Kewarganegaraan 06

1
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KODE MK UNO
101 SKS 3 (3-0) ANTON BUDIARTO, S.H., M.H.
2
Indonesia-ku tercinta..
3
NKRI HARGA MATI
4
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS
PENDIDIKAN NASIONAL
( UU
RI 20/2003)

• PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
• MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA
  PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA
  MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
  
• (Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003)
• PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN
• UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR
  MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN BAN BERTAQWA KEPADA
  TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP,
  KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGANEGARA YANG
  DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB
  
  ( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)

5

• KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB
  MEMUAT
• a. PENDIDIKAN AGAMA
• b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
• c. BAHASA
• (Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003)
• KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT
• a. PENDIDIKAN AGAMA
• b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
• c. BAHASA.
• (Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)

6

• Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun
  2003
• Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
  membentuk peserta didik menjadi manusia yang
  memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air

7
VISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI PERGURUAN
TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No.
38/DIKTI/Kep./2002 )
SUMBER NILAI DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DALAM
MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK
MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU
WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF MENEGAKKAN
DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
8
MISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI PERGURUAN
TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No.
38/DIKTI/Kep./2002)
Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu
mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan
bangsa Indonesia, mewujudkan kesadaran
berbangsa dan bernegara,
menerapkan ilmunya secara bertanggung
jawab terhadap kemanusiaan.
9
KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI
PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No.
38/DIKTI/Kep./2002 )
Mengantarkan mahasiswa selaku
warganegara, memiliki a. Wawasan kesadaran
bernegara, untuk
- bela negara.
- cinta tanah
air. b. Wawasan kebangsaan, untuk
- kesadaran berbangsa
- mempunyai ketahanan
nasional. c. Pola pikir, sikap yang komprehensif-
Integral pada seluruh aspek
kehidupan nasional.
BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI Kemampuan
berfikir, Bersikap rasional, dan dinamis,
Berpandangan luas sebagai manusia intelektual.
10
TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI PERGURUAN
TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)

• Agar mahasiswa
• Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan
  kewarganegaraan,
• Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam
  peranan dan kedudukan serta kepentingannya,
  sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan
  warganegara yang terdidik.
• Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan
  kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk
  menciptakan masyarakat madani.

11
Masyarakat Madani

• Masyarakat madani (almujtamaal-madani) adalah
  masyarakat bermoral yang menjamin keseimbangan
  antara kebebasan individu dan stabilitas
  masyarakat, dimana masyarakat memiliki motivasi
  dan inisiatif indivudual.
• Masyarakat madani adalah masyarakat yang secara
  umum memiki ciri-ciri berbudaya, berperadaban,
  demokratis, dan berkeadilan.
• Masyarakat madani adalah masyarakat masyarakat
  yang berperadaban(ber-madaniyah), karena tunduk
  dan patuh pada ajaran kepatuhan yang dinyatakan
  dalam supermasi hhukum dan peraturan. 
• Masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang
  subur yang didasarkan pada prinsip moral yang
  menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan
  dengan kestabilan masyarakat, serta masyarakat
  mendorongkan daya usaha dan inisiatif individu,
  baik dari segi pemikiran, seni, ekonomi, maupun
  taknologi.

12
ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA

• BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA,
• BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB,
• BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
  INDONESIA,
• DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL,
• BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
  INDONESIA,
• BERBHINNEKA TUNGGAL IKA,
• MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI
  MANUSIA,
• MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA.

13
HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI

• CIVICS/KEWARGAAN NEGARA SMA/SMP 62, SD 68,
  SMP 1969, SMA 1969
• PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) SD 68, PPSP
  73
• PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) SD, SMP,SMU
  1975, 1984.
• PENDIDIKAN PANCASILA PT 1970-an - 2000-an
• PENDIDIKAN KEWIRAAN PT 1960-an - 2001
• PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PT 2002 - Sekarang
• PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
  SD, SMP, SMU 1994-Sekarang
• PENDIDIKAN KEWARGAAN IAIN/STAIN 2002 -
  sekarang
• 
  (rintisan)
• PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) SD, SMP, SMU,
  PT
• 
  (UU No.20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS)

14
NOMENKLATUUR/TERMINOLOGI PENDIDIDKAN
KEWARGANEGARAAN DI DUNIA

• CIVICS, CIVIC EDUCATION (USA)
• CITIZENSHIP EDUCATION (UK)
• TALIMATUL MUWWATANAH, (TIMTENG)
• TARBIYATUL WATONIYAH
• EDUCACION CIVICAS (MEXICO)
• SACHUNTERRICHT (JERMAN)
• CIVICS, SOCIAL STUDIES (AUSTRALIA)
• SOCIAL STUDIES (USA, NEW ZEALAND)
• LIFE ORIENTATION (AFRIKA SELATAN)
• PEOPLE AND SOCIETY (HONGARIA)
• CIVICS AND MORAL EDUCATION (SINGAPORE)
• OBSCESVOVEDINIE (RUSIA)
• PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (INDONESIA)

15

• Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
• 1) Setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan
  wajib memuat Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama
  dan Pendidikan Kewarganegaraan
• 2) Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah
  hubungan antara warga negara dan negara serta
  Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
• 3) Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan
  Pendidikan Pendahuluan Bela Negara merupakan
  salah satu komponen yg tidak dapat dipisahkan
  dari Kelompok Mata Kuliah Pengembangan
  Kepribadian dalam susunan kurikulum inti
  perguruan tinggi di Indonesia.

16
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

• SEPANJANG PERJALANAN SEJARAH BANGSA INDONESIA
  MENGALAMI
• PASANG SURUT, MENGALAMI KONDISI DAN TUNTUTAN YG
  BERBEDA
• SESUAI DENGAN ZAMANNYA.

• KONDISI TUNTUTAN YANG BERBEDA TERSEBUT
  DITANGGAPI
• BANGSA INDONESIA DENGAN KESAMAAN NILAI-NILAI
  PERJ. BGS YG
• DILANDASI OLEH JIWA, TEKAD SEMANGAT
  KEBANGSAAN.

- KESEMUANYA ITU TUMBUH MENJADI KUAT YG MAMPU
MENDORONG PROSES TERWUJUDNYA NKRI.
- SEMANGAT PERJUANGAN BANGSA INDONESIA YANG TAK
KENAL MENYERAH MERUPAKAN KEKUATAN MENTAL
SPIRITUAL YANG DAPAT MELAHIRKAN SIKAP
PERILAKU HEROIK PATRIOTIK YANG HARUS
DIMILIKI OLEH SETIAP WARGA NEGARA NKRI.

• NILAI-NILAI PERJUANGAN BANGSA MASIH RELEVAN
  DALAM
• PECAHKAN SETIAP PERMASALAHAN DALAM
  BERMASYRAKAT,
• BERBANGSA BERNEGARA SERTA SUDAH TERBUKTI
  KEANDALANNYA.

17
GLOBALISASI YANG DIWARNAI PERKEMBANGAN IPTEK
(INFORMASI, KOM, TANSP) MEMBUAT DUNIA MENJADI
TRANSPARAN ( BORDERLESS COUNTRY )
OLEH SEBAB ITU ISU GLOBALISASI (DEMOKRASI, HAM,
LH) AKAN PENGARUHI STRUKTUR KEHIDUPAN (POLA
PIKIR, SIKAP DAN TINDAK) MASYARAKAT INDONESIA
TERMASUK MENTAL SPIRITUAL.
UNTUK MENGHADAPI GLOBALISASI DALAM MENGISI
KEMERDEKAAN, DIPERLUKAN PERJUANGAN NON FISIK
SESUAI BIDANG PROFESI MASING-MASING. PERJUANGAN
INI HRS DILANDASI NILAI-NILAI PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA --gt SEHINGGA KITA MEMILIKI WAWASAN,
CINTA TANAH AIR, UTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA.
PERJUANGAN NON FISIK TERSEBUT MEMERLUKAN SARANA
KEGIATAN PENDIDIKAN BAGI SETIAP WNI KHUSUSNYA
MAHASISWA SEBAGAI CALON CENDEKIAWAN MELALUI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.
18
LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1)
UUD 1945 a) Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan
keempat (cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa
Indonesia tentang kemerdekaanya). b) Pasal 27
(1), kesamaan kedudukan warga negara di dalam
hukum dan pemerintahan. c) Pasal 27 (3), hak dan
kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan
negara. d) Pasal 30 (1), hak dan kewajiban warga
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara. e) Pasal 31 (1), hak warga negara
mendapatkan pendidikan. 2) UU Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3)
Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor
43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan
Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi.
19
OBJEK PEMBAHASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN a) Ob
jek Material. Segala hal yang berkaitan dengan
warga negara baik yang empirik maupun yang
non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap dan
perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan
negara. b) Objek Formal. Mencakup dua segi,
yaitu segi hubungan antara warga negara dan
negara (termasuk hubungan antar warga negara) dan
segi pembelaan negara. Rumpun Keilmuan.
Pendidikan Kewarganegaraan bersifat
interdisipliner (antar bidang) bukan
monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang
membangun ilmu Kewarganegaraan diambil dari
berbagai disiplin ilmu.
20
(No Transcript)
21
FILSAFAT PANCASILA
22
PANCASILA DALAM PENDEKATAN FILSAFAT Ilmu
pengetahuan yang mendalam dan mendasar mengenai
Pancasila, dan merupakan suatu kajian nilai-nilai
yang terdapat dalam masing-masing sila, mencari
intinya, hakikat dari inti dan pokok-pokok yang
terkandung di dalamnya yaitu Nilai
Ketuhanan Nilai Kemanusiaan Nilai
Persatuan Nilai Kerakyatan Nilai Keadilan.
Nilai itu selanjutnya menjadi sumber nilai bagi
penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia.
23
PENGERTIAN NILAI

• Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan
  berguna bagi manusia.
• Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas
  yang menyangkut jenis dan minat.
• Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu
  kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi
  dasar penentu tingkah laku manusia.
• CIRI-CIRI NILAI suatu realitas abstrak,
  bersifat normatif, sebagai motivator (daya
  dorong) manusia dalam bertindak.

24
Prof. Notonegoro, ada 3 (tiga) macam nilai 1.
Nilai materiil, sesuatu yang berguna bagi jasmani
manusia 2. Nilai vital, sesuatu sesuatu yang
berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan
kegiatan 3. Nilai kerokhanian, yang dibedakan
- nilai kebenaran berdumber pada akal piker
manusia (rasio, budi, cipta) - nilai estetika
(keindahan) bersumber pada rasa manusia - nilai
kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak
karsa, hati nurani manusia - nilai religius
(ketuhanan) bersifat mutlak bersumber pada
keyakinan manusia.
25
PERBUATAN

• Perbuatan manusia (actus hominis), diluar
  pengamatan manusia.
• Perbuatan insani (actus humanus), dibawah
  pengawasan manusia.

26
PROSES TERJADINYA PERBUATAN INSANI

• 
  Kehendak tetarik memilih
• 
  memutuskan
• Jiwa/rokhani
  kebaikan yang dimengerti
• 
  
• 
  Budi pengertian pertimbangan
• Manusia
• 
  Nafsupengetahuan
  indriyani
• Catur rasa daya umum
• daya gambar
• Badan/Jasmani
  daya ingat
• 
  daya penduga
• 
  Pancaindera
• OBYEK

27
IDEOLOGI
idea logos ilmu tentang gagasan atau
cita-cita. cita-cita yang dimaksud adalah
cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai
sehingga cita-cita itu merupakan dasar,
pandangan/paham
Sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai
secara bersama oleh suatu masyarakat
Sebagai pemersatu masyarakat dan dengan demikian
dapat menjadi prosedur penyelesaian konflik yang
terjadi
28
IDEOLOGI vs. FILOSOFI

• Ideologi tidak sama dengan Filosofi
• Ideologi adalah cara pandang ideal bagi
  sekelompok masyarakat (ideal way of life for
  society)?
• Filosofi adalah cara pandang mengarungi kehidupan
  (the way of living life)?
• Ideologi bersifat startegis-politis
• Filosofi bersifat strategis-humanis

29
KARAKTERISTIK IDEOLOGI

• Mempunyai kekuatan (have power)?
• Mampu menuntun dalam evaluasi (guidance of
  evaluation)?
• Menyediakan petunjuk dalam beraksi (guidance of
  action)?
• Harus logis (logic)

30
6 CARA PEMANFAATAN IDEOLOGI

• Sebagai sekumpulan ide yang normatif
• Sebagai bentuk struktur logika internal
• Sebagai ide dalam interaksi manusia
• Sebagai ide dalam struktur organisasi
• Sebagai cara persuasif
• Sebagai tempat interaksi sosial

31
JENIS IDEOLOGI POLITIK

• Anarkisme
• Demokrasi Kristen
• Komunisme
• Komunitarianisme
• Konservatisme
• Fasisme
• Politik Hijau

• Islamisme
• Liberalisme
• Libertarianisme
• Nasionalisme
• Demokasi Sosial
• Sosialisme

32
PANCASILA

• Pancasila Sebagai dasar filsafat atau dasar
  falsafah negara (philosophische grondslag) dari
  negara Indonesia berupa nilai-nilai budaya
  bangsa, dan sebagai ideologi nasional yang
  terbuka.
• Pancasila adalah dasar (filsafat) negara, sedang
  UUD 1945 adalah dasar (hukum) negara Indonesia.
• Nilai dasar Pancasila bersifat tetap, dapat
  dijabarkan sesuai dengan dinamika perkembangan
  dan tuntutan masyarakat

33
MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

• Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara
  mengandung makna bahwa nilai-nilai yang
  terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau
  pedoman bagi penyelenggaraan bernegara.
• Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif
  dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam
  penyelenggaraan bernegara.

34
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOLOGI TERBUKA

• a. Nilai DasarAsas-asas yang kita terima
  sebagai dalil dam bersifat mutlak. Kita menerima
  nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar dan
  tidak perlu dipertanyakan lagi.
• b. Nilai InstrumentalPelaksanaan umum dari
  nilai dasar, berbentuk norma sosial, dan norma
  hukum yang terkristalisasi dalam peraturan dan
  mekanisme lembaga-lembaga negara.
• C. Nilai PraksisNilai yang sesungguhnya kita
  laksanakan dalam kenyataan, yang merupakan batu
  ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental
  benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia.

35
PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA DAN DINAMIS

• Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari
  kekayaan budaya masyarakat sendiri.
• Nilai itu bukan keyakinan sekelompok orang,
  tetapi hasil kesepakatan.
• Isinya tidak langsung operasional.

36
DIMENSI IDEOLOGI TERBUKA DAN DINAMIS

• Dimensi Realitas
• Nilai-nilai ideologi bersumber dari nilai-nilai
  riil yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.
  Merupakan nilai dasar yang abadi dan tidak boleh
  diubah.
• Dimensi Idealitis
• Ideologi selain memberi penafsiran atau
  pemahaman atas kenyataan, juga mempunyai sifat
  futuristik yaitu memberi gambaran akan masa depan
  yang ingin diwujudkan.
• Dimensi Fleksibilitas
• Memiliki keluwesan yang memungkinkan untuk
  pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang
  relevan tanpa menghilangkan atau mengingkari
  hakikat dan jati diri yang terkandung dalam
  nilai-nilai dasarnya.

37
IDEOLOGI TERTUTUP

• Nilai-nilai yang terkandung merupakan cita-cita
  suatu kelompok orang untuk mengubah dan
  memperbaharui masyarakat, bukan berasal dari
  masyarakat
• Berlakunya nilai ideologi dipaksakan di
  masyarakat.
• Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita
  tertentu, melainkan atas tuntutan-tuntutan yang
  konkret, operasional dan diajukan dengan mutlak.

38
MAKNA NILAI PANCASILA

• Nialai Ketuhanan
• Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap
  adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta.
  Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius
  bukan bangsa yang ateis. Adanya pengakuan akan
  kebebasan untuk memeluk agama, menghormati
  kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta
  tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.
• Nilai Kemanusiaan
• Kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan
  nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar
  tuntutan hati nurani. Manusia perlu diperlakukan
  sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk
  Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan
  kewajiban asasinya.

39

• Nilai Persatuan
• Usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat
  untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI.
  Mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap
  keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
  Menghayati semboyan Bhineka Tunggal Ika.
• Nilai Kerakyatan
• Suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
  untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat
  melalui lembaga-lembaga perwakilan. Demokrasi
  yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan
  melalui musyawarah mufakat.
• Nilai Keadilan
• Sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu terciptanya
  masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara
  lahiriah ataupun batiniah. Negara Indonesia yang
  berkeadilan.

40

• Pancasila selain berkedudukan sebagai
  Staatsfundamentalnorm, juga sebagai Cita Hukum
  (rechtidee) yang menguasai hukum dasar negara
  baik tertulis maupun tidak tertulis, dan
  merupakan gagasan, pikiran, rasa dan cipta
  mengenai hukum yang seharusnya diinginkan
  masyarakat. yang menguasai hukum dasar negara
  baik tertulis maupun tidak tertulis.

41

• 2 (dua) fungsi Pancasila sebagai cita hukum
• Fungsi regulatif , artinya cita hukum menguji
  apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi
  masyarakat
• Fungsi konstitutif, artinya fungsi yang
  menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum maka
  hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya
  sebagai hukum.

42
Pengamalan Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara

• Pengamalan secara obyektif dengan melaksanakan
  dan mentaati peraturan perundang-undangan sebagai
  norma hukum negara yang berlandaskan pada
  Pancasila
• Pengamalan secara subyektif dengan menjalankan
  nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik
  secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan
  bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan
  bernegara.

43
3 (tiga) faktor yang membuat Pancasila semakin
sulit dan marginal dalam semua perkembangan yang
terjadi 1. Pancasila terlanjur tercemar karena
kebijakan rezim ORBA yang menjadikan Pancasila
sebagai alat politik untuk mempertahankan status
quo kekuasaannya 2. Liberalisasi politik dengan
penghapusan ketentuan tentang Pancasila sebagai
satu-satunya asas setiap organisasi. 3.
Desentralisasi dan otonomisasi daerah yang
sedikit banyak mendorong pengutan sentiment
kedaerahan, sehingga Pancasila kian kehilangan
posisi sentralnya.
44
Radikalisasi (Ruh Baru) Pancasila (1).
Mengembalikan Pancasila sesuai dengan jati
dirinya (memberi visi kenegaraan), yaitu sebagai
ideologi dan dasar negara (2). Mengganti
persepsi dari Pancasila sebagai ideologi menjadi
Pancasila sebagai ilmu (3). Mengusahakan
Pancasila mempunyai konsistensi dengan
produk-produk perundangan, koherensi antar sila,
dan korespondensi dengan realitas sosial,
dan (4). Pancasila yang semula melayani
kepentingan vertikal menjadi Pancasila yang
melayani kepentingan horizontal.
45
LATIHAN PENGUASAAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH
1. Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras
dan tidak selaras dengan visi, misi dan
kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Buat
contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang
profesi kecuali militer dan polisi. 3. Jelaskan
apakah dengan adanya Internet dan penggunaannya
dapat mengancam Ketahanan Nasional.
46
LATIHAN PENGUASAAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH
1. Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras
dan tidak selaras dengan visi, misi dan
kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Buat
contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang
profesi kecuali militer dan polisi. 3. Jelaskan
apakah dengan adanya Internet dan penggunaannya
dapat mengancam Ketahanan Nasional.
47
REFERENSI PENGANTARPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

• Udin S. Winataputra, H., (2004). Pendidikan
  kewarganegaraan sebagai wahana psiko- pedagogis
  untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah
  Bahan Sajian dan Diskusi Dalam Lokakarya
• Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan
  Tinggi. Jakarta Dirjen Dikti-Depdiknas. 21-22
• September 2004.
• 2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem
  Pendidikan Nasional.
• SKep. Dirjen DIKTI Depdiknas, No.
  38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu
  pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di
  Perguruan Tinggi.
• Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang
  Asing. Bandung Alumni.
• Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa
  Kekerasan. Terjemahan Sugeng Bahagiyo. Jakarta
  Pustaka Sinar Haraoan.
• Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi .
  Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
• Beetham, David Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi
  . Terjemahan Bern. Hidayat. Yogyakarta
  Kanisius.
• Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing.
  (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional
  Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta Ghalia
  Indonesia.
• F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung
  Angkasa.
• Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan
  Kewarganegaraan. Jakarta Gramedia Pustaka
  Utama.
• Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa.
  Jakarta Gramedia Pustaka Utama.