HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• Oleh LUSIA NIA KURNIANTI SH, M.H

2
Hukum Dagang Internasionaldalam Definisi dan
Perkembangannya

• Bagaimanakah perkembangan di Indonesia?

Ruang Lingkup?
Hukum Bisnis
3

• Kesadaran universal dari negara-negara di dunia
  dalam bidang perdagangan inernasional sekarang
  ini adalah cenderung untuk memberlakukan
  perdagangan bebas, yang sering disebut dengan
  istilah free trade atau trade liberalization.
  
• Hal tersebut diatas menjadi alasan mengapa
  keberadaan General Agreement on Tariffs and Trade
  (GATT) maupun World Trade Organization (WTO)
  dengan berbagai alasannya telah mendapat
  dukungan dari hampir semua negara di dunia.

4

• PERDAGANGAN BEBAS adalah suatu perdagangan
  antarnegara, baik yang berkenaan dengan impor
  maupun ekspor, yang tidak dibatas-batasi atau
  diintervensi dengan pengenaan tariffs, kuota,
  subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain
  batasan dan intervensi yang merupakan proteksi
  dan dapat menghambat arus perdagangan, di mana
  dengan perdagangan bebas tersebut, pertukaran
  antara permintaan dan penawaran barang atau jasa
  menjadi bebas tanpa diatur-atur
• Perkembangan yang semakin pesat mengakibatkan
  areal perdagangan semakin meluas, dan terjadi
  spesialisasi perdagangan untuk masing-masing
  negara sesuai dengan sumber daya yang tersedia di
  negara yang bersangkutan, yang dapat menimbulkan
  keuntungan komparatif, dan pada gilirannya akan
  menimbulkan iklim perdagangan yang lebih
  produktif dan efisien.

5

• Akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 pada
  zamannya ekonom Adam Smith dan David Ricardo,
  doktrin-doktrin yang berdasarkan prinsip
  merkantalisme mulai dikalahkan oleh doktrin
  perdagangan bebas yang bersumber dari prinsip
  laissez faire.
• Laissez faire, yang secara harfiah berarti bebas
  melakukan apa yang engkau inginkan. Yakni bebas
  dari campur tangan pemerintah untuk membantu
  orang miskin, pengontrolan upah buruh, bantuan
  atau subsidi pertanian, dan mendukung adanya free
  trade.

6

• Menurut Adam Smith dan juga David Ricardo,
  perdagangan internasional bukanlah anjing makan
  anjing, melainkan dapat diarahkan berdasarkan
  prinsip menang-menang (win-win solution). Adam
  Smith maupun David Ricardo menyatakan bahwa
  prinsip menang-menang dalam suatu perdagangan
  internasional dimungkinkan, asalkan terpenuhi,
  antara lain syarat-syarat dalam teori berikut
  ini

7

• 1. The Law of Comparative Advantage
• Yang dimaksud dengan hukum keuntungan
  komparatif (the law of comparative advantage)
  adalah memberikan kemungkinan agar suatu negara
  dapat memproduksi suatu barang tertentu yang
  karena faktor tertentu paling efisien
  dibandingkan jika barang tersebut diproduksi oleh
  negara lain. Dengan meminjam ungkapan yang
  dipakai oleh Adam Smith, bahwa seorang jangan
  membuat barang jika hasilnya barang tersebut
  lebih mahal ketimbang membelinya. Para penjahit
  baju jangan berusaha membuat sepatu untuk dirinya
  sendiri.

8

• 2. Laissez Faire
• Dalam hal ini, perpindahan barang dari satu
  tangan ke tangan yang lain atau dari satu negara
  ke negara yang lain haruslah dibiarkan bebas dan
  tiak boleh diatur-atur. Bahkan mereka
  berkompetensi secara terbuka.

9

• Teori Comparative Advantage, yang dikembangkan
  oleh David Ricardo kemudian dikembangkan lagi
  oleh ahli ekonomi Paul Samuelson sampai dia
  mendapatkan hadiah Nobel bidang ekonomi karena
  telah mengembangkan teori the Comparative
  Advantage, yang menurutnya hal tersebut dapat
  bermanfaat bagi semua pihak, dengan beberapa
  asumsi dasar sebagai berikut
• Tidak ada yang namanya pemerintahan (untuk
  mencampuri urusan bisnis).
• Yang berhasil (the gainers) dalam perdagangan
  mengkompensasi yang kalah (the losers).
• Upah adalah sama bagi seluruh negara industri.
• Modal dan tenaga kerja secara internasional
  adalah immobile.
• Tidak ada yang namanya trade defisit.

10
PERAN GATT DAN WTO

• Sejarah
• Tujuan dan Manfaat
• Prosedur Policy
• Struktur Organisasi
• Perjanjian
• Prinsip Dasar
• Kontroversial dalam GATT dan WTO
• Perlakuan terhadap Negara berkembang
• Prosedur penyelesaian sengketa

11
WTO dalam Perdagangan, Jasa, PMA dan HAKI

• TRIPS
• TRIMs
• UNCITRAL
• WIPO (World Intellectual Property Organization)
• ITU (International Telecommunication Union)
• ICC (International Chamber of Commerce)
• dll

12
WTO dalam Penyelesaian Sengketa

• Prinsip
• Prosedur
• Proses
• Bagaimanakah DSB (Dispute Settlement Body) dan
  Panel berperan?
• Case-case di Indonesia

13
SUMBER HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

• Perjanjian Internasional
• Hukum Kebiasaan Internasional
• Prinsip hukum umum
• Putusan badan pengadilan
• Kontrak
• Hukum Nasional

14
SUBYEK HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

• Negara
• Individu
• - Perusahaan Multinasional
• - Bank
• Organisasi Perdagangan Internasional
• Organisasi Internasional non pemerintah

15
PRINSIP DASAR HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

• Kebebasan berkontrak
• Pacta Sun Servanda
• Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dll
• Kebebasan komunikasi

16
UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM DAGANG
INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL
Perdagangan bebas

• Dimana Indonesia menempatkan diri?
• Bagaimana kesiapan?

Solusi
Memaksimalkan HUKUM KONTRAK (Yang merupakan
pilar utama di bidang hukum dalam perkembangan
kegiatan perekonomian

• HUKUM KONTRAK
• Terus berfungsi
• Menjawab kebutuhan justice dan legal certainty

17
HUKUM KONTRAK SAAT INI

• Asia Tenggara masih menggunakan cara konvensional
  yang bersumber pada hukum nasional (penyelesaian
  domestik)
• Persoalan transnasional
  juga masih diselesaikan oleh HPI (Privat
  Internasional Law)

HARMONISASI (di Kawasan ASEAN)

• Hanya bagaimanakah H dapat mengakomodasi
  kepentingan nasional dan Transnasional dengan
  kata lain harus PROPORSIONALITAS
• Asas freedom of contract dan itikad baik

INTERNATIONAL TRADE LAW (Hk.Perdag Transnasional)
LEX MERCATORIA Baru
18
EKSISTENSI HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

• Perkembangan di Indonesia

Ekspor - Impor
Peran Trading Agreement dalam Kontrak Dagang
Internasional
WARE HOUSE
19
WAREHOUSE
Warehose receipt
Sales contract
EXPORT
IMPORT
Transportation contract
Insurance contract
L/C contract
UCP 500
BANK
BANK
20

• Sebuah Kontrak Dagang ekspor/impor tidak
  timbul seperti halnya pembuatan kontrak pada
  umumnya, akan tetapi satu perbedaan yang ada
  adalah bahwa kontrak dagang ekspor impor ini
  memiliki proses tahapan tertentu dengan tahap
  tahap sebagai berikut yaitu
• a. Eksportir mempromosikan barang yang akan
  diekspor melalui berbagai cara strategi pemasaran
  yang berkembang saat ini.

21

• b. Promosi ekspor dapat juga menjadi sarana
  pemasaran ekspor dan promosi ini dapat melalui
  berbagai lembaga seperti
• Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN),
• Dewan Penunjang Ekspor (DPE),
• Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN),
• Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI di luar
  negeri, atase perdagangan Kedutaan Besar
  negara-negara asing di Jakarta,
• Perwakilan-perwakilan dagang asing seperti
  American Chamber of Commerce (AMCHAM), China
  External Trade Association (CETRA), Japan
  External Trade Organization (JETRO), Korean Trade
  Agency (KOTRA), dan lain-lain.

22

• c. Importir yang berminat terhadap promosi yang
  dilakukan eksportir kemudian mengirimkan surat
  permintaan harga atau Letter of Inquiry kepada
  eksportir yang berisi permintaan penawaran harga
  disertai keterangan mengenai mutu barang yang
  diinginkan, kuantum yang ingin dibeli, harga
  satuan dan total harga dalam valuta asing (US
  atau mata uang lain), waktu pengiriman (shipment
  date) serta nama pelabuhan tujuan yang diingini.

23

• d. Eksportir memenuhi permintaan importir dengan
  mengirimkan surat penawaran harga atau offersheet
  yang berisi keterangan berdasarkan permintaan
  importir, seperti uraian barang, mutu, kuantum,
  waktu penyerahan, harga dan tempat penyerahan
  barang, syarat pembayaran, waktu pengapalan, cara
  pengepakan barang, brosur, dan bila perlu contoh
  barang yang ditawarkan. Penawaran itu juga
  menyebutkan apakah penawaran bersifat free offer
  atau firms offer.

24

• e. Setelah mempelajari dengan seksama offersheet
  dari eksportir, kemudian importir membuat surat
  pesanan dalam bentuk ordersheet atau purchase
  order kepada eksportir.
• f. Eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor
  (sales contract) sesuai dengan data dari
  offersheet dan ordersheet ditambah dengan
  keterangan seperti force majeur clause, klaim,
  syarat pengapalan seperti partial shipment,
  transhipment, vessel age dan lain-lain.

25

• g. Kontrak tersebut ditandatangani oleh eksportir
  dan dikirimkan kepada importir untuk
  ditandatangani pula sebagai tanda persetujuan
  atas sales contract itu. Lazimnya sales
  contract dibuatkan dalam rangkap dua (two
  original).
• h. Importir mempelajari sales contract dengan
  seksama, dan bila dapat menyetujuinya kemudia ia
  menandatangani dan mengembalikannya kepada
  eksportir. Satu original copy ditahan oleh
  importir sebagai dokumen asli transaksi yang
  lazim disebut sebagai sales confirmation.

26

• Perjanjian ekspor/impor harus memenuhi tiga
  landasan utama suatu perjanjian (terkait dengan
  prinsip dasar hukum dagang inernasional yakni
  dalam prinsip hukum umum), al
• Asas konsensus adanya kesepakatan antara kedua
  belah pihak secara suka rela.
• Asas obligatoir mengikat kedua belah pihak
  untuk menjalankan semua hak dan kewajiban
  masing-masing.
• Asas penalti bersedia memberikan ganti rugi
  kepada pihak lain jika tidak memenuhi janji dalam
  menjalankan kewajibannya.

27

• Bagi jenis kontrak atau perjanjian yang
  melibatkan banyak pihak, baik langsung maupun
  tidak langsung, maka dapat kami berikan gambaran
  para pihak-pihak yang berhubungan dalam
  perjanjian ekspor/impor tersebut antara lain
  meliputi.
• Hubungan hukum antara pembeli dan penjual
• Hubungan hukum pembeli dengan issuing bank
• Hubungan hukum issuing bank dengan advising bank
• Hubungaan hukum issuing bank dengan penjual
• Hubungan hukum advising bank dengan penjual

28
DOKUMEN PENDUKUNG KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

• L/C (Letter of Credit)
• B/L (Bill of Lading)
• CO (Certificate of Origin)
• dll

29
Ruang Lingkup PERDAGANGAN INTERNATIONAL

• EXPOT gtlt IMPORT
• LINTAS NEGARA
• UNSUR-UNSUR
• perbedaan mata uang
• Para pihak berbeda wilayah
  Letter of Credit
• kesulitan prosedur
• Perbedaan tempat

30

• Definisi LETTER OF CREDIT
• Suatu perintah yang dilakukan oleh pembeli atau
  importir yang ditujukan kepada bank untuk membuka
  L/C agar membayar sejumlah uang pada penjual atau
  ekportir.

31
Kegunaan L/C

• Exportir merasa aman karena pembayaran atas
  barang yang dikirim pada importir ada
  kepastiannya.
• Pengiriman barang baru akan dilaksanakan oleh
  penjual bila ia telah memperoleh info dari bank
  tentang adanya pembukaan kredit yang
  diperintahkan baginya.
• Importir merasa aman karena pembayaran terhadap
  jual beli baru direalisir oleh bank bila penjual
  telah menyerahkan dokumen yang dimaksud sesuai
  perjanjian.

32
KREDIT BERDOKUMEN (L/C)

• For the purpose of such provisions,
  definitions and articles the expressions
  documentary credits(S), and Credit (S) used
  therein mean any arrangement, how ever named of
  described, where by a bank (the issuing bank),
  acting at the request and in accordance with the
  instructions of o customer (the applicant for the
  credit)
• Is to make payment to the order of a third party
  (the beneficiary), or is to pay, accept or
  negotiate bills of exchange (drafts) drawn by the
  beneficiary, or
• Authorises such payments to be made or such
  drafts to be pait accepted or negotiated by
  another bank, against stipulated documents,
  provided that the term and conditions of the
  credit are complied with.

33

• PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM
• PELAKSANAAN PEMBUKAAN L/C
• Pembeli
• Penjual
• Bank Pembuka L/C
• Bank Penutup L/C
• Bank Pembayar L/C
• (Paying Bank)
• Confirming Bank
• Remitting Bank
• Reimbursing Bank

34
Pembangunan Hukum Keperdataan di Indonesia dalam
Perdagangan Bebas

• Globalisasi?

• Perdagangan Bebas

• Indonesia

• Bagaimanakah Hukum Nasional
• Peran?
• Sikap pemerintah?
• Solusi?
• Pengembangan arah?
• KUHPerdata?
• KUHDagang?
• Sarana prasarana hukum?

35
HUKUM PERJANJIAN SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM

• KEMANA ARAH HUKUM KONTRAK
• DI INDONESIA ?