RAN/BAT MASY. DALAM PENATAAN RUANG PERKOTAAN

1
RAN/BAT MASY. DALAM PENATAAN RUANGPERKOTAAN
Oleh Dr. MUH. DIMYATI, MSc Direktorat Penataan
Ruang Nasional
DIKLAT PENATAAN RUANG PERKOTAAN Makasar, 21
Agustus 2003
2
Kata kunci1. PERAN/PELIBATAN 2. MASYARAKAT 3.
PENATAAN RUANG4. PERKOTAAN
3
Bagaimana KONSEP Langkah Operasional?PERAN/PEL
IBATAN MASYARAKAT dalam PENATAAN RUANGPERKOTAAN
4
1. INTRO
PERSEPSI MEMPENGARUHI CARA KITA MEMANDANG CARA
KITA MEMANDANG MEMPENGARUHI BAGAIMANA KITA
BERPERILAKU
DUA ORANG DAPAT MELIHAT HAL YANG SAMA, TIDAK
SALING SEPAKAT NAMUN SAMA-SAMA BENAR HAL INI
BUKAN MASALAH LOGIS TAPI PSIKOLOGIS
PARADIGMA MERUPAKAN SUMBER DARI SIKAP DAN
PERILAKU KITA. PARADIGMA TAK BISA DIPISAHKAN DARI
KARAKTER. KITA BENAR-BENAR TAK DAPAT
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN JIKA KITA BERBICARA DAN
BERJALAN SECARA BERBEDA DENGAN CARA KITA
MELIHAT.
5
1. INTRO (1.2)
DIMANA KITA BERDIRI BERGANTUNG DARIMANA KITA
DUDUK
KITA MELIHAT DUNIA BUKAN SEBAGAIMANA DUNIA
ADANYA, MELAINKAN SEBAGAIMANA KITA ADANYA ATAU
SEBAGAIMANA KITA TERKONDISIKAN UNTUK MELIHATNYA
JIKA KITA INGIN MEMBUAT PERUBAHAN KUANTUM
(PERUBAHAN MENDADAK DAN JANGKA PANJANG) YG
BERARTI, KITA PERLU MEMPERBAIKI PARADIGMA DASAR
KITA
6
1. INTRO (1.3)
APA YANG KITA LIHAT SANGAT BERKAITAN DENGAN SIAPA
KITA. KITA TIDAK DAPAT MENGUBAH CARA PANDANG KITA
TANPA SEKALIGUS MENGUBAH KEBERADAAN KITA, DAN
SEBALIKNYA
UNTUK BERHUBUNGAN SECARA EFEKTIF DENGAN SIAPAPUN
KITA HARUS BELAJAR MENDENGARKAN, DAN INI
MEMERLUKAN KEKUATAN EMOSIONAL. MENDENGARKAN
MEMERLUKAN KESABARAN, KETERBUKAAN, DAN KEINGINAN
UNTUK MENGERTI
7
2. P E N G E R T I A N

• Partisipasi
• ? Atau biasa dikenal juga dengan istilah
  peranserta, adalah berkenaan dengan
  keikutsertaan dalam satu atau beberapa bagian
  dari suatu siklus proses kegiatan/pembangunan.
• Pemberdayaan
• ? menguatkan dan memampukan
• PELIBATAN (involvment ada intervensi)
• ? Pihak yang satu (Pemerintah) lebih berperan
  dari Pihak yang lain (Masyarakat Swasta)
• Pedoman Pelibatan gt untuk Pemerintah (Pemda)
  Pedoman Peranserta gt untuk semua pihak

8
PENGERTIAN (2.2)

• Komunitas
• ? Kelompok individu/masyarakat yang hidup dan
  saling berinteraksi dalam daerah atau satuan
  wilayah tertentu.
• Forum Warga
• ? mereka berserikat
• MASYARAKAT
• ? Orang seorang, kelompok orang, termasuk
  masyarakat hukum adat, atau badan hukum
  termasuk swasta.
• (VS Pemerintah)

9
PENGERTIAN (2.2)

• PENATAAN RUANG
• ? Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
  ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
  (Pemanfaatan resources untuk generasi sekarang
  dan mendatang dengan prinsip seimbang dan
  lestari).
• Rencana Tata Ruang
• ? Hasil perencanaan tata ruang
• Pemanfaatan Ruang
• ? Rangkaian implementasi rencana dgn jangka
  waktu
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang
• ? Rangkaian proses menahan dan mendorong
  (pengawasan dan penertiban)

10
APA ITU KOTA ?
PENGERTIAN (2.3)
KONSENTRASI PENDUDUK SOSIAL DAN EKONOMI PELAYANAN
JASA
11
PENGERTIAN (2.4)
KAWASAN KOTA ?
Kws dg kegiatan ekonomi utama non agri. (UU
24/92) Bag. Kab/Kota, Kota baru, Daer.
berbatasan (UU 22/99)
12
PENGERTIAN (2.5)
PERKEMB. KWS KOTA
Kecil Sedang B e s a r Metropolitan
lt 100 ribu
500 ribu
1 juta
gt 1juta
13
PENGERTIAN

• Klasifikasi Tingkat Perkembangan Kota
• Kota Kecil juml. penduduk lt 100.000 jiwa
• Kota Sedang juml. penduduk 100.000-500.000
  jiwa
• Kota Besar juml. penduduk 500.001-1.000.000
  jiwa
• Kota Metropolitan juml. penduduk gt 1.000.000
  jiwa

14
FAKTA SEBARAN KOTA
PENGERTIAN (2.6)
Propinsi Kriteria 2000 Kriteria 1980
Jawa Tengah 28,34 16,77
DI Yogyakarta 38,58 28,31
Jawa Timur 28,51 14,93
Bali 34,22 15,78
NTB 23,90 10,81
NTT 6,12 4,33
Kalimantan Barat 6,92 4,13
Kalimantan Selatan 8,75 4,13
Kalimantan Tengah 4,68 2,34
Kalimantan Timur 12,39 8,35
Propinsi Kriteria 2000 Kriteria 1980
DI Aceh 8,12 5,23
Sumatera Utara 14,88 1.10
Sumatera Barat 20,04 13,01
Riau 14,36 10,67
Jambi 10,77 ,89
Sumatera Selatan 12,38 9,05
Bengkulu 10,17 6,03
Lampung 8,67 5,43
DKI Jakarta 100 100
Jawa Barat 31,07 17,67
Propinsi Kriteria 2000 Kriteria 1980
Sulawesi Selatan 13,52 10,67
Sulawesi Tengah 6,76 4,46
Sulawesi Tenggara 7,22 3,74
Sulawesi Utara 17,17 8,72
Maluku 5,58 3,68
Irian Jaya 3,44 2,25
15
PENGERTIAN (2.7)

• Jumlah desa kota tumbuh pesat 4963
• Tingkat urbanisasi (Desa to Kota)
• Jawa-Bali gt 28
• Sumatra 20
• Sulawesi 18
• Kalimantan 13
• Maluku Papua 6

16
P E N G E R T I A N K O T A

• Kota merupakan lokasi dengan konsentrasi
  penduduk/permukiman, kegiatan sosial ekonomi yang
  heterogen dan intensif (bukan ekstraktif atau
  pertanian), pemusatan, koleksi dan distribusi
  bagi pelayanan jasa (pemerintah, sosial, dan
  ekonomi).
• Berdasarkan UU No. 24/1992, Kawasan Perkotaan
  adalah kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi
  utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi
  kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
  pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
  pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

17
PENGERTIAN (lanjutan)

• Dlm UU No. 22/1999, Kawasan Perkotaan meliputi
• Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah
  Kabupaten
• Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil
  pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan
  menjadi Kawasan Perkotaan
• Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua
  atau lebih Daerah yang berbatasan

18
FAKTA SEBARAN KOTA

• Terdapat peningkatan jumlah desa perkotaan dari
  7430 desa (kriteria 1980) menjadi 12.293 desa
  (kriteria 2000) yang berarti meningkat sebanyak
  4963 desa di Indonesia.
• Pulau Sumatera (Sumatera Barat) mempunyai tingkat
  urbanisasi 20.
• Tingkat urbanisasi di Pulau Jawa-Bali ditandai
  dengan lebih dari 28 desa yang tergolong desa
  kota.
• Pulau Kalimantan kurang dari 13 desa yang
  menjadi desa kota.
• 18 di Pulau Sulawesi.
• Kurang dari 6 untuk Maluku dan Irian Jaya.

19
3. L A T A R B E L A K A N G

• Paradigma baru ranmasy
• UU No. 24/1992
• PP No. 69/1996
• TAP MPR IV/MPR/2000
• UU No. 22/1999
• Hasil Rakernas BKTRN Surabaya (Juli 2003)

20
LATAR BELAKANG (3.2)
PARADIGMA BARU RANMASY
Masyarakat sebagai raja penguasa berarti rakyat
berdaulat
Good Governance mengedepankan pengawasan/peran
masy.
Mendorong kemitraan ini berarti peran masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat berarti masy. perlu
diperkuat
21
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG (3.3)
Pasal 12 UU No.24/1992 bahwa penataan ruang
dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat
Hal tersebut berarti bahwa dari saat lahirnya UU
24/92 masyarakat sudah diperankan sebagai mitra
(secara hitam diatas putih) tetapi dalam
operasionalisasinya masih belum dilaksanakan.
Hal tersebut terkait dengan perangkat dan
kesiapan serta sikon (pendidikan
masyarakat) Kini saatnya untuk memulai
(momentumnya tepat)
22
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG (3.4)
PP 69/1996 tentang Pelaksanaan dan Hak dan
Kewajiban, serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang
Terdiri dari 6 Bab dan 31 Pasal Bab 1 Ketentuan
Umum 1 pasal Bab 2 Pelaksanaan hak dan Kewajiban
Masy. 6 pasal Bab 3 Bentuk Peran Serta
Masyarakat 13 pasal Bab 4 Tatacara Peran Serta
Masyarakat 9 pasal Bab 5 Pembinaan Peran Serta
Masyarakat 1 pasal Bab 6 Ketentuan Penutup 1
pasal
23
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG (3.5)
Diatur secara jelas hak, kewajiban, bentuk dan
tatacara peran serta dalam setiap tahapan
penataan ruang. Masyarakat sebagai pelaku dan
Pemerintah fasilitatornya.

• HAK ATAS RUANG (psl 2)
• Berperanserta
• Mengetahui
• Menikmati manfaat
• Mendapat ganti

24
LATAR BELAKANG (3.6)
KEWAJIBAN ATAS RUANG

• Memelihara kualitas
• Tertib
• Mentaati

25
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG (3.7)
TAP MPR IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan
dalam penyelenggaraan otonomi daerah
Bahwa salah satu kebijakan otonomi daerah
diarahkan pada pencapaian peningkatan pelayanan
publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat
serta aparatur pemerintah di daerah. Hal
tersebut jelas menunjukkan pemberian kesempatan
kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam
berbagai proses penyelenggaraan pembangunan,
termasuk penataan ruang
26
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG (3.8)
UUNo.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi
peluang bottom up mechanism sangat besar
Memberi legitimasi kewenangan kepada
Daerah Pasal (taru) menegaskan bahwa proses
penyusunan rencana tata ruang mengacu aspirasi
bawah Penataan ruang Propinsi mengacu penataan
ruang Kab/Kota dan seterusnya. Hal tersebut
berarti peran masyarakat sangat diperhatikan,
karena unit paling kecilnya adalah masyarakat
(termasuk individu) Artinya secara teoritis
penataan ruang seharusnya sangat aspiratif.
Prakteknya? Kita lihat bersama.
27
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG (3.9)
Hasil Rakernas BKTRN Surabaya Juli 2003

• 7 butir Kesepakatan para Gubernur se Indonesia
• 0 penguatan peran dan fungsi Gubernur dlm taru
• 0 meningkatkan keterpaduan kebijakan krn
  tarunas-kab satu
• 0 proaktif dalam pengendalian dan penyelesaian
  konflik
• 0 aktif dalam penyempurnaan UU 24/92
• 0 pelimpahan sebagian kewenangan taru ke Gub
• 0 pemberdayaan TKPRD
• 0 tingkatkan fasilitasi kepada PemProp dalam
  taru
• 2. Rumusan pokok-pokok hasil Rakernas
• 0 Pengaturan Tarunas (7 item)
• 0 Penguatan peran Daerah Dalam taru (3 item)

28
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG (3.10)
2. Rumusan pokok-pokok hasil Rakernas 0
Pengaturan Tarunas (7 item) a RTRWN sbg
perangkat integrasi NKRI b Penanganan kawasan
perbatasan antar negara c Taru pesisir, laut
dan pulau kecil d Penyelesaian peraturan
perundangan taru e Kawasan perbatasan Kasaba
(KalSerawakSabah) f RTRW Jawa-Bali g RTRW
Kalimantan, Sumatra, Sulawesi 0 Penguatan peran
Daerah Dalam taru (3 item) a Penyelenggaraan
taru di daerah b Kelembagaan koordinasi taru
Nas dan Daerah c Penanganan perbatasan antar
daerah
29
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG (3.11)

• Sambutan Presiden RI
• Kita sering melanggar norma yang telah kita
  sepakati bersama. Untuk itu Penataan ruang
  hendaknya dapat diselenggarakan sebaik-baiknya,
  secara konsisten, lebih terbuka dan dengan
  kearifan
• Sambutan Menko Perekonomian
• Dalam memecahkan permasalahan bangsa (taru) kita
  harus mengacu pada visi taru (integrasi darat,
  laut dan udara dan pengendalian taru)
• Sambutan Menkimpraswil
• Masyarakat perlu dan harus berpartisipasi dalam
  taru agar taru lebih berkualitas
• Sambutan Mendagri
• Keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan dan
  produk yang ada disosialisasikan, Pemerintah
  jangan terlalu dominan

30
4. POTRET DAN UPAYA PELIBATAN MASYARAKAT

• Pemerintah telah dan terus melakukan berbagai
  skeme mendorong ranmasy dalam berbagai bentuk -GG
• IPGI (Indonesian Partnership on Local Governance
  Initiative), mencoba melakukan proses riset aksi
  di tiga kota sebagai upaya membangun body of
  collective knowledge tentang partisipasi dan good
  governance.
• BUILD (Breakthrough Urban Initiatives for Local
  Development), mengembangkan inovasi manajemen
  perkotaan di 9 kota di Indomesia.
• URDI (Urban and Regional Development Institute),
  melalui program Local Government Best Practise
  mencoba mengidentifikasi berbagai inovasi yang
  telah dikembangkan dan diimplementasikan
  Pemerintah Daerah.

31
POTRET DAN UPAYA (4.2)

• CSOs (Civil Society Organisation), mengakatalis
  proses kesadaran menuju good governance di
  Indonesia, dengan
• - Awareness Raising
• - Policy Advocacy
• - Institution Building
• - Capacity Building
• PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), melalui program
  hibah yang diberikan kepada Pemerintah, NGOs,
  CBOs dan Universitas.
• USAID (United States Agency for International
  Development), mendorong penyusunan Program Dasar
  Pembangunan Perkotaan (PDPP).

32
POTRET DAN UPAYA (4.3)

• Departement for International Development (DFID)
  melalui program hibah dan asistensi bagi
  pemerintah dan civil society dalam kerangka
  pengurangan kemiskinan.
• Gesellschaft fur Technische Zusammenarbiet (GTZ),
  concern dalam pemberdayaan masyarakat melalui
  antara lain program technical cooperation.
• Bank Dunia, melalui program pinjaman, hibah dan
  investasi yang diberikan kepada pemerintah maupun
  masyarakat sipil.
• ADB (Asian Development Bank) melalui program
  pinjaman dan technical assistence yang diberikan
  kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk
  memperbaiki kualitas governance.

33
PERINGKAT DAYA SAING DAERAH
Propinsi IPTEK SDM Governance
DKI Jakarta 1 1 21
DI Yogya 2 2 8
Jawa Timur 3 5 16
Bali 4 7 5
Jawa Barat 5 4 19
Lampung 6 10 15
Kalima. Selatan 7 16 17
Sulawesi Selatan 8 14 7
34
Sulawesi Utara 9 9 20
Jawa Tengah 10 3 4
Sumatra Utara 11 8 22
Kalimantan Timur 12 6 2
Maluku 13 12 14
Sumatra Barat 14 13 11
Sumatra Selatan 15 11 18
Sulawesi Tengah 16 15 9
Kalimantan Tengah 17 15 1
35
Nusa Tenggara Barat 18 24 13
Sulawesi Tenggara 19 19 3
Riau 20 20 10
Bengkulu 21 18 25
Jambi 22 17 6
DI Aceh 23 22 26
Irian Jaya 24 26 24
Kalimantan Barat 25 23 23
Nusa Tenggara Timur 26 25 12

Sumber DAYA SAING DAERAH, 2002, ARMIDA AS Sumber DAYA SAING DAERAH, 2002, ARMIDA AS Sumber DAYA SAING DAERAH, 2002, ARMIDA AS Sumber DAYA SAING DAERAH, 2002, ARMIDA AS
36
5. ISU-ISU STRATEJIK

• Kebijakan Pemerintah belum sepenuhnya
  berorientasi (berpihak) kepada masyarakat.
• Pendidikan masyarakat sebagian besar masih
  relatif rendah
• Belum tertatanya kelembagaan peranserta masy.
• NSPM belum cukup dan kurang sosialisasi
• Belum optimalnya kemitraan Pemerintah dan
  Masyarakat (swasta dan pers)

37
6. KONSEP PERAN SERTA /PELIBATAN MASYARAKAT

• 6.1 KONSEP PERAN SERTA/PARTISIPASI -
  keikutsertaan
• ? hanya merupakan cara/metode untuk mencapai
  tujuan.Yang penting adalah tujuannya sendiri
  (tujuan taru)

Pemerintah (fasilitator)
Masyarakat (dan swasta) (Pelaku Utama)
VS
Agar tujuan tercapai keputusan harus berada
ditangan pelaku utama
38
KONSEP RAN/BATMASY (6.2)

• Peran serta sering disalahartikan (dipraktekkan)
  mobilisasi
• Ada pergeseran peran Pemerintah dari ROWING
  (mendayung) ke STEERING (mengarahkan/menfasilitasi
  )
• MEMFASILITASI menciptakan kondisi sehingga yang
  disepakati terwujud
• Bisa diartikan idealnya
• Yang menentukan arah adalah KITA (dominasi
  Pemerintah -TOR)
• Yang bertanggungjawab sampai ke tujuan adalah
  TUKANG PERAHU (sekarang seharusnya Masyarakat
  -Pelaku)
• Implementasi peran tersebut BERTAHAP.

39
KONSEP RAN/BATMASY (6.3)

• Jadi peran Pemerintah dalam pembangunan adalah
  menciptakan kondisi (infrastruktur, environment,
  perundangan, kelembagaan dsb)
• Lalu dimana posisi PENGENDALIAN-nya?
• -seperti wasit, misal keluarkan KARTU KUNING,
  MERAH dsb (ini tugas Pemerintah)
• Apakah masyarakat SIAP?
• Disinilah perlunya pemberdayaan pada sebagian
  besar masyarakat saat ini

40
KONSEP RAN/BATMASY (6.4)

• Pemberdayaan, bukan delegasi
• DELEGASI define the task (arahkan cara
  terserah)
• PEMBERDAYAAN define how to do it (sama-sama
  beri kemampuan)
• gt perkuatan komunitas (masyarakat)
• gt penciptaan kondisi yang kondusif
• Pengalaman menunjukkan bahwa selalu ada sekitar
  2 dari setiap komunitas yang adil dan arif.

41
KONSEP RAN/BATMASY (6.5)

• JENJANG PERAN SERTA

• Non-partisipatif
• Rekayasa sosial
• Terapi
• Bersifat simbolis
• Informasi
• Konsultasi
• Penentraman
• Pengendalian/kedaulatan
• Kerjasama/mitra
• Pendelegasian
• Kontrol sosial

Perbedaannya terlihat pada arus
informasinya Sejauh menguntungkan masyarakat
maka akan berjalan cepat
42
KONSEP RAN/BATMASY (6.6)

• CIRI PARTISIPASI YANG TIDAK DIMANIPULASI
• - Ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua
  pihak yang
• terlibat.
• - Ada tindakan untuk mengisi kesepakatan
  tersebut.
• - Ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab.
• - Ada kesetaraan.
• - Pro Aktif.

43
KONSEP RAN/BATMASY (6.7)

• 6.2 KONSEP MASYARAKAT
• Opposite (partnernya) Pemerintah, jadi termasuk
  Swasta dan Pers, bisa individu maupun kelompok
• Pada TK Nas-Lembaga/Asosiasi Nas, TK
  Prop- Lembaga/Asosiasi Prop, TK Kab/Kot/Rinci
  Lembaga/Asosiasi Kab/Kot, Pokmasy, Individu
• Untuk lebih memahami keterhubungan antara
  Pemerintah (fasilitator) dan Masyarakat
  (termasuk swasta sebagai Pelaku Utama) dalam
  pembangunan perlu diperkenalkan konsep
  stakeholder (dalam penataan ruang)
• Komponen stakeholder dalam taru adalah
• Pemerintah, PemProp, PemKab/PemKot
• Masyarakat
• Swasta (dan Pers bisa masuk kategori
  Masyarakat)

44
KATEGORI STAKEHOLDER
KONSEP RAN/BATMASY (6.8)

• Stakeholder yang berwenang mengambil/ membuat
  kebijakan
• a. Eksekutif, seperti Bappenas, Depkimpraswil
• b. Legislatif, seperti DPR, DPRD I, DPRD II
• c. Yudikatif
• Stakeholder yang terkena dampak dari kebijakan
• a. Orang per orang
• b. Kelompok warga setempat
• c. Warga sesuai dengan kelompok kegiatannya

45
KONSEP RAN/BATMASY (6.9)

• Stakeholder yang mengawasi kebijakan
• DPR, DPRD I dan DPRD II, LSM, Pers/Media massa,
  Forum Warga, Partai Politik, Asosiasi Profesi,
  Perguruan Tinggi.
• Stakeholder kelompok Interest dan Presure Group
  yang terkait kebijakan
• Partai Politik, LSM, pengusaha, Forum Warga,
  Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Kelompok
  Mediasi.
• Stakeholder yang mempunyai kepentingan agar
  kegiatan atau kebijakannya berjalan
• a. Presure Group
• b. Kelompok Pendukung

46
KONSEP RAN/BATMASY (6.10)

• 6.3 KONSEP RAN/BAT MASY dalam TARU
• mendorong masyarakat untuk menuntut hak dan
  melakukan kewajibannya dengan cara menciptakan
  kondisi yang kondusif untuk mewujudkan yang
  telah disepakati oleh semua pihak (resources
  serta lingkungan yang sustain dan lestari).
  Basis utama pendekatan ini adalah community
  driven planning
• Konsep tersebut bisa dijabarkan kedalam
  prinsip-prinsip dan tujuan peran/pelibatan
  masyarakat yang harus dijadikan acuan dalam
  implementasinya.

47
PRINSIP RAN/BAT MASY
KONSEP RAN/BATMASY (6.11)

• Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang
  menentukan dalam proses penataan ruang.
• Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam
  proses penataan ruang.
• Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta
  menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial
  budayanya.
• Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat
  tetap menegakkan etika (Good Governance).
• Memperhatikan perkembangan teknologi dan
  profesional.

48
TUJUAN RAN/BAT MASY
KONSEP RAN/BATMASY (6.12)

• Menumbuhkembangkan semangat akuntabilitas atau
  kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dan
  stakeholder lainnya dalam memanfaatkan ruang
  sesuai dengan rencana tata ruang yang telah
  ditetapkan.
• Meningkatkan kesadaran kepada pelaku pembangunan
  bahwa masyarakat bukanlah obyek pemanfaatan
  ruang, tetapi justru merekalah pelaku dan
  pemanfaat utama yang seharusnya terlibat dari
  proses awal sampai akhir dalam memanfaatkan dan
  mengendalikan ruang.
• Mendorong masyarakat dan civil society
  organization atau lembaga swadaya masyarakat
  untuk lebih berperan dan terlibat dalam
  memanfaatkan dan mengendalikan ruang.

49
KONSEP RAN/BATMASY (6.13)

• Penataan ruang yang ran/bat masy pun tak bisa
  diperankan stand alone tetapi harus diposisikan
  sebagai alat. Alat apa?

• Penataan ruang merupakan alat keterpaduan
  pembangunan lintas sektor dan wilayah.
• Dengan penataan ruang diharapkan pengembangan
  wilayah dapat direkayasa sesuai dengan tujuan
  yang ingin dicapai.

50
Taru dalam Bangwil
KONSEP RAN/BATMASY (6.14)
PERKEMBANGAN DENGAN INTERVENSI SEBESAR DELTA
PERKEMBANGAN TANPA INTERVENSI
PERKEMBANGAN YANG ADA
MASA LALU
MASA YAD
T
0
SAAT INI
Besaran interfensi

• Interfensi/rekayasa dilakukan untuk
• - mengarahkan bangwil sesuai/mendekati skenario
• bisa memanfaatkan alat Penataan Ruang
• Action Program yang jelas, terukur dan termonitor

51
KONSEP RAN/BATMASY (6.15)
MASYARAKAT MADANI sbg tujuan??

• Prof. Naquib Al Attas (Cendekiawan Malaysia)
• madani ? turunan dari Bahasa Arab
• madani ? madinah, berarti kota ? Masyarakat Kota,
  
• madani ? tamaddun atau madaniyyah, yang berarti
  peradaban (civility atau civilization) ?
  Masyarakat yang Berperadaban
• Masyarakat madani bisa berarti sama dengan civil
  society, yaitu masyarakat yg menjunjung tinggi
  nilai2 peradaban. Ini berarti suatu masyarakat
  yg warganya menjalankan fungsi masing2 scr
  profesional dgn menjunjung tinggi hak dan
  kewajiban.
• Paradigma masyarakat madani lebih relevan untuk
  masyarakat ideal masa depan daripada civil
  society.

52
7. KENDALA UTAMA RAN/BAT MASY

• Rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran
  implementatif, konsistensi, dan komitmen di
  kalangan masyarakat akan peran (hak dan
  kewajiban) yang seharusnya dapat dilakukan.
• Kebijakan Pemerintah yang belum sepenuhnya
  berorientasi kepada masyarakat dan belum
  tingginya kesungguhan Pemerintah dalam mendukung
  dan mengalokasikan resources dalam perencanaan
  dan pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat
  tidak terlibat langsung dalam pembangunan.
• Kurang terbukanya para pelaku pembangunan (masih
  adanya gap feeling) dalam menyelenggarakan proses
  penataan ruang yang menganggap masyarakat sekedar
  obyek pembangunan.

53
KENDALA UTAMA (7.2)

• Masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam
  memberikan informasi (sosialisasi dan kampanye
  publik) tentang akuntabilitas dari program
  penataan ruang yang diselenggarakan sehingga
  masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan
  tidak memperhatikan aspirasinya.
• Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah
  menjadi kepentingan bersama (common interest),
  akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat
  pemahaman yang tidak sama.
• Masih sedikitnya produk pengaturan yang mengacu
  paradigma yang menempatkan komunitas sebagai
  subyek atau pelaku pembangunan.

54
8. BENTUK DAN TATACARA RAN/BATMASY DALAM TARU

• Bentuk-bentuk ran/bat masyarakat dalam penyusunan
  RTRW Propinsi
• Pemberian masukan dalam penentuan arah
  pengembangan
• Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah
  pembangunan
• Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Propinsi
• Pemberian informasi atau pendapat dalam
  pernyusunan strategi penataan ruang
• Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap
  rancangan RTRW Propinsi
• Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan
• Bantuan tenaga ahli.

55
BENTUK DAN TATACARA (8.2)

• B. Bentuk-bentuk ran/bat masyarakat dalam
  penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat berupa
• Pemberian masukan dalam penentuan arah
  pengembangan
• Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah
  pembangunan
• Pemberian masukan dalam perumusan RTRW
  Kabupaten/Kota
• Pemberian informasi atau pendapat dalam
  pernyusunan strategi penataan ruang
• Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap
  rancangan RTRW Kabupaten/Kota
• Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan
• Bantuan tenaga ahli.

56
BENTUK DAN TATACARA (8.3)

• Tatacara ran/bat masyarakat dalam penyusunan
  RTRW Prop/Kabupaten/Kota dapat berupa
• Lisan disampaikan kepada pejabat sesuai tingkatan
  rencana penataan ruangnya
• Tertulis disampaikan kepada pejabat sesuai
  tingkatan rencana penataan ruangnya

57
BENTUK DAN TATACARA (8.4)

• D. Tatacara ran/bat masyarakat dalam pemanfaatan
  ruang dapat berupa

D.1. MEKANISME PEMANFAATAN
1. Adjustment/Penyesuaian
Pada proses Adjustment RTRWNas/Prop./Kab./Kota,
stakeholder yang membuat/ mengambil kebijakan
mensosialisasikan dan mengadaptasikan kepada
stakeholder yang akan terkena dampak langsung
pembangunan
2. Penyusunan Program Pemanfaatan

• Penentuan Program dan Kegiatan
• Penentuan Tahapan

58
BENTUK DAN TATACARA (8.5)
3. Penyusunan Pembiayaan Program
Dilakukan oleh stakeholder yang akan
melaksanakannya

• 4. Pengurusan Proses Perijinan

Masyarakat perlu diberitahu seluruh proses
perijinan yang dilakukan untuk menghindari
penyalahgunaan proses dan kewenangan yang ada
5. Pelaksanaan Pembangunan

• Survey
• Investigasi
• Desain
• Konstruksi
• Operasional Pemeliharaan

59
BENTUK DAN TATACARA (8.6)
D.2. PROSEDUR PEMANFAATAN

• Tingkat Nasional
• ? Berupa pemberian data atau informasi dan
  disampaikan kepada Menteri terkait secara
  tertulis selambatnya 30 hari setelah
  disosialisasikan dan diadaptasikan.
• Tingkat Propinsi
• ? Berupa pemberian data atau informasi dan
  disampaikan kepada Gubernur secara tertulis
  selambatnya 30 hari setelah disosialisasikan
  dan diadaptasikan.
• Tingkat Kabupaten/Kota -/Rinci
• ? Berupa pemberian data atau informasi dan
  disampaikan kepada Bupati/Walikota secara
  tertulis selambatnya 30 hari setelah
  disosialisasikan dan diadaptasikan.

60
BENTUK DAN TATACARA (8.7)
D.3. KELEMBAGAAN PEMANFAATAN

• Tingkat Nasional ? BKTRN (Badan Koordinasi Tata
  Ruang Nasional)
• Tingkat Propinsi ? TKPRD Propinsi (Tim Koordinasi
  Penataan Ruang Daerah)
• Tingkat Kabupaten/Kota ? TKPRD Kabupaten/Kota
• Tingkat Grass Root ? LSM atau Forum Warga

61
BENTUK DAN TATACARA (8.8)
D.4. KOMUNIKASI, SOSIALISASI, BANTEK

• Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan,
  bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan,
  bantek, bantuan hukum, diklat
• Menyebarluaskan informasi mengenai penataan ruang
  melalui media massa maupun media elektronik
  kepada semua stakeholder
• Pertemuan Forum Warga atau pertemuan antar
  stakeholder.
• Apabila masyarakat belum paham terhadap upaya
  sosialisasi/kampanye ? perlu Bantuan Teknik ?
  pendampingan secara intensif.

62
BENTUK DAN TATACARA (8.9)
E. PENGENDALIAN PEMANFAATAN

• Masyarakat sebagai pengawas langsung
• Menyampaikan langsung kepada Pimpinan /penanggung
  jawab
• Menggunakan semua media yang tersedia
• Bisa dilakukan setiap saat

63
9. AGENDA RAN/BAT MASYDALAM PENATAAN RUANG

• Menyusun NSPM dalam berbagai aspek Ran/Bat Masy
• Public awareness
• Public services
• Public campaign
• Mengembangkan sistem informasi penataan ruang
  yang partisipatif
• Mengembangkan jejaring kemitraan dan mendorong
  perkuatan kelembagaan
• Mendorong perkuatan peran Lembaga Daerah (DPRD,
  Pokmasy, Pers dll)
• Meningkatkan sosialisasi dan Bantek taru kepada
  stakeholder
• Mengkaji dan mengevaluasi apa yang telah dan
  sedang terjadi dalam ran/bat masy taru

64
10. Contoh skala mikro di Jepang
65
Population GDP Per Capita Growth in Japan
Year Population GNP/GDP Per Capita
(1,000) (US)
1946 75,750 52
1950 83,200 395
1960 93,419 1,381
1970 103,720 5,880
1980 117,060 17,098
1990 123,611 28,991
1999 126,686 32,585
(1\120)
66
Community Development in Japan -especially
on organization (jichikai) -

• Administration Units

- 47 Prefectures
- 3,224 Municipalities (May, 2001)
City 670 (shi)
Town 1,988 (cho)
Village 566 (son or mura)
(mainly categorized by population size)
67
Community participation in development activities
in Japan

• Community participation in rural areas

neighbourhood association
jichikai, chonaikai, ku, etc. Kampung
68
Community-based Organizationsin Indonesia and
Japan
Desa / Kelurahan
Village
Cho / Son
Leaders meeting / Coordinating board
Settlement
Kampung / RW
Shuraku ? Jichikai
RT
Neighborhood
Kumi
Household
KK
Ie
Indonesia
Japan
69
Sections in jichikai
70
A case in Kaminaka Town, Fukui
Prefecture
- Number of population 8,077 - Number of
households 2,086 - Number of settlements
44
Kaminaka Town
71
Kaminaka (community development) method
19631965 Community college founded. ?
Learning about community development and local
politics (two people from each settlement).
19641973 Period of settlement
reorganization. Subsidies from central
government ? Reorganization of settlement ? Small
groups in each settlement ? Recreational events
and community development plan.
1974 A new mayor elected. ? Establishment of a
new method for community development based on the
settlement reorganization ? Planning committees
in all settlements
1975 All settlements drew out settlement plans
1976 Master development plan by cho ? Settlement
planning and its implementation ? Kaminaka
method developed.
72
Structure of jichikai in Kaminaka Town
73
Planning process in Kaminaka Town
74
Improvement of living environment in Kaminaka Town

• Each group makes a draft development plan.

• Planning committee draws up settlement plan
  based on the drafts.

• Meeting of all households approves the plan.

• Shuraku presents Settlement plan to the cho.
  The plan is evaluated by administration.

• The committee adjusts the plans of neighbouring
  settlements.

• The committee presents the plan of old
  municipality to the cho.

• The cho implements the plan as public works. In
  order to carry out the plan, shuraku must bear
  30 of the total budget.

75
10. P E N U T U P

• Penataan Ruang yang meliputi perencanaan,
  pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang
  mutlak dibutuhkan dalam ranngka menjamin hak
  kepemilikan stiap orang, mewujudkan kesejahteraan
  sosial dan mengelola perkembangan pembangunan
  yang terjadi.
• Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan
  ruang tersebut perlu terus didorong untuk memberi
  peran dan melibatkan masyarakat dengan pendekatan
  community driven planning.

76

• Dengan meningkatnya peran serta / pelibatan
  masyarakat dalam penataan ruang maka masyarakat
  madani yang berbasis good governance dapat
  diwujudkan, yang pada akhirnya semakin
  meningkatkan efisiensi dan efektifitas
  pembangunan di daerah. Dengan demikian
  pembangunan akan berjalan dengan basis
  transparansi, akuntabilitas, berorientasi proses
  (akhlak oriented), dan berorientasi/berpihak pada
  rakyat.