada
  saat pembentukan  suatu  daerah  otonom,
    membe rikankepastian mengenai urus dan  rumah
   tangga  daerah

67

• Daerah-daerah dalam rumah tangga  nyata,  dapat
  mengatur dan mengurus  pula  urusan pemerintahan
   yang  menurut pertimbangan  adalah  penting bagi
  daerahnya sepanjang belum diatur dan  diurus
   oleh Pusat atau Daerah tingkat lebih atas
• didasarkan pada faktor-faktor  nyata  suatu
   daerah.