HUKUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1
HUKUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI

• BY
• WIWIN MUCHTAR WIYONO,SH.,MHum

2
ISTILAH

• HUKUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI HUKUM PERDAGANGAN
  INTERNASIONAL MENUNJUK PADA HUKUM YANG MENGATUR
  KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK PERDAGANGAN ANTAR
  NEGARA.
• TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENUNJUK PADA
  ASPEK HUKUM YANG BERLAKU BAGI PELAKU BISNIS YANG
  MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

3
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL,BUKAN NEGARA YANG
  MENJADI PELAKU DARI PERDAGANGAN.
• HUBUNGAN ANTARA INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG
  DITANDATANGANI OLEH NEGARA DAN PELAKU USAHA
  TERLETAK PADA PERAN NEGARA DALAM MEMBUAT ATURAN
  BAGI PARA PELAKU USAHANYA.
• APA YANG DIPERJANJIKAN DENGAN NEGARA LAIN AKAN
  DIBERLAKUKAN SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  DI NEGARANYA.

4
MASALAH DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• MASALAH YANG MUNCUL DALAM PERDAGANGAN
  INTERNASIONAL ADALAH DISATU SISI ADA
  NEGARA-NEGARA YANG MENGINCAR PASAR DI NEGARA
  LAIN,DI SISI LAIN NEGARA YANG MENJADI INCARAN
  CENDERUNG UNTUK MEMPROTEKSI PASARNYA.
• DENGAN DEMIKIAN MASALAH UTAMA ADALAH PASAR.

5
TUJUAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

• TUJUAN DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL ADALAH
  PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN ANTAR NEGARA OLEH PARA
  PELAKU USAHA DARI NEGARA YANG BERBEDA DIHARAPKAN
  SEPERTI PERDAGANGAN ANTAR PROPINSI DALAM SUATU
  NEGARA.

6
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL IMPLEMENTASINYA
PADA HUKUM NASIONAL ??????????????
7

• INDONESIA TELAH MERATIFIKASI PEMBENTUKAN WTO
  DENGAN
• UU NO.7 TAHUN 1994.

8
REFORMASI HUKUM DI BIDANG EKONOMI (1)

• REFORMASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  YANG TELAH USANG.
• - PRODUK KOLONIAL
• - PRODUK SETELAH INDONESIA MERDEKA.
• REFORMASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
  DALAM RANGKA MENYESUAIKAN DENGAN PERJANJIAN
  INTERNASIONAL YANG TELAH DITANDATANGANI DAN
  RATIFIKASI OLEH INDONESIA.

9
REFORMASI HUKUM DIBIDANG EKONOMI(2)

• REFORMASI DALAM RANGKA UNTUK MENGUNDANG LEBIH
  BANYAK INVESTASI ASING.
• REFORMASI DALAM RANGKA MENYESUAIKAN DIRI DENGAN
  MASALAH-MASALAH INTERNASIONAL.
• REFORMASI DALAM RANGKA INDONESIA MENUJU NEGARA
  INDUSTRI.

10
HAMBATAN TERHADAP REFORMASI HUKUM(1)

• MASALAH PENEGAKAN HUKUM.
• MASALAH PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG
  SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN.
• UU DIANGGAP SEBAGAI HAL YANG SUCI(SULIT UNTUK
  DIUBAH)
• UU YANG MEMERLUKAN PERATURAN PELAKSANAAN
• MASALAH PENAFSIRAN

11
HAMBATAN TERHADAP REFORMASI HUKUM(2)

• PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  YANG TIDAK SEMESTINYA
• KEBIJAKSANAAN DALAM NEGERI YANG DITUANGKAN DALAM
  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NAMUN TIDAK SESUAI
  DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
• REFORMASI HUKUM KARENA TEKANAN DARI LUAR
• KRISIS EKONOMI YANG BERKEPANJANGAN
• PANDANGAN SKEPTIS TERHADAP GLOBALISASI

12
PENGERTIAN JUAL BELI INTERNASIONAL

• JUAL BELI INTERNASIONAL MERUPAKAN JUAL BELI
  BIASA, SEHINGGA ATURAN HUKUM TENTANG JUAL BELI
  BIASA PADA PRINSIPNYA BERLAKU TERHADAP JUAL BELI
  INTERNASIONAL.
• BEDANYA, DLM JUAL BELI INTERNASIONAL, ANTARA
  PIHAK PENJUAL DGN PIHAK PEMBELI TIDAK BERADA
  DALAM 1 (SATU) NEGARA, SEHINGGA HARGA ATAUPUN
  BARANG HARUS DIKIRIM DARI 1 (SATU) NEGARA KE
  NEGARA LAINNYA.
• KARENANYA HUKUM TENTANG JUAL BELI INTERNASIONAL
  AKAN BERJALAN BERBARENGAN DENGAN HUKUM TENTANG
  EKSPOR-IMPOR

13
SIFAT-SIAFAT UMUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI

• PERBEDAAN SETIAP NEGARA DARI SUDUT SUMBER ALAM,
  IKLIM, LETAK GEOGRAFIS, PENDUDUK, KEAHLIAN,
  TENAGA KERJA, TINGKAT HARGA, KEADAAN STRUKTUR
  EKONOMI DAN SOSIALNYA.
• HASIL PRODUKSI INDONESIA SMP KINI BLM DPT
  DIPERGUNAKAN SECARA LANGSUNG UTK MEMENUHI
  KEBUTUHAN DALAM NEGERI, KRN MASIH TERDIRI DARI
  BAHAN-BAHAN MENTAH HASIL TAMBANG. BAHAN TSB
  MASIH HRS DIEKSPOR KE LN SBG BAHAN BAKU UTK
  INDUSTRI DI NEGARA-NEGARA MAJU.SEBALIKNYA UTK
  KEBUTUHAN DLM NEGERI MASIH HRS DIIMPOR
  BERJENIS-JENIS BARANG KONSUMSI HASIL INDUSTRI YG
  JUMLAHNYA SANGAT DIBATASI OLEH KEMAMPUAN DEVISA
  KITA UTK MEMBIAYAI YG SEBAGIAN BESAR BERSUMBER
  DARI EKSPOR HASIL BUMI DAN TAMABANG.

14
FAKTOR-FAKTOR KHUSUS PDL

• FAKTOR HASIL (PROCEEDS) DAN BIAYA (COST)
• AKTIVITAS INI HANYA DAPAT DILAKUKAN DLM BATAS
  TERTENTU SESUAI DGN KEBIJAKSANAAN UMUM PEMERINTAH
• TATA CARA PDL TDK BERBEDA DGN PDN, HANYA DLM PDL
  LEBIH SULIT DAN BERBELIT-BELIT DIKARENAKAN
• 1. PEMBELI PENJUAL TERPISAH OLEH BATAS-BATAS
  KENEGARAAN (GEOPOLITIK)
• 2. BARANG HRS DIANGKUT ATAU DIKIRIM DARI SATU
  NEGARA KE NEGARA LAIN MELALUI BERMACAM PERATURAN
  SEPERTI PABEAN.
• 3. ANTARA SATU NEGARA DGN NEGARA LAINNYA
  TERDAPAT PERBEDAAN BAHASA, MATA UANG, TAKARAN DAN
  TIMBANGAN, HUKUM.

15
PROSEDUR EKSPOR
16
IMPORTIR ------------------ BUYER 4
BANK LUAR NEGERI I
EKSPORTIR ------------------- SELLER 4
10
PRODUSEN
BANK DALAM NEGERI H
PELAYARAN D
INSTANSI EKSPOR E
ASURANSI F
KEDUTAAN ASING G
17
KETERANGAN

1. EKSPORTIR MENERIMA ORDER/PESANAN DARI LANGGANAN
   DI LN (B-A)
2. BANK MEMBERITAHUKAN TELAH DIBUKANYA SUATU L/C UTK
   DAN ATAS NAMA EKSPORTIR (H-A)
3. EKSPORTIR MENEMPATKAN PESANAN KEPADA
   LEVERANSIR/MAKER PEMILIK BARANG/PRODUSEN (A-C)
4. EKSPORTIR MENYELENGGARAKAN PENGEPAKAN BARANG
   KHUSUS UTK DIEKSPOR (SEA WORTHY PACKING)(A)
5. EKSPORTIR MEMESAN RUANGAN KAPAL (BOOKING) DAN
   MENGELUARKAN SHIPPING ORDER PADA MASKAPAI
   PELAYARAN (A-D)
6. EKSPORTIR MENYELESAIKAN SEMUA FORMULIR EKSPOR DGN
   SEMUA INSTANSI EKSPOR YG BERWENANG (A-E)
7. EKSPORTIR MENYELENGGARAKAN PEMUATAN BARANG KE
   ATAS KEPAL, DGN ATAU TANPA MEMPERGUNAKAN
   PERUSAHAAN EKSPEDISI (A-D)
8. EKSPORTIR MENGURUS BILL OF LADING DGN MASKAPAI
   PELAYARAN (A-D)
9. EKSPORTIR MENUTUP ASURANSI-LAUT DGN MASKAPAI
   ASURANSI (A-F)
10. MENYIAPKAN FAKTUR DAN DOKUMEN-DOKUMEN PENGAPALAN
    LAINYA (A)
11. MENGURUS CONSULAR INVOICE DGN TRADE COUNCELOR
    KEDUTAAN NEGARA IMPORTIR (A-G)
12. MENARIK WESEL KPD IMPORTIR DAN MENERIMA HASILNYA
    DARI NEGOITIATING BANK (A-H)
13. NEGOTIATING BANK MENGIRIMKAN SHIPPING ADVICE DAN
    COPY SHIPPING DOCUMENTS KPD PRINCIPALSNYA DI
    NEGARA IMPORTIR (H-I)
14. EKSPORTIR MENGIRIMKAN SHIPPING ADVICE COPY
    SHIPPING DOCUMENTS KEPADA IMPORTIR (A-B)

18
PENYELESAIAN BENTURAN-BENTURAN HUKUM DALAM JUAL
BELI INTERNASIONAL

• DGN PEMBUATAN KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL
• PENYELESAIAN LEWAT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
• PENYELESAIAN LEWAT PENGATURAN PARA PIHAK DALAM
  KONTRAK.

19
POKOK-POKOK MASALAH YG SERING TIMBUL DLM JBI

• KEKUATAN HUKUM NEGOSIASI
• AKSEPTASI YG BERBEDA DENGAN TAWARAN
• PEMBATALAN SUATU TAWARAN
• PERLU TIDAKNYA SUATU CONSIDERATION
• KEHARUSAN KONTRAK TERTULIS
• WAKTU DIANGGAP TERCAPAINYA KATA SEPAKAT

20
KEKUATAN HUKUM NEGOSIASI

• ADA NEGARA YG MENGANUT PRINSIP BAHWA NEGOSIASI
  TDK MENGIKAT SAMA SEKALI, BARU MENGIKAT SECARA
  MORAL BLM SECARA HUKUM, JADI IKATAN HUKUM BARU
  ADA SETELAH DITANDATANGANINYA KONTRAK, KUH
  PERDATA INDONESIA (PASAL 1320) MENGANUT PRINSIP
  SEPERTI INI.
• ADA NEGARA YG SDH MEMBERIKAN SEMACAM IKATAN HUKUM
  KPD NEGOSIASI SMP BATAS2 TERTENTU, YAITU IKATAN
  YG TIMBUL DARI PRELIMINARY AGREEMENT.

21
AKSEPTASI YG BERBEDA DGN TAWARAN

• PADA TAHAP2 AWAL DARI SUATU KONTRAK, SALAH SATU
  PIHAK MELAKUKAN PENAWARAN (OFFER) DAN PIHAK LAIN
  MELAKUKAN PENERIMAAN (ACCEPTANCE) TERHADAP
  PENAWARAN TERSEBUT

22
PEMBATALAN SUATU TAWARAN

• ADA NEGARA YG MENGANGGAP TAWARAN DPT DIBATALKAN
  SEBELUM PENERIMAAN TAWARAN DILAKUKAN OLEH PIHAK
  LAWAN, DGN ALASAN BAHWA TAWARAN TERSEBUT MASIH
  MERUPAKAN PERBUATAN SEPIHAK YG DPT DIBATALKAN
  PULA SECARA SEPIHAK.

23
PERLU TIDAKNYA SUATU CONSIDERATION

• SUATU CONSIDERATION MRPKAN PRESTASI DARI PIHAK
  LAWAN SBG AKIBAT ADANYA PRESTASI DARI PIHAK YG
  MELAKUKAN PENAWARAN KONTRAK.
• JIKA PIHAK YG MELAKUKAN TAWARAN ADALAH PIHAK
  PENJUAL, MAKA YG MERUPAKAN CONSIDERATION ADALAH
  HARGA BARANG YG HARUS DIBAYAR PIHAK PEMBELI

24
KEHARUSAN KONTRAK TERTULIS

• ADA NEGARA YG BERLAKU PRINSIP STATUTE OF FRAUD YG
  MENGAJARKAN BAHWA KONTRAK TERTENTU HARUS
  DILAKUKAN SECARA TERTULIS, SEPERTI JUAL BELI
  DENGAN HARGA DI ATAS HARGA TERTENTU.

25
WAKTU DIANGGAP TERCAPAINYA KATA SEPAKAT

• ADA NEGARA YG HUKUMNYA MENYATAKAN BAHWA KATA
  SEPAKAT TERJADI PADA SAAT DIKIRIMNYA PENERIMAAN
  TAWARAN
• ADA NEGARA YG MENYATAKAN PADA SAAT PIHAK PENAWAR
  MENGETAHUINYA SECARA NYATA (ACTUAL KNOWLEDGE)
  BAHWA TAWARANNYA SDH DITERIMA OLEH PIHAK LAWAN
• ADA NEGARA YG MENGATAKAN PADA SAAT DITERIMANYA
  OLEH PIHAK PENAWAR PENGIRIMAN PENERIMAAN TAWARAN.

26
DASAR HUKUM TERHADAP JBI

• KETENTUAN DLM KONTRAK TSB, BERDASARKAN PRINSIP
  KEBEBASAN BERKONTRAK
• KETENTUAN DLM UU TENTANG HUKUM KONTRAK (NASIONAL)
• KEBIASAAN BISNIS (TRADE USAGE)
• YURISPRUDENSI
• KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
• KONVENSI2 INTERNASIONAL, SEPERTI UNITED NATIONS
  CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE

27
PENGATURAN RISIKO DALAM JBI

• RISIKO DPT DIATUR SENDIRI DLM KONTRAK YG
  BERSANGKUTAN
• RISIKO MENGIKUTI KEPEMILIKAN
• RISIKO MENGIKUTI PENGATURAN HUKUM MANA YG BERLAKU
• RISIKO MENGIKUTI PRINSIP RESERVASI KEPEMILIKAN
• RISIKO MENGIKUTI PENYERAHAN BENDA

28
METODE PEMBAYARAN INTERNASIONAL

• METODE PEMBAYARAN BARANG DITUKAR DGN BARANG
  (BARTER)
• METODE PEMBAYARAN CASH (BARANG DITUKAR LANGSUNG
  DGN UANG)
• METODE PEMBAYARAN DGN CEK (BARANG DITUKAR DGN
  CEK)
• METODE PEMBAYARAN LEWAT LETTER OF CREDIT (L/C),
  KARTU KREDIT, KARTU DEBIT DSB

29
METODE PEMBAYARAN DLM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DILIHAT PADA WAKTU DILAKUKAN PEMBAYARAN

• METODE PEMBAYARAN TERLEBIH DAHULU
• METODE PEMBAYARAN SECARA OPEN ACCOUNT
• METODE PEMBAYARAN ATAS DASAR KONSINYASI
• METODE PEMBAYARAN SECARA DOCUMENTARY COLLECTION
• METODE PEMBAYARAN SECARA DOCUMENTARY CREDIT

30
METODE PEMBAYARAN TERLEBIH DAHULU

• ADALAH SUATU SISTEM PEMBAYARAN DI MANA PIHAK
  PENJUAL (EKSPORTIR) BARU AKAN MENGIRIM BARANG
  DAGANGANNYA SETELAH MENERIMA PENGIRIMAN HARGA
  BARANG

31
METODE PEMBAYARAN SECARA OPEN ACCOUNT

• KEBALIKAN DARI PEMBAYARAN TERLEBIH DAHULU. DALAM
  OPEN ACCOUNT HARGA BARU DIBAYAR OLEH PEMBELI
  SETELAH HARGA DITERIMA OLEH PENJUAL

32
METODE PEMBAYARAN ATAS DASAR KONSINYASI

• PEMBAYARAN DILAKUKAN LEBIH LAMA LAGI, SEBAB HARGA
  BARANG BARU DIBAYAR PADA SAAT BARANG TERSEBUT
  TELAH DIJUAL LAGI OLEH PEMBELI KEPADA PIHAK
  KETIGA DGN HARGA SDH DILUNASI OLEH PIHAK KETIGA
  TSB KPD PIHAK PEMBELI

33
METODE PEMBAYARAN SECARA DOCUMENTARY COLLECTION

• DILAKUKAN DGN MENGGUNAKAN DOKUMEN BILLS OF
  EXCHANGE, YAITU HARGA BARANG SEGERA HARUS DIBAYAR
  SETELAH SHIPPING DOCUMENTS TIBA DI BANKNYA
  IMPORTIR
• PEMBAYARAN HARGA TSB DIPERTUKARKAN DGN SHIPPING
  DOCUMENTS TSB, TANPA SD PIHAK IMPORTIR TIDAK
  DAPAT MENGAMBIL BARANG TERSEBUT.

34
METODE PEMBAYARAN SECARA DOCUMENTARY CREDIT

• BAHWA PEMBAYARAN DILAKUKAN DGN MEMAKAI DOKUMEN
  LETTER OF CREDIT (L/C).
• DLM HAL INI PEMBAYARAN DILAKUKAN TANPA MENUNGGU
  TIBANYA BARANG ATAU TIBANYA DOKUMEN
• DIBAYAR PADA SAAT PIHAK PEMBELI TELAH MEMBUKA
  LETTER OF CREDIT DI SUATU BANK DAN BANK TSB
  MENERUSKAN KEPADA BANK KORESPONDEN, MAKA PADA
  SAAT TERSEBUT BARANG SUDAH DAPAT DIKIRIM.

35
SAAT PENYERAHAN BENDA PENYERAHAN KEPEMILIKAN

• INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE MENGISTILAHKAN
  INCOTERMS YANG DIPERKENALKAN PERTAMA KALI TAHUN
  1936

36
ISTILAH DALAM INCOTERMS

1. EX WORK (DIIKUTI DGN NAMA TEMPAT) DISINGKAT EXW ?
   PIHAK PENGIRIM/PENJUAL BARANG BERTANGGUNG JAWAB
   HANYA SAMPAI DI TEMPAT PENGIRIMANNYA SENDIRI.
   MISAL SBG PENGIRIM BERTANGGUNG JAWAB HANYA
   SEBATAS DI GUDANG/PABRIK PENJUAL SENDIRI, JADI
   PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP LOADING
   KE ATAS KENDARAAN DAN CLEARING UNTUK DIEKSPOR
   JUGA TANGGUNG JAWAB PEMBELI.

37
2. FREE CARRIER ( DIIKUITI NAMA TEMPAT) DISINGKAT
FCA

• PIHAK PENJUAL TIDAK LAGI BERTANGGUNG JAWAB
  SETELAH BARANG DISERAHKAN DAN SETELAH DILAKUKAN
  CLEARING UNTUK DIEKSPOR SAMPAI KE TEMPAT TERTENTU
  YG DITENTUKAN OLEH PEMBELI

38
3. FREE ALONGSIDE SHIP (DIIKUTI NAMA PELABUHAN
MUAT) DISINGKAT FAS

• PIHAK PENJUAL HANYA BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI DGN
  BARANG TIBA DI KAPAL, TETAPI MULAI DARI MEMUATNYA
  KE DALAM KAPAL SUDAH MENJADI TANGGUNG JAWAB
  PEMBELI.

39
4. FREE ON BOARD (DIIKUTI NAMA PELABUHAN MUAT)
DISINGKAT FOB

• PIHAK PENJUAL HANYA BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI
  BARANG TSB DIMUAT DALAM KAPAL. TEPATNYA PENJUAL
  BERTANGGUNG JAWAB HANYA SETELAH BARANG TERSEBUT
  MELEWATI SHIPS RAIL DI PELABUHAN YBS.

40
5. COST AND FREIGHT (DIIKUTI NAMA PELABUHAN
BONGKAR) DISINGKAT CFR ATAU CF

• PIHAK PENJUAL HANYA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
  COST DAN FREIGHT SAJA. SEMENTARA PIHAK PEMBELI
  BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO DAN BIAYA-BIAYA
  LAINNYA.

41
6. COST, INSURANCE FREIGHT (DIIKUTI NAMA
PELABUHAN BONGKAR) DISINGKAT CIF

• TANGGUNG JAWAB PIHAK PENJUAL SAMA SEPERTI DALAM
  CF, DITAMBAH DGN KEWAJIBAN PIHAK PENJUAL UNTUK
  MENGASURANSIKAN BARANG TSB TERHADAP HILANG ATAU
  RUSAK.

42
7. CARRIAGE PAID TO (DIIKUTI NAMA TEMPAT TUJUAN)
DISINGKAT CPT.

• PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP FREIGHT
  PENGIRIMAN SAMPAI KE TEMPAT TUJUAN, SEMENTARA
  PIHAK PEMBELI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO,
  RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG.

43
8. CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (DIIKUTI NAMA
TEMPAT TUJUAN) DISINGKAT CIP

• TANGGUNG JAWAB SAMA DENGAN TAGGUNG JAWAB DALAM
  HAL CPT, DITAMBAH DGN KEWAJIBAN PENJUAL UNTUK
  MENGASURANSIKAN BARANG DAN MEMBAYAR PREMI
  ASURANSI.

44
9. DELIVERED AT FRONTIER (DIIKUTI NAMA TEMPAT
TUJUAN) DISINGKAT DAF

• PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI BARANG DI
  TEMPAT TUJUAN, TETAPI SEBELUM SAMPAI KE CUSTOM
  BOARDER DAN NEGARA TEMPAT TUJUAN.

45
10. DELIVERED EX SHIP (DIIKUTI NAMA TEMPAT
TUJUAN) DISINGKAT DES

• DALAM HAL INI PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB
  SAMPAI KE PELABUHAN TEMPAT TUJUAN, TETAPI TIDAK
  BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP CLEARING BARANG IMPOR.

46
11. DELIVERED EX QUAY (DUTY PAID), (DIIKUTI NAMA
PELABUHAN BONGKAR) DISINGKAT DEQ

• TANGGUNG JAWAB SAMA DGN SISTEM DES, DITAMBAH
  KEWAJIBAN PIHAK PENJUAL TERHADAP COST DAN RISK
  YANG MUNGKIN TIMBUL DALAM HAL CLEARING BARANG
  IMPOR DAN COSTUM FORMALITIES.

47
12. DELIVERED DUTY UNPAID (DIIKUTI NAMA TEMPAT
TUJUAN) DISINGKAT DDU

• PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI KE TEMPAT
  TUJUAN, JADI, DIA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
  SEMUA COST DAN RISK DLM HAL MENGANGKUT BARANG,
  TETAPI TIDAK TERMASUK CLEARING BARANG IMPOR,
  CUSTOM, FORMALITIES, DLL.

48
13. DELIVERED DUTY PAID (DIIKUTI NAMA TEMPAT
TUJUAN) DISINGKAT DDP

• PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI KE TEMPAT
  TUJUAN, DIMANA DIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB
  TERHADAP SEMUA COST DAN RISK, TERMASUK PAJAK,
  DUTIES, CLEARING BARANG IMPOR, CUSTOM
  FORMALITIES, DLL.

49
14. FREE ON TRUCK DISINGKAT FOT

• PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI DGN BARANG
  DIMUAT DALAM TRUK.

50
15. FREE ON RAIL DISINGKAT FOR

• PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI DGN BARANG
  DIMUAT DALAM KERETA API

51
16. FREE IN CLAUSE

• PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
  PEMBAYARAN BIAYA MUAT/BONGKAR.

52
17. FREE OUT CLAUSE

• DALAM HAL INI BIAYA MUAT/BONGKAR DITANGGUNG OLEH
  PIHAK PEMBELI.

53
PENGERTIAN L/C

• LETTER OF CREDIT (L/C) DISEBUT DGN DOCUMENTARY
  CREDIT (KREDIT BERDOKUMEN), ADALAH SUATU KONTRAK
  DGN MANA SUATU BANK (ISSUING BANK) BERTINDAK ATAS
  PERMINTAAN DAN PERINTAH DARI SEORANG NASABAH
  (PEMOHON L/C) YG BIASANYA BERKEDUDUKAN SEBAGAI
  IMPORTIR UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PIHAK
  PENGEKSPOR ATAU PIHAK KETIGA (BENEFICIARY) ATAU
  MEMBAYAR ATAU MENGAKSES WESEL-WESEL YG DITARIK
  OLEH BENEFICIARY, ATAU MEMBERI KUASA KPD BANK
  LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN, ATAU UTK
  MENGAKSEP ATAU MENGAMBIL ALIH (NEGOSIASI) WESEL2
  TSB ATAS DASAR PENYERAHAN DOKUMEN TERTENTU YG
  SEBELUMNYA TELAH DITENTUKAN, ASALKAN SESUAI DGN
  SYARAT2 YG TELAH DITENTUKAN.

54
DASAR HUKUM L/C

• KLAUSULA KONTRAK JUAL BELI YG MENUNDUKKAN DIRI
  KEPADA UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICES FOR
  DOCUMENTARY CREDIT (UCP), TERMASUK HUKUM SETEMPAT
  DI INDONESIA TERMASUK PERATURAN DI BIDANG
  PERBANKAN, DAN KEBIASAAN DLM PERDAGANGAN (TRADE
  USAGES).

55
PROSES PENERBITAN L/C

• DIDASARI ATAS SUATU KONTRAK JUAL BELI/EKSPOR
  IMPOR YG DISEBUTKAN DI DALAMNYA BAHWA CARA
  PEMBAYARANNYA ADALAH DENGAN PENERBITAN L/C OLEH
  PIHAK PEMBELI.
  UNSUR-UNSUR YURIDISNYA SBB
  A. ADANYA KONTRAK JUAL BELI.
  B. ATAU DIPAKAI SURAT PESANAN, PROFOMA
  INVOICE, ATAU CONFIRMATION OF SALE JIKA KONTRAK
  JUAL BELI TSB TIDAK ADA. C.
  MENYEDIAKAN SEJUMLAH DANA YG HARUS DISETOR KPD
  BANK SESUAI PERATURAN DAN KETENTUAN PERBANKAN YG
  BERLAKU.

56
PROSES PENDIRIAN L/C ADALAH SEBAGAI BERIKUT

• KONTRAK JUAL BELI DILAKUKAN DLM KONTRAK MANA
  DITENTUKAN BAHWA PIHAK PEMBELI WAJIB MEMBUKA L/C
• PIHAK PEMBELI MENGAJUKAN APLIKASI L/C KPD BANK
  DEVISA 9BANK PENERBIT) UTK KEPENTINGAN PIHAK
  PENJUAL
• BANK PENERBIT MENGIRIM SURAT L/C KEPADA PENJUAL
  MELAUI BANK KORESPONDEN
• BANK KORESPONDEN/ADVISING BANK MEMBERI TAHU
  PENJUAL BAHWA KEPADANYA L/C TELAH DITERBITKAN
• SETELAH PENJUAL MENERIMA SURAT L/C, MAKA DIA
  MENGIRIM BARANGNYA KEPADA PEMBELI
• OLEH PENJUAL, DOKUMEN ASLI DISERAHKAN KEPADA
  ADVISING BANK DAN DUPLIKATNYA DIKIRIM KPD PEMBELI
• DILAKUKAN PEMBAYARAN OLEH ADVISING BANK SETELAH
  MENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN
• DOKUMEN YANG TELAH DITERIMA OLEH ADVISING BANK
  DIKIRIM KE ISSUING BANK
• SETELAH MENERIMA DOKUMEN-DOKUMEN, ISSUING BANK
  MEMBAYAR KPD ADVISING BANK
• PEMBUKA KREDIT (PEMBELI) MEMBAYAR KEWAJIBANNYA
  KPD ISSUING BANK SETELAH DINOTIFIKASI OLEH
  ISSUING BANK BAHWA SEMUA DOKUMEN TELAH DATANG
• ISSUING BANK MENGIRIM DOKUMEN ASLI KEPADA PEMBUKA
  KREDIT, BERDASARKAN DOKUMEN-DOKUMEN MANA
  BARANG-BARANG DAPAT DIMINTA DARI PENGANGKUT.

57
PARA PIHAK DALAM L/C

• PIHAK PEMBELI, YAITU PIHAK IMPORTIR BARANG DAN
  MEMBUKA L/C.
• PIHAK PENJUAL, ADALAH PIHAK EKSPORTIR TERHADAPNYA
  L/C DIBUKA.
• PIHAK PEMBUKA L/C ATAU ISSUING BANK, ADALAH BANK
  YG MEMBUKA L/C SETELAH DIMINTAKAN OLEH PIHAK
  PEMBELI.
• PIHAK PENERUS L/C, ADALAH BANK YG DIMINTAKAN OLEH
  BANK PEMBUKA L/C UTK MENERUSKAN L/C DAN
  MEMBAYARKAN KPD PIHAK PENJUAL. BANK PENERUS L/C
  DISEBUT DGN CONFORMING BANK, CORESPONDEN BANK,
  ADVISING BANK, PAYING BANK, ATAU NEGOTIATING BANK.

58
JENIS-JENIS L/C

• REVOCABLE L/C
• SIGHT L/C
• OPEN/CLEAN L/C
• RESTRICTED/STRAIGHT L/C
• NON TRANSFERABLE L/C
• AFLOPEND DAN REVOLVING L/C
• BACK TO BACK L/C
• RED CLAUSE L/C
• TRANSIT L/C
• TRAVELLERS L/C
• STAND BY L/C