ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN

1
ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MODERN

• Mohammad Nuh, S.IP.,M.Si
• (Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA-UB)

2
Pergeseran Paradigma

• Old Public Administration (OPA)
• New Public Administration (NPA)
• New Public Management (NPM)
• New Public Service (NPS)
• Good Governance

3
Karakter utama Old Public Administration (Denhard
Denhard,2003)

1. Peran AP terbatas pada proses perumusan
   kebijakan, peran utamanya adalah implementasi
   kebijakan
2. Pemberian pelayanan dilaksanakan oleh para
   administrator yang harus bertanggungjawab kepada
   pejabat terpilih (pejabat politik) dan diberi
   diskresi yang sangat terbatas

4
Lanjutan

• 3. Program-program publik dikelola oleh
  organisasi yang herarkhis dimana para pemimpinnya
  (manager) mengontrol dari atas ke bawah
• 4. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi
  pemerintahan adalah efisiensi dan rasional
• 5. Organisasi publik bila ingin efisien harus
  dikelola dengan sistem tertutup dimana
  keterlibatan masyarakat sangat terbatas
• 6. Tugas utama administrasi publik melaksanakan
  POSDCORB

5
Karakteristik New Public Management (Hood, 1991)

1. Pelaksanaan tugas manjemen pemerintahan
   diserahkan kepada para manajer profesional
2. Kinerja diukur dengan standar dan ukuran kinerja
   yang jelas
3. Lebih ditekankan pada pengawasan dan penilaian
   hasil / keluaran
4. Pembagian tugas ke dalam unit-unit yang ada di
   bawah / desentralisasi

6
Lanjutan

• 5. Dikembangkannya semangat persaingan di tubuh
  sektor pemerintahan
• 6. Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen
  sektor privat
• 7. Lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi
  dan tidak boros dalam menggunakan pelbagai sumber

7
New Public Management(Holmes Shand, 1995)

• Menselaraskan wewenang dan tanggung jawab dalam
  rangka peningkatan kinerja
• Lebih menekankan akuntabilitas dan transparansi
  dengan mensyaratkan pelaporan hasil dan biaya
  pencapaiannya
• Sistem budgeting dan manajemen untuk mendukung
  dan mendorong perubahan tersebut

8
New Public Management(Lihat OECD, 1996)

• Bermaksud mengembangkan budaya yang berorientasi
  kinerja (performance-oriented culture) di sektor
  publik
• Desentralisasi keputusan alokasi sumber daya dan
  pelaksanaan pelayanan publik
• Lebih fokus pada hasil (efisiensi, efektifitas
  dan kualitas pelayanan) dan sistem manajemen yang
  lebih fleksible
• Memperkuat kapasitas strategik di pusat untuk
  menuntun perubahan manajemen publik

9
Paradigma NPS dibangun berdasarkan

1. Theory of Demokratic Citizenship
2. Models of Community and Civil Society
3. Organizational Humanism and the New Public
   Administration
4. Postmodern Public Administration

10
7 Gagasan Inti Paradigma NPS

1. Serve Citizens, Not Customers
2. Seek The Public Interest
3. Value Citizenship Over Intrepreneurship
4. Think Strategically, Art Democratically
5. Recognize That Accountabillity is not Simple
6. Serve Rather Than Steer
7. Value People, Not Just Productivity

11
Perubahan Paradigma Pelayanan Publik (Denhart
Denhart, 2004)
Old Public Administration New Public Management New Public Service
Primary theoretical and epistemological foundation Political theory, social and political commentary augmented by naïve social science Economic theory, more sophisticated dialogue based on positivist social science Democratic theory, varied approaches to knowledge including positive, interpretive, critical and postmodern
Siapa yang dilayani Klien dan konstituen Pelanggan (customers) Warga negara (Citizens)
12
Perubahan Paradigma Pelayanan Publik (Denhart
Denhart, 2004)
Old Public Administration New Public Management New Public Service
Peranan Pemerintah RowingMendisain dan melaksanakan pelayanan publik Streeringsebagai katalis dan memanfaatkan mekanisme pasar Serving, negotiating and brokering berbagai kelompok kepentingan dan menciptakan nilai bersama
Mekanisme pencapaian tujuan kebijakan Menjalankan program melalui instansi pemerintah yang ada Mencapai tujuan kebijakan melalui mekanisme pasar dengan pelaku utama swasta dan masyarakat Membanguna koalisi antara pemerintah, swasta dan masyarakat
Diskresi admonistrasi Terbatas Luas Terbatas dan ada pertangung jawaban
13
Perubahan Paradigma Pelayanan Publik (Denhart
Denhart, 2004)
Old Public Administration New Public Management New Public Service
Struktur organisasi Birokratis, otoritas hierakhis ke dalam, kontrol dan regulasi ke masyarakat Layanan publik yg terdesentralisasi, tetapi kendali utama tetap di tangan pemerintah Kolaboratif, kepemimpinan bersama secara internal dan eksternal
Motivasi Gaji dan tunjangan serta perlindungan sbg pegawai negeri Semangan wirausaha dan keinginan ideologis mengurangi ukuran pemerintah Pelayanan masyarakat,, keingin memberikan kontribusi kepada masyarakat
Pendekatan akuntabilitas Secara hierarkhis administrator bertanggung jawab kepada pejabat politik Market driven, responsif kepada customers/citizens Akuntabilitas hukum, nilai masyarakat, norma politik, profesional dan kepentingan masyarakat
14
Domain of Governance
15
Dimana lokus Adm. Publik?

• Untuk membedakan apakah suatu institusi itu
  menjadi lokus AP tidak ditentukan oleh
  kepemilikan dan statusnya.
• Tetapi ditentukan perilaku dan orientasinya,
  yaitu menyelenggarakan public goods dan
  beroperasi untuk mencapai tujuan-tujuan
  kepentingan publik.
• Public goods tidak lagi monopoli birokrasi
  pemerintah, tetapi juga menjadi lahan dari
  mekanisme pasar dan asosiasi sukarela.

16

• Dengan memperluas lokus, teori-teori AP akan
  menjadi relevan dan sensitif terhadap misi
  utamanya untuk menyelenggarakan public goods
• Teori-teori AP bisa saja menjelaskan perilaku
  dari organisasi campuran yang terlibat dalam
  penyelenggaraan publicness.

17
Fokus Studi Governance

• Dimensi penting governace
• Kelembagaan sistem administrasi yang melibatkan
  banyak pelaku (multi-stakeholders)
• Teori-teori AP harus menjelaskan bentuk-bentuk
  organisasi yang dapat digunakan untuk menjawab
  kebutuhan dan kepentingan publik serta dinamika
  interaksi yang kompleks
• AP konvensional mengembangkan struktur
  kelembagaan secara formal, hirarki yang ketat,
  prosedur yang rigid.

18

• Dimensi Penggunaan kekuasaan Penggunaan
  kekuasaan harus didasarkan pada nilai yang jauh
  lebih kompleks daripada efisiensi dan
  efektivitas, tetapi berkaitan dengan keadilan
  sosial, dan demokrasi.
• Dimensi proses menjelaskan bagaimana berbagai
  unsur dan lembaga memberikan respon terhadap
  berbagai masalah publik yang muncul di
  lingkungannya.
• Proses antar-stakeholders mengembangkan jaringan
  untuk mengelola proses kebijakan publik
• Proses kebijakan yang hendak dijelaskan dalam
  governance adalah proses pembuatan dan
  pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan
  bersama.