PAJAK DAN CSR

1
PAJAK DAN CSR

• Mukti Fajar
• muktifajar_umy_at_yahoo.co.id
• 081 2294 2781

2
INTRODUCTION

• Salah satu alasan para pelaku usaha (khususnya di
  Indonesia) menolak diwajibkannya CSR karena
  menjadi beban tambahan bagi korporasi. Selama ini
  korporasi sudah dibebani dengan berbagai pungutan
  dan pajak

3
PERBEDAAN MENDASAR ANTARA PAJAK CSR,

• Pertama, pajak dibayarkan kepada negara,
  sedangkan CSR disalurkan kepada masyarakat secara
  langsung
• Kedua, Tidak adanya pilihan bagi perpajakan
  selain mengikuti apa yang diatur dalam Peraturan,
  sementara kewajiban CSR dapat disesuaikan dengan
  strategi perusahaan dan kondisi masyarakat
  penerima.
• Ketiga, Perpajakan diatur langsung oleh peraturan
  negara, sedangkan CSR dapat dilakukan dengan
  berdasarkan kontraktual

4
Hubungan Antara Pelaksanaan CSR dengan Sistem
Perpajakan

• Tax is not a business expense, but an
  appropriation of profits. From this it might be
  said to follow that CSR principles as to the
  conduct of business have no application because
  tax does not arise as an issue until the business
  transactions in question are completed.
• David F Williams

5
HUKUM PAJAK DAN CSR

• Secara normatif, pemerintah telah memberikan
  fasilitas berupa pengurangan pajak, seperti yang
  termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang
  Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu
  
• (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada
  penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) dan ayat (3) dapat berupa
• a. pajak penghasilan melalui pengurangan
  penghasilan netto sampai tingkat tertentu
  terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan
  dalam waktu tertentu
• Sementara fasilitas pengurangan pajak bagi
  penanam modal terkait dengan konsep CSR tertulis
  dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g, yaitu diberikan
  kepada penanam modal yang menjaga kelestarian
  lingkungan hidup dan huruf i, yaitu yang
  bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau
  koperasi.

6

• Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17
  tahun 2000, dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan
• Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
  dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
  berdasarkan penghasilan bruto dikurangi
• g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

7

• Pasal 9 ayat (1) huruf g yang berbunyi, bahwa
  untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak yang
  tidak boleh dikurangkan adalah harta yang
  dihibahkan, bantuan, atau sumbangan .
• Selain itu tidak ada lagi pengeluaran perusahaan
  yang menurut peraturan pajak boleh menjadi
  pengurang penghasilan kena pajak.

8

• Tetapi tidak demikian halnya dengan perusahaan
  yang memilih program CSR dengan memberikan
  sumbangan untuk penyediaan sarana dan prasarana
  sekolah dan kesehatan.
• Biaya yang dikeluarkan untuk sumbangan ini tidak
  dapat dikurangkan pada penghasilan bruto
  perusahaan (non deductible expenses). Hal ini
  sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf g
  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
• Artinya pelaksanaan program CSR tidak selalu
  mendapatkan fasilitas insentif pajak. Program CSR
  tersebut harus disesuaikan dengan peruntukkannya
  sesuai peraturan perpajakan.

9

• Pasal 9 ayat 1 huruf g yaitu
• (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena
  Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
  usaha tetap tidak boleh dikurangkan g. harta
  yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan
  warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
  (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas
  penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh
  Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan
  atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki
  oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat
  atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
  disahkan oleh Pemerintah

10
Isu CSR terkait dengan perpajakan

• Sumbangan sosial
• Dalam Peraturan Menteri Keuangan No
  95/PMK.03/2006 tersirat bahwa fasilitas pajak
  hanya diberikan bagi perusahaan yang menyumbang
  untuk bencana alam semata. Sumbangan dalam bentuk
  lain, seperti pembangunan gedung sekolah,
  peralatan sekolah dan komputer bukan merupakan
  komponen pengurang Pajak Penghasilan dan Pajak
  Pertambahan Nilai.
• Pemberian sumbangan dalam bentuk barang merupakan
  Obyek Pajak Pertambahan Nilai seperti diatur
  dalam Keputusan Menteri Keuangan
  No.251/KMK.03/2002 sebagai Penyempurnaan
  Keputusan Menteri Keuangan No567/KMK.04/2000
  tentang Nilai Lain yang dapat digunakan sebagai
  Dasar Pengenaan Pajak, sehingga perusahaan harus
  menyetor PPN yang Terhutang kepada kas Negara
  dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar harga jual
  atau penggantian setelah dikurangi laba kotor

11
Lanj..

• Ketenagakerjaan
• Program CSR perusahaan yang memilih meningkatkan
  kesejahteraan karyawan melalui pemberian
  tunjangan atau fasilitas tertentu,maka perusahaan
  harus lebih hati-hati dengan aspek perpajakan
  yang terkait. Jika tunjangan tersebut menambah
  gaji bruto karyawan atau diberikan dalam bentuk
  uang, maka merupakan Obyek PPh Pasal 21 / Pasal
  26, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk
  tunjangan tersebut dapat dikurangkan dari
  penghasilan bruto perusahaan.
• Sebaliknya jika tunjangan tersebut tidak menambah
  gaji bruto karyawan atau dalam bentuk kenikmatan
  atau natura (tidak merupakan Obyek PPh Pasal 21 /
  Pasal 26), maka biaya yang dikeluarkan oleh
  perusahaan untuk tunjangan tersebut tidak dapat
  dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini
  sesuai dengan prinsip taxability dan
  deductibility.

12
Lanj..

• Tetapi bila program tersebut berbentuk pemberian
  fasilitas misalnya perumahan karyawan, maka biaya
  tersebut merupakan biaya yang tidak dapat
  dikurangkan dari penghasilan bruto karena
  merupakan penggantian atau imbalan yang
  diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan
  seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf e
  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tidak dapat
  dikurangkan dari penghasilan bruto.
• Pasal 9 ayat 1 huruf e UU No 17 tahu 2000
  berbunyi sebagai berikut
• penggantian atau imbalan sehubungan dengan
  pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk
  natura dan kenikmatan,kecuali penyediaan makanan
  dan minuman bagi seluruh pegawai serta
  penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
  kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaiatan
  dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan
  dengan Keputusan Menteri Keuagan

13
Lanj...

• Konsumen
• Terkait dengan kepuasan pelanggan, ada beberapa
  perusahaan yang menyisihkan sebagian pendapatan
  dari penjualan produknya untuk program CSR.
  Beberapa perusahaan lain memilih memberikan
  produknya secara gratis atau membagikan hadiah
  kepada masyarakat.
• Apabila perusahaan memilih untuk menyisihkan
  sebagian dari hasil penjualannya untuk program
  CSR dari aspek PPN maka setiap kenaikan harga
  dari produk yang dijual karena program CSR
  terhutang PPN sebesar kenaikan harga dari produk
  tersebut.
• Ditinjau dari aspek Pajak Penghasilan, kenaikan
  pendapatan karena program CSR dengan sendirinya
  menambah penghasilan bruto kena pajak. Ketika
  dana yang dihasilkan dibagikan, maka harus
  diperhatikan dalam bentuk apakah program tersebut
  akan didistribusikan, sebab akan berbeda
  perlakuan perpajakannya.

14
Lanj..

• Jika hal tersebut berkaitan dengan promosi,
  menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang
  Nomor 17 Tahun 2000 maka biaya yang dikeluarkan
  oleh perusahaan harus dapat dipisahkan mana yang
  benar-benar kegiatan iklan atau promosi dan mana
  yang bukan.
• Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 17
  tahun 2000 menyebutkan mengenai pengeluaran
  untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang
  benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan
  biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan.
  Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi
  boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

15
Lanj...

• Lingkungan hidup
• Banyak perusahaan menerapkan CSR dengan tema yang
  berkaitan dengan lingkungan hidup. Dilihat dari
  aspek Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1)
  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dapat
  mengurangi penghasilan bruto.
• Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.17 tahun 2000
  berbunyi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
  memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian
  bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa
  termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
  gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
  bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya
  perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya
  administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan

16
Lanj..

• Dengan demikian apabila perusahaan mengeluarkan
  biaya pengolah limbah dan pengendalian polusi
  dalam menjalankan operasi bisnisnya serta biaya
  yang dikeluarkan untuk pencegahan dan perbaikan
  kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan usaha
  mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
  dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

17

• SEMOGA BERMANFAAT