OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

1
SELUK BELUK ANGGARAN DAERAH
OLEH Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET PEMERINTAH PROVINSI DIY
2

• Pokok Bahasan
• PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD
• PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN ANGGARAN
• PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KETIDAKEFEKTIFAN
  ANGGARAN

3
PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD (PROSES
PENYUSUNAN APBD)
4
PRINSIP PENYUSUNAN APBD

• APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
  penyelenggaraan pemerintahan daerah
• APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai
  tahapan dan jadwal
• Penyusunan APBD dilakukan secara transparan,
  dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan
  mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya
  tentang APBD
• Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi
  masyarakat
• APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan
  kepatutan
• Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan
  kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan
  peraturan daerah lainnya.

5
SINKRONISASI UU PAKET PENGELOLAAN KEUANGAN
UU 17/2003
UU 15/2004
UU 25/2004
UU 33/2004
UU 1/2004
PP
PP
PP
PP
PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007
UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237
PP 58/2005
PERMENDAGRI 21/2011
Omnibus Regulation
PERMENDAGRI 55/2008
PERMENDAGRI 22/2011
Pemerintahan Daerah
PERDA 4 Th 2007
PERGUB 42 2010 13 2011
6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
8
SKEDUL PERENCANAAN PENGANGGARAN
Pembahasan Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD
(Juni)
6
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn
DPRD (Juni)
Penetapan RKPD (Mei)
7
5
Penyusunan RKA-SKPD RAPBD (Juli-September)
4
8
Musrenbang Kab/Kota (Maret)
Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret)
9
Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn
DPRD (Oktober-November)
3
10
2
Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
Musrenbang Kecamatan (Februari)
11
1
Musrenbang Desa (Januari)
Penetapan Perda APBD (Desember)
12
13
Penyusunan DPA SKPD (Desember)
Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya
9
Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pedoman
Pemerintah Daerah
10
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU
17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
11
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
12
(No Transcript)
13
PERBEDAAN DOKUMEN
KEPMENDAGRI No. 29/2002
PERMENDAGRI BARU

• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
• KU APBD
• PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

• RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA
• ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD
• STRATEGI PRIORITAS APBD

14
Proses Penyampaian Rancangan KUA
DPRD
PEMERINTAH DAERAH
Disampaikan ke DPRD paling lambat Pertengahan bula
n Juni
RKPD
Rancangan KUA
Panitia Anggaran DPRD
Rancangan KUA dibahas bersama
Paling lambat Minggu ke-1 Juli
Nota Kesepakatan
15
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
16
(No Transcript)
17
PENGERTIAN
PRIORITAS

• Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu
  daripada yang lain
• Prioritas merupakan proses dinamis dalam
  pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling
  penting dengan dukungan komitmen untuk
  melaksanakan keputusan tsb
• Penetapan prioritas tidak hanya mencakup
  keputusan apa yang penting untuk dilakukan,
  tetapi juga menentukan skala atau peringkat
  wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan
  yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan
  program atau kegiatan yang lain

18
TUJUAN PRIORITAS
Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan
masyarakat yang dianggap paling penting dan
paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber
daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara
ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat
risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya
program atau kegiatan yang lebih realistis.
Contoh - Prioritas Pendidikan
Program Wajib Belajar 9 Thn
- Prioritas Kesehatan
Penurunan tingkat kematian

ibu dan anak
- Keamanan Ketertiban Antisipasi peledakan
bom - Infrastruktur
Jalan, Jembatan dan Irigasi
19
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

• Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah
  batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh
  tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk
  didalamnya belanja pegawai
• Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah
  Daerah dengan DPRD, selanjutnya menjadi dasar
  penyusunan SE Kepala Daerah tentang Pedoman
  Penyusunan APBD, yang menjadi acuan SKPD dalam
  menyusun RKA-SKPD.
• PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan
  pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan
  kerja perangkat daerah pada masing-masing satuan
  kerja perangkat daerah

20
LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPAS
KUA
Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan
urusan pilihan
Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan
Menyusun plafon anggaran sementara untuk
masing-masing program (berdasarkan prioritas
kegiatan)
21
PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD (STRUKTUR
APBD)
22
STRUKTUR ANGGARAN
KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
Belanja diklasifikasikan menurut Bidang Kewenangan, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian obyek Pengklasifikasian belanja menurut Fungsi ? Statistik keuangan Negara
Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur belanja pelayanan publik Tidak dipisahkan ? anggaran terpadu (Unified Budget) Pemisahan belanja aparatur dan pelayanan publik tercermin dalam program kegiatan
Pengelompokan BAU, BOP BM cenderung menimbulkan terjadinya tumpang tindih penganggaran Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Efisiensi anggaran
Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja Restrukturisasi jenis-jenis belanja
23
STRUKTUR APBD (Kepmendagri 29/2002)
I PENDAPATAN XXX
Pendapatan Asli Daerah xxx
Dana Perimbangan xxx
Lain-lain Pendapatan yang Sah xxx
II BELANJA XXX
APARATUR / PUBLIK XXX
Belanja Administrasi Umum xxx
Belanja Operasi dan Pemeliharaan xxx
Belanja Modal xxx
SURPLUS/(DEFISIT) XXX
III PEMBIAYAAN XXX
Penerimaan Pembiayaan xxx
Pengeluaran Pembiayaan xxx
24
STRUKTUR APBD (Permendagri 13/2006)
PENDAPATAN XXX
BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung xxx Xxx XXX (-)
Surplus/(Defisit) XXX
PEMBIAYAAN Penerimaan Pengeluaran xxx xxx (-)
Pembiayaan Neto XXX (-)

SILPA Tahun Berjalan XXX
25
STRUKTUR PENDAPATAN

• Pendapatan Asli Daerah
• Pajak Daerah
• Retribusi Derah
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
• Lain-lain PAD yang sah
• Dana Perimbangan
• Dana Bagi Hasil
• Dana Alokasi Umum
• Dana Alokasi Khusus
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
• Hibah
• Dana Darurat
• Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
  Pemerintah Daerah lainnya
• Dana Penyesuaian Dana OTSUS
• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

26
STRUKTUR BELANJA

• Belanja Tidak Langsung
• Belanja Pegawai
• Belanja Bunga
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Bagi Hasil
• Bantuan Keuangan
• Belanja Tak Terduga
• Belanja Langsung
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan Jasa
• Belanja Modal

27
STRUKTUR PEMBIAYAAN

• Penerimaan Pembiayaan
• Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun
  Sebelumnya
• Pencairan Dana Cadangan
• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Penerimaan Pinjaman Daerah
• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
• Pengeluaran Pembiayaan
• Pembentukan Dana Cadangan
• Penyertaan Modal pemerintah Daerah
• Pembayaran Utang Pokok
• Pemberian Pinjaman
• Pembiayaan Neto (A B)

28
PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK
APBD (PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA)
29
SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA
PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN
PENDEKATAN KINERJA

• OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA
  YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
  UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN
  PROGRAM DAN KEBIJAKAN

• INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK
  YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK
  PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI
  DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG
  DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN

• KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI
  KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI
  SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN
  KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR

30
DASAR PENILAIAN KINERJA
MASUKAN
BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN
KELUARAN
BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM
ATAU KEGIATAN
HASIL
SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA
KELUARAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SUATU
PROGRAM ATAU KEGIATAN
31
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
Kepmendagri No 29 Tahun 2002
DAMPAK
MANFAAT
PENILAIAN KINERJA
HASIL
KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 DST
PENYUSUNAN ANGGARAN
KELUARAN
MASUKAN
32
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
PENILAIAN KINERJA
HASIL
PENYUSUNAN ANGGARAN
KELUARAN
MASUKAN
33
HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TOLOK UKUR
KINERJA
POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
SASARAN 1 TAHUN
SASARAN 5 TAHUN
OUTCOME / HASIL

1. Prosentase ()
2. Rasio
3. Kuantitas, Jumlah

34
PENERAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA
POLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM PERMENDAGRI
No 13 Tahun 2006

• Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam
  Pelaksanaan Kepmendagri No 29 Tahun 2002
• Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK
  (RKA-SKPD)
• Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok
  Ukur Kinerja Dengan Program dan Kegiatan
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok
  Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dengan Tolok
  Ukur Dalam KUA dan PPAS

35
PRASYARAT DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA
DATA YANG RELIABLE (dpt dipercaya) DAN VALID
(benar)
TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR
36
Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari
Setiap Urusan Pemerintahan Daerah
KODE KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN TARGET () ORGANISASI PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1 URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
1 02 Kesehatan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
37
Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Daerah
NO URAIAN JUMLAH JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) BERTAMBAH/ (BERKURANG)
NO URAIAN TA (n-1) Proyeksi TA (n) Rp
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.2 ..
1.2 Dana perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2 ..
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1 Hibah
1.3.2 ..
Jumlah Pendapatan
2. BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai
2.1.2 Belanja bunga
2.1.3
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai
2.2.2
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
38
NO URAIAN JUMLAH JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) BERTAMBAH/ (BERKURANG)
NO URAIAN TA (n-1) Proyeksi TA (n) Rp
Surplus/(Defisit)
3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
3.1.2 Pencairan dana cadangan
3.1.3
Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2 Pengeluaran pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
3.2.2 ......
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
39
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
CONTOH RKPD
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ORGA NISASI PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF LOKASI
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp) Sum ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 3 Dinas Pendi dikan 858.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 754.000.000 APBD Kec. A Kec. B Kec. C
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD Rata-rata biaya pendidikan menurun sebesar 20 100.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Biaya Ujian Gratis Biaya Pendidikan menurun sebesar 20 100.000.000 APBN Setiap SD
40
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ORGA NISASI PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF LOKASI
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp) Sum ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 3 Dinas Pendi dikan 858.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 754.000.000 APBD Kec. A Kec. B Kec. C
41
HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN Hasil Keluaran Hasil

Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 3
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
Pengadaan mebelair sekolah Mebelair pendidikan untuk 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah. Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan muatan local. Tersusunnya kurikulum 7 mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal. Terpenuhinya kurikulum untuk pelayanan pendidikan anak usia dini sebanyak 400 orang anak.
42
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 2009 )
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN 2005
PROGRAM/KEGIATAN Keluaran Hasil KONDISI TAHUN 2005
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 50 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 40 Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang Rasio Jumlah Sekolah dan anak didik sebesar 1 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF LOKASI
PROGRAM/KEGIATAN Keluaran Hasil Jumlah (Rp) Sum ber
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 754.000.000 APBD Kec. A Kec. B Kec. C
43
CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 2009 )
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN 2005
PROGRAM/KEGIATAN Hasil KONDISI TAHUN 2005
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 40 Rasio Jumlah Kelas dan anak didik sebesar 1 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN Hasil Jumlah (Rp) Sumber Dana
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 754.000.000 APBD
PENCAPAIAN TARGET 2007


x 100 66,67
(70-50)

(70 - 40)
44
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
KODE KODE KODE KODE KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN TARGET () ORGANISASI PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
  1 URUSAN WAJIB
  1 01 PENDIDIKAN
  1 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 3 66,67 Dinas Pendidikan 858.000.000
  1 01 Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 dengan terbangunnya 5 unit sekolah baru (USB) TK dengan standar 1 sekolah terdiri dari 3 kelas sehingga jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 66,67 Dinas Pendidikan 754.000.000
45
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN) INDIKATOR KEGIATAN (HASIL)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat dalam satu tahun adalah 80
Penyediaan jasa surat menyurat 1500 surat terkirim Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal Tersampaikan 20 dari rata-rata jumlah surat yang seharusnya terkirim.
46
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN) INDIKATOR KEGIATAN (HASIL)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perbandingan jumlah mebelair layak pakai dengan jumlah pegawai non struktural adalah 1 1
Pengadaan mebeleur (meja-kursi) 62 unit (meubelair) meja kursi Tercapainya prosentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30 dari total meubelair yang dimiliki
47

• PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN ANGGARAN

48
Perencanaan (1)

• Keterlibatan masyarakat masih minim dalam tahap
  perencanaan
• Informasi forum-forum perencanaan belum
  terpublikasikan secara luas
• Usulan masyarakat (basis Kelurahan/Desa) belum
  dapat diakomodasi APBD secara nyata (baru
  sedikit)
• Tidak ada informasi dengan baik berkaitan dengan
  plafon anggaran per sektor/bidang urusan
  pemerintah

49
Lanjutan.

• Mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang
  keterlibatan luas masyarakat.
• Belum optimalnya Manajemen informasi dan
  dokumentasi usulan perencanaan yang dapat
  diakses masyarakat.
• Proses perencanaan dan penyusunan anggaran masih
  dianggap terpisah
• Tidak sinkronnya antara pendekatan politik,
  teknokratis, bottom up, top down dan partisipatif

50
Pelaksanaan (2)

• Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap
  cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana,
  sehingga banyak yang tidak berkelanjutan.
• Tenaga teknis disetiap SKPD (akuntan, tehnik
  sipil, penilai aset) belum mencukupi sehingga
  menghambat proses desentralisasi pengelolaan
  keuangan daerah di SKPD
• Ketentuan tentang pengelolaan keuangan di daerah
  sering berganti sehingga membingungkan
• Secara umum, masih rendahnya inovasi pendanaan
  yang mengarah pada kesejahteraan rakyat
  (tergantung aturan, konteks, potensi dan
  permasalahan di masing-masing daerah)
• Egoisme Bidang dan Subbidang di SKPD, sehingga
  program dan kegiatan atas selera pribadi serta
  sarat dengan belanja yg bersifat penunjang.
  Contoh setiap lembar DPA selalu ada honor tim,
  lembur, perjalanan dinas.

51

• PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KETIDAKEFEKTIFAN
  ANGGARAN

52
Perencanaan (1)

• Pelibatan secara aktif stakeholder
  (masyarakat/swasta, perguruan tinggi, eksekutif
  dan legislatif) dilakukan dengan terjadwal dari
  mulai forum musrenbang, forum skpd, penyusunan
  RKPD, kua ppas dan APBD.
• Penyediaan hak akses informasi melalui media
  cetak atau internet berkaitan dengan
  keputusan-keputusan yang telah dan akan diambil.
• Kerjasama semua pihak dalam mencapai tujuan yang
  telah disepakati (berpedoman dengan Renja SKPD,
  RKPD, RPJMD, dan RPJPD)

53
Pelaksanaan (2)

• Pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman
  terhadap dokumen perencanaan yang disepakati
  sehingga terdapat keberlanjutan program/kegiatan
• Bimbingan teknis terhadap SDM bagi eksekutif
  maupun legislatif.
• Penerapan Standar Belanja Harga Barang dan Jasa
  (SHBJ), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga
  Pasar menjadi acuan pelaksanaan APBD, sehingga
  tidak ada mark up anggaran.

54
MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

1. Transparansi
2. Partisipasi
3. Akuntabilitas

55
A. TRANSPARANSI

• Membuka akses publik seluas-luasnya
• Publikasi jadwal Musrenbang Desa, kecamatan,
  Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten , Musrenbang
  Provinsi dan pembahasan anggaran (KUA, PPA,
  RAPBD)
• Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran
  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD,
  evaluasi program tahun lalu, KUA,PPA, RKA SKPD,
  RAPBD, APBD,hasil setiap tahapan Musrenbang, dan
  alasan usulan yang ditolak
• Informasi plafon anggaran untuk tiap sektor pada
  setiap tahapan pembahasan

56
B. PARTISIPASI

• Musrenbang Desa melibatkan seluruh warga yang
  ingin terlibat, Musrenbang Kec, Kab, dan Provinsi
  melibatkan perwakilan harga.
• Forum SKPD melibatkan unsur-unsur sektor dan
  delegasi Musrenbang
• Warga memiliki hak kontrol dalam pembahasan
  anggaran
• Pembahasan anggaran dibuka ke publik

57
C. AKUNTABILITAS

• Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja pelayanan
  pada masyarakat
• Akuntabilitas pada proses perencanaan audit
  proses perencanaan atau kelayakan hasil
  perencanaan
• Publikasi indikator pencapaian tahunan yang
  dicapai Pemda untuk setiap unit kerja dan
  keseluruhan

58
FUNGSI PERENCANAAN APBD PARTISIPATIF

• Fungsi Kognitif menghasilkan keputusan yang
  rasional mempertimbangkan kajian akademis,
  masukan, kritik kelompok terkait, alokasi sumber
  daya
• Fungsi Instrumental Alat mempertemukan berbagai
  kepentingan dalam pengambilan keputusan
• Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap
  keputusan yang diambil karena diambil berdasarkan
  keputusan bersama, legetimasi publik
• Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di
  masyarakat dan menyelesaikan problem utama.

59
S E K I A N TERIMA KASIH