Tambang-tambang Korupsi

1
Tambang-tambang Korupsi

• Jakarta, 16 Desember 2010
• Oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

2
Tambang Pemiskinan KorupsiLaporan Oxfam
Amerika, Oktober 2001 berjudul Extractive
Industries Review and the Poormenyimpulkan bahwa
negara-negara yang bergantung pada eksport minyak
dan mineral cenderung memiliki tingkat korupsi
sangat tinggi, pemerintah otoriter, tingkat
kemiskinan dan kematian anak yang tinggi,
ketidakadilan pemerataan ekonomi dan rentan
terhadap ekonomi

• Akan terus terfasilitasi
• RPJP 2005-2025 Usaha mewujudkan ekonomi yang
  kuat didukung dengan sektor Pertanian,
  Pertambangan dan Manufaktur.
• RPJM 2010-2014 Menempatkan sektor energi
  sebagai prioritas pembangunan dalam pemulihan,
  pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
• Pemda dalam koridor Otda berlomba mengeluarkan
  izin. Kab. Kukar sepanjang 2007-2008
  mengeluarkan 247 izin atau 1 buah per 2 hari
• UU No. 4/2009 ttg Minerba Lebih mengurus
  investasi Revisi UU Migas
• National Summit
• Insentif kepada pengusaha
• AC-FTA, AI-FTA, AusA-FTA dll

3
Peluang Terjadinya KorupsiMulai Awal Hingga
Akhir

• Pengurusan Izin/kontrak
• Pemberian izin pada lokasi yang tumpang tindih
  dengan kawasan konservasi dan lindung, HPH, HTI
  atau konsesi perusahaan lain. Juga pada kawasan
  pemukiman, perkebunan dan pertanian warga.
• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan -PP No. 2 Thn
  2008- 13 Perusahaan tambang belum bayar PNPB
  (ke-13 perusahaan ini adalah perusahaan yang
  diberikan izin menambang dikawasan hutan melalui
  Perppu 1 tahun 2004), salah satunya PT. Freeport
  tidak bayar sejak 2004-2009, bahkan tidak
  memiliki izin IPPKH.
• Alih Fungsi Kawasan 1) Seluas 14.000 ha di TN
  Bogani Nani Wartabone menjadi APL untuk tambang
  PT. Gorontalo Minerals. 2) Putusan aneh MA No. 29
  P/HUM/2004 tgl 17 September 2008 membatalkan SK
  Menhut No. SK-126/Menhut/II/2004 tgl 29 April
  2004 atas penetapan Kawasan TN Batang Gadis yang
  diajukan oleh PT. Sorik Mas Mining. 3) Surat
  Perjanjian No. E.PL.03.06.6290034 antara Dep.
  Kehakiman dan HAM dengan PT. Semen Cibinong (Kini
  Holcim Indonesia) menambang batu gamping di pulau
  Nusakambangan.
• Pembiayaan politik Kampanye Pilpres, Pilkada
  dan Dewan Perppu 1/2004 dan PP 02/2008.
• Pembebasan lahan
• Karakter tambang yang rakus akan lahan dan
  hampir semua kawasan yang akan menjadi lokasi
  tambang ada memiliki, disinilah perusahaan
  menggunakan alat-alat negara atau sebaliknya.
  Pengusiran secara paksa pun terjadi untuk
  mengurangi biaya pembebasan lahan. Mengusir
  pemilik lahan hampir terjadi disemua tambang,
  misalnya saja PT. Nusa Halmahera Minerals
  (Maluku), PT. Indo Muro Kencana (Kalteng), PT.
  Kelian Equatorial Mining (Kaltim) atau PT.
  Newmont Nusa Tenggara (NTB)
• Harga yang tidak masuk akal Nilai yang
  ditawarkan BP untuk mengontrak lahan di Kampung
  Tanah Merah Teluk Bintuni Rp.15 per meter, yang
  akhirnya disepakati Rp.50

4
Lanjut

• Saat Tambang Beroperasi dan Produksi
• Jasa Keamanan paling banyak mengeruk untuk UU
  34 Thn 2004, pasal 7 TNI punya kewajiban
  mengamankan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang
  bersifat strategis. Secara spesifik obvitnas
  tertuang dalam SK Menteri ESDM No.
  t1762/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obvitnas di
  sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan
  tahunan PT. Freeport menyebutkan tiap tahun
  menyetorkan uang kepada pihak TNI hingga 2005
  mencapai US26 juta
• Pungutan liar truk-truk pengangkut batubara di
  Kalimantan Selatan oleh aparat negara
• Pengawasan saat produksi lemah Pemerintah hanya
  menerima laporan dari pihak operator/perusahaan,
  jumlah produksi sangat mungkin di manipulasi
  tidak sesuai yang dilaporkan. Bahkan di tambang
  mineral, bahan mentah yang diekspor berpotensi
  merugikan negara karena mineral ikutan/kandungan
  konsentrat lainnya tidak terhitung.
• Kewajiban yang harus dibayar Menunggak pajak
  dan Royalti. Kasus Gayus dan royalti 7 perusahaan
  tambang senilai Rp.7 triliun adalah contoh yang
  paling faktual. Setoran royalti yang tidak sesuai
  dengan nilai produksi dan keuntungan perusahaan
  seperti yang dilakukan oleh PT. Freeport.
• Perusahaan dapat mewakili negara BP mewakili
  pemerintah Indonesia dalam negosiasi penjualan
  LNG Tangguh.
• Corporate Social Responsibility (CSR) - Program
  pencitraan dan pembungkaman warga oleh perusahaan
  - Dana CSR PT. KPC per tahun US5 juta yang
  sampai ke masyarakat US1,5 juta

CD PT. MSJ, Tanam Mangga di Sawah
5
Lanjut

• Penutupan Tambang Rehabilitasi dan Reklmasi
• Pengawasan dan penilaian yang lemah pada
  pelaksanaan reklamasi Penanaman yang dilakukan
  oleh pihak ke-3 di bekas lokasi tambang PT.
  Barisan Tropical Mining (BTM) hanya kurang 1/4
  luas wilayah dibongkar dan pohon yang ditanam
  hanya sebagai syarat ada pohon.
• Perusahaan bisa menunda atau tidak setor jaminan
  reklamasi Tahun 2010 saja tercatat ada 4
  perusahaan pemegang PKP2B dan 84 perusahaan
  pemilik izin KP yang belum setor jaminan.
• Dana jaminan reklamasi sangat mungkin disalah
  gunakan dan rekanan yang berpotensi kolusi dan
  nepotisme.
• Divestasi

Bekas tambang PT. BTM
6
Lanjut

• Program pemerintah Proper KLH
• Kontroversi penilaian proper Bagi perusahaan
  proper dengan nilai Emas dan Hijau akan
  memberikan kepercayaan pasar, pemilik modal dan
  saham. Proper 2010, perusahaan tambang seperti
  PT. Adaro, PT. NNT, PT.Arutmin, PT. Bukit Asam,
  Pertamina Cilacap, PT. Antam dapat predikat Hijau.

7
Tambang dan Kekuasaan
Pemilu/Pilpres/Pilkada
Banner Bupati Bojonegoro mengajak sukseskan
pembebasan lahan
8
Terima Kasih