LANDASAN FILOSOFIS DAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

1
LANDASAN FILOSOFIS DAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
2
LANDASAN FILOSOFIS

• Kebutuhan negara cukup banyak ? Pajak
• Pajak merupakan conditie sine quanon suatu negara
  untuk pembiayaan kep. Umum
• Pajak ? Pendekatan Benefit Approach

3
Literatur Ilmu Keuangan Negara

• Teori Asuransi
• Pajak diasumsikan sebagai premi
• Negara sebagai Perusahaan Asuransi
• Masyarakat sebagai Klien Asuransi

4
NEGARA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN JIWA DAN HARTA
PERSEORANGAN
MASYARAKAT
NEGARA
PAJAK
5

• 2. Teori Kepentingan
• Makin banyak mengenyam atau menikmati jasa
  dari pekerjaan pemerintah, makin besar pula
  pajaknya
• Bgmana dengan orang miskin dan pengangguran?

6
3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

• Berpangkal tolak dari ajaran Organishe Staatsleer
• Menitikberatkan kepada negara
• Individu tanpa negara tidak mungkin bisa bebas
  berusaha dalam negara
• Tanpa negara maka individu juga tidak ada

• Pajak harus ditarik

7
4. Teori Gaya Pikul

• Dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam
  jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada
  warganya
• Pokok pangkal teori ini ? keadilan
• Pajak sama pada setiap orang dimana didasarkan
  pada gaya pikul seseorang
• Didasarkan pada penghasilan, kekayaan,
  pengeluaran, dan pembelanjaan

8
5. Teori Gaya Beli

• Teori ini fleksibel sehingga banyak dipakai oleh
  negara liberal maupun sosialistis
• Tidak mempersoalkan pada asal mula negara
  memungut pajak tetapi pada efeknya
• Dapat disamakan dengan pompa
• Mengambil dari masyarakat kemudian mengembalikan
  kepada masyarakat lagi
• Kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar
  pemungutan pajak

9
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

• Asas?
• sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai dasar,
  alas, atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu
  permasalahan
• Abad ke XVIII ? Adam Smith (1723 -1790)
• An inquiry into The Nature And Causes of the
  Wealth of Nations

10
Adam Smith ( Wealth of Nations)

• Melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan
  Pajak ? The Four Maxims

• Equality / asas persamaan
• tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan
  diskriminasi diantara wajib pajak
• Sumbangan wajib pajak kepada negara sebanding
  dengan kemampuan mereka masing-masing

11

• Certainty / Asas Kepastian
• menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas
  dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara, tata
  cara pembayaran
• Conveniency of Payment/ asas Menyenangkan
• pajak harus dipungut pada saat yang tepat dan
  waktu yang menyenangkan ? tidak memberatkan
• Low Cost Of Collection
• biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi
  pajak yang akan dipungut

12
W.J de LANGEN

• 7 Asas Pokok Pemungutan pajak
• Asas Kesamaan
• Tidak ada diskriminasi pajak
• Asas Daya Pikul
• Pendapatan tinggi ? pajak tinggi
• Pendapatan rendah ? pajak rendah
• Pendapatan dibawah basic of need ?

13

• 3. Asas Keuntungan Istemewa
• 4. Asas Manfaat
• pemungutan disasarkan pada efek manfaat yang
  diterima masyarakat yang diberikan oleh Negara
• 5. Asas Kesejahteraan
• tujuan memungut pajak adalah untuk kesejahteraan
  dari rakyat
• 6. Asas Keringanan Beban
• Ditekan agar pajak yang dibayar oleh masyarakat
  itu tidak memberatkan masy.

14

• 7. Asas Keseimbangan
• Dalam pemungutan Pajak tidak menggangu Perasaan
  Hukum, perasaan Keadilan, dan Kepastian Hukum

15
ADOLF WAGNER

• Asas Politik Finansial
• Pajak harus cukup untuk menutup biaya Pengeluaran
  Negara
• Pajak hendaknya bersifat dinamis, meningkat
  sesuai dengan tingkat kebutuhan masy.
• Asas Ekonomis
• Pemungutan pajak dikenakan pada Pendapatan atau
  Pengeluaran?

16

• 3. Asas Keadilan
• Pajak tidak boleh diskriminatif, harus bersifat
  universal/umum
• Kesamaan Beban
• 4. Asas Administrasi
• Pemungutan Pajak harus pasti
• Keluwesan dalam Penagihan
• Minimalisasi Ongkos Pemungutan
• 5. Asas Hukum
• Adanya Ketentuan, Peraturan Perpajakan
• Dihindari penggunaan aturan maupun bahasa yang
  bermakna ganda

17
Fungsi Pemungutan Pajak

• Fungsi Budgetair/ Anggaran
• Fungsi Regulated / Mengatur
• Pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk
  mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang
  ekonomi, moneter, sosial, kultural, maupun politik