ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1
ADMINISTRASI PERPAJAKAN

• OLEH
• Fitriantinah

2
PENGERTIAN PAJAK

• Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara
  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
  dengan tidak mendapat jasa timbal
  (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
  dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
  umum.
• Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
  kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran
  rutin dan surplusnya digunakan untuk public
  saving yang merupakan sumber utama untuk
  membiayai public investment.

3
UNSUR-UNSUR PAJAK

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat
   ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

4
FUNGSI PAJAK

1. FUNGSI BUDGETAIR--Pajak sebagai sumber dana bagi
   pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
   nya.
2. FUNGSI REGULEREND--Pajak berfungsi sebagai alat
   untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
   pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

5
SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

• Syarat keadilan
• Syarat yuridis
• Syarat ekonomis
• Syarat finansial
• Sistem pemungutan harus sederhana

6
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

1. TEORI ASURANSI
2. TEORI KEPENTINGAN
3. TEORI DAYA PIKUL
4. TEORI BAKTI
5. TEORI ASAS DAYA BELI

7
PENGELOMPOKKAN PAJAK

• Menurut golongannya
• a. pajak langsung, yaitu pajak yang harus
  dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat
  dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain,
  contoh PPh.
• b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada
  akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
  orang lain, contoh PPn
• Menurut Sifatnya
• a Pajak Subyektif, adalah pajak yang berpangkal
  pada subyeknya, yaitu dengan memperhatikan
  keadaan diri wajib pajak
• b. Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal
  pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri
  wajib pajak
• Menurut lembaga yang memungutnya
• a. pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh
  pempus dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
  negara, contoh PPh, PPn, PPn-BM, PBB, Bea materai
• b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh
  pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai
  rumah tangga daerah, contoh PKB, BBNKB, Pajak
  Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan dll

8
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

• Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu
  individu dengan individu lainnya
• Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah
  dengan rakyatnya. Rinciannya
• a. Hukum tata negara
• b. hukum tata usaha negara (hk admtif)
• c. hukum pajak
• d. hukum pidana

9
Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

• Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah
  (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat
  sebagai Wajib Pajak.
• Hukum pajak materiil, memuat norma2 yang
  menerangkan al keadaan, perbuatan, peristiwa
  hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yg
  dikebakan pajak (subjek pajak), berapa besar
  tarif, timbul dan nhapusnya utang pajak, dan
  hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh
  UU PPh
• Hukum Pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk
  mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara
  melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini
  memuat
• a. tata cara penyelenggaraan (prosedur)
  penetapan suatu utang pajak
• b. hak-hak fiskus
• c. kewajiban WP

10
Hukum Pajak
MATERIIL
FORMIL

• Mengatur materinya
• Subjek
• Objek
• Tarif

• Mengatur acaranya
• Cara mendata
• Cara menetapkan
• Cara membayar
• Cara melapor, dll

• Contoh
• UU No 17 Th 2000 (PPh)
• UU No 18 Th 2000 (PPN)
• UU No 12 Th 1994 (PBB)
• UU No 20 Th 2000 (BPHTB)
• UU No 13 Th 1985 (Bea Meterai)

• Contoh
• UU No 16 Th 2000 (KUP)
• UU No 19 Th 1997 (Penagihan pajak)

Megatur Kewajiban dan Hak WAJIB PAJAK
11
Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

• Kewajiban
• Mendaftar
• Potong/pungut
• Setor
• Lapor
• Pembukuan

• Hak
• Mencabut pendaftaran
• Menunda penyampaian SPT
• Membetulkan SPT
• Menunda penyetoran
• Pengajuan keberatan dan banding

12
STELSEL PAJAK

1. Stelsel nyata pengenaan pajak berdasarkan
   penghasilan yang sebenarnya diterima sehingga
   pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir
   tahun pajak, yaitu setelah penghasilan
   sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel anggapan pengenaan pajak didasarkan
   pada suatu anggapan yang diatur oleh
   undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun
   dianggap sama dengantahun sebelumnya, sehingga
   pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya
   pajak terutang untuk tahun berjalan
3. Stelsel campuran awal tahun dihitung berdasar
   anggapan , akhir tahun disesuaikan dengan
   penghasilan sesungguhnya diterima. Apabila
   kurang, WP harus menambah atau apabila lebih
   dikembalikan.

13
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

1. ASAS DOMISILInegara berhak mengenakan pajak atas
   seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal dlm
   wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun
   luar negeri. Asas ini berlakubagi WP dalam
   negeri.
2. ASAS SUMBER negara berhak mengenakan pajak
   terhadap penghasilan yang bersumber dari
   wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.
3. ASAS KEBANGSAAN pengenaan pajak didasarkan pada
   kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.

14
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM adalah suatu sistem
   pemungutan yang memberi wewenang kepada
   pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya
   pajak yang terutang oleh WP
2. SELF ASSESSMENT SYSTEM adalah suatu sistem
   pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP
   untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
   terutang.
3. WITH HOLDING SYSTEM adalah sistem pemungutan
   pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
   (bukan fiscus dan bukan WP) untuk menentukan
   besarnya pajak yang terutang oleh WP.

15
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

• Ada dua ajaran timbulnya utang pajak
• Ajaran formil, utang pajak timbul karena
  dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh
  Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official
  Assessment System
• Ajaran materil, utang pajak timbul karena
  berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak
  karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini
  diterapkan pada self assessment system
• Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa
  hal
• Pembayaran
• Kompensasi
• Kadaluwarsa
• Pembebasan dan penghapusan

16
HAMBATAN-HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

• PERLAWANAN FASIF --- sistem pemungutan pajak yang
  sulit dipahami masyarakat, krisis ekonomi.
• PERLAWANAN AKTIF --- WP sengaja menghindari
  pajak.
• a. Tax Avoidance, usaha meringankan
• beban pajak dengan tidak melanggar
• UU
• b. Tax Evasion, usaha meringankan
• beban pajak dengan cara melanggar
• UU

17
JENIS TARIF PAJAK

• Tarif Proporsional, tarif berupa persentase yang
  tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai
  pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
  sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai
  pajak
• Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap
  terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak
  sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
• Tarif Progresif, persentase yang digunakan
  semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai
  pajak
• Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan
  semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah
  yang dikenai pajak

18
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

• Dasar Hukum
• 1. UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
  Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 tentang Pajak
  Penghasilan (PPh), UU No. 8 tentang Pajak
  Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak
  Penjualan atas barang Mewah
• 2. Perubahan oleh UU No. 9,10,11 tahun 1999
• 3. Terakhir perubahan oleh UU No. 16,17,18 tahun
  2000

19
PENGERTIAN-PENGERTIAN

• Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan
  yang menurut ketentuan peraturan per-uu-an
  perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
  perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong
  pajak tertentu
• Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
  merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
  maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
  perseroan terbatas, perseroan komanditer,
  perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan
  dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
  dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
  organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
  organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
  tetap, dan bentuk badan lainnya

20
PAJAK PENGHASILAN UMUM

• Dasar Hukum UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
  Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 17
  tahun 2000
• Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur
  pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau
  diperoleh orang pribadi maupun badan

21
PAJAK PENGHASILAN

• PPH 21

22
SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN

• a. Orang Pribadi
• b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu
  kesatuan menggantikan yang berhak
• 2. Badan
• 3. Bentuk Usaha Tetap

23
OBJEK PPh

• Objek PPH adalah penghasilan. Penghasilan yaitu
  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
  atau diperoleh WP, baik yang berasal dari
  Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
  dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP
  ybs, dengan nama dan bentuk apapun

24
Termasuk dalam pengertian penghasilan adalah

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan
   pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
   (Gaji,Upah, honorarium, komisi, bonus,
   gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm
   bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh UU)
2. Hadiah dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena
   pengalihan harta (hibah, bantuan atau sumbangan)
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
   dibebankan sebagai biaya
6. Bunga
7. Deviden
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
   penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan
    dari anggotanya yang terdiri dari WP yang
    menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari
    penghasilan yang belum dikenakan pajak

25
DASAR PENGENAAN PAJAK

• Penghasilan Kena Pajak (WP badan) Penghasilan
  Netto
• Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)
  Penghasilan Netto - PTKP

26
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

• Besarnya PTKP setahun yang berlaku 2004 adalah
• Rp2.880.000,00 untuk diri WP orang pribadi
• Rp1.440.000,00 tambahan untuk WP yang kawin
• Rp2.880.000,00 tanbahan untuk seorang istri yang
  penghasilannya digabung dengan penghasilan suami,
  dengan syarat
• - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima
  atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah
  dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPh
  pasal 21, dan
• - Pekerjaan istri tidak asda hubungannya dengan
  usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
  keluarga lain
• 4. Rp1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota
  keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
  keturunan lurus satu derajat serta anak angkat
  yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3
  orang)

27
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

• Besarnya PTKP setahun yang berlaku 2005 adalah
• Rp 12.000.000,00 untuk diri WP orang pribadi
• Rp 1.200.000,00 tambahan untuk WP yang kawin
• Rp 1.200.000,00 tanbahan untuk seorang istri
  yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
  suami, dengan syarat
• - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima
  atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah
  dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPh
  pasal 21, dan
• - Pekerjaan istri tidak asda hubungannya dengan
  usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
  keluarga lain
• 4. Rp1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota
  keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
  keturunan lurus satu derajat serta anak angkat
  yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3
  orang)

• Besarnya PTKP setahun yang berlaku 2006 adalah
• Rp 13.200.000,00 untuk diri WP orang pribadi
• Rp 1.200.000,00 tambahan untuk WP yang kawin ,
  anak mak 3

28
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

• Besarnya PTKP setahun yang berlaku 2009 adalah
• Rp 15.840.000,00 untuk diri WP orang pribadi
• Rp 1.320.000,00 tambahan untuk WP yang kawin
• Rp 15.840.000,00 tanbahan untuk seorang istri
  yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
  suami, dengan syarat
• - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima
  atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah
  dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam UU PPh
  pasal 21, dan
• - Pekerjaan istri tidak asda hubungannya dengan
  usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota
  keluarga lain
• 4. Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota
  keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
  keturunan lurus satu derajat serta anak angkat
  yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3
  orang)

29
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pasal
17 UU PPh, untuk WP orang pribadi dalam negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp25 juta 5 (lima persen)
Di atas Rp25 juta s.d. Rp50 juta 10 (sepuluh persen)
Di atas Rp50 Juta s.d. Rp100 juta 15 (lima belas persen)
Di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta 25 (dua puluh lima persen)
Di atas Rp200 Juta 35 (tiga puluh lima persen)
30
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pasal
17 UU PPh, untuk WP orang pribadi dalam negeri
mulai th pajak 2009, berlaku ( 1 januari 2009 )

• Lapisan PKP
  Tarif Pajak
• Sampai dengan Rp50 juta 5
  (lima persen)
• Di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta 10
  (sepuluh persen)
• Di atas Rp250 Juta s.d.Rp500 juta 15 (lima
  belas persen)
• Di atas Rp500 juta
  30 (tigapuluh persen)

31
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pasal
17 UU PPh, untuk WP badan dalam negeri dan Badan
Usaha Tetap (BUT) sampai tahun 2009
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50 juta 10 (sepuluh persen)
Di atas Rp50 juta s.d. Rp100 Juta 15 (lima belas persen)
Diatas Rp100 juta 30 (tiga puluh persen)
32
Tarip Tunggal untuk .Tarif Pajak Penghasilan
(PPh) berdasarkan pasal 17 UU PPh, untuk WP badan
dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) sampai
tahun 2009
Tarif Pajak
28 (duapuluh delapan persen) th 2009
25 (duapuluh lima persen) th 2010
33
CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh)
Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan) Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 Penghasilan netto x tarif pasal 17 (Penghasilan bruto biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17
Pajak Penghasilan (WP orang pribadi) Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 (Penghasilan netto PTKP) x tarif pasal 17 (Penghasilan bruto biaya yang diperkenankan UU PPh) PTKP x tarif pasal 17
34
CONTOH PENGHITUNGAN
PT Kolor Ijo, sepanjang tahun 2003 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp154.168.900,00. besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang Oleh PT Kolor Ijo adalah PKP Rp154.168.000,00 PPh yang harus dibayar 10 x Rp50 Juta Rp 5.000.000,00 15 x Rp50 juta Rp 7.000.000,00 30 x Rp54.168.000,00 Rp 16.250.000,00 Jumlah Rp 28.750.000,00
Gunawan pada tahun 2003 mempunyai PKP sebesar Rp54.168.975,00. Besarnya PPh yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah PKP Rp54.168.000,00 PPh yang harus dibayar 5 x Rp25 Juta Rp1.250.000,00 10 x Rp25 Juta Rp2.500.000,00 15 x Rp4.168.000,00 Rp 625.200,00 Jumlah Rp4.375.200,00
35
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

• PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang
  dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
  kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi
  adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
  honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
  nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
  pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan

36
WAJIB PAJAK PPh PASAL 21

• Pejabat Negara
• Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Pegawai
• Pegawai Tetap
• Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
• Pegawai Lepas
• Penerima Pensiun
• Penerima Honorarium
• Penerima Upah

37
OBJEK PPh PASAL 21

• Gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium,
  premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang
  tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri,
  tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan
  jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transfort,
  tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,
  tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah,
  premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja,
  dan penghasilan teratur lainnya dengan nama
  apapun
• Jasprod, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti,
  tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus,
  premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya
  yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan
  sekali dalam setahun
• Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah
  borongan
• Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau
  Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan
  pembayaran lain sejenis

38

• Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan
• dengan nama dan dalam bentuk apapun,
  komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai
  imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan
  kegiatan yang dilakukan oleh WP dalam negeri,
  misalnya pengacara, arsitek, akuntan, dokter,
  pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
  bintang film, olahragawan, pengajar, penceramah,
  moderator, peneliti, pemberi jasa
  komputer/elektronik/pemasaran, agen iklan,
  distributor perusahaan MLM, dsb
• Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain
  yang
• terkait dengan gaji yang diterima oleh
  Pejabat negara dan PNS
• Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang
• sifatnya terkait dengan uang pensiun yang
  diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda
  dan atau anak-anaknya
• Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan
• lainnya dengan nama apapun yang diberikan
  oleh

39
BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN

• Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan,
  menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya
  5 dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya
  Rp1.296.000,00 setahun atau Rp108.000,00 sebulan
• Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan,
  menagih, dan memelihara uang pensiun yang
  besarnya 5 dari penghasilan bruto berupa uang
  pensiun setinggi-tingginya Rp432.000,00 setahun
  atau Rp36.000,00 sebulan

40
TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA
PPh pasal 21 PKP x tarif ps 17 UU PPh Pegawai tetap, Penerima Pensiun bulanan, Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai, Distributor MLM dan kegiatan sejenis lainnya
PPh pasal 21 PB x tarif ps 17 UU PPh Honorarium, uang saku, hadiah, beasiswa, komisi, jasprod,tantiem, gratifikasi, bonus, penarikan dana dari dana pensiun
PPh pasal 21 (PB x 50 ) x 15 Pengacara, dokter, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
PPh pasal 21 sehari (PB sehari Rp24.000,00) x 5 Tarif sebesar 5 diterapkan atas upah haria, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp240.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan
41
CARA MENGHITUNG PPh PASAL 21

• Cara menghitung PPh pasal 21 bulanan atas
  penghasilan teratur pegawai tetap
• 1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan
  pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan
  netto sebulan. Penghasilan netto sebulan
  diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan
  bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran
  THT atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh
  pegawai, kemudian disetahunkan
• 2. a. Untuk memperoleh penghasilan netto setahun
  penghasilan netto sebulan dikalikan 12
• b. Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban
  pajak subjektifnya sebagai WP pajak dalam negeri
  sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja
  setelah bulan Januari, maka penghasilan netto
  yang disetahunkan tersebut dihitung dengan
  mengalikan penghasilan netto sebulan dengan
  banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan
  mulai bekerja s/d bln desember
• c. Penghasilan netto yang disetahunkan pada
  huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi
  dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena
  Pajak (PKP). Atas dasar PKP tsb kemudian dihitung
  PPh pasal 21 setahun
• d. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan.
  Jumlah PPh pasal 21 setahun atas
  penghasilansebagaimana dimaksud pada huruf a
  dibagi dengan 12
• e. Untuk memperoleh jumlah PPh Ps 21sebulan atas
  penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
  jumlah PPh ps 21 setahun dibagi dengan banyaknya
  bulan pegawai ybs bekerja

42

• 3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi
  kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan,
  maka untuk penghitungan PPh ps 21 jumlah
  penghasilan tsb terlebih dahulu dijadikan
  penghasilan bulanan dengan menggunakan faktor
  perkalian sbb 1) gaji utk masa seminggu
  dikalikan dengan 4, 2)Gaji utk masa sehari
  dikalikan dengan 26.
• b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh ps 21
  sebulan dengan cara seperti angka 2 di atas
• c. PPh ps 21 atas penghasilan seminggu dihitung
  berdasarkan PPh ps 21 sebulan pada huruf b dibagi
  4, sedangkan PPh ps 21 atas penghasilan sehari
  dihitung berdasarkan PPh ps 21 sebulan pada huruf
  b dibagi 26

43

• 4. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji
  bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku
  surut (rapel), misalnya untuk 4 (empat) bulan,
  maka penghitungan PPh ps 21 atas rapel tsb adalah
  sbb
• a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan
  rapel tsb (dalam hal ini 4 bulan)
• b. hasil pembagian rapel tsb ditambahkan pada
  gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji
  yang sudah dikenakan pemotongan PPh ps 21
• c. PPh ps 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah
  ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji
  baru setelah ada kenaikan
• d. PPh ps 21 terutang atas tanbahan gaji untuk
  bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah
  pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi
  jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan
  huruf b
• 5. Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji
  yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan
  juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih
  lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut
  pada angka 4, maka cara penghitungan PPh ps
  21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan
  pada angka 4 dengan memperhatikan ketentuan pada
  angka 3
• 6. Pemotongan PPh ps 21 atas lembur dan
  penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau
  diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji
  bulanannya, yaitu dengan menggabungkannya pada
  gaji bulanannya

44
7. Penghitungan PPh ps 21 atas uang pensiun
bulanan yang diterima atau diperoleh
penerima pensiun pada tahun pertama adalah sbb
a. terlebih dahulu dihitung penghasilan netto
sebulan yang diperoleh dengan cara
mengurangi penghasilan bruto dengan biaya
pensiun, kemudian dikalikan banyaknya
bulan sejak pegawai yang bersangkutan
menerima pensiun s./d bln desember b.
penghasilan netto yang disetahunkan tsb ditambah
dg penghasilan netto dalam tahun ybs
yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja
pegawai ybs pensiun sesuai dg yg
tercantum dlm bukti pemotongan PPh ps 21
sebelum pensiun c. untuk menghitung PKP,
jumlah penghasilan pada huruf b tsb dikurangi
dg PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh ps 21
atas PKP tsb d. PPh ps 21 atas uang pensiun
dalam tahun ybs dihitung dengan cara
mengurangi PPh ps 21 pada huruf c dengan PPh ps
21 yang terutang dari pemberi kerja
sebelum pegawai ybs pensiun sesuai dengan yang
tercantum dalam bukti pemotongan PPh ps
21 sebelum pensiun e. PPh ps 21 atas uang
pensiun bulanan adalah sebesar PPh ps 21 seperti
tersebut pada huruf d dibagi dengan
banyaknya bulan sebagaimana pada huruf
a 8. Penghitungan PPh ps 21 atas uang pensiun
bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya
adalah sbb a. terlebih dahulu dihitung
penghasilan netto sebulan yang diperoleh dg
cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya
pensiun b.selanjutnya PPh ps 21 dihitung dg
cara seperti tsb pada angka 2 huruf a,
c, dan d
45
Cara menghitung PPh pasal 21 atas Penghasilan
Tidak Teratur

• Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa
  produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi,
  tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam
  itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya
  dibayarkan sekali setahun, maka PPh ps 21
  dihitung dan dipotong dengan cara sbb
• a. dihitung PPh ps 21 atas penghasilan teratur
  yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan
  tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dsb
• b. dihitung PPh ps 21 atas penghasilan teratur
  yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi,
  dsb
• c. selisih antara PPh ps 21 menurut penghitungan
  huruf a dan huruf b adalah PPh ps 21 atas
  penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa
  produksi, dsb
• Dalam hal penerimaan penghasilan tsb pada angka 1
  adalah mantan pegawai, maka PPh ps 21 dihitung dg
  cara menerapkan tarif pasal 17 UU PPh atas jumlah
  PB
• Untuk perusahaan yang masuk program jamsostek,
  premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi
  kematian yang dibayar oleh pemberi kerja
  merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan
  sama diberlakukan juga bagi premi asuransi
  kesehatan, , kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan
  asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi
  kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi
  lainnya. Dalam menghitung PPh ps 21, premi tsb
  digabungkan dg penghasilan bruto yang dibayarkan
  oleh pemberi kerja kepada pegawai
• Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga
  keuangan oleh peserta program pensiun dipotong
  PPh ps 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan ybs
  dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa
  memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta
  ybs