PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP

1

• PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG
  PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP
• KEMENTERIAN AGAMA
• Disampaikan pada acara Sosialisasi LAKIP
  Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi
• Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012

2
LAPORAN KEUANGAN

• Pengertian
• Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung
  jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama
  suatu periode.

3
DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

• UU No 17 Tahun 2003
• UU No 1 Tahun 2004
• PP No 8 Tahun 2006
• PP No 71 Tahun 2010
• PerDirjen Perbendaharaan No 65 Tahun 2010

4
UNSUR LAPORAN KEUANGAN

• Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
• Neraca
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas Laporan Keuangan

5

• PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
• Prinsip pertanggung jawaban (Responsibility
  Center )
• Prinsip Perbandingan, Laporan dapat memberikan
  gambaran keadaan masa yang dilaporkan
  dibandingkan dengan periode periode lain atau
  unit lainnya
• Prinsip Akuntabilitas
• Prinsip Manfaat

6
LAPORAN KINERJA

• Pengertian
• Laporan kinerja adalah ikhtisar yang
  menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
  capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
  kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
  APBN/APBD

7
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagal
an pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban secara periodik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
8
DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

• INPRES No. 7 Tahun 1999
• SK LAN No. 589 Tahun 1999
• SK LAN No. 239 Tahun 2003
• KMA No. 489 Tahun 2000
• KMA No.507 Tahun 2003
• PMA No. 21 Tahun 2006
• Intruksi MA No.1 Tahun 2003
• Intruksi MA No.2 Tahun 2006

9
PRINSIP PENYUSUNAN AKIP

• Pertanggung jawaban
• Prioritas
• Manfaat

10
UNSUR LAPORAN KINERJA

• Ringkasan ouput dari masing-masing kegiatan
• Hasil yang dicapai dari masing-masing program
• (menurut PP no 8 Tahun 2006)

11
OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN

• WTP (Unqualified Opinion)
• WDP (Qualified Opinion)
• Tidak Wajar (Adversed Opinion)
• Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

12
PENILAIAN ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
No Gradasi Penilaian Permenpan 35 /2011 Permenpan 25/2012
1 AA Memuaskan Memuaskan
2 A Sangat Baik Sangat Baik
3 B Baik Baik
4 CC Cukup Baik Cukup
5 C Agak Kurang Kurang
6 D Kurang Sangat Kurang

13
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA
No Gradasi Penilaian Permenpan 35 /2011 Permenpan 25/2012
38 CC Cukup Baik Cukup

14
BENCHMARKING LAKIP KEMENPAN VS KEMENAG TAHUN 2011
No Daftar Isi Kemenpan Kemenag
BAB I Pendahuluan Ada Ada
A. Latar Belakang Ada -
B. Kedudukan, Tupoksi Ada Ada
C.Aspek Strategis Ada -
D. Struktur Organisasi Ada Ada
E. Sistematika Penyajian Ada -
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ada Ada
A. RPJMN 2010-2014 Ada -
B. Renstra Tahun 2010-2014 Ada Ada
C. Penetapan Kinerja Tahun 2011 Ada Ada
BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 Ada Ada
A. Pengukuran Capaian Kinerja Th 2011 Ada Ada
B. Analisis Capaian Kinerja Ada Ada
C. Akuntabilitas Keuangan Ada Ada
BAB IV Penutup Ada Ada
A. Simpulan Ada -
B. Saran Ada -
penjelasan atas sasaran strategis dg pendekatan per progam
15
KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN VS LAPORAN KINERJA

• Akuntabilitas keuangan yang dituangkan dalam
  Laporan Keuangan disusun bersama-sama dengan
  akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam
  Laporan Akuntabilitas Kinerja K/L
• Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang
  tidak terpisahkan dari Akuntabilitas Kinerja,
  karena dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
  menyajikan data tentang Akuntabilitas Keuangan
• Ketidakwajaran penyajian Akuntabilitas Keuangan
  berdampak pada ketidakwajaran dalam penyajian
  Akuntabilitas Kinerja
• Laporan akuntabilitas keuangan (audited)
  digabungkan dengan laporan akuntabilitas kinerja
  (evaluated) disampaikan kepada Presiden

16
KENDALA

• Belum selarasnya peraturan dan ketentuan yang
  berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas
  Kinerja
• Adanya duplikasi kelembagaan yang mengatur
  tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
• Belum seragamnya format yang digunakan dalam
  penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

17
SOLUSI

• Perlunya diadakan penyelarasan antar berbagai
  peraturan yang mengatur tentang Laporan
  Akuntabilitas Kinerja
• Kejelasan tentang lembaga yang menangani tentang
  Laporan Akuntabilitas Kinerja
• Penyeragaman Format dalam menyusun Laporan
  Akuntabiltas Kinerja

18
TERIMA KASIH