HUKUM PIDANA

1
HUKUM PIDANA

• HPI 10102
• 3 SKS
• TOPO SANTOSO, SH.MH

2
Pengertian Hukum Pidana (1)Prof. Moeljatno

• Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum
  yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan
  dasar-dasar dan aturan untuk
• 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yg tidak
  boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertai ancaman
  atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
  barangsiapa melanggar larangan tsb ? Criminal
  Act
• 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada
  mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu
  dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
  yg telah diancamkan ? Criminal Liability/
  Criminal Responsibility
• 1) dan 2) Substantive Criminal Law / Hukum
  Pidana Materiil
• 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan
  pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang
  yang disangka telah melanggar larangan tsb. ?
  Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana

3
Pengertian Hukum Pidana (2)Prof. Pompe

• Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum
  yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa
  yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah
  macamnya pidana itu

4
Pengertian Hukum Pidana (3)Prof. Simons

• Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah
  dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara
  dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana)
  barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya
  aturan-aturan yg menentukan syarat-syarat bagi
  akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan
  untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan
  pidana tersebut.

5
Pengertian Hukum Pidana (4)Prof. Van Hamel

• Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan
  aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam
  menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde)
  yaitu dengan melarang apa yang bertentangan
  dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada
  yang melanggar larangan-larangan tersebut

6
Pembagian Hukum Pidana

• Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana)

• Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)

7
Ilmu Hukum Pidana Ilmu-ilmu lainnya

• Kriminologi 0byek studinya --gt kejahatan,
  penjahat, reaksi masyarakat terhadap kejahatan
  penjahat
• Kriminalistik
• Ilmu Forensik
• Psikiatri Kehakiman
• Sosiologi Hukum

8
KUHP dan Sejarahnya

• Andi Hamzah
• - Jaman VOC
• - Jaman Hindia Belanda
• - Jaman Jepang
• - Jaman Kemerdekaan

• Utrecht
• -Jaman VOC
• -Jaman Daendels
• -Jaman Raffles
• -Jaman Komisaris Jenderal
• -Tahun 1848-1918
• -KUHP tahun 1915 -sekarang

9
Jaman VOC

• Statuten van Batavia
• Hk. Belanda kuno
• Asas2 Hk. Romawi
• Di daerah lainnya berlaku Hukum Adat
• mis. Pepakem Cirebon

10
Jaman Hindia Belanda

• Dualisme dalam H. Pidana
• 1. Putusan Raja Belanda 10/2/1866 (S.1866 no.55)
  --gt Orang Eropa
• 2. Ordonnantie 6 Mei 1872 (S.1872) --gt Orang
  Indonesia Timur Asing
• Unifikasi
• Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie
• - Putusan Raja Belanda 15/10/1915 Berlaku
  1/1/1918 disertai
• - Putusan Raja Belanda 4/5/1917 (S.1917 no. 497)
  mengatur peralihan dari H. Pidana lama --gt H.
  Pidana baru.

11
Jaman Jepang

• WvSI masih berlaku
• Osamu Serei (UU) No. 1 Tahun 1942, berlaku
  7/3/1942
• H. Pidana formil yang mengalami banyak perubahan

12
Jaman Kemerdekaan (1)

• UUD 1945 Ps. II Aturan Peralihan
• Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih
  berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
  UUD ini

13
Jaman Kemerdekaan (2)

• UU No. 1 Tahun 1946 Penegasan tentang Hukum
  Pidana yang berlaku di Indonesia
• Berlaku di Jawa-Madura (26/2/1946)
• PP No. 8 Tahun 1946 Berlaku di Sumatera
• UU No. 73 Tahun 1958 Undang-undang tentang
  menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang
  Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah RI
  dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana

14
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA

• KUHP (beserta UU yang merubah menambahnya)
• UU Pidana di luar KUHP
• Ketentuan Pidana dalam Peraturan
  perundang-undangan non-pidana

15
KUHP

• Buku I Ketentuan Umum (ps 1 ps 103)
• Pasal 103 ? Ketentuan-ketentuan dalam Bab I
  sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagi
  perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan
  perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana,
  kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain
• Buku II Kejahatan (ps 104 488)
• Buku III Pelanggaran (ps 489 569)

16
Beberapa UU yang merubah menambah KUHP (1)

• UU No.1/1946 berlakunya KUHP, perubahan
  beberapa istilah, penghapusan beberapa pasal,
  penambahan pasal-pasal baru Bab IX - XVI
• UU No. 20/1946 tambahan jenis pidana Ps 10 a
  KUHP --gt pidana Tutupan
• UU drt No. 8/1955 menghapus Ps 527
• UU No. 73/1958 menyatakan UU No. 1/1946 berlaku
  di seluruh Indonesia, tambahan Ps 52a, 142a, 154a
  
• UU drt No. 1/1960 menambah ancaman pidana dari
  Ps 188, 359, 360 menjadi 5 Tahun penjara atau 1
  tahun kurungan

17
Beberapa UU yang merubah menambah KUHP (2)

• Perpu No. 16/1960 penambahan nilai terhadap
  beberapa kejahatan ringan Ps 364, 373, 379,
  384, 407 (1)
• Perpu No. 18/1960 pidana denda dilipatgandakan
  15 X
• UU No. 1/PNPS/1965 tambahan Ps 156 a
• UU No. 7/1974 tambahan sanksi untuk judi Ps 303
  menjadi 10 juta denda 25 juta, Ps 542 (1)
  menjadi Kejahatan, Ps 303 bis pidana menjadi 4
  tahun, denda 10 juta.
• UU No. 4/1976 perubahan dan penambahan tentang
  Kejahatan penerbangan Ps 3, Ps 4 angka 4, Ps
  95a, 95b,95c, Bab XXIX A.
• UU No. 20/2001 menghapus pasal-pasal tentang
  korupsi dari KUHP

18
Pembaharuan Hukum Pidana RUU KUHP Nasional

• Sejarah Penyusunan
• Metode Sumber penyusunan
• Beberapa asas yg berubah
• Tindak pidana2 baru
• Pasal-pasal kontroversial

19
UU Pidana di luar KUHP

• UU Anti Subversi, UU No. 11/PNPS/1963 (Sudah
  dihapus)
• UU Pemberantasan T.P. Korupsi, UU No. 20/2001 jo
  UU No. 31/1999
• UU Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 7/drt/1955
• Perpu 1/2002 ? UU 15/2003 Anti Terorisme
• UU Money Laundering

20
Contoh UU non pidana yang memuat sanksi pidana

• UU Lingkungan
• UU Pers
• UU Pendidikan Nasional
• UU Perbankan
• UU Pajak
• UU Partai Politik
• UU pemilu
• UU Merek
• UU Kepabeanan
• UU Pasar Modal

21
Hukum Pidana Umum Khusus

• H. Pidana Umum
• 1. H.Pidana non militer
• 2. KUHP UU yg merubah menambahnya
• 3. H. Pidana yg. Berlaku umum (KUHP, TPE,TPK,
  TPS, dll)

• H. Pidana Khusus
• 1. H. Pidana militer
• 2. TPE,TPK,TPS, H.Pid. militer, H.Pid. Fiskal
• 3. UU non pidana yg. Bersanksi pidana

22
Pasal 1 KUHP

• (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali
  berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan
  pidana yang telah ada sebelumnya.
• (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan
  sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap
  terdakwa diterapkan ketentuan yang paling
  menguntungkan .

23
ASAS YG TERCAKUP DLM PASAL 1 (1) KUHP

• Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege
  poenali
• Tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan
  yg terlebih dahulu menyebut perbuatan yang
  bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat
  suatu hukuman yg dapat dijatuhkan atas delik itu

24
Asas-asas dalamPasal 1 ayat (1 ) KUHP

• 1. Asas Legalitas
• 2. Asas Larangan berlaku surut
• 3. Asas Larangan
• penggunaan Analogi

25
ASAS LARANGAN BERLAKU SURUT

• Undang-undang pidana berjalan ke depan dan tidak
  ke belakang
• X ?--------- UU Pidana -------------?

26
Larangan berlaku surut (dan pengecualiannya)
dalam berbagai ketentuan

• Nasional
• Ps 28i UUD 1945
• Ps 18 (2) dan Ps 18 (3) UU No. 39 Tahun 1999
• Ps 43 UU No. 26 Tahun 2000
• Perpu 1/2002 2/2002 ? UU 15/2003 UU 16/2003
• Internasional
• Ps 15 (1) dan (2) ICCPR
• Ps 22, 23, dan 24 ICC

27
Ps 28i UUD 1945

• hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
  berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
  dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

28
UU No. 39/ 1999 ttg HAM

• Ps 18 (2)
• Setiap orang tidak boleh dituntut untuk
  dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan
  suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada
  sebelum tindak pidana itu dilakukan

• Ps 18 (3)
• Setiap ada perubahan dalam peraturan
  perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang
  paling menguntungkan bagi tersangka

29
UU No. 26/ 2000 ttg Pengadilan HAM (bisa berlaku
surut ?)

• (1) Pelanggaran hak asasi manusia yg. Berat yg.
  Terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa
  dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc.
• (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud
  dalam ayat (1) dibentuk atas usul DPR Indonesia
  berdasarkan peristiwa tertentu dg. Keputusan
  presiden.

• Penjelasan Ps 43 (2)
• Dalam hal DPR Indonesia mengusulkan dibentuknya
  Pengadilan HAM ad hoc, DPR Indonesia mendasarkan
  pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang
  berat yg dibatasi pada locus dan tempus delicti
  tertentu yg terjadi sebelum diundangkannya
  undang-undang ini.

30
UU Anti Terorisme dan Putusan MK

• MK membatalkan ketentuan berlaku surut dalam UU
  Anti Terorisme krn bertentangan dengan UUD 1945

31
PENAFSIRAN ANALOGI

• Penafsiran
• Otentik
• Sistematis
• Gramatikal
• Historis
• Sosiologis
• Teleologis
• Ekstensif

• Penafsiran Ekstensif Vs Analogi ?
• Putusan HR 23 Mei 1921 (kasus pencurian listrik
  di Gravenhage)
• Putusan Rechtbank Leeuwarden, 10 Des 1919
  (pencurian sapi)
• Taverne Vs para sarjana pidana lainnya (Van
  Hattum, Simons, Zevenbergen, Van Hamel)

32
Pendapat Scholten (dan juga Utrecht) (1)

• Pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara
  penafsiran ekstensif dan analogi. Dalam kedua hal
  itu hakim membuat konstruksi , yaitu membuat
  (mencari) suatu pengertian hukum yang lebih
  tinggi. Hakim membuat suatu kaidah yang lebih
  tinggi dan yang dapat dijadikan dasar beberapa
  ketentuan yang mempunyai kesamaan.
• Mis.
• Mengambil mengadakan suatu perbuatan yang
  bermaksud memindahkan sesuatu benda dari tangan
  yang satu ke tangan yang lain

33
Pendapat Scholten (dan juga Utrecht) (2)

• PENAFSIRAN EKSTENSIF
• Hakim meluaskan lingkungan kaidah yang lebih
  tinggi sehingga perkara yang bersangkutan
  termasuk juga di dalamnya

• ANALOGI
• Hakim membawa perkara yang harus diselesaikan ke
  dalam lingkungan kaidah yang lebih tinggi

34
Pasal 1 ayat (2) KUHP

• -------------------------------gt
• UU Perbuatan Perubahan UU
• Perubahan UU ? .
• Teori (1) Teori formil (2) Teori materiil
  terbatas (3) Teori materiil tidak terbatas
• Paling menguntungkan ? ..
• Terserah pada praktek hanya dapat ditentukan
  untuk masing2 perkara sendiri (in concreto). Hal
  ini tidak dapat ditentukan sec. Umum (in
  abstracto)
• Periksa Utrecht h.228

35
Perubahan UU yg dimaksud Pasal 1 (2) KUHP

• Teori Formil Ada perubahan undang-undang kalau
  redaksi undang-undang pidana berubah (simons)
• ? ditolak oleh Putusan HR 3 Des 1906 , kasus ps
  295 sub 2 KUHP, batas dewasa 23 ? 21 tahun dlm BW
  
• Teori Materiil Terbatas Tiap perubahan sesuai
  dg suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum
  pada pembuat undang-undang (jadi tidak boleh
  diperhatikan perubahan keadaan karena waktu)
• Teori Materiil tidak Terbatas tiap perubahan
  baik dalam perasaan hukum dari pembuat
  undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu
  boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam
  undang-undang
• ? Sesuai HR 5 Des 1921

36
Tempus delicti penting diketahui dalam hal2

• Kaitannya dg Ps 1 KUHP
• Kaitannya dg aturan tentang Daluwarsa
• Kaitannya dg ketentuan mengenai pelaku tindak
  pidana anak Ps 45,46,47 KUHP atau UU Pengadilan
  Anak

37
Teori2 Tempus Delicti

• 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de
  lichamelijke daad)
• 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer
  van het instrumen)
• 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)
• 4. Teori waktu yg jamak (de leer van de
  meervoudige tijd)

38
Teori2 Locus Delicti

• 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de
  lichamelijke daad)
• 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer
  van het instrumen)
• 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)
• 4. Teori Tempat yg jamak (de leer van de
  meervoudige tijd)

39
Locus delicti penting diketahui dalam hal2

• Hukum pidana mana yang akan diberlakukan
• - H. Indonesia atau H. negara lain
• Kompetensi relatif suatu pengadilan
• - contoh PN Jakarta Selatan atau PN Bogor

40
Teori mana yg dipilih ?

• Van Hamel, Simons
• Bergantung sifat dan corak perkara konkret yang
  hendak diselesaikan
• Hazewinkel-Suringa, Zevenbergen, Noyon-Langemejer
  
• Mempergunakan 3 teori sec teleologis
• Periksa buku Utrecht hal 239

41
Surabaya Semarang Cirebon---- racun --gt
----diminum ---gt ----- mati A --gt B B
B

• Meervoudige locus delicti
• Hakim diberi kemerdekaan memilih diantara 3 locus
  delicti ini
• Lihat --gt Keputusan Hoge Raad 2/1/1923 w.Nr.1108

42
Asas2 Berlakunya Hukum Pidana (1)

• Asas Teritorialitas/ wilayah
• Ps 2 --gt Ps 3 KUHP --gt Ps 95 KUHP , UU No
  4/1976
• Asas Nasionalitas Pasif/ perlindungan Ps 4 1,2
  dan 4 --gt Ps 8 KUHP , UU No. 4/1976 , Ps 3 UU
  No. 7/ drt/ 1955 Lihat Ps 16 UU 31/1999
• Asas Personalitas/ Nasionalitas Aktif
• Ps 5 KUHP --gt Ps 7 KUHP --gt Ps 92 KUHP
• Asas Universalitas
• Ps 4 2 , Ps 4 sub 4 , Ps 1 UU 4/ 1976
• melakukan kejahatan ttg mata uang, uang kertas
  negara atau uang kertas Bank

43
Asas2 berlakunya H. Pidana Beberapa masalah !

• Wilayah Indonesia ?
• Kapal
• a) kapal Indonesia
• b) kapal perang
• c) kapal dagang
• Prinsip ius passagii innoxii
• Asas Universalitas
• - Kejahatan Terorisme ?
• - Kejahatan HAM berat ?

44
Asas2 Berlakunya H. Pidana Pengecualian (2)

• Ps 9 KUHP Hukum publik internasional membatasi
  berlakunya Ps 2,3,4,5, 7, dan 8 KUHP
• Termasuk yg memiliki imunitas h.pidana Sesuai
  perjanjian Wina 18/4/1961
• Yg memiliki imunitas
• 1) Kepala-kepala negara keluarganya (sec.
  resmi, bukan incognito/singgah)
• 2) Duta negara asing keluarganya --gt konsul
  tergantung traktat antar negara.
• 3) Anak buah kapal perang asing termasuk awak
  kapal terbang militer
• 4) Pasukan negara sahabat yg berada di wilayah
  negara atas persetujuan negara

45
Tindak Pidana (1)

• Istilah, Definisi, jenis2 Tindak Pidana
• Subyek Tindak Pidana
• Cara merumuskan Unsur-unsur Tindak Pidana

46
Tindak Pidana (2)Istilah

• Strafbaar feit
• Perbuatan pidana
• Peristiwa pidana
• Tindak pidana
• Delict / Delik
• Criminal act
• Jinayah

47
Tindak Pidana (3)Definisi

• Simons kelakuan yg diancam dg pidana, yg
  bersifat melawan hukum yg berhubungan dg
  kesalahan dilakukan oleh orang yg mampu
  bertanggung jawab
• Van Hamel kelakuan manusia yg dirumuskan dalam
  UU, melawan hukum, yg patut dipidana dilakukan
  dg kesalahan
• Vos suatu kelakuan manusia yg oleh per UU an
  diberi pidana jadi suatu kelakuan manusia yg
  pada umumnya dilarang diancam dengan pidana
• Aliran Monistis ...
• Aliran Dualistis ..

48
Tindak Pidana (4)Pembagian Tindak Pidana (Jenis
Delik)

• Delik Kejahatan Delik pelanggaran
• Delik Materiil Delik Formil
• Delik Komisi Delik Omisi
• Delik Dolus Delik Culpa
• Delik Biasa Delik Aduan
• Delik yg Berdiri sendiri Delik Berlanjut
• Delik Selesai Delik yg diteruskan
• Delik Tunggal Delik Berangkai
• Delik Sederhana Delik Berkualifikasi Delik
  Berprivilege
• Delik Politik Delik Komun (umum)
• Delik Propia Delik Komun (umum)
• Pembagian delik menurut kepentingan yg dilindungi
  
• Lihat judul-judul bab pada Buku II dan Buku III
  KUHP

49
Jenis Delik (1)

• Kejahatan
• (misdrijf)
• dlm. MvT sebelum ada UU sudah dianggap tidak
  baik (recht-delicten)
• Hazewinkel-Suringa tidak ada perbedaan
  kualitatif, hanya perbedaan kuantitatif
• a) Percobaan dipidana
• b) Membantu dipidana
• c) Daluwarsa lebih panjang
• d) Delik aduan ada
• e) Aturan ttg Gabungan berbeda
• KUHP Buku II

• Pelanggaran
• (overtreding)
• dlm MvT baru dianggap tidak baik setelah ada UU
  (wet delicten)
• Perbedaan dg kejahatan
• a) Percobaan tidak dipidana
• b) Membantu tidak dipidana
• c) Daluwarsa lebih pendek
• d) Delik aduan tidak ada
• e) Aturan ttg Gabungan berbeda
• KUHP Buku III

50
Jenis Delik (2)

• D. Formil yang dirumuskan bentuk perbuatannya
  --gt Ps 362, Ps 263, dll
• D. Omisi melakukan delik dg perbuatan pasif
• a) D. Omisi murni melanggar perintah dg tidak
  berbuat, mis. Ps 164, Ps 224 KUHP
• b) D. Omisi tak murni melanggar larangan dg
  tidak berbuat, mis Ps 194 KUHP
• D. Culpa Delik dilakukan dg kealpaan, mis. Ps
  359, Ps 360

• D. Materiil Yang dirumuskan akibatnya --gt Ps
  338, Ps 187, dll
• D. Komisi melanggar larangan dg perbuatan aktif
  
• D. Dolus delik dilakukan dg sengaja, mis. Ps
  338, Ps 351

51
Jenis Delik (3)

• D. Biasa penuntutannya tidak memerlukan
  pengaduan, mis. Ps 340, Ps 285

• D. Aduan penuntutannya memerlukan pengaduan,
  mis. Ps 310, Ps 284

52
Tindak Pidana (5)Subyek

• Manusia (natuurlijk personen)
• a) syarat merumuskan Barangsiapa .
• b) hukuman mati, penjara, kurungan, dll (Ps 10
  KUHP)
• c) Hukum Pidana disandarkan pada kesalahan orang

• Korporasi
• UU TPE
• UU Pemberantasan T.P. Korupsi
• Draft RUU KUHP
• adanya kebutuhan untuk memidana korporasi
• Korporasi ?
• Badan hukum ?

53
Tindak Pidana (6)Cara Merumuskan Tindak Pidana

• Disebutkan unsur-unsurnya disebut
  kualifikasinya --gt mis, Ps 362 KUHP
• disebutkan kualifikasinya tanpa disebut
  unsur-unsurnya --gt mis. Ps 184, Ps 297, Ps 351
• disebutkan unsur-unsurnya, tidak disebut
  kualifikasinya --gt mis. Ps 106, Ps 167, Ps 209

54
Tindak Pidana (6)Unsur-unsur (van Bemmelen)

• Di dalam perumusan (bagian)
• dimuat dalam surat dakwaan
• semua syarat yg dimuat dalam rumusan delik
  merup-akan bagian-bagian, sebanyak itu pula, yg
  apabila dipenuhi membuat tingkah laku menjadi
  tindakan yg melawan hukum
• 1. Tingkah laku yg dilarang
• 2. Bagian subyektif kesalahan, maksud, tujuan,
  niat, rencana, ketakutan
• 3. Bagian obyektif secara melawan hukum,
  kausalitas, bagian2 lain yg menentukan dapat
  dikenakan pidana (syarat tambahan keadaan)
• 4. Bagian yg mempertinggi dapatnya dikenakan
  pidana

• Di luar perumusan (unsur) syarat dapat dipidana
• 1. Secara melawan hukum
• 2. Dapat dipersalahkan
• 3. Dapat dipertanggungjawabkan

55
Tindak Pidana (7)Unsur-unsur (Prof. Moeljatno)

• a. kelakuan dan akibat ( perbuatan)
• b. hal ikhwal atau keadaan yg menyertai perbuatan
• c. keadaan tambahan yg memberatkan
• d. unsur melawan hukum yg obyektif
• e. unsur melawan hukum yg subyektif

56
Tindak pidana (8)Unsur-unsur

• Unsur2 dalam perumusan
• A. Unsur Obyektif
• - perbuatan (aktif/pasif)
• - akibat
• - melawan hukum
• - syarat tambahan
• - keadaan
• B. Unsur Subyektif
• - kesalahan
• (a) sengaja
• (b) kealpaan
• - keadaan

• Unsur2 di luar perumusan
• - secara melawan hukum
• - dapat dipersalahkan
• - dapat dipertanggungjawab kan

57
Contoh unsur2 dalam rumusan tindak pidana (1)

• Pasal 362 KUHP
• barangsiapa
• mengambil
• barang
• - yg sebagian/ seluruhnya kepunyaan orang lain
• dengan maksud memiliki
• secara melawan hukum

• Pasal 338 KUHP
• barangsiapa
• dengan sengaja
• menghilangkan nyawa orang lain

58
Contoh unsur2 dalam rumusan tindak pidana (2)

• Pasal 285
• barangsiapa
• dengan kekerasan atau
• ancaman kekerasan
• memaksa
• seorang wanita
• bersetubuh dengan dia
• di luar perkawinan

• Pasal 259
• barangsiapa
• karena kealpaannya
• menyebabkan orang lain mati

59
Contoh unsur2 dalam rumusan tindak pidana (3)

• Pasal .

• Pasal ...

60
KESALAHAN Pengertian

• 1. Dapat dipersalahkan
• 2. Arti luas Dolus culpa
• 3. Arti sempit culpa

61
Dolus/ opzet/ sengaja (1)

• Apakah sengaja itu ?
• Sengaja willens (dikehendaki) en wetens
  (diketahui) (MvT- 1886)
• Teori2 sengaja
• (a) teori kehendak (wils theorie)
• opzet ada apabila perbuatan akibat suatu
  delik dikehendaki si pelaku
• (b) teori bayangan (voorstellings-theorie)
• opzet ada apabila si pelaku pada waktu mulai
  melakukan perbuatan, ada bayangan yg terang bahwa
  akibat yg bersangkutanakan tercapai, maka dari
  itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat
  itu

62
Dolus/ opzet/ sengaja (2)istilah2 dalam rumusan
tindak pidana

• Dengan sengaja Ps 338 KUHP
• Mengetahui bahwa Ps 220 KUHP
• tahu tentang Ps 164 KUHP
• dengan maksud Ps 362, 378, 263 KUHP
• niat Ps 53 KUHP
• dengan rencana lebih dahulu Ps 340, 355 KUHP
• - dengan rencana (a) saat pemikiran dg tenang
  (b) berpikir dg tenang ( c ) direnungkan lebih
  dahulu.
• - ada tenggang waktu antara timbulnya niat
  dengan pelaksanaan delik

63
Dolus/ opzet/ sengaja (3) Macam2 opzet

• Sengaja sebagai maksud/ tujuan (opzet als
  oogmerk)
• Sengaja sebagai kesadaran (keinsyafan) kepastian
  (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
• Sengaja sebagai kesadaran (keinsyafan)
  kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewutzijn)

64
Dolus/opzet/sengaja (4)macam 2 opzet

• Sengaja sebagai maksud/ tujuan
• - apabila pembuat menghendaki akibat
  perbuatannya
• - tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu
  akibat perbuatannya tidak terjadi (Vos)
• Sengaja sebagai keinsyafan kepastian
• - pembuat yakin bahwa akibat yg dimaksudkannya
  tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yg
  tidak dimaksud
• Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan
• - pembuat sadar bahwa mungkin akibat yg tidak
  dikehendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yg
  dimaksudnya
• 2 macam sengaja sbg keinsyafan kemungkinan (
  Hazewinkel-Suringa)
• (a) sengaja dg kemungkinan sekali terjadi
• (b) sengaja dg kemungkinan terjadi / sengaja
  bersyarat/ dolus eventualis

65
Dolus/ opzet/ sengaja (5)Dolus eventualis

• Teori inkauf nehmen untuk mencapai apa yang
  dimaksud , resiko akan timbulnya akibat atau
  keadaan disamping maksudnya itu pun diterima
• Prof. Moeljatno teori apa boleh buat kalau
  resiko yg diketahui kemungkinan akan adanya itu
  sungguh-sungguh timbul (disamping hal yg
  dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani pikul
  resiko

66
Culpa (1)Istilah2

• Culpa (dalam arti luas) berarti kesalahan pada
  umumnya
• Culpa (dalam arti sempit) bentuk kesalahan yg
  berupa kealpaan
• Istilah2
• - culpa - schuld - nalatigheid - sembrono
• - teledor
• istilah 2 yg digunakan dalam rumusan
• - kelalaian
• - kealpaan
• - kesalahan
• - seharusnya diketahuinya
• - sepatutnya diketahuinya

67
Culpa (2)pengertian, jenis, syarat

• KUHP tidak ada definisi
• MvT kealpaan di satu pihak berlawanan benar2 dg
  kesengajaan dan di fihak lain dengan hal yg
  kebetulan
• Macam2 Culpa
• (a) culpa levis culpa lata
• (b) culpa yg disadari (bewuste) culpa yg tidak
  disadari (on bewuste)
• Syarat adanya kealpaan
• (a) Hazewinkel-Suringa 1) kekurangan
  menduga-duga 2) kekurangan berhati-hati
• (b) van Hamel 1) tidak menduga-duga sebagaimana
  diharuskan hukum 2) tidak berhati-hati
  sebagaimana diharuskan hukum
• ( c) Simons pada umumnya schuld (kealpaan)
  mempunyai 2 unsur 1) tidak berhati-hati 2)
  dapat diduganya akibat.

68
KESALAHANBeberapa masalah !

• Apa beda dolus eventualis dg culpa yg disadari ?
• Apa yg dimaksud dg
• (a) pro parte dolus proparte culpa
• (b) dolus directus dolus indirectus
• (c ) dolus determinatus dolus indeterminatus
• (d) dolus premeditatus dolus repentinus
• (e) dolus malus
• Di Indonesia sebagaimana di Belanda dianut
  pendapat bahwa sengaja itu tidak berwarna. Apa
  maksudnya ?

69
KAUSALITAS

• 1. Pengertian ?
• 2. Kapankah diperlukan ajaran kausalitas ?
• 3. Ajaran Kausalitas ?
• Ilustrasi
• B pinjam uang ke rumah A, karena kedatangan B,
  maka A terlambat karena terlambat A mengendarai
  mobil dengan kecepatan tinggi A menubruk C
  sehingga luka-luka C dibawa ke RS dan dioperasi
  oleh dokter D D meminta E merawat dengan
  suntikan tertentu E salah memberikan obat pada
  C C mati.

70
Pengertian Kausalitas

• Hal sebab-akibat
• Hubungan logis antara sebab dan akibat
• Persoalan filsafat yang penting
• Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab
  sekaligus menjadi sebab peristiwa lain
• Sebab dan akibat membentuk rantai yang bermula di
  suatu masa lalu
• Yang menjadi fokus perhatian ahli hukum pidana
  (bukan makna di atas), tetapi makna yang dapat
  dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka
  dapat menjawab persoalan siapa yang dapat
  dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat
  tertentu

71
Kapankah diperlukan ajaran Kausalitas ?

• Delik Materiil perbuatan yang menyebabkan
  konsekuensi-konsekuensi tertentu, dimana
  perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang
  tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan
  delik, mis. Ps. 338, Ps 359, Ps 360
• Delik Omisi tak murni/semu (delicta commissiva
  per omissionem/ Oneigenlijke Omissiedelicten)
  Pelaku tidak melakukan kewajiban yang dibebankan
  padanya dan dengan itu menciptakan suatu akibat
  yang sebenarnya tidak boleh ia ciptakan. Ia
  sekaligus melanggar suatu larangan dan perintah
  ia sesungguhnya harus menjamin bahwa suatu akibat
  tertentu tidak timbul.
• Delik yang terkualifikasi/dikwalifisir tindak
  pidana yang karena situasi dan kondisi khusus
  yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang
  bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus
  yang dimunculkannya, diancam dengan sanksi pidana
  yang lebih berat ketimbang sanksi yang diancamkan
  pada delik pokok tersebut.
• (pengkualifikasian delik juga dapat dilakukan
  atas dasar akibat yang muncul setelah delik
  tertentu dilakukan, mis. Ps 351 (1) ? Ps 351 (2)/
  ? Ps 351 (3)

72
Ajaran Kausalitas

• Conditio Sine Qua Non/ Ekuivalensi (Von Buri)
• Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima
  Birkmeyer , Mulder
• Teori-teori menggeneralisasi teori Adekuat (Von
  Kries, Simons, Pompe, Rumelink)
• Teori Relevansi Langemeyer

73
Ajaran Conditio Sine Qua Non

• Semua faktor yaitu semua syarat, yang turut serta
  menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat
  dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor ybs.
  Harus dianggap causa (sebab) akibat itu.
• Semua syarat nilainya sama (ekuivalensi)
• Ada beberapa sebab
• Syarat sebab

74
Pembatasan Ajaran Von Buri

• Pembatasan ajaran Von Buri oleh Van Hamel
  dibatasi dg ajaran kesalahan (dolus/culpa)
• Pengkesampingan semua sebab yang terletak di luar
  dolus atau culpa dalam banyak kejahatan dolus
  atau culpa merupakan unsur-unsur perumusan delik.
  
• Jika hal itu bukan merupakan unsur delik, maka
  solusinya harus dicari dengan bantuan alasan atau
  dasar-dasar yang meniadakan pidana.

75
Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima

• Birkmeyer
• Teori ini berpangkal dari teori Conditio Sine
  Qua Non . Di dalam rangkaian syarat-syarat yang
  tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat,
  lalu dicari syarat manakah yang dalam keadaan
  tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk
  terjadinya akibat.
• G.E Mulder
• Sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak
  dapat dilepaskan dari akibat.

76
Teori-teori menggeneralisasi (1)

• Von Bar teori ini tidak menyoal tindakan mana
  atau kejadian mana yang in concreto memberikan
  pengaruh (fisik/psikis) paling menentukan. Yang
  dipersoalkan adalah apakah satu syarat yang
  secara umum dapat dipandang mengakibatkan
  terjadinya peristiwa seperti yang bersangkutan
  mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang
  ada

77
Teori-teori menggeneralisasi (2)

• Von Kries (Teori Adequat Subjectif) Sebab
  adalah keseluruhan faktor positif negatif yang
  tidak dapat dikesampingkan tanpa sekaligus
  meniadakan akibat. Namun pembatasan demi
  kepentingan penetapan pertanggungjawaban pidana
  tidak dicari dalam nilai kualitatif/kuantitatif
  atau berat/ringannya faktor dalam situasi
  konkret, tetapi dinilai dari makna semua itu
  secara umum, kemungkinan dari faktor-faktor
  tersebut untuk memunculkan akibat tertentu.
  Sebab syarat-syarat yang dalam situasi dan
  kondisi tertentu memiliki kecenderungan untuk
  memunculkan akibat tertentu, biasanya memunculkan
  akibat itu, atau secara objectif memperbesar
  kemungkinan munculnya akibat tersebut.
• Apakah suatu tindakan memiliki kecenderungan
  memunculkan akibat tertentu hanya dapat
  diselesaikan apabila kita memiliki 2 bentuk
  pengetahuan
• (a) hukum umum probabilitas dalam peristiwa yg
  terjadi / pengetahuan Nomologis yg memadai
• (b) situasi faktual yg melingkupi peristiwa yg
  terjadi/ pengetahuan Ontologis/ pemahaman fakta
  (empirik)

78
Teori-teori menggeneralisasi (3)

• Rumelink (Teori Adequat Objectif)
• Faktor yang ditinjau dari sudut objektif , harus
  (perlu) ada untuk terjadinya akibat. Ihwal
  probabilitas tidak berdasarkan pada apa yang
  diketahui atau mungkin diketahui pada waktu
  melakukan tindakannya, melainkan pada fakta yang
  objektif pada waktu itu ada, entah diketahuinya
  atau tidak jadi pada apa yang kemudian terbukti
  merupakan situasi dan kondisi yang melingkupi
  peristiwa tersebut.
• Simons
• Sebab adalah tiap-tiap kelakuan yang menurut
  garis-garis umum pengalaman manusia dapat
  menimbulkan akibat
• Pompe
• Sebab adalah hal yang mengandung kekuatan untuk
  dapat menimbulkan akibat

79
Teori Relevansi

• Langemeijer
• Teori ini ingin menerapkan ajaran von Buri
  dengan memilih satu atau lebih sebab dari sekian
  yang mungkin ada, yang dipilih sebab-sebab yang
  relevan saja , yakni yang kiranya dimaksudkan
  sebagai sebab oleh pembuat undang-undang.

80
Sifat Melawan Hukum

• Arti
• - tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)
• - bertentangan dg hak orang lain (tegen eens
  anders recht)
• tanpa alasan yg wajar
• Bertentangan dengan hukum positif
• Melawan hukum formil materiil
• - aliran formil melawan hukum melawan UU,
  sebab hukum adalah UU.
• -aliran materiil melawan hukum adalah perbuatan
  yg oleh masyarakat tidak dibolehkan.

81
Perbedaan Ajaran Materiil dan Formil

• Materiil
• mengakui adanya pengecualian / penghapusan dari
  sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum
  yang tertulis dan yang tidak tertulis
• Formil
• hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam
  undang-undang saja/ mis, Ps. 49.

• Materiil
• sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari
  tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam
  rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut
• Formil
• sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik,
  hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan
  nyata-nyata barulah menjadi unsur delik

82
Pembuktian Melawan Hukum

• Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu
  menjadi unsur delik, ini tidak berarti bahwa
  karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur
  tersebut oleh penuntut umum
• Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah
  tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam
  rumusan unsur tersebut disebutkan nyata-nyata,
  jika tidak dinyatakan maka tidak perlu
  dibuktikan.

83
Alasan Pencantuman unsur Melawan Hukum

• Pada umumnya dalam perundang-undangan , lebih
  banyak delik yang tidak memuat unsur melawan
  hukum dalam rumusannya
• Alasan pencantuman sifat melawan hukum dalam
  perumusan tindak pidana
• - untuk melindungi orang2 yg memiliki hak dari
  tuntutan pidana.

84
Konsekuensi aliran Materiil

• Apakah konsekuensi ajaran bahwa sifat melawan
  hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik ?
• Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam
  rumusan delik, maka unsur itu dianggap diam-diam
  telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya
  oleh pihak terdakwa.

85
Arti dan diantara unsur dengan sengaja unsur
melawan hukum

• Van Hamel, simons, pompe perbedaan itu
  mempunyai arti. Mis. Ps 406 KUHP dengan sengaja
  dan melawan hukum Ps 333 KUHP dengan sengaja
  melawan hukum
• Vos, zevenbergen, langemeijer
• tiadanya kata dan tidak berarti apa2, semuanya
  mesti dibaca dengan sengaja dan melawan hukum
• Remelink, van Bemmelen
• kata penghubung dan tidak mempunyai arti, jadi
  istilah dengan sengaja meliputi pula melawan
  hukum.

86
PERCOBAAN (POGING)

• PASAL 53
• (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika
  niat untuk itu telah ternyata dari adanya
  permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya
  pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan
  karena kehendaknya sendiri.
• (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
  dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
• (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati
  atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan
  pidana penjara paling lama 15 tahun.
• (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan
  kejahatan selesai.
• Pasal 54
• Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana

87
POGING (PERCOBAAN)

• Permulaan kejahatan yang belum selesai
• Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarang
  dan diancam hukuman oleh undang-undang
• Poging adalah perluasan pengertian delik
• Suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan
  hukuman oleh undang-undang sebab perbuatan itu
  melanggar kepentingan hukum atau membahayakan
  kepentingan hukum
• KUHP tidak memberi perumusan/ definisi
• Harus diketahui kapan suatu delik dianggap
  selesai
• Delik selesai berbeda antara delik formil dan
  delik materiil
• Pada delik formil delik selesai apabila
  perbuatan yang dilarang telah dilakukan
• Pada delik materiil delik selesai apabila
  akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman
  oleh undang-undang telah timbul atau terjadi

88
Syarat Percobaan yg dapat dipidana

• Niat
• Permulaan Pelaksanaan
• Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan
  semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
  

89
NIAT Voornemen

• Menurut doktrin dan yurisprudensi voornemen
  harus ditafsirkan sebagai kehendak, willen atau
  opzet
• Seseorang harus mempunyai kehendak, yaitu
  kehendak melakukan kejahatan
• Karena ada 3 macam opzet, apakah opzet di sini
  harus dtafsirkan dalam arti luas atau hanya opzet
  dalam arti pertama (sebagai ogmerk atau tujuan)
  ?

90
Permulaan Pelaksanaan

• Niat sudah terwujud dengan adanya permulaan
  pelaksanaan ? een begin van uitvoering
• Harus ada suatu perbuatan(handeling)
• apa yang dimaksud perbuatan sebagai permulaan
  pelaksanaan ?
• Undang-undang tidak merumuskan pelaksanaan
  atauuitvoering dan bagaimana bentuknya
• Perlu digunakan penafsiran

91
Pelaksanaan Kehendak atauPelaksanaan Kejahatan ?

• Secara gramatika, harus dihubungkan dengan kata
  yang mendahuluinya yaitu voornemen/
  niat/kehendak ? Niat sudah terwujud dengan adanya
  permulaan pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu
  ditafsirkan sebagai pelaksanaan kehendak ?
  TEORI POGING SUBYEKTIF
• Tetapi, jika dihubungkan dengan anak kalimat
  berikutnya tidak selesainya pelaksanaan itu,
  bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
  sendiri maka secara sistematis maka ditafsirkan
  sebagai pelaksanaan kejahatan ? TEORI POGING
  OBYEKTIF

92
CONTOH KASUS

• A menghendaki untuk membunuh B , untuk
  melaksanakan maksudnya, A harus melakukan
  beberapa perbuatan, yaitu
• a. A pergi ke tempat penjualan senjata api
• b. A membeli senjata api
• c. A membawa senjata api ke rumahnya
• d. A berlatih menembak
• e. A menyiapkan sebjata apinya dengan
  membungkusnya rapat-rapat
• f. A menuju rumah B
• g. Sesampai di rumah B, A mengisi senjata itu
  dengan peluru
• h. A mengarahkan senjata kepada B
• i. A melepaskan tembakan ke arah B

93
MANA YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN ? APAKAH TIAP2
PERBUATAN DALAM KASUS TSB DAPAT DIHUKUM ?

• 1. Menurut Teori Poging Subyektif perbuatan a
  sudah merupakan permulaan pelaksanaan karena
  telah menunjukkan kehendak yang jahat
• 2. Menurut Teori Poging Obyektif perbuatan a ?
  f belum merupakan permulaan pelaksanaan karena
  semua perbuatan itu belum membahayakan
  kepentingan hukum si B

94
Contoh Percobaan Pembunuhan Berencana

• KASUS
• A bermaksud menghabisi nyawa B dengan meletakkan
  bom di mobil B. Bom meledak sebelum B masuk mobil
  dan mengakibatkan B luka-luka parah.
• PASAL YG DIDAKWAKAN
• Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP ( Percobaan pembunuhan
  berencana)
• ANCAMAN PIDANA
• 15 tahun penjara (lihat Ps. 53 ayat 3)

95
PEMBATASAN TERHADAP TEORI SUBYEKTIF

• Perbuatan dibedakan
• 1. tindakan atau perbuatan persiapan (belum dapat
  dihukum)
• 2. tindakan atau perbuatan pelaksanaan (sudah
  dapat dihukum)
• Tetapi, pertanyaannya mana yang merupakan
  perbuatan persiapan dan mana yang merupakan
  perbuatan pelaksanaan ?

96
PENDAPAT PARA AHLI DALAM MASALAH TSB

• 1.Van Hamel apabila dari perbuatan itu telah
  terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk
  melaksanakan perbuatannya
• 2.Simons melihat dari jenis deliknya delik
  materiil atau delik formil.
• Pada delik formil apabila perbuatan itu merupakan
  perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
  hukuman oleh UU, apabila perbuatan itu merupakan
  sebagian dari perbuatan yang dilarang jika ada
  beberapa unsur maka jika sudah melakukan salah
  satu unsur
• Pada delik materril apabila perbuatan itu
  dianggap sebagai perbuatan yang menurut sifatnya
  adalah sedemikian rupa , sehingga secara langsung
  dapat menimbulkan akibat yang dilarang dan
  diancam dengan hukuman oleh UU
• 3.Vos ada permulaan pelaksanaan apabila
  perbuatan itu mempunyai sifat terlarang terjadap
  suatu kepentingan hukum.
• 4.Pompe ada permulaan pelaksanaan apabila
  suatu perbuatan yang bagi orang normal
  memungkinkan terjadinya suatu delik.

97
Pendapat Hoge Raad

• Ada permulaan pelaksanaan apabila antara
  perbuatan yang dilakukan dan kejahatan yang
  dkehendaki oleh seseorang itu terdapat hubungan
  erat langsung yaitu apabila seorang melakukan
  sesuatu perbuatan untuk melaksanakan kejahatan ,
  perbuatan itu baru dianggap sebagai permulaan
  pelaksanaan apabila disamping perbuatan itu tidak
  dibutuhkan lagi perbuatan-perbuatan yang lain
  untuk menyelesaikan kejahatan.

98
Macam2 Percobaan (Doktrin)

• Percobaan yg Sempurna Voleindigde Poging --gt
  apabila seseorang berkehendak melakukan
  kejahatan, ia telah melakukan semua perbuatan yg
  diperlukan bagi selesainya kejahatan, tetapi
  kejahatan tidak selesai karena suatu hal
• Percobaan yg Tertangguh Geschorte Poging --gt
  apabila seseorang berkehendak melakukan
  kejahatan, ia telah melakukan beberapa perbuatan
  yg diperlukan bagi tercapainya kejahatan, tetapi
  kurang satu perbuatan ia terhalang oleh suatu hal
• Percobaan yg Tidak Sempurna Ondeugdelijke
  Poging --gt apabila seseorang berkehendak
  melakukan suatu kejahatan, dimana ia telah
  melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagi
  selesainya kejahatan, namun tidak berhasil
  disebabkan alat (sarana) tidak sempurna atau
  obyek (sasaran) tidak sempurna.
• Tidak sempurna mutlak atau relatif

99
Penyertaan (1)(Deelneming)

• Pengertian penyertaan
• Saat terjadinya
• Macam/ bentuk
• - melakukan
• - menyuruh melakukan
• - turut serta melakukan
• - menggerakkan untuk melakukan
• - membantu melakukan
• Pengertian syarat
• Pertanggung jawaban masing-masing
• Penyertaan mutlak perlu
• Tindak pidana dg alat cetak

100
Penyertaan turut sertanya seorang atau lebih
pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak
pidana (Wirjono.P)

• Ps 55 KUHP
• a. pelaku
• b. penyuruh
• c. turut serta
• d. pembujuk
• --gt dipidana sebagaimana pelaku

• Ps 56,57 KUHP
• e. pembantu
• ---gt ancaman pidana berbeda dg pelaku , maksimum
  dikurangi
• a. penjara --gt dikurangi 1/3
• b. mati/ seumur hidup --gt maks 20 tahun